Tiga Negara Ini Kerap Kali Lechlan dan Langgar Kedaulatan Indonesia

Indonesia sebagai sebuah negara bangsa dengan gugusan pulau-pulau terbesar di dunia, sudah sepantasnya diperhitungkan dalam kancah internasional. Namun, hal itu tak lantas menjadi jaminan, bahwa bangsa yang terdiri dari beragam suku ini akan dihargai oleh negara-negara lain, terutama negara tetangganya.

Sebut saja Malaysia sebagai negara 'sepersusuan' dari klan Melayu, yang hidup berdampingan dengan Indonesia. Tak jarang, Malaysia sebagai negara tetangga terdekat Indonesia justru menunjukkan sikap yang seakan-akan sedang mencari masalah, dengan berbagai klaim terkait sejumlah aspek budaya yang sudah berabad-abad dikenal dunia sebagai ciri khas Indonesia.

Di satu sisi, hal ini sebenarnya merupakan bukti bahwa Indonesia sebagai negara bangsa yang 'mengaku' besar, nyatanya juga dituntut untuk berbuat sesuatu demi menjaga kekayaan intelektual warisan leluhurnya.

Meski demikian, tak dipungkiri bahwa memang ada sejumlah negara yang memang terkesan menyepelekan Indonesia, dengan melakukan sikap-sikap yang bisa menimbulkan polemik akibat melanggar hal-hal vital yang dianggap krusial oleh bangsa ini.

Berikut adalah beberapa negara, yang kerap dianggap melecehkan kedaulatan Indonesia dengan sikap-sikap mereka yang semena-mena terkait aspek budaya, kedaulatan, dan harga diri bangsa:


1. Malaysia langgar wilayah udara RI

Laporan Tentara Nasional Indonesia (TNI) menyebut bahwa sejak Januari 2015, pesawat tempur Malaysia sudah sembilan kali melakukan pelanggaran dengan terbang melintas di wilayah udara RI.

Sembilan pelanggaran yang dilakukan Malaysia itu dilakukan, saat pesawat tempur Indonesia sedang tidak ada di Kalimantan atau Makassar, Sulawesi Selatan.

Ketiadaan penjagaan itu membuat pesawat Malaysia dengan seenaknya masuk wilayah udara RI. Namun, setiap pesawat tempur TNI AU ada di wilayah perbatasan tersebut, mereka tidak berani masuk dan melakukan pelanggaran semacam itu.

Dari hasil evaluasi TNI, diduga terdapat unsur kesengajaan dari pesawat militer Malaysia itu ketika memasuki zona udara nusantara, khususnya di wilayah sengketa Ambalat, sisi timur pantai Kalimantan.

Diketahui, sejak dekade 1960-an, Indonesia dan Malaysia kerap bersitegang terkait Blok Ambalat. Puncak perseteruan terjadi pada tahun 2002, ketika Mahkamah Internasional memenangkan Malaysia atas sengketa kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan yang berada di Blok Ambalat.





2. Klaim teritorial China

Klaim wilayah teritorial yang dilakukan oleh pemerintah negeri tirai bambu di laut Natuna atau wilayah Laut China Selatan yang dekat dengan Indonesia, akhir-akhir ini bahkan kembali memanas.

Di tahun 2016 ini saja, sudah dua kali terjadi insiden yang melibatkan kapal sipil China dengan kapal militer Indonesia. Pada Jumat (17/6) lalu, patroli TNI AL memergoki 12 kapal ikan asing di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Natuna.

Menteri Luar Negeri Retno L.P Marsudi menyatakan, belasan kapal ikan asing tersebut diyakini TNI AL sedang melempar jaring, untuk melakukan pencurian ikan. Hingga akhirnya, kapal KRI Imam Bonjol pun dikerahkan untuk menangkap mereka.

Bahkan, ketika Kapal TNI AL itu memperingatkan mereka untuk mematikan mesin, baik melalui radio komunikasi maupun pengeras suara, permintaan tersebut diabaikan dan kapal ikan asing itu menambah kecepatannya.

Bahkan, karena merasa tak terima dengan perlakuan pihak Indonesia tersebut, pemerintah China pun mengirim nota protes karena mengaku nelayan sipil mereka ditembak oleh TNI AL.

"Insiden itu terjadi di wilayah yang klaimnya tumpang tindih," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Hua Chunying seperti dikutip Kantor Berita Reuters.

Padahal, Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) telah menyatakan bahwa dalam ZEE kawasan Natuna itu, Indonesia hanya memiliki tumpang-tindih ZEE dengan Vietnam dan Malaysia.


3. Penyadapan intelejen Australia

Aksi penyadapan oleh pihak Australia kepada pemerintah Indonesia, pernah terungkap di era Presiden SBY. Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) saat itu, Marciano Norman mengatakan, Australia telah melakukan penyadapan percakapan telepon sejumlah pemimpin Indonesia dalam kurun waktu 2007-2009.

Bahkan, akibat terkuaknya insiden ini, pemerintah Indonesia segera memanggil pulang Dubes Indonesia untuk Australia, Najib Riphat. Setelahnya, BIN pun segera melakukan koordinasi dengan badan intelijen Australia, hingga mereka akhirnya sepakat untuk menghentikan upaya penyadapan tersebut.

Dugaan penyadapan Australia, diduga dilakukan setidaknya sepanjang 15 hari pada tahun 2009, menurut sejumlah media di Australia dan Inggris. Penyadapan ini diduga dilakukan aparat intelejen Australia, terhadap sejumlah pejabat tinggi termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono serta Ibu Negara Ani Yudhoyono saat itu.

Berita penyadapan itu muncul sejak rangkaian informasi yang dibawa Edward Snowden, yang merupakan mantan pekerja kontrak di NSA, muncul di berbagai media internasional.

Dalam pemberitaan itu antara lain disebut AS dan Australia memata-matai sejumlah pejabat Indonesia, dengan menyadap percakapan telepon mereka termasuk melalui kedutaannya di Jakarta. Reaksi Indonesia menjadi sangat keras setelah muncul daftar pejabat yang direkam pembicaraannya termasuk ibu negara kala itu, Ani Yudhoyono. (Merdeka)