Cerita Mahasiswa Asal Indonesia Yang Dirayu Masuk ISIS

Dalam mimpinya, Akbar Maulana (17) duduk gagah menunggang kuda dengan menenteng senjata laras panjang. Dia menggunakan seragam loreng khas militer. Dia bersama anak-anak muda lain dari berbagai negara bergabung dalam proyek besar, mewujudkan khilafah atau janji Allah terhadap umat Islam. Salah satu caranya, angkat senjata membela umat muslim yang tertindas di Suriah.

Mimpi itu semakin memperkuat tekadnya bergabung dalam pasukan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) atau negara Islam Irak dan Suriah. Dua kakak kelasnya di Imam Katip High School di Kayseri, Turki, sudah lebih dulu bergabung bersama pasukan Abu Bakr al-Baghdadi. Dia adalah Yazid Ulwan Falahuddin dan Wildan Mukhollad. Sinar matanya memancarkan kekaguman manakala melihat foto Yazid di laman facebooknya. Dengan pakaian hitam, Yazid nampak gagah memegang senjata AK-47. Akbar semakin terpesona dan takjub setelah membaca komentar di foto Yazid dan disukai para gadis.

"Wah gagahnya, dikomentari banyak ukhti-ukhti (perempuan). Lelaki mana yang tak iri melihat itu. Ke Suriah kayaknya keren lah," ujar Akbar saat berbincang dengan merdeka.com akhir pekan lalu.

Nine Dash Line China di Natuna Tak Punya Dasar Hukum

Pengamat hukum internasional dari Universitas Hofstra, Amerika Serikat (AS), Julian Ku mengatakan, Indonesia dan China sejatinya terlibat dalam sengketa wilayah, yakni di Natuna. Sebagian kecil dari kawasan Natuna masuk dalam nine dash line China.

Nine dash line adalah sembilan titik imaginer yang menjadi dasar bagi China, dengan dasar historis, untuk mengklaim wikayah Laut China Selatan.

"Indonesia memang berkata tidak ada perselisihan dengan China, pernyataan tersebut muncul karena klaim (nine dash line) China tidak punya legitimasi. Tapi sebenarnya ada perselisihan, ini terkait dengan klaim China soal haknya menangkap ikan. Sementara di sana (Natuna), sesuai dengan hukum (internasional) itu adalah daerah hak Indonesia untuk menangkap ikan," Tutur julian pada Rabu (7/9).

Kunjungi Yogya, KSAU se-ASEAN Kagumi Candi Borobudur

Sepuluh Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) peserta ASEAN Air Chief Conference (AACC) atau Konferensi Tahunan ke-13 KSAU Negara-negara ASEAN Tahun 2016 di Yogyakarta, mengunjungi Candi Borobudur di Kabupaten Magelang, Rabu (7/9/2016). Kunjungan tersebut dimaksudkan sebagai salah satu pengenalan budaya.

Rombongan dipimpin Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Madya TNI Hadiyan Sumintaatmadja. Tampak hadir KSAU dari negara ASEAN yakni Malaysia, Vietnam, Filipina, Kamboja, Myanmar, Singapura, Brunei Darussalam, Thailand, dan Laos.

Sebelum naik Candi Borobudur, rombongan transit terlebih dahulu di Hotel Manohara, kemudian naik melalui jalur pintu Kenari yang sering digunakan sebagai pintu masuk untuk tamu kenegaraan atau VVIP.

Saat menaiki candi, rombongan mendapatkan penjelasan mengenai sejarah pembangunan candi maupun cerita di relief dari staf Badan Konservasi Borobudur (BKB) Mura Aristina.
 

Pinpinan Baru BIN Diharapkan Tak Terpengaruh Kepentingan Politik

Pengamat Sosial Karyono Wibowo‎ menilai Badan Intelijen Negara (BIN) harus bertugas sebagai alat negara. Menurutnya, kinerja BIN harus selaras dan sejalan dengan cita-cita negara seperti yang tertuang dalam Undang-undang Dasar.

‎"Dibentuknya intelijen negara untuk lindungi segenap bangsa dan tumpah darah, memajukan kepentingan umum," tutur Karyono saat diskusi di Kawasan Cikini, Jakarta pusat, Rabu (7/9/2016).

Maka itu, kepala BIN dalam bekerja harus sesuai kepentingan negara. Menurutnya, BIN harus bekerja sesuai kepentingan nasional, tanpa terpengaruh kepentingan politik.

"Peran intelijen kita menurut saya selalu ada ketidaknetralitasan dari Orde Lama ke Orde Baru hingga kini," ungkapnya.

Calon Kepala BIN Paparkan Potensi Ancaman Keamanan Nasional

Calon Kepala Badan Intelijen Negera, Komjen Pol Budi Gunawan memaparkan potensi ancaman keamanan nasional, sehingga harus dibangun sistem keamanan nasional yang merupakan satu komponen.

"Sistem keamanan nasional merupakan satu komponen yang memiliki empat dimensi yaitu keamanan manusia, kamtibmas, keamanan dalam negeri dan keamanan pertahanan," katanya dalam uji kelayakan di Ruang Rapat Komisi I DPR, Jakarta, Rabu.

Dia menjelaskan, ancaman terhadap keamanan manusia meliputi keamanan ekonomi, pangan, kesehatan, lingkungan, komunitas dan politik.

Menurut dia, ancaman terhadap Kamtibmas meliputi kriminal umum dan kejahatan terorganisasi lintas negara.