Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo membuka kemungkinan prajurit TNI ikut berpolitik dalam waktu 10 tahun ke depan. Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari tidak sepakat. Menurutnya TNI tetap harus profesional.
"Lebih baik itu tentara jadi tentara profesional saja agar menjaga kedaulatan negara ini menjadi lebih baik, Saya rasa tidak perlu dan tidak boleh berpolitik praktis, harus profesional," kata Kharis saat berbincang dengan detikcom melalui sambungan telepon, Kamis (6/10/2016) malam.
Kharis menambahkan, para prajurit TNI harus bersikap netral dalam setiap pertarungan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Jika memang di antara mereka ada yang mau berpolitik praktis, maka yang bersangkutan harus mundur dari institusi TNI.
"Nanti kalau mereka berpolitik siapa yang mengamankan negara? Kalaupun ada yang beredar ini tentara boleh menjadi calon kepala daerah tetap harus mundur, ini sesuai semangat reformasi," ungkapnya.
Para prajurit TNI, lanjut Kharis, juga tidak boleh menjadi bagian dari tim pemenangan calon kepala daerah. Sebab, dikhawatirkan pengamanan jalannya Pilkada akan terganggu jika petugas yang harus mengamankan situasi justru mendukung salah satu pasangan.
"Saya kira begini, kalau mendukung hanya dalam perspektif respek ya boleh saja. Namun kalau mendukung dalam konteks kampanye itu udah enggak benar. Kalau menurut saya tentara itu lebih baik profesionalitas ditingkatkan, utamanya dalam menjaga kedaulatan dan juga keamanan negara," ungkap politisi asal PKS itu.
Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo membuka kemungkinan 10 tahun ke depan bisa saja TNI tak lagi netral. Para prajurit TNI bisa saja ikut kegiatan politik praktis jika situasinya sudah memungkinkan.
"Tapi ya belum siap sekarang, mungkin 10 tahun lagi, atau kapan, tergantung kondisi politik. Karena yang tentukan TNI ikut siapa undang-undang, yang buat siapa? Pemerintah dan DPR. TNI hanya ikutin saja. Jadi sekarang belum siap," kata Gatot usai prosesi kenaikan pangkat dilakukan di Kantor Panglima TNI, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (4/10/2016).
"Dikatakan harapan boleh, tapi yang jelas sekarang saya sebagai Panglima TNI belum siap. Entah 5-10 tahun lagi, yang akan datang," lanjutnya. (Detik)
Strategi Militer Indonesia - Menyuguhkan informasi terbaru seputar pertahanan dan keamanan Indonesia
Cari Artikel di Blog Ini
Jumat, 07 Oktober 2016
Parlemen : Harus Profesional!, TNI Aktif Tidak Boleh Terjun di Dunia Politik
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Berita Populer
-
Di Era tahun 60an TNI AU/AURI saat itu pernah memiliki kekuatan udara yang membuat banyak negara menjadi ‘ketar ketir’, khususnya negara-ne...
-
Rusia mengharapkan Indonesia kembali melirik pesawat tempur sukhoi Su-35, pernyataan ini diungkapkan Wakil Direktur "Rosoboronexport...
-
by:yayan@indocuisine / Kuala Lumpur, 13 May 2014 Mengintai Jendela Tetangga: LAGA RAFALE TNI AU vs RAFALE TUDM Sejatinya, hari ini adalah...
-
Tentara Nasional Indonesia (TNI) berencana menambah armada kapal selam untuk mendukung pertahanan laut. Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), L...
-
Banyak orang yang menunggu kapan pesawat R-80 yang merupakan pengembangan dari pesawat N250 buatan Bacharudin Jusuf Habibie, atau yang lebih...
-
Rencana Amerika Serikat (AS) menggeser 60 persen kekuatan militernya ke kawasan Asia Pasifik hingga tahun 2020 mendatang, membawa implikasi ...
-
Ketika Indonesia mulai serius membangun armada pesawat tempur Sukhoi, datanglah godaan dari Amerika Serikat yang menawarkan pesawat tempur ...
-
Kalau dipikir-pikir, ada yang ganjil dengan armada bawah laut Indonesia. Saat ini TNI AL hanya memiliki dua kapal selam gaek namun harus m...
-
(Disampaikan dalam Roundtable Discussion yang diselenggarakan oleh Global Future Institute, bertema: Indonesia, Rusia dan G-20, Kamis 25 Apr...
-
Keterlibatan Indonesia dalam pembuatan pesawat tempur KFX/IFX dengan Korea Selatan, menjadi sebuah lompatan bersejarah bagi Indonesia. Hal ...
TNI kalau bisa ada perwakilan di DPR,DPD dan di harapkan semua anak bangsa terwadahi
BalasHapus