Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo membuka kemungkinan prajurit TNI ikut berpolitik dalam waktu 10 tahun ke depan. Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari tidak sepakat. Menurutnya TNI tetap harus profesional.
"Lebih baik itu tentara jadi tentara profesional saja agar menjaga kedaulatan negara ini menjadi lebih baik, Saya rasa tidak perlu dan tidak boleh berpolitik praktis, harus profesional," kata Kharis saat berbincang dengan detikcom melalui sambungan telepon, Kamis (6/10/2016) malam.
Kharis menambahkan, para prajurit TNI harus bersikap netral dalam setiap pertarungan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Jika memang di antara mereka ada yang mau berpolitik praktis, maka yang bersangkutan harus mundur dari institusi TNI.
"Nanti kalau mereka berpolitik siapa yang mengamankan negara? Kalaupun ada yang beredar ini tentara boleh menjadi calon kepala daerah tetap harus mundur, ini sesuai semangat reformasi," ungkapnya.
Para prajurit TNI, lanjut Kharis, juga tidak boleh menjadi bagian dari tim pemenangan calon kepala daerah. Sebab, dikhawatirkan pengamanan jalannya Pilkada akan terganggu jika petugas yang harus mengamankan situasi justru mendukung salah satu pasangan.
"Saya kira begini, kalau mendukung hanya dalam perspektif respek ya boleh saja. Namun kalau mendukung dalam konteks kampanye itu udah enggak benar. Kalau menurut saya tentara itu lebih baik profesionalitas ditingkatkan, utamanya dalam menjaga kedaulatan dan juga keamanan negara," ungkap politisi asal PKS itu.
Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo membuka kemungkinan 10 tahun ke depan bisa saja TNI tak lagi netral. Para prajurit TNI bisa saja ikut kegiatan politik praktis jika situasinya sudah memungkinkan.
"Tapi ya belum siap sekarang, mungkin 10 tahun lagi, atau kapan, tergantung kondisi politik. Karena yang tentukan TNI ikut siapa undang-undang, yang buat siapa? Pemerintah dan DPR. TNI hanya ikutin saja. Jadi sekarang belum siap," kata Gatot usai prosesi kenaikan pangkat dilakukan di Kantor Panglima TNI, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (4/10/2016).
"Dikatakan harapan boleh, tapi yang jelas sekarang saya sebagai Panglima TNI belum siap. Entah 5-10 tahun lagi, yang akan datang," lanjutnya. (Detik)
Strategi Militer Indonesia - Menyuguhkan informasi terbaru seputar pertahanan dan keamanan Indonesia
Cari Artikel di Blog Ini
Jumat, 07 Oktober 2016
Parlemen : Harus Profesional!, TNI Aktif Tidak Boleh Terjun di Dunia Politik
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Berita Populer
-
(Disampaikan dalam Roundtable Discussion yang diselenggarakan oleh Global Future Institute, bertema: Indonesia, Rusia dan G-20, Kamis 25 Apr...
-
Pengakuan soal ketangguhan Tentara Nasional Indonesia di hadapan militer dunia lainnya seakan tak habis-habis. Setelah kisah Kopaska AL ata...
-
Ekspedisi Belanda tiba di Nusantara pada 1596. Kapal-kapal Belanda menyusul, hingga terbentuk The Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). ...
-
Pembangunan pesawat tempur generasi baru berkemampuan siluman KFX/IFX merupakan projek prestisius dalam bidang militer antara Korea Selatan ...
-
Densus 88 menerima pelatihan, dukungan perbekalan dan operasional yang luas dari Kepolisian Federal Australia. Namun muncul bukti yang sema...
-
Pesaing utama rudal AIM-120 AMRAAM andalan Amerika Serikat, R-77 kerap dijuluki AMRAAMSKI. Pertanyaan paling mendasar, sehebat apakah rudal ...
-
Kasus penembakan empat tahanan Polda DIY di Lapas Cebongan, Sleman, DIY, yang dilakukan 11 personel Komando Pasukan Khusus (Kopassus), memb...
-
Puncak Everest di Pegunungan Himalaya, dengan ketinggian 8.848 meter, merupakan impian bagi setiap pendaki gunung di dunia untuk bisa mencap...
-
PT Pindad (Persero) telah mengembangkan dan memproduksi panser roda 6 bernama Anoa 6X6. Panser yang laris manis ini telah dipakai oleh TNI u...
-
Situasi politik di Provinsi Aceh meningkat usai bendera GAM disahkan jadi bendera Aceh. Di Banda Aceh, sekitar seribu orang mengarak bende...
TNI kalau bisa ada perwakilan di DPR,DPD dan di harapkan semua anak bangsa terwadahi
BalasHapus