Pemerintah harus luruskan sejarah Bung Karno

Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menilai polemik soal tempat kelahiran Bung Karno dapat dimaknai sebagai 'kehausan' rakyat atas kebenaran sejarah, khususnya yang berkaitan dengan Bapak Bangsanya, Bung Karno. Oleh karenanya, pemerintah harus aktif meluruskan sejarah bangsa tersebut.

"Terbukti bahwa ide, cita-cita, gagasan dan perjuangan Bung Karno selalu hidup dan tidak bisa ditenggelamkan oleh berbagai proyek 32 tahun desoekarnoisasi," kata Hasto lewat keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (7/6).

Hasto menegaskan, sejarah harus ditempatkan pada kebenarannya, dengan seluruh cita-cita politik pembebasan atas dasar nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan, musyawarah mufakat, dan keadilan sosial untuk kesejahteraan rakyat.

"Maka berbagai polemik yang kurang produktif tersebut harus diubah menjadi positif, yakni prakarsa aktif pemerintah untuk meluruskan sejarah bangsanya," imbau Hasto.

Menurut dia, Indonesia tidak akan bangkit menjadi bangsa besar tanpa berdamai dengan masa lalunya.

"Inilah momentum untuk mengobarkan kembali martabat dan kehormatan bangsa dengan kembali pada ide, pemikiran, gagasan, dan perjuangan Bung Karno," pungkas Hasto.

Hasto menilai, kemunculan polemik itu juga membuktikan Bung Karno tidak hanya dicintai dan masuk dalam sanubari rakyat Indonesia, tetapi juga ada di setiap jejak sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa.

"Dedikasi hidupnya benar-benar dipersembahkan untuk bangsa dan negara," tegas Hasto.

Hal ini, lanjut dia, berbeda dengan realitas akhir-akhir ini, di mana kekuasaan lebih sering dijadikan alat mobilisasi kekayaan daripada membangun peradaban politik anti penjajahan dan pengisapan.

Menurut Hasto, sejarah akhirnya membuktikan kebesaran Bung Karno dan terbukti bahwa ideologi yang digali dari bumi Indonesia tidak pernah mati.

"Sebagai contoh adalah sila ke lima Pancasila. Itu merupakan sila yang sangat progresif dengan cita-cita keadilan sosial. Keadilan dalam ranah politik, ekonomi, dan kebudayaan," ujarnya.

Menurut Hasto, keadilan sosial tersebut membuat negara harus berpihak pada kaum miskin, dan membebaskan kemiskinan sistemik yang kembali menjelma sebagai penjajahan baru di bidang ekonomi.

Seperti diberitakan, kesalahan penyebutan tempat lahir Bung Karno dalam pidato Presiden Jokowi saat peringatan Hari Lahir Pancasila di Blitar 1 Juni lalu menjadi polemik. Order Baru memang pernah mengaburkan sejarah dengan menyebut Bung Karno lahir di Blitar, namun sejumlah bukti otentik sejarah menyebutkan sang proklamator lahir di Surabaya. (merdeka)