Indonesia Kekurangan 83.000 Pelaut

Sebagai negara kepulauan dan negara bahari, Indonesia justru mengalami defisit pelaut. Menurut data Badan Pengembangan SDM (BPSDM) Kementerian perhubungan (Kemenhub), industri maritim nasional masih membutuhkan 83.000 pelaut mulai  dari jenjang nakhoda/kapten kapal, perwira/mualim,  sampai ABK. Adapun suplai dari jalur pendidikan  kelautan/pelayaran hanya 1.700 dari sekolah negeri/ swasta setahun, sementara kebutuhan per tahun 16.000  orang.

Kurang Pelaut – Pelaut Indonesia termasuk kedalam lima pelaut yang paling diminati perusahaan pelayaran dan perikanan di Eropa dan Asia Pasifik setelah Filipina. Tercatat sedikitnya 250.000 pelaut Indonesia bekerja di perusahaan luar negeri. | Foto: maritimeworld.web.id

Menurut Dirjen Perhubungan Laut, Kemenhub, Bobby Mamahit, selain masih kurangnya jumlah lembaga pendidikan pelaut di Indonesia, defisit tenaga pelaut juga disebabkan oleh kecenderungan pelaut Indonesia yang lebih memilih bekerja di luar negeri ketimbang domestik. Faktor gaji adalah alasan utama pelaut Indonesia lebih memilih bekerja di luar.

“Di sejumlah negara maju seperti  Korea dan Jepang sudah tidak ada  lagi orang yang berminat menjadi  pelaut karena kehidupan dan gaji  mereka di darat sudah sangat layak.  Hal ini membuat pelaut Indonesia  lebih memilih bekerja di luar negeri  karena alasan gaji yang lebih besar,” ujar Bobby kepada JMOL.

Pelaut Indonesia termasuk kedalam lima pelaut yang paling diminati perusahaan pelayaran dan perikanan di Eropa dan Asia Pasifik  setelah Filipina. Tercatat sedikitnya 250.000 pelaut Indonesia bekerja di perusahaan luar negeri.

“Ini tentu menguntungkan pemerintah karena menjadi penyumbang devisa terbesar. Pokonya devisa mereka bisa sampai triliunan rupiah per tahun,” tukas Dirjen Hubla.

Sejumlah hal yang menyebabkan pelaut Indonesia sangat diminati di luar negeri,  kata Bobby, adalah upah mereka yang cukup murah  dibandingkan dengan pelaut luar  negeri, individu yang loyal terhadap  majikan, terakhir banyak pelaut  Indonesia yang tidak suka minuman  keras.

“Berbeda dengan pelaut asing  yang bayarannya jauh lebih mahal  dan suka mabuk,” ujarnya.

Tidak Sesuai Standar Internasional

Bobby mengakui, kualitas SDM maritim di Indonesia memang perlu ditingkatkan. Apalagi saat ini, banyak sekolah-sekolah pelayaran swasta yang tidak memenuhi  standar organisasi maritim internasional (IMO). Saat ini hanya sekitar 20 sekolah tinggi pelayaran saja yang sesuai standar.

“Sementara masih ada ratusan sekolah pelayaran swasta yang di bawah standar. Hasil audit IMO tahun lalu telah memaksa sejumlah sekolah pelayaran gulung tikar,” papar Bobby.

Ketidaksesuaian standar tersebut, jelas Bobby, umumnya seperti tidak adanya alat-alat praktik pelayaran. Sejumlah sekolah pelayaran yang  tidak memiliki alat praktik lengkap  karena harga alat tersebut mahal.

“Seperti simulator kapal harganya  bisa mencapai Rp44 miliar,” ungkapnya.

Saat ini, terdapat beberapa Sekolah Tinggi Pelayaran di bawah kemenhub diantaranya STIP Jakarta, PIP Makasar, PIP Semarang, serta Politeknik di Surabaya. Diluar itu, BPSDM kemenhub juga sedang membangun sejumlah sekolah pelayaran baru yang berlokasi di Aceh, Sorong (Papua), Minahasa Selatan (Sulawesi Selatan), dan Padang Pariaman (Sumatra Barat). (JMOL)