Pengamat Kepolisian Bambang Widodo Umar menilai seharusnya Polri mulai membentuk satgas daerah agar bisa meminimalisir konflik di daerah yang belakangan selalu terjadi. Nantinya petugas itu khusus mengontrol adanya potensi atau konflik yang terjadi di daerah tersebut.
"Bentuk saja satgas di daerah-daerah. Pemda yang tanggung jawab, bukan polisi," kata Bambang di Gedung Widya Karya, Mabes Polri, Jakarta (17/12).
Bambang menganggap peranan satgas itu sangat penting supaya penyelesaian konflik di daerah tidak melulu dibebankan kepada Polri. Dia kurang setuju jika keamanan di daerah seutuhnya diamanatkan kepada polisi.
"Polisi selama ini dijadikan 'Superman'. Akhirnya semua menyalahkan polisi. Saya enggak setuju itu," katanya.
Menurut Bambang, selama ini telah ada koordinasi antar kementerian lembaga untuk menyelesaikan konflik. Namun dia berpendapat upaya ini tetap saja kurang efektif.
"Selama ini pihak pusat hanya perintah koordinasi saja untuk menyelesaikan konflik. Padahal masing-masing fokusnya bekerja terkait tugas pokoknya saja. Akhirnya koordinasi tidak jalan," kata dia.
Dalam membentuk badan penanganan konflik daerah itu, menurut Bambang, sebagai institusi Polri perlu mendorong kementerian-kementerian lembaga untuk membentuk badan tersebut di daerah-daerah yang rawan konflik.
Nantinya, badan tersebut akan diisi oleh satgas-satgas. Para satgas inilah bersama pemerintah daerah setempat yang bertanggung jawab dalam menangani konflik sosial daerah.
"Polisi punya dasar dorong departemen lain untuk bentuk badan di daerah untuk penanganan konflik sosial," katanya.
Dia menambahkan, dasar yang kuat dalam mendorong lembaga-lembaga lain membentuk badan penanganan konflik adalah Inpres Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Penanganan Konflik Sosial dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Penanganan Konflik Sosial bisa dijadikan payung hukumnya.
"Polisi sudah punya dasar termasuk Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, Korwas, PPNS bisa dipakai, Inpres tentang konflik sosial bisa dipakai," imbuh Bambang. (Merdeka)
Strategi Militer Indonesia - Menyuguhkan informasi terbaru seputar pertahanan dan keamanan Indonesia
Cari Artikel di Blog Ini
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Berita Populer
-
Bakamla RI pada 15 Juli 2015 pukul 09.00 WITA menemukan kapal KM. Sinar Purnama di Perairan Tarakan. KAL Simaya yang merupakan unsur Operas...
-
Ekspedisi Belanda tiba di Nusantara pada 1596. Kapal-kapal Belanda menyusul, hingga terbentuk The Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). ...
-
Dalam waktu dekat Indonesia akan memiliki satu-satunya ahli nuklir di dunia yang menerapkan pengayaan uranium dengan teknologi rendah. ...
-
Submarine type 214 Angkatan Laut Portugal Kisah ini sengaja saya tulis berdasarkan catatan-catatan tertulis yang saya punya dan juga cer...
-
Masih ingat dengan drone combatan yang tengah dirancang Indonesia? Ya siapalagi kalo bukan Drone Medium Altitude Long Endurance Black Eagle....
-
Selain pembelian Su-35, Rusia juga telah memulai pembicaraan awal dengan Indonesia terkait pengiriman kapal selam diesel-elektrik (kelas Kil...
-
AH-64E Apache Untuk Indonesia merupakan tipe terbaru walau bukan tercanggih (AH-64D Longbow sebagaimana dimiliki Angkatan Darat Singapura) ...
-
Untuk memenuhi Minimum Essential Force (MEF), Indonesia telah memilih pesawat Sukhoi Su-35, sekaligus menggantikan peran F-5 Tiger yang suda...
-
Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengaku tidak habis pikir dengan kegiatan intelijen yang dilakukan oleh Pemerintah Australia. Menl...
-
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memeriksa 15 orang saksi terkait hilangnya 250 batang dinamit milik PT Batu Sarana Persada pada...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar