Australia Terlibat Aksi Pelanggaran Kemanusiaan Densus 88 di Papua?

Densus 88 menerima pelatihan, dukungan perbekalan dan operasional yang luas dari Kepolisian Federal Australia. Namun muncul bukti yang semakin besar bahwa satuan anti teroris itu terlibat dalam penyiksaan dan pembunuhan sewenang-wenang dalam upaya menumpas gerakan separatis di Papua.

Pasukan Densus 88

Jurnalis ABC, Hayden Cooper dan Lisa Main, pergi ke Papua secara undercover dan bertemu dengan banyak orang yang mengatakan, Densus 88 yang dibiayai Australia melancarkan kampanye berdarah terhadap para aktivis.

Pada tanggal 14 Juni, pemimpin kemerdekaan Mako Tabuni ditembak ketika lari dari polisi di sebuah jalan sepi di ibukota Papua. Orang-orang yang menewaskan Tabuni diduga adalah bagian dari Densus 88, yang dibentuk menyusul peristiwa Bom Bali.

Dengan pelatihan forensik, pengumpulan intelijen, pengintaian dan penegakan hukum oleh pejabat-pejabat dari Amerika Serikat, Inggris dan Australia, Densus 88 memainkan peranan utama dalam upaya kontra terorisme di Indonesia.

Mandat anti terorisme mereka kini meluas ke bidang-bidang lain seperti penumpasan separatis Papua. Pada bulan Desember 2010, Densus 88 membunuh Kelly Kwalik, seorang pemimpin OPM.

Densus 88 secara terbuka menyatakan bertanggung jawab.

Cara yang lunak

Pemimpin Komisi Nasional Papua Barat, KNPB, yang sekarang, Victor Yeimo, mengatakan, tidak seperti OPM, KNPB menggunakan cara non-kekerasan dan mengusahakan solusi politik. Menurut saksi mata, setelah didekati oleh polisi tak berseragam dalam mobil, Mato Tabuni berusaha untuk lari.

Polisi disebutkan melepaskan tembakan terhadap aktivis tersebut ketika ia lari di jalan.

Berlumuran darah, Tabuni bukannya dibawa ke rumah sakit Katolik yang dekat, tapi ke rumah sakit polisi yang letaknya paling tidak 20 kilometer jauhnya, dimana seorang saksi mata lain melihat pihak berwenang membawanya masuk.

Saksi tersebut mengatakan, mereka dari Densus 88 yang dikenali dari masker yang sering mereka kenakan dalam operasi. Gustaf Kawer, pengacara Kabuni, juga menduga, Densus 88 terlibat.

Laporan pihak kepolisian mengatakan, Tabuni memegang sebuah senjata api ketika ditembak, dan bahwa ia merebut senjata lainnya dari seorang anggota polisi. Juga disebutkan, Tabuni terlibat dalam beberapa insiden kekerasan sebelumnya.

Tapi Gustaf Kawer, yang diakui secara internasional, mengatakan, tidak ada bukti atas laporan tersebut. Menurutnya, semuanya adalah skenario oleh aparat keamanan supaya mereka dapat menembaknya.

Kematian Tabuni hanya satu dari banyak contoh Densus 88 beroperasi dengan impuniti. Sebuah bocoran video yang muncul tahun lalu menunjukkan polisi setelah mereka merebut kembali sebuah landasan udara yang terpencil dari tangan separatis.

Video yang diambil dengan HP oleh polisi itu mengidentifikasi Densus 88 dan sejumlah mayat orang Papua tergeletak di tanah, termasuk gambar beberapa remaja yang diikat dengan tali.

Dan menurut saksi mata, Densus 88 termasuk diantara aparat yang melepaskan tembakan terhadap warga sipil pada Kongres Nasional Papua Oktober lalu.

Respon Australia

Menteri Luar Negeri Australia, Bob Carr, mengatakan telah meminta kepada Indonesia untuk melakukan pengusutan atas pembunuhan Tabuni.

Ia mengatakan, Kepolisian Federal Australia melatih satuan Densus 88 karena ingin Indonesia mempunyai kapasitas anti terorisme yang kuat, tapi bukan untuk menumpas pemberontakan.

Namun aktifis kemerdekaan, Victor Yeimo, mengatakan dalam Program 7:30 Report di saluran televisi ABC bahwa Australia dan Amerika Serikat ikut bersalah atas kematian banyak orang, karena mendanai dan melatih para aktor kekerasan di Papua.

Sementara itu, Partai Hijau Australia mengatakan, Kepolisian Federal sebaiknya berhenti melatih satuan-satuan anti terorisme Indonesia sampai investigasi dilakukan atas pelanggaran HAM di Papua.

Jurubicara Partai Hijau mengatakan, tidak ada 'checks and balances' yang memadai tentang bagaimana pelatihan dan peralatan Kepolisian Australia digunakan.


Respon dari pihak Indonesia

Kedutaan besar Indonesia di Canberra memberikan tanggapan yang menguraikan bagaimana tindakan kekerasan di provinsi Papua dan Papua Barat merupakan sesuatu yang patut disesalkan, dan bahwa pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk menjaga keamanan di kedua provinsi tersebut.

Mengirimkan pasukan keamanan ke 'seluruh bagian Republik Indonesia', dalam pernyataan tersebut dikatakan sebagai hak pemerintah Indonesia, selama masih mengikuti prinsip dasar Hak Asasi Manusia.

Kekerasan berlebihan yang dilakukan oleh pasukan keamanan, menurut pernyataan Kedubes Republik Indonesia di Canberra, akan ditangani secara hukum. Selain itu, pihak pemerintah Indonesia juga menekankan pentingnya untuk menjaga kedaulatan Indonesia di dalam 'langkah-langkah menuju perdamaian' di provinsi-provinsi di Papua, dan mengundang pihak media Australia untuk melakukan reportase yang 'lebih mendalam dan seimbang'.

Sementara itu, melalui SMS, juru bicara Kepolisian, Inspektur Jenderal Anang Iskandar, membalas pertanyaan wartawan Radio Australia mengenai keterlibatan Detasemen Khusus 88 di Papua dengan mengatakan bahwa Densus 88 tidak terlibat dalam penangkapan Mako Tabuni. 

Menurutnya, "Tim yang dilibatkan adalah tim penyidik dari polres Jayapura dan polda papua serta tim penyidik dari bareskrim (Badan Reserse Kriminal)."


Sumber : ROL