Modernisasi Kekuatan Laut Negara ASEAN Akibat Situasi Laut China Selatan

Saat pemerintah Tiongkok terus memberi tekanan kepada dua negara tetangganya, yakni Jepang dan Filipina, Panglima TNI Jenderal Moeldoko telah mengambil sikap yang belum pernah diperlihatkan sebelumnya terhadap masalah ini. “Laut China Selatan telah menjadi titik utama persengketaan maritim di Asia. Dua pengklaim-nya adalah Tiongkok dan Taiwan, sementara empat negara lain – Brunei, Malaysia, Filipina, dan Vietnam – semuanya merupakan anggota ASEAN. Ini merupakan inti dari posisi Indonesia juga,” tulis Moeldoko dalam Wall Street Journal Asia.

Tumpang tindih klaim di Laut China Selatan

Lebih lanjut Jenderal Moeldoko menyebutkan, “Kami bukan salah satu pengklaim dalam masalah persengketaan ini. Namun kami akan terkena dampaknya jika konflik sampai pecah di Laut China Selatan, akibat interpretasi dari apa yang disebut sebagai jalur 9-garis pada peta China, yang memberi hak klaim terhadap 90% dari perairan seluas 3,5 juta kilometer persegi di laut tersebut. Dengan memandang makna ekonomis dan strategis laut tersebut, ini merupakan masalah internasional mendesak yang juga telah melibatkan AS.”

Indonesia Ingin Bantu AS Perangi ISIS di Asia Tenggara

Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengatakan pemerintah Indonesia melihat Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) sebagai ancaman besar bagi dunia, dan Jakarta berkeinginan untuk meningkatkan kerjasama dengan Washington untuk menghadapi kelompok radikal ini di Asia Tenggara.

Jenderal Moeldoko mengatakan kepada The Washington Times bahwa secara personal dirinya meminta Kepala Kerjasama Militer AS Jenderal Martin E Dempsey untuk mengizinkan pejabat tinggi TNI ikut berpartisipasi sebagai peninjau dalam Gugus Tugas anti ISIS di Washington.

"Pembentukan Gugus Tugas anti-ISIS di dalam pemerintahan AS, bahkan kami ingin ikut bekerjasama untuk memperkuat kemampuan analisa intelijen para pejabat militer kami dalam mencegah ancaman ISIS," ujar Moeldoko, sebagaimana dilansir the Washington Times, Jumat (19/12/2014).

Menyongsong Kekuatan Pukul MEF 2

Jelas sudah ketika pergantian pemerintahan berjalan dua bulan, kelanjutan program MEF ternyata tetap menjadi desain strategis dalam menjalankan mata rantai dan mata anggaran modernisasi tentara Indonesia.  Ini menjadikan rangka perencanaan membangun kekuatan pukul hulubalang republik semakin jelas dan tegas.  Bahwa di MEF-2 (Minimum Essential Force Jilid Dua) selama lima tahun ke depan akan memberikan jalan yang terang benderang untuk menggagahkan tentara kita.

Yang menarik tentu masalah illegal fishing yang (ternyata) sangat merajalela, memberikan kesan dan pesan bahwa memang selama ini kita memunggungi laut kita yang kaya itu.  Laut kita dihabisi secara massal, massif dan bermasa-masa tanpa ada upaya untuk melawannya.  Barulah kita tersadar bahwa selama berpuluh tahun kita dilenakan dengan sumber daya alam yang di darat.  Sumber daya laut yang luar biasa itu tidak terkelola apalagi diamankan dari pencurian termasuk kegiatan intelijen laut dari negara asing yang menyamar jadi nelayan.

Bakamla Dapat Anggaran Bangun 30 Kapal Amankan Maritim Indonesia

Pelaksana Tugas Kepala Badan Keamanan Laut, Laksdya Maritim, Desi Albert Mamahit, mengaku telah mendapatkan anggaran pemerintah untuk membangun 30 unit kapal.

"Dalam waktu lima tahun ke depan, kami sudah dapat anggaran dari pemerintah membangun 30 kapal," ujar Mamahit usai menghadiri Hari Bela Negara di Monas, Jakarta Pusat, Jumat (19/12/2014).

Kapal Patroli Bakamla

Menurutnya, pembangunan 30 kapal untuk menjaga keamanan perairan Indonesia berlangsung di dalam negeri. Anggaran yang diberikan pemerintah untuk pembuatan kapal ssebesar Rp 1 triliun.

Kembangkan Satelit Inderaja LAPAN Butuh Dana Rp 4,5 Triliun

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional menargetkan mampu membuat satelit penginderaan jauh nasional pada 2019. Demi mewujudkannya dibutuhkan anggaran sekitar Rp 4,5 triliun, selain sumber daya manusia yang belajar di negara lain.

Ilustrasi satelit Palapa

”Jangan dianggap boros karena untuk mewujudkan kemandirian bangsa (dalam pengembangan teknologi antariksa),” kata Kepala Lapan Thomas Djamaluddin di sela-sela diskusi penyusunan rencana induk keantariksaan oleh Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional di Jakarta, Rabu (10/12/2014).

Kepala Pusat Kerja Sama Internasional Kementerian Komunikasi dan Informatika Ikhsan Baidirus mengatakan, Indonesia harus menguasai teknologi pembuatan satelit dengan cara apa pun. Sebab, tak akan ada negara yang sukarela berbagi teknologinya kepada negara lain.

Pasukan Kostrad di perbatasan Malaysia harus selalu siap perang

Panglima Divisi Infanteri 1 Kostrad Mayjen TNI Edy Rahmayadi meminta prajurit TNI AD yang menjaga wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, agar senantiasa menjaga kehormatan bangsa selama bertugas.

"Saya pesankan kepada prajurit sekalian agar tidak melakukan pelanggaran terhadap wilayah negara lain selama bertugas di sini (Nunukan) dan jaga komitmen menjaga kehormatan bangsa," katanya kepada puluhan prajurit Batalion Infanteri Lintas Udara 433/Kostrad di Pos Perbatasan Indonesia dan Malaysia di Desa Bambangan, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Jumat (12/12).

Menurut dia, penugasan prajurit di wilayah perbatasan merupakan suatu kehormatan dan tetap menjaga kesehatan diri agar tidak mengalami kendala selama menjalankan tugas negara di wilayah perbatasan maupun ketika berada di batalion nantinya.

Slovakia Ingin Tingkatkan Kerjasama Pertahanan dengan Indonesia

Menteri Pertahanan Republik Indonesia Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu menerima kunjungan kehormatan Duta Besar (Dubes) Republik Slovakia untuk Indonesia Michal Slivovic, Selasa (16/12) di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta. Maksud kunjungan ini, selain untuk memperkenalkan diri juga dalam rangka membicarakan upaya peningkatan kerjasama kedua negara khususnya di bidang pertahanan.

Menteri Pertahanan Republik Indonesia Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu menerima kunjungan kehormatan Duta Besar (Dubes) Republik Slovakia untuk Indonesia Michal Slivovic, Selasa (16/12) di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta

Dubes Michal Slivovic yang juga belum satu tahun melaksanakan tugasnya di Indonesia menyampaikan keinginan pemerintah Slovakia dalam hal ini Kementerian Pertahanan Slovakia untuk meningkatkan kerjasama di bidang pertahanan antara Indonesia dan Slovakia ke tingkat yang lebih nyata.Slovakia ingin dan siap membangun kerjasama yang baik dan saling menguntungkan dengan Indonesia.  Slovakia memandang Indonesia  merupakan negara yang sangat berperan penting di kawasan. Indonesia telah berkembang dengan pesat dan berperan aktif terhadap stabilitas di kawasan.