Prajurit Petarung Harimau Sumatera Adakan Latihan PAM VVIP Korps Marinir

Prajurit petarung harimau Sumatera julukan Brigif-3 Marinir adakan latihan Pam VVIP Korps Marinir di Brigif-3 Mar di Piabung, Padang Cermin, Pesawaran, Lampung, Jumat (16/01/2015).

Dalam kesempatan itu, Asisten Operasi (Asops) Panglima TNI Mayjen TNI Indra Hidayat R didampingi oleh Asops Dankormar Kolonel Marinir Hasanudin beserta rombongan melaksanakan peninjauan latihan tersebut.

Asops Panglima TNI dan Asops Dankormar tinjau Latihan pam VVIP di Lampung | Foto: Dispen Kormar

Rombongan Asops Panglima TNI diterima langsung oleh Komandan Brigade Infanteri-3 Marinir (Danbrigif-3 Mar) Kolonel Marinir Suherlan di Mako Brigif 3 Mar. Selanjutnya rombongan menerima paparan dari Danbrigif-3 Mar berkaitan dengan latihan Pam VVIP yang dilaksanakan oleh para prajurit Brigif-3 Mar tersebut.

Menko Maritim: Penetapan Batas Wilayah Maritim Selesai dalam Tiga Tahun

Penetapan batas wilayah maritim Indonesia ditargetkan selesai dalam tiga tahun ke depan. Batas wilayah tersebut meliputi batas wilayah laut territorial, Zona Ekonomi Eksklusif, dan batas Landas kontinen.

Menurut menteri Koordinator kemaritiman Indroyono Soesilo, penyelesaian batas maritim yang masih tersisa saat ini diantaranya untuk batas laut territorial belum diselesaikan sebesar 305 mil atau tersisa 44%. Sedangkan untuk Zona Ekonomi Ekslusif masih tersisa sebesar 2258 mil atau sebesar 54%. Untuk batas landas kontinen masih menyisakan sebesar 1288 mil atau sebesar 70%.

Menko Maritim Indroyono Soesilo. | Foto: Adityo Nugroho

“Sebelum kementerian luar negeri bernegosiasi dengan negara tetangga lain, kita (kemenko maritim) harus siap dengan data-data oceanografi, hidrografi, dan sebagainya,” ujar Indroyono dalam rapat kerja bersama kementerian Ristek Dikti, kepala Bappenas, beserta instansi terkait lain, Kamis (15/1/15).

Tunda Pelantikan Kapolri Presiden Tunjuk Komjen Pol Badrodin sebagai Pelaksana Tugas Kapolri

Presiden Joko Widodo menyatakan pelantikan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian RI ditunda. Langkah penundaan ini ditempuh Jokowi karena ingin menunggu proses hukum yang harus dijalani oleh Budi Gunawan.

"Kami pandang perlu untuk menunda pengangkatan sebagai Kapolri. Menunda, bukan membatalkan. Itu yang perlu digaris bawahi," ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat 16 Januari 2015.

Kata Jokowi, sejak proses seleksi kompolnas, ia kemudian menyampaikan surat kepada DPR, yang lalu mendapat persetujuan dewan. "Berhubung Komjen Pol Budi Gunawan sedang menjalani proses hukum maka kami pandang perlu untuk menunda pengangkatan sebagai Kapolri," kata dia.

Seperti diketahui, penunjukan Komjen Budi Gunawan sebagai calon Kapolri mendapat sorotan, setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji pada Selasa 13 Januari lalu.

RI - Rusia Bahas Jet Tempur SU-35 dan Kapal Selam Kilo Class

Pemerintah Rusia melalui Duta Besar yang berada di Indonesia, mengatakan ditahun 2015 pihak Rusia siap untuk meneruskan pengembangan kerjasama bidang teknik militer dan bidang pertahanan dengan pemerintah Indonesia.

Dubes Rusia juga berharap hubungan kerjasama militer dan pertahanan yang telah tercapai ditahun lalu akan menjadi fondasi yang baik untuk perkembangan di tahun selanjutnya.  

Demikian dikatakan Duta Besar Rusia untuk Indonesia M.Y.Galuzin saat bertemu dengan Menteri Pertahanan RI, Ryamizard Ryacudu, Kamis (15/01) di Kantor Kementerian Pertahanan RI, Jakarta.

Putusan kesiapan pihak Rusia tersebut merupakan tindak lanjut atas kesepakatan yang telah dicapai antara Presiden RI Joko Widodo dengan Presiden Rusia,  Vladimir Putin disela-sela pertemuan APEC tahun 2014 lalu. Adapun salah satu kesepakatannya adalah perkuat hubungan teknik militer dan kerjasama di bidang pertahanan diantara kedua negara.

Ini 13 Kawasan Industri Baru Pendukung Program 'Tol Laut' Jokowi Butuh

Program 'tol laut' yang dicanangkan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak bisa berdiri sendiri. Selain tambahan pelabuhan-pelabuhan baru, tol laut butuh dukungan kawasan-kawasan industri baru sebagai pusat produksi, agar terhubung dengan kawasan non produksi.

"Dengan kawasan industri baru. Maka kapal bisa berangkat tanpa harus kosong," kata Direktur Pengembangan Fasilitas Industri Wilayah I Kemenperin I Gusti Putu Suryawirawan pada acara diskusi di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Selasa (13/1/2015).

Pemerintah saat ini sedang mendorong pembangunan 13 pusat ekonomi baru. Pusat ekonomi atau kawasan industri baru ini antara lain di :

Polemik Kapolri, Antara Perang Bintang & Konflik Elite Parpol

Polemik pencalonan Kapolri Komjen Budi Gunawan bukan semata soal rekening gendut yang berujung penetapan tersangka. Hal ini membuat geger, karena proses pencalonan telah dituntaskan DPR dengan menerima usul Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap Budi Gunawan. Namun mencuat ke permukaan yakni, persaingan petinggi atau para jenderal Polri dan persaingan elite partai politik (parpol) yang belum tuntas.

Komjen Pol Budi Gunawan, (Foto:SINDOnews)

“Saya melihat, ini persaingan para (bintang) jenderal polisi untuk eksistensi kelompok atau faksi mereka," kata pengamat politik muda Yasin Muhammad saat dihubungi, Jumat (16/1/2015).

"Penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Budi Gunawan, jelas menguntungkan kelompok pesaing Budi Gunawan,” imbuhnya.

Dokumen Ditahan Dit Polair NTB, Awak Kapal Pengangkut Pupuk Kelaparan di Tengah Laut

Sebanyak 20 awak, atau anak buah kapal (ABK) yang mengangkut pupuk dilaporkan dalam kondisi mengenaskan. Mereka telantar di tengah laut Perairan Lembar, Nusa Tenggara Barat, selama lebih sebulan.

Kapal itu adalah Kapal Motor Canci Ladjoni-3 milik PT Surya Bintang Timur yang berkantor di Surabaya‎, Jawa Timur. Direktorat Polisi Perairan Polda Nusa Tenggara Barat menahan kapal dan seluruh ABK, karena dianggap tak memiliki izin.

Para awak Kapal Motor Canci Ladjoni-3 telantar di tengah laut Perairan Lembar, Nusa Tenggara Barat, selama lebih sebulan. (Tudji Martudji/Surabaya)

Kapal dan semua ABK kini masih berada di tengah laut yang berjarak sekitar satu mil dari dermaga. Menurut pemilik kapal itu, Lukman Ladjoni, dokumen yang sudah disahkan Syahbandar dirampas oleh petugas Direktorat Polisi Perairan Polda Nusa Tenggara Barat. Para ABK sudah kehabisan persediaan makanan sejak seminggu lalu dan tiga di antaranya sakit.