Australia Ingin Bentuk Pakta Keamanan dan Intelijen dengan Indonesia

Perdana Menteri Australia Tony Abbott mengatakan pada Rabu (4/6/2014) bahwa ia berharap dapat membentuk pakta-pakta keamanan dan intelijen dengan Indonesia di tengah upaya untuk memperbaiki hubungan yang tercoreng akibat dugaan-dugaan memata-matai.

Abbott, yang dijadwalkan bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada hari Rabu, mengakui ada gangguan dalam hubungan yang sangat penting tersebut.

Hubungan kedua negara jatuh ke titik terendah pada November lalu, menyusul laporan-laporan bahwa mata-mata Australia mencoba menyadap telepon Presiden Yudhoyono dan lingkaran dekatnya.

Pemerintah Jakarta mengatakan "tidak habis pikir" dengan tindakan itu dan menarik duta besar dari Canberra, yang baru saja dikirim kembali bulan lalu, sambil menghentikan sementara kerja sama di beberapa bidang.

Abbott mengatakan, ia bertekad mengembalikan hubungan ke jalurnya dalam pertemuan dengan Presiden Yudhoyono di Batam.

"Ada beberapa gangguan dalam hubungan dengan Indonesia selama sekitar sembilan bulan terakhir," ujarnya. Ia menambahkan bahwa beberapa kesulitan sudah ada sejak sebelum ia menjabat.

"Saya mengajukan penyelesaiannya hari ini."

Pada puncak terbukanya aktivitas spionase yang melukai hubungan kedua negara, Presiden Yudhoyono mengatakan, harus ada tata perilaku untuk mengatur tindakan.

Abbott mengatakan, ia yakin hal itu akan terjadi.

"Diskusi-diskusi dengan Presiden Yudhoyono akan mencakup hal yang luas, dan saya berharap dalam waktu dekat kita akan memiliki nota kesepahaman mengenai keamanan dan intelijen," ujarnya.

"Saya kira penting untuk memiliki nota tersebut antara Australia dan Indonesia karena kita memiliki kepentingan intelijen dan keamanan yang sama."

Ia mengatakan, nota itu tidak hanya tentang pemberantasan penyelundupan manusia, tetapi juga "memerangi penyebaran terorisme jihadist," di tengah keprihatinan mengenai kembalinya orang-orang yang bertarung di Suriah setelah melalui proses radikalisme dan militerisme.

Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengatakan pada Selasa bahwa pemerintah menunggu respons Australia mengenai tata perilaku.

"Sangat sederhana, tidak rumit. Pada dasarnya, nota itu menyatakan bahwa dua negara berkomitmen untuk tidak melakukan aktivitas-aktivitas pengintaian yang ilegal."

Pertemuan di Batam terjadi satu hari setelah Pemerintah Indonesia mengakui bahwa para wartawan telah diizinkan mendengarkan pembicaraan telepon antara Presiden Yudhoyono dan Abbott pada bulan lalu, yang bertujuan memperbaiki hubungan, yang ternyata melanggar protokol.

Pemerintah di Jakarta mengatakan bahwa itu suatu kesalahan, sementara Abbott tidak mempersoalkan insiden itu. (Kompas)