Tanggapan atas artikel Hendrajit berjudul "Membaca Haluan Politik Luar Negeri Prabowo Lewat Isu WTO dan Laut Cina Selatan" : Kunci ketahanan nasional sesungguhnya adalah food, water dan energy security. Kalau soal water (air), Indonesia tidak ada masalah, kita abaikan dulu. Akan tetapi perihal ketahanan pangan dan energy yang kini menjadi persoalan tidak sederhana di republik tercinta ini. Hampir semua sembako kita berasal dari impor, bahkan ketela, ikan, jagung, kedelai, dll pun impor dari luar. Gila nggak? Tapi hal ini nyata. Itulah persoalan food security kita.
Bukankah Indonesia merupakan negeri agraris, dimana jika ada political will dan political action pemerintah maka semuanya niscaya berlimpah ruah di negeri ini. Bagaimana petani tidak menjadi miskin bila harus bersaing dengan barang impor yang di negara asal telah melalui proteksi terlebih dulu? Sementara di (pasar) dalam negeri, petani kita dilepas bertarung dengan korporasi-korporasi (global) bidang sembako. Ibarat Mike Tyson melawan Elly Pical, maka akhirnya hancur lebur. WTO menurut saya, adalah ajang pembantaian petani-petani lokal di tanah kelahirannya sendiri. Bagaimana akan makmur? Ketika salah satu capres mengatakan bahwa prinsip dasar ketanahan nasional adalah kemakmuran rakyat, maka itulah sebenar-benarnya konsep. Politik itu bukan yang tersurat melainkan apa yang tersirat. Semoga kita mampu membaca hal yang tersirat!
Menilai ketangguhan energy security negeri ini, silahkan breakdown dahulu 4A-nya sesuai rekomendasi Dirgo D. Purbo, pakar perminyakan Indonesia. Dari aspek availability misalnya, bahwa ketersedian energi dari produk sendiri hanya 950 barel, selebihnya impor 1,5 juta barel. Betapa tidak, kebutuhan energi 2,450-an juta barel/hari guna memenuhi kebutuhan 220-an juta warga di wilayah 9,5 juta km dan tersebar pada 17.504 pulau, sementara laju penduduk sekitar 1,49 % per tahun pada satu sisi, diperkirakan menjadi salah satu pemicu pertambahan konsumsi energi setiap tahunnya, sedangkan di sisi lain —yang mengkhawatirkan— penyebaran penduduk tidak merata karena hampir terkonsentrasi di Jawa.
Kondisi kebutuhan dalam negeri saat ini diimpor dari 18 negara, seperti Arab Saudi, Aljazair, Malaysia, Cina, Yemen, Australia, Vietnam, Nigeria, Brunei, Papua New Guene (PNG), Pakistan, Rwanda, Oman, Angola, Thailand, Irak, Iran dan lain-lain dengan kombinasi crude oil, bahan bakar minyak (BBM), dan lainnya. Tak hanya minyak, gas alam pun ternyata impor untuk feedstock pembangkit tenaga listrik juga pabrik pupuk. Adapun komposisi kebutuhan energi sekitar 40 %-nya tercukupi dari dalam, sementara 60%-nya impor. Inilah data yang tak bisa dielak, dan mutlak disadari bersama bahwa setelah tahun 2004-an, Indonesia telah menjadi bagian (masalah) atas tingginya harga minyak dunia karena mengimpor lebih 1 juta barel/hari, yang identik mengambil 1% permintaan dunia.
Hal lain yang menarik, meskipun dahulu bahkan hingga kini dikenal sebagai negara pengekspor gas alam (LNG), tetapi kenyataannya justru defisit (energy gap) di dalam negeri sehingga harus impor LNG. Sungguh miris, negeri dua musim dalam lingkaran sabuk api (ring fire) yang seyogyanya berkelimpahan minyak, gas dan tambang lain namun malah mengimpor minyak bahkan gas alam itu sendiri. Sisi kebijakan mana yang salah?
Selanjutnya pada telaah acceptibility sebenarnya tidak ada yang menonjol. Data-data selama ini pihak pemerintah mampu membagi variatif energi yang dibutuhkan, seperti berapa persen crude oil, berapa BBM, gas bumi dan lain-lain, sehingga dari sisi lingkungan maupun keamanan dapat diterima oleh semua pihak. Sementara dari tinjauan accesibility yang terlihat agak ‘rawan’ terutama bagi ketahanan energi maupun pangan. Dengan kata lain, kelak jika muncul ketersendatan proses pemenuhan niscaya berdampak signifikan pada berbagai industri di masyarakat, ataupun dapat mengacaukan lalu lintas barang dan jasa di Indonesia —semacam kemacetan bidang sosial ekonomi— akibat pasokan berkurang.
Betapa impor 60% energi berasal dari 18-an negara melalui kapal-kapal tanker sehingga otomatis bergantung situasi keamanan jalur perairan. Artinya ketika timbul gejolak atau “gonjang-ganjing” baik di negara (asal) produsen maupun pada jalur transportasi seperti Laut Cina Selatan, Selat Malaka, Lautan Hindia, dan lainnya niscaya berdampak buruk terhadap pasokan energi di republik ini. Secara taktis, Indonesia harus dan mutlak merencanakan pipanisasi energi dengan para pemasok, terutama negeri tetangga seperti Brunei, Malaysia, PNG, dan lain-lain karena secara profit dianggap aman dan lebih menguntungkan. Hal tersebut terkait juga affordibility, artinya keterjangkauan biaya maupun daya beli, kendati daya beli itu sendiri tergantung sejauh mana kemampuan pemerintah menyediakan cash money dalam rangka (oil bills) impor. Pertanyaannya sekarang: bagaimana keterkaitan energy security dengan geopolitik dan kepentingan nasional?
Dari elemen geografi, secara geopolitik sejatinya telah terjadi BENCANA GEOPOLITIK di republik ini. Geo atau wilayah, seharusnya tak hanya membawa bangsa di atasnya hidup merdeka, tetapi lebih jauh lagi yakni rakyat berkemakmuran serta hidup bermartabat di muka bumi. (GFI)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar