TNI membutuhkan Rp6 triiun untuk mengerahkan armada lautnya berpatroli menjaga perailan dari kejahatan pencurian ikan atau illegal fishing.
"Kendalanya adalah jatah anggaran BBM TNI AL minim," kata Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Marsetio di sela-sela rapat pimpinan di Markas Besar TNI AL, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (24/12/2014)
Menurut Marsetio, anggaran BBM untuk TNI AL selama setahun ke belakang tidak cukup untuk mengoperasikan kapal patroli.
Dia memaparkan pada tahun 2014, AL membutuhkan anggaran Rp5,6 triliun untuk biaya BBM kapal-kapal patroli laut.
"Tapi cuma 28 hingga 29% yang dipenuhi. Idealnya Rp6,01 triliun (anggaran BBM TNI AL), baru semua kapal kita bisa bergerak," tuturnya.
Dia mencontohkan imbas dari kurangnya BBM tersebut. Salah satunya saat TNI AL memperoleh informasi ada 20 kapal asing yang melakukan illegal fishing di wilayah laut Arafura, di sekitar perairan Papua dan Maluku.
Saat itu, kata dia, hanya ada tiga kapal patroli yang sudah dalam kondisi siap untuk mengejar kapal-kapal pencuri ikan.
"Ada tiga kapal di Ambon dalam kondisi siap, tapi cuma satu yang bisa kejar kapal (Asing) karena tidak ada dana BBM," kata dia.
Atas hal terseebut, realisasi anggaran BBM bagi kapal milik TNI AL menjadi salah satu tema yang dibahas dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI AL tahun 2015. (Sindo)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar