Danrem Desak Polisi Tangkap 7 Pelaku Lain Pengeroyok Serka Heru

Pelaku pengeroyokan brutal di Hugo’s Café yang menewaskan anggota Kopassus Serka Heru Santoso, tidak hanya dilakukan empat pelaku yang tewas di ditembak oknum Kopassus Kandang Menjangan, Kartosuro, di Lapas Cebongan.

Menurut Danrem O72 Pamungkas, Bridjen (TNI) Adi Widjaja, ada pelaku lain yang saat ini masih menghirup udara bebas. Karena itu, ini menjadi tugas Polri untuk menuntaskan kasus tersebut.

“Masih ada 7 pelaku lain di Hugo’s Café yang melakukan pengeroyokan kepada Serka Herus Santoso yang masih bebas berkeliaran. Tugas Polisi untuk menuntaskan kasus tersebut dan juga 10 orang pelaku yang melakukan penyerangan ke asrama NTT,” katanya, Jumat, 5 April 2013.

Danjen Kopassus: Saya yang Paling Bertanggung Jawab

Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus Mayor Jenderal TNI Agus Sutomo menyatakan siap bertanggung jawab atas terjadinya penyerangan dan pembunuhan empat tahanan di LP Cebongan, Sleman, Yogyakarta, beberapa waktu lalu. Dengan tegas, ia siap berada di baris terdepan mempertanggungjawabkannya.

Komandan Jendral Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Mayor Jendral TNI Agus Sutomo.

"Semua (yang terlibat) itu bawahan saya, anak buah saya. Maka di Kopassus, saya orang yang terdepan yang paling bertanggung jawab," kata Mayor Jenderal TNI Agus Sutomo di Markas Kopassus, Cijantung, Jakarta Timur, Jumat (5/4/2013).

Namun begitu, Agus mengatakan bakal mengikuti prosedur sesuai hukum yang berlaku di militer. Ia menyerahkan semua sesuai hukum meski siap bertanggung jawab atas perbuatan anak buahnya.

Indonesia Inginkan Jaminan Alutsista dalam Traktat Perdagangan Senjata

Indonesia mendukung adanya pengaturan global mengenai perdagangan senjata sebagaimana tertuang dalam  Traktat Perdagangan Senjata (ATT – Arms Trade Treaty). Selain dapat mengurangi penderitaan manusia (human suffering), Traktat juga dapat meningkatkan saling percaya antar negara serta mempromosikan perdamaian internasional.

Menlu Australia Bob Carr, Menlu RI Marty Natalegawa, Menhan Australia Stephen Smith MP dan Menhan RI Purnomo Yusgiantoro saat jumpa pers bersama di Kementerian Luar Negeri Indonesia, Rabu, 3/4 (Jaringnews/Johannes Sutanto de Britto)

Sayangnya, setelah pembahasan selama 7 tahun, Traktat tersebut tidak dapat disepakati secara konsensus sehingga diadakan pemungutan suara dan disahkan di Majelis Umum PBB pada tanggal 2 April 2013.

Meskipun Indonesia sejak awal telah terlibat aktif dalam pembahasan Traktat dan mendukung penuh pengaturan internasional di bidang persenjataan, namun Indonesia telah memutuskan untuk mengambil posisi abstain karena terdapat beberapa ketentuan di dalam Traktat yang tidak sejalan dengan posisi dasar Indonesia. 

Lemsaneg Proaktif Pecahkan Sandi Asing

Keberadaan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) selama ini nyaris luput dari perhatian. Padahal, sudah 67 tahun Lemsaneg melayani negara dari berbagai ancaman.

Kepala Lemsaneg Mayjen TNI Djoko Setiadi mengungkapkan, lembaga yang dipimpinnya itu memiliki dua fungsi strategis, yaitu jaminan keamanan informasi dan intelijen sinyal. Untuk itu, Lemsaneg terus berupaya mengasah kemampuan di bidang teknologi informasi (IT) demi menjamin keamanan informasi di lingkungan kementerian/lembaga di Indonesia.

"Termasuk di dalamnya pengembangan kemampuan mengupas informasi bersandi milik asing, khususnya pihak-pihak yang dinilai berpotensi mengganggu stabilitas keamanan nasional," beber Djoko pada acara peringatan Hari Ulang Tahun ke-67 Persandian RI, di kawasan Ragunan, Jakarta Selatan, Kamis (4/4).

Keterlibatan Pihak Lain Diusut Juga, Jangan Hanya Kopassus

Anggota Komisi III Bidang Hukum, Ahmad Basarah, mengatakan seharusnya penyelidikan terhadap kasus penyerangan Lapas Cebongan tidak hanya berhenti pada anggota kopassus. Tetapi, kata Basarah, tim pencari fakta TNI AD juga harus mengungkap pihak-pihak lain yang terlibat.

"Karena saya melihat adanya kejanggalan dalam pemindahan tahanan dari Mapolda DIY ke Lapas Cebongan," kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu, Jumat 5 April 2013.

Sementara, di sisi lain, kata Basarah, hal ini juga menjadi peringatan dini bagi pimpinan TNI untuk lebih intensif melakukan pengawasan dan pembinaan terhada prajurit-prajurit TNI agar tidak lagi terulang kejadian serupa. "Kepada oknum-oknum TNI pelaku penyerbuan tersebut juga harus segera ditindak dan diberikan sanksi hukum sesuai norma yang berlaku," ujar dia.

MPR Dukung Premanisme Diberangus Sampai ke Akar

Wakil Ketua MPR, Hajriyanto Thohari, meminta penyerangan Lapas Cebongan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, menjadi momentum bagi aparat hukum untuk memberantas premanisme. Bagaimanapun, ujarnya, penyerbuan Lapas Cebongan ini berawal dari terbunuhnya anggota Kopassus oleh preman.

Adrianus Candra Galaja alias Dedi, anggota geng preman Dicky Ambon, yang tewas diberondong di selnya di Lapas Cebongan, Yogyakarta, 23 Maret 2013.

“Maka ini harus dijadikan momentum yang sangat berharga untuk memberantas premanisme sampai ke akar-akarnya,” kata Hajriyanto, Jumat 5 April 2013.

Aparat keamanan dan penegak hukum harus segera mengambil langkah-langkah konkret untuk menyikat habis premanisme di negeri ini. “Sudah bukan rahasia lagi bahwa rakyat di berbagai tempat mengalami keresahan atas maraknya premanisme. Rakyat tidak berani membalas para preman, dan terbukti hanya aparat TNI yang memiliki keberanian untuk membalas aksi-aksi para preman,” ujar Hajriyanto.

VIDEO: Pernyataan Lengkap TNI Soal Oknum Kopassus Serbu Lapas

Markas Besar TNI Angkatan Darat mengumumkan, pelaku penyerbuan Lembaga Pemasyarakatan Cebongan di Sleman, DIY, adalah benar 11 oknum Komando Pasukan Khusus (Kopassus). Penyerangan dan pembunuhan terhadap 4 tahanan di dalam Lapas dilakukan setelah para pelaku mendengar salah satu anggota Kopassus, Serka Heru Santosa, dikeroyok dan dibunuh secara brutal oleh keempat preman itu.

Berikut teks pernyataan lengkapnya:

Saya, Unggul K. Yudhoyono, Ketua Tim Investigasi TNI AD, pada kesempatan ini akan menyampaikan hasil tim investigasi yang dibentuk oleh KSAD dan dipimpin langsung oleh saya. Sebelum saya menyampaikan hasil investigasi, perlu saya sampaikan bahwa pelaksanaan investigasi, alhamdulillah berjalan lancar dan dapat menetapkan kesimpulan awal dalam masa kerja enam hari, karena semua proses dilandasi oleh kejujuran dan keterbukaan pelaku.