Selain pembelian Su-35, Rusia juga telah memulai pembicaraan awal dengan Indonesia terkait pengiriman kapal selam diesel-elektrik (kelas Kilo) Proyek 636 Varshavyanka, kata Viktor Kladov.
"Konsultasi awal tengah berlangsung. Indonesia memiliki minat yang sangat kuat dalam mengembangkan kerja sama teknis-militer dengan Rusia dan kami sudah bekerja sama di ketiga bidang: angkatan darat, angkatan udara, dan angkatan laut. Kami sedang melakukan beberapa konsultasi, termasuk terkait topik (Proyek 636) ini," kata Kladov kapada RIA Novosti.
"Keputusan telah dibuat, kami mengharapkan pembicaraan (kontrak) segera dimulai," kata Viktor Kladov selaku kepala Departemen Kerja Sama Internasional Rostec, dalam sebuah wawancara dengan RIA Novosti.
"Kami menanti kunjungan menteri pertahanan Indonesia ke Moskow untuk menghadiri Konferensi Keamanan Internasional Moskow yang akan diselenggarakan pada 27 – 28 April. Kami akan melakukan pertemuan di sela-sela konferensi tersebut, dan kami telah membuat kemajuan dalam hal ini," kata Kladov seraya menambahkan bahwa kesepakatan pembelian mungkin akan ditingkatkan hingga 18 pesawat.
Delegasi Indonesia dan Filipina sepakat untuk meninjau kembali (revisi) Perjanjian Patroli Perbatasan dan Pelintas Batas Tahun 1975 antara Indonesia dan Filipina.
Kadispen Koarmatim Letkol Laut (KH) Maman Sulaeman di Surabaya, Rabu, menjelaskan hal itu menjadi salah satu kesepakatan dalam Sidang Ke-34 Komite Perbatasan Indonesia-Filipina di Davao, Filipina, 4-6 November 2015.
Dalam sidang itu, Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur (Pangarmatim) Laksda TNI Darwanto selaku Ketua Komite Perbatasan Indonesia memimpin delegasi Indonesia dalam sidang tahunan komite itu untuk membahas isu-isu perbatasan kedua negara.
Pangarmatim berharap diskusi yang dilaksanakan oleh delegasi kedua negara itu meningkatkan kerja sama mengenai masalah perbatasan dan maritim.
Kapal fregat kelas SIGMA TNI AL, KRI Frans Kaisiepo-368, merapat di Pelabuhan Umum Krueng Geukuh, Kabupaten Aceh Utara. Kapal perang dengan persenjataan modern multiperan itu membuka pintunya bagi wartawan setempat, Kamis.
KRI Frans Kaisiepo-368 ada di sana untuk mendukung latihan Perkasa-C Komando Pertahanan Udara Nasional bersama TNI AU di Aceh, 19-24 April 2016. KRI Frans Kaisiepo-368 ini juga baru mengikuti Latihan Bersama Internasional Komodo 2016.
Komandan KRI Frans Kaisiepo-368, Letnan Kolonel Pelaut Seno Wibowo, menyatakan, kapal perang itu salah satu kapal perang TNI AL dengan persenjataan multi fungsi, baik sebagai anti pesawat selam, anti pesawat udara, dan juga anti kapal permukaan.
"Semua senjata yang dimiliki kapal ini dioperasikan dengan sistem automatis dan berfungsi untuk semua jenis pertempuran," ucap dia kepada jurnalis setempat yang diberi kesempatan berkeliling kapal perang TNI AL, yang dibeli memakai uang rakyat itu.
Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan berencana mengundang Menlu serta petinggi militer Malaysia dan Filipina untuk membahas kerja sama pengamanan di perairan perbatasan Filipina menyusul adanya penyanderaan oleh kelompok militan Abu Sayyaf. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyambut baik rencana tersebut.
"Pertemuan tanggal 3 Mei (2016) para Menlu dan panglima di Jakarta. Kan kalian tahu sudah 2 kali dibajak masa kita biarin saja?" ujar Gatot usai rapat di Kemenko Polhukam, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (21/4/2016).
Selain perairan dekat Filipina, Gatot juga menyebut Selat Malaka juga akan menjadi perhatian. Oleh karena itu, Gatot menilai rencana Luhut untuk membentuk tim patroli gabungan di sekitar area pelayaran tersebut sangat diperlukan mengingat adanya 14 WNI dan 2 WN Malaysia yang disandera kelompok militan Filipina.
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan RI Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan ingin menaikkan anggaran pertahanan Indonesia, khususnya untuk pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista).
"Anggaran pertahanan kita selalu di bawah satu persen dari GDP, pernah lebih (satu persen) tapi turun lagi. Akan kita usahakan untuk naik," kata Luhut di Universitas Indonesia, Rabu pagi.
Menurut dia, saat ini pengeluaran anggaran pertahanan masih terlalu banyak dihabiskan untuk belanja pegawai, sedangkan proporsi untuk alutsista masih kurang.
Luhut menyatakan akan menyiasatinya dengan meningkatkan kerja sama pertahanan melalui sistem transfer teknologi (ToT) dengan negara mitra pembelian alutsista sehingga kemampuan daya reka mereka bisa ditiru Indonesia.
Menko Polhukam, Luhut Binsar Pandjaitan, menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla membahas perkembangan kondisi WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf dan Simposium Nasional tragedi 1965 di Kantor Wapres, siang tadi. Wapres Jusuf Kalla menyatakan pemerintah tetap mengutamakan negosiasi secara kemanusiaan untuk membebaskan sandera.
"Ya kita tetap negosiasi kemanusiaan. Mudah-mudahan dapat dicapai suatu solusi yang baik lah," kata Jusuf Kalla di Kantornya, Jakarta, Rabu (20/5).
Mengenai perusahaan yang siap memberikan tebusan 50 juta peso untuk pembebasan sandera, kata dia, pemerintah belum mengetahui. Dia menegaskan pemerintah tak akan memberikan tebusan pembebasan sandera.
"Saya juga tanya tadi Pak Luhut. Pemerintah kok tidak ada, tidak mendorong dan tidak memahami itu. Saya tidak tahu perusahaan swasta. Tetapi pemerintah selalu negosiasi pembicaraannya dengan pemerintah Filipina lewat jalur pemerintahan. Pemerintah tidak ingin melewati jalur, kalau pengusahanya ada jalur sendiri tentu itu terserah dia lah," kata dia.
