Rapat antara Komisi I DPR dengan pemerintah menyepakati 6 poin untuk menyikapi aksi penyadapan yang dilakukan Australia dan sekutunya terhadap Indonesia. 6 Poin itu disepakati setelah menggelar 5 jam rapat, sejak pukul 10.20 WIB pagi tadi hingga pukul 15.35 WIB.
"Dari pembahasan yang dilakukan antara Komisi I dan pemerintah telah berhasil mendapatkan 6 poin kesimpulan yang merupakan respons yang lebih substantif, konstruktif, baik menyangkut eksternal maupun internal," kata Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Sidiq di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (28/11/2013).
6 Poin kesepakatan itu adalah:
1 Komisi I DPR memberikan apresiasi terhadap sikap pemerintah Indonesia yang keras dan tegas atas aksi penyadapan yang dilakukan oleh Australia terhadap sejumlah pejabat tinggi di Indonesia.
2.Komisi I DPR meminta pemerintah Indonesia untuk tetap konsisten terhadap 6 langkah road map yang telah dirumuskan dengan memastikan posisi tawar dan capaian-capaian Indonesia.
3. Komisi I DPR mendesak pemerintah Indonesia untuk melakukan percepatan penggunaan sistem persandian di semua lembaga negara dan kantor perwakilan RI di luar negeri, termasuk dalam pengamanan komunikasi bagi VVIP.
4. Komisi I DPR menegaskan perlunya penataan infrastruktur teknologi informasi, komunikasi, dan telekomunikasi, yang menjamin kebutuhan keamanan dan kepentingan nasional Indonesia.
5. Komisi I DPR mendukung penuh pemerintah Indonesia untuk segera mengembangkan sistem pertahanan dunia maya (cyber defence) dan memiliki satelit khusus untuk kepentingan sektor pertahanan, keamanan, inteligen dan luar negeri.
6. Berkenaan poin 5, Rapat Kerja Komisi I DPR dengan Menhan, Menlu, Kapolri, Menkominfo, Kepala BIN, Kepala Lemsaneg, serta Mensesneg, merekomendasikan kepada Menkominfo untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam merealisasikan pengadaan satelit khusus tersebut diatas.
Sumber : Liputan6
Strategi Militer Indonesia - Menyuguhkan informasi terbaru seputar pertahanan dan keamanan Indonesia
Cari Artikel di Blog Ini
Jumat, 29 November 2013
Ini Dia 6 Poin Kesepakatan DPR - Pemerintah Soal Penyadapan
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Berita Populer
-
AH-64E Apache Untuk Indonesia merupakan tipe terbaru walau bukan tercanggih (AH-64D Longbow sebagaimana dimiliki Angkatan Darat Singapura) ...
-
Kejutan menyenangkan datang di akhir tahun 2013 ini. Sejumlah pengadaan alutsista yang termaktub dalam MEF terus berlangsung, bahkan di perc...
-
Mantan Presiden dan Menristek BJ Habibie angkat bicara soal rencana pengembangan bersama jet tempur canggih antara Indonesia dan Korea Selat...
-
Densus 88 menerima pelatihan, dukungan perbekalan dan operasional yang luas dari Kepolisian Federal Australia. Namun muncul bukti yang sema...
-
6 Polwan cantik yang merupakan presenter NTMC POLRI, Rabu (2/3) pagi mengikuti kegiatan latihan menembak yang berlangsung di Lapangan Tembak...
-
Ekspedisi Belanda tiba di Nusantara pada 1596. Kapal-kapal Belanda menyusul, hingga terbentuk The Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). ...
-
Pembangunan pesawat tempur generasi baru berkemampuan siluman KFX/IFX merupakan projek prestisius dalam bidang militer antara Korea Selatan ...
-
Presiden ketiga Indonesia Bacharuddin Jusuf Habibie mengatakan bahwa bangsa yang maju adalah bangsa yang bisa mengandalkan sumber daya manus...
-
Puncak Everest di Pegunungan Himalaya, dengan ketinggian 8.848 meter, merupakan impian bagi setiap pendaki gunung di dunia untuk bisa mencap...
-
BANDUNG – Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) M Nasir ingin ada percepatan proyek pembuatan pesawat terbang N219...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar