Pemerintah memprioritaskan pembangunan infrastruktur terkait dengan
peningkatan kesejahteraan petani, nelayan, buruh, dan pembangunan
kawasan perbatasan di 173 kecamatan se-Indonesia, kata Menteri Dalam
Negeri Tjahjo Kumolo.
Mendagri melalui pesan singkatnya kepada Antara di Semarang, Minggu
petang, menjelaskan bahwa pembangunan perbatasan mencakup tiga aspek,
yaitu kesejahteraan (prosperity), keamanan (security), dan lingkungan
hidup (environment) yang harus sinergi, selaras, dan membutuhkan
pengawasan.
Dengan infrastruktur yang minim, menurut Mendagri, pengawasan masih belum efektif.
Apalagi, katanya, rentang kendali antara pusat-pusat pemerintahan
(pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan) relatif cukup jauh.
"Salah satu cara agar pengawasan dan pembangunan bisa efektif, salah
satunya dengan memperpendek rentang kendali, yakni melakukan pemekaran
wilayah secara khusus," katanya.
Tjahjo mengatakan bahwa pihaknya sudah mengadakan rapat koordinasi
awal dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki
Hadimuljono dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya
terkait dengan hal itu. (Antara)


Tidak ada komentar:
Posting Komentar