Mendagri Inginkan Pulau Terluar Menjadi Kapal Induk Pertahanan Maritim RI

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Tjahjo Kumolo menargetkan, wajah perbatasan berubah 1000 persen pada 2017 mendatang, dari kondisi yang ada saat ini.

Karena itu sejumlah langkah pembangunan terus dilakukan untuk dapat memenuhi target tersebut. 

“Misi BNPP dari presiden yaitu mempercepat pembangunan perbatasan. Lalu meningkatkan kemampuan nasional dalam perbatasan,” ujar Tjahjo dalam pidato sambutannya di Tasakuran Gedung baru BNPP di Jalan Kebon Sirih No. 3, Jakarta, Kamis (19/5).

Selain menggenjot pembangunan, pertahanan di perbatasan kata Tjahjo, juga penting diperkuat. Caranya, dengan menambah pangkalan-pangkalan militer. Hal ini perlu untuk menjaga kedaulatan Indonesia.
Sehingga ke depan, panglima armada laut kata Tjahjo, tidak ada lagi yang berfokus di Jakarta atau Surabaya. Namun di daerah-daerah perbatasan.

“Kalau belum bisa beli kapal induk, pulau-pulau terluar seperti Natuna (Kepri) Murotai (Maluku Utara) atau Bitung (Sulawesi Utara) dan Saumlaki (Maluku) dijadikan kapal induk (pusat pertahanan,red),” ujarnya.

Menurut mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini, BNPP nantinya akan menjadi koordinator yang menggerakan elemen-elemen tersebut untuk menjaga perbatasan.

“Perbatasan Indonesia ini masih rapuh, harus dijaga dengan baik. Perbatasan ini sumber masuknya narkoba dan kelompok radikalisme asing,” ujar Tjahjo. (JPNN)