Pasukan Elite TNI Gelar Latihan Bersama di Batam

Tiga pasukan elite TNI, yakni Denbravo (TNI-AU), Kopassus (TNI-AD), dan Denjaka (TNI-AL), menjadwalkan latihan gabungan untuk mencegah teroris masuk ke wilayah Indonesia hari ini (30/11). Semula, latihan bertajuk Trimatra VIII 2013 itu akan dilaksanakan di sekitar Pulau Sambu. Namun, akhirnya lokasi latihan dipindahkan ke perairan depan Mako Lanal, Batuampar.

"Personel pasukan elite yang akan turun dalam latihan mencegah masuknya teroris ini didatangkan dari Mabes di Jakarta. Trimatra VIII 2013 terdiri atas semua unsur TNI, yakni TNI-AL, TNI-AU, dan TNI-AD," kata Pasintel Lanal TNI-AL Mayor Abduh seperti dikutip Batam Pos, Jumat (29/11).

Satu Anggota Tewas dalam Kontak senjata Brimob dengan KSB Papua

Kontak senjata di antara Brigade Mobil (Brimob) Kepolisian Negara RI (Polri) dengan kelompok sipil bersenjata (KSB) di Papua di kawasan Depapre, Kabupaten Jayapura, pada Sabtu menewaskan seorang anggota KSB.

Brigjen Pol. Paulus Waterpauw. (ANTARA)

Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Waka Polda) Papua, Brigjen Pol. Paulus Waterpauw, kepada ANTARA News menjelaskan bahwa dalam insiden itu belum dapat dipastikan identitas korban dari KSB, dan ada seorang personel Brimob yang tertembak.

Surat Abbott Untuk SBY

"Masih ada, menurut saya, sejumlah hal yang perlu diberikan klarifikasi oleh pihak Australia..," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta, Selasa (26/11).

Jika membaca pernyataan politik Presiden Yudhoyono ini, maka masyarakat di Tanah Air tentu bisa bertanya-tanya apa yang terjadi setelah Perdana Menteri Australia Tony Abbott mengirimkan surat balasan terhadap SBY yang berkaitan dengan kasus penyadapan oleh dinas intelijen Australia terhadap SBY pada bulan Agustus tahun 2009?

Percakapan Yudhoyono, Ani Yudhoyono, Wakil Presiden Jusuf Kalla serta beberapa pejabat Indonesia pada Agustus 2009 itu disadap oleh intelijen negara kangguru tersebut.

BIN Dukung Satelit Pertahanan Produksi Dalam Negeri

Kepala Badan Intelijen Negara, Letnan Jenderal Marciano Norman, mendukung wacana kepemilikan satelit khusus untuk komunikasi penting dan pertahanan Indonesia. Menurut dia, sudah seharusnya Indonesia punya satelit khusus untuk bidang pertahanan.

Perkembangan Satelit Lapan, Cikal Bakal Satelit Pertahanan Republik Indonesia

"Jadi satelit khusus untuk Kementerian Pertahanan, TNI, Polri, termasuk intelijen juga harus punya sendiri," kata Marciano saat ditemui wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 November 2013.

Saat ini satelit komunikasi pertahanan Indonesia masih menumpang pada satelit komunikasi biasa. Hal ini diakui Marciano sangat rentan terjadi penyadapan dari pihak tak bertanggung jawab.

Indonesia Tak Rugi Hentikan Kerjasama dengan Australia

Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro, mengatakan Indonesia tidak akan dirugikan setelah menghentikan kerja sama militer dan pertahanan dengan Australia. Menurut Purnomo, dengan dihentikannya sementara kerjasama tersebut, justru menjadi titik untuk mengingatkan bahwa kepercayaan menjadi modal yang penting sebagai dasar membangun kemitraan. 

Demikian ungkapan Purnomo, yang ditemui media di ruang rapat Komisi I DPR RI pada Kamis, 28 November 2013 di Senayan, Jakarta Selatan.

"Indonesia tidak akan rugi dengan menghentikan kerjasama ini. Masalahnya ini penting, karena jika ingin mengadakan latihan bersama atau koordinasi patroli wilayah perbatasan bersama diperlukan kepercayaan bersama di antara para kru dari kedua negara," ujar Purnomo.

Indonesia Siapkan Satelit Khusus Pertahanan Siber

Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat mendukung mendukung penuh pemerintah untuk segera mengembangkan sistem pertahanan siber dan memiliki satelit khusus untuk kepentingan sektor pertahanan, keamanan, intelijen dan luar negeri.

Satelit Palapa

Hal itu merupakan salah satu butir rekomendasi hasil rapat antara Komisi I DPR dengan Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, Kapolri, Kepala BIN, Lemsaneg, Mensesneg dan Menkominfo terkait kasus penyadapan yang dilakukan oleh Australia, Kamis 28 November 2013.

"Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam merealisasikan pengadaan satelit khusus itu," kata Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq di Gedung DPR, Jakarta.

Penyadapan Korea dan Singapura di Luar Wilayah Indonesia

Masalah penyadapan yang dilakukan oleh Singapura dan Korea memang tidak boleh dianggap sepele, meski kasusnya berbeda dengan yang dilalakukan oleh Australia.

Untuk kerja sama internasional, masalah seperti ini memang harus dibereskan.

“Ya, informasi yang ada, penyadapan oleh Korea dan Singapura itu berbeda dari aksi Australia. Kedua negara itu melakukan penyadapan terhadap saluran kabel telepon bawah laut di sekitar Singapura. Tapi, apa pun, semua juga terkait soal penyadapan, perlu mendapat penyikapan,” kata  anggota Komisi I DPR M Najib, di DPR, Kamis (28/11).