TNI AU Inginkan Satu Skuadron Pesawat Angkut Militer Hercules Tipe J

TNI terus berupaya memperkuat diri, terutama di matra udara dan laut. Langkah ini guna mendukung visi pemerintah mewujudkan Poros Maritim Dunia.

Peremajaan Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) di dua matra itu pun terus dilakukan. Terbaru, TNI Angkatan Udara (AU) menyiapkan pembelian pesawat angkut Hercules tipe J.

"Untuk menggantikan Hercules tipe B yang sudah berusia sepuh," kata Kepala Dinas Penerangan TNI AU (Kadispenau) Marsekal Muda (Marsma) Dwi Bagarmanto kepada Jawa Pos kemarin (10/10). Kemungkinan, peswat angkut Hercules tipe B akan segera dipensiunkan.

Sebagaimana diketahui, Indonesia merupakan satu-satunya negara yang masih menggunakan pesawat angkut Hercules tipe B. Terakhir, salah satu unit pesawat yang sudah ada sejak pemerintahan Soekarno itu jatuh di Medan pada akhir Juni lalu.

Atas dasar tersebut, pembelian pesawat angkut baru menjadi kebutuhan yang mendesak bagi TNI AU. Permintaan untuk menggantikan Hercules B dengan tipe J yang merupakan tipe terbarunya telah disampaikan ke Kementerian Pertahanan. "Mudah-mudahan segera direalisasikan, TNI AU butuh sekali itu," terangnya.

Sayangnya hingga saat ini, pihaknya belum mendapatkan pernyataan resmi dari Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu. Oleh karenanya, sampai saat ini, pembelian Hercules tipe J belum bisa dikomunikasikan dengan perusahaan.

"Sudah masuk resnstra MEF (Minimum Esenstial Force red) tahap dua," imbuhnya. Dengan sudah dimasukkannya ke dalam MEF tahap dua (2015-2019), satu skuadron pesawat angkut terbaru buatan Lockheed Martin itu ditargetkan mendarat dalam waktu dekat.

Sebelum memilih Hercules J, ada beberapa kandidat pesawat angkut lainnya yang sempat dipertimbangkan. Di antaranya pesawat Airbus A-400 Prancis dan Boeing C-17, Amerika.

Namun dengan pertimbangan mempermudah alih teknologi, TNI AU memilih Hercules J. sebab, beberapa alat pemeliharaan Hercules sudah dimiliki Indonesia. "Kan kita sudah punya tipe-tipe sebelumnya," pungkasnya. Dengan begitu, bukan hanya memudahkan teknisi, diharapkan bisa memangkas anggaran pengeluaran.

Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo sudah mengajukan permintaan tambahan anggaran ke Komisi I DPR beberapa waktu lalu. Dana tambahan sebesar Rp 35 triliun diajukan untuk menambah anggaran perbaikan dan penambahan alutsista. (JPNN)