TNI mendapat tambahan 24 unit Panser Anoa 6x6 yang dipesan dari PT Pindad. Saat ini jumlah panser Anoa TNI saat ini 226 unit dan masih akan bertambah karena penguatan masih terus dilakukan.
Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko mengatakan, dengan perkembangan kawasan global dan regional saat ini, mengharuskan TNI menambah alat utama sistem senjata (alutsista) yang ada dalam rangka menjaga pertahanan dan kedaulatan NKRI.
“Dengan perkembangan kawasan saat ini, mau tak mau negara harus memberikan respon yang cepat, terlebih TNI harus membuat strategi pertahanan. Penambahan alutsista akan meningkatkan profesionalisme prajurit,” kata dia saat serah terima panser di markas Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI, Sentul, Bogor, Jumat (14/3/2014).
Panser yang diserahterimakan terdiri dari beberapa varian, terutama Armoured Personnel Carrier (APC) dan ambulance. Selanjutnya 24 panser ini akan dikirim untuk pasukan TNI yang bertugas sebagai pasukan penjaga perdamaian yang tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) Batalyon Komposit TNI Kontingen Garuda XXXV-/United Nations Mission In Darfur (UNAMID), Sudan.
Pengiriman Panser Anoa buatan dalam negeri dalam misi internasional ini merupakan yang kedua setelah sebelumnya di Lebanon (UNIFIL). Pengiriman tersebut atas permintaan dari PBB. “Ini akan memberikan kebanggaan bahwa alutsista dalam negeri digunakan dalam misi perdamaian PBB,” kata Moeldoko.
Jumlah personel yang bakal diberangkatkan sebanyak 800 orang. Selain dilengkapi 24 Panser Anoa, mereka juga membawa juga 30 truk dan 34 jeep. Satgas ini rencananya ditempatkan di wilayah El Geneina, dan Masteri yang berbatasan dengan negara Chad selama satu tahun penugasan.
Mantan KSAD itu juga berpesan agar PT Pindad terus meningkatkan standar alutsista yang dibuatnya. “Karena saat ini TNI lebih mendukung untuk pengadaan alutsista dalam negeri,” tutur Moeldoko.
Sementara itu, Plt Direktur Utama PT Pindad (Persero) Tri Hardjono mengungkapkan, PT Pindad terus menggembangkan kemampuan yang dimilikinya, terutama untuk meningkatkan dukungan terhadap pemenuhan kebutuhan TNI yang semakin besar. (Sindo)
Strategi Militer Indonesia - Menyuguhkan informasi terbaru seputar pertahanan dan keamanan Indonesia
Cari Artikel di Blog Ini
Sabtu, 15 Maret 2014
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Berita Populer
-
Indonesia tidak akan lagi membeli jet tempur Sukhoi dari Rusia, fokus kedepan hanya untuk F-16 dari AS, Marsekal Eris Herryanto mengatakan k...
-
Pihak inteljen Kodam, sambung Hardiono, masih melakukan pendeteksian kebangkitan PKI di wilayah Jateng dan DIY. Pangdam menambahkan memang ...
-
Rusia mengharapkan Indonesia kembali melirik pesawat tempur sukhoi Su-35, pernyataan ini diungkapkan Wakil Direktur "Rosoboronexport...
-
Tanggal 16 April kemaren Komando Pasukan Khusus TNI AD berulang tahun. Banyak cerita menarik seputar operasi militer dan sejarah pasukan eli...
-
Indonesia menegaskan perlunya meratifikasi Traktat Pelarangan Komprehensif Uji Coba Nuklir (Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty / CTBT), d...
-
by Narayana ( JKGR ) Jakarta, Medio Maret 2014….Pukul 23.45 wib Malam telah beranjak larut, ketika saya merapihkan setumpuk dokumen yan...
-
Kerjasama keamanan Indonesia dan AS menciptakan terobosan baru. Washington menawarkan Jakarta untuk membeli sejumlah unit helikopter tempur ...
-
Eksplorasi antariksa negara-negara maju sudah mencapai Planet Mars dan sedang menjajaki untuk mengeksplorasi asteroid dalam waktu beberapa t...
-
Diam-diam tensi persaingan pabrikan pesawat tempur yang ingin produknya ditunjuk menjadi pengganti F-5E/F Tiger II TNI AU meningkat, dan har...
-
Kalau dipikir-pikir, ada yang ganjil dengan armada bawah laut Indonesia. Saat ini TNI AL hanya memiliki dua kapal selam gaek namun harus m...


Pendapatan negara terbesar dari pajak, dukung dan berdayakan perpajakan nasional Indonesia untuk mendukung pula militer dan pertahanan Indonesia.
BalasHapussaat ini banyak potensi pajak di Indonesia yang belum tergali karena lemahnya lembaga perpajakan di Indonesia.
mari kita perkuat lembaga perpajakan Indonesia untuk mendukung pula militer dan pertahanan Indonesia, silakan buka link berikut :
http://birokrasi.kompasiana.com/2014/02/26/darurat-direktorat-jenderal-pajak-butuh-pertolongan-638030.html
Terima kasih