“Tugas pertama yang harus diselesaikan dalam bidang kedaulatan, adalah batas-batas laut yang ternyata belum selesai. Sudah mau merdeka 70 tahun, tapi belum ada sertifikat. Batas laut teritorial baru selesai 44,12 persen, ZEE 54,66 persen, dan landasan kontinen baru 70,78 persen,” kata Indroyono, dalam diskusi ‘Mendorong Potensi Bidang Kemaritiman, di Menara Kadin, Senin (6/4).
Ia mengungkapkan, dengan masih belum sepenuhnya selesai berbagai jenis batas wilayah tersebut, pemerintah harus bekerja keras untuk segera menyelesaikannya. Penyelesaian masalah batas wilayah tersebut, menurut dia harus dengan niat. Niat yang dimaksud, yakni dengan menggerakkan kapal, untuk survei dan lainnya.
“Ini harus diniatkan, kalau nggak diniatkan nggak selesai-selesai. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan sarana ini,” katanya. Masalah kedaulatan lainnya, dikatakan Indroyono, adalah wilayah perbatasan. Sesuai permintaan Presiden, bahwa wilayah perbatasan Indonesia harus lebih baik, dibandingkan wilayah atau negara tetangganya.
Indroyono menambahkan, untuk memaksimalkan pengelolaan wilayah perbatasan, saat ini dianggarkan Rp12 triliun, dan tersebar di hampir 22 kementerian. “Salah satu yang akan segera kami lakukan adalah menyelesaikan 50 pembangkit di daerah perbatasan. Indonesia sudah merdeka, tapi daerah perbatasan dan pulau terluar belum ada listriknya,” pungkasnya. (JMOL)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar