Demikian dikatakan penasihat Presiden Joko Widodo, Luhut Panjaitan, seperti dikutip dalam laporan Reuters, Rabu 10 Desember 2014. Namun, dia mengatakan bahwa Jakarta tidak berencana menggunakan kekuatan untuk menyelesaikan sengketa.
Indonesia juga akan terus mempromosikan dialog, dalam penyelesaian sengketa maritim antara Beijing dan rival-rival regionalnya. Walau begitu, menurutnya, penting untuk memperkuat militer Indonesia, demi melindungi kepentingan nasional.
Diantaranya Natuna, kawasan yang terdiri dari 157 pulau tidak berpenghuni, yang kaya dengan minyak, gas, dan ikan. Secara resmi, China dan Indonesia sepakat bahwa kepulauan Natuna merupakan bagian dari Provinsi Riau.
Tetapi, April lalu, militer Indonesia menuding China memasukkan Natuna dalam sembilan garis batas, yang digunakan dalam peta China untuk mengklaim hampir 90 persen wilayah Laut China Selatan, termasuk wilayah yang diklaim negara lain di Asia Tenggara.
"Tentang Natuna, kami sangat mengerti bahwa ini adalah wilayah Indonesia," kata Luhut. Eksplorasi gas yang dilakukan raksasa minyak Amerika Serikat Chevon, disebutnya sekaligus menandai keberadaan AS.
Itu, menurutnya, menjadi sinyal bagi China, untuk tidak berbuat sesuatu. Luhut mengatakan, Indonesia memiliki peran dalam menjaga keseimbangan kekuatan di Asia, dan berencana menambah anggaran pertahanan hingga 1,5 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Dia memperkirakan, pertumbuhan ekonomi sekitar tujuh persen, sehingga pada 2019, anggaran pertahanan dapat mencapai $20 miliar per tahun. "Jika Anda melihat India dan Indonesia, Indonesia dapat memainkan peran untuk menyeimbangkan kekuatan," ujarnya.
Luhut mengatakan, pemerintah ingin memperkuat angkatan laut, untuk meningkatkan patroli laut, serta meningkatkan tiga skuadron C-130 menjadi lima. Dia menyebut, drone juga akan menjadi bagian penting dari strategi keamanan perbatasan Jokowi. (Vivanews)
Lanjutkan min eh salah komandan :D
BalasHapus