"Jadi nanti tidak sendiri-sendiri. Data dari KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) nanti ditransfer ke TNI AL dan TNI AU," ujar Panglima TNI Jenderal Moeldoko di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (10/12/2014).
Menurut dia, awalnya TNI AU akan patroli udara ke suatu lokasi yang diduga ada illegal fishing. Informasi patroli akan dikirim ke TNI AL. Nah, TNI AL akan mengeksekusi," kata dia.
Cara ini, kata moeldoko, lebih efektif dalam menindak kapal asing pencuri ikan. Ini akan meminimalisir miskomunikasi antara lembaga.
"Jangan nanti TNI AU berangkat ke mana, illegal fishing ke mana," terang dia.
Mekanisme ini, lanjut dia, sudah dikomunikasikan dengan Menko Kemaritiman Indroyono Susilo. "Saya sudah bicara dengan Pak Indroyono agar sinergikan ini. Semua bergerak satu arus. Termasuk peresmian Bakamla (Badan Keamanan Laut," pungkas Moeldoko.
TNI AL sebelumnya sudah meneken kesepakatan dengan Menteri KKP Susi Pudjiastuti, terkait pengawasan dan penegakan hukum di lautan Indonesia. Beberapa poin yang dibicarakan dalam kerjasama ini adalah tematik dan pembuatan peta.
Poin lainnya adalah penyiapan sumber daya manusia dan pertukaran data serta teknologi untuk pengawasan illegal fishing. Selain menggandeng TNI AL, Menteri Susi juga meminta masyarakat aktif mendukung kampanye anti-illegal fishing lewat media sosial.
"Saya mohon yang punya Facebook dan Twitter, posting status setiap hari illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing no more," kata Susi awal bulan ini di Gedung Mina Bahari III, Jakarta.
Menteri Susi yakin, jika makin banyak dukungan dari media sosial, dunia internasional akan menyoroti upaya Indonesia dalam memerangi illegal fishing. Dia berharap, dengan begitu illegal fishing akan berkurang dengan sendirinya.
"Kita tidak punya banyak senapan, saya yakin suara 240 juta rakyat membuat takut orang yang berniat menjarah laut kita. Ikan kita banyak, ikan kita berlimpah dan sudah saatnya Indonesia menikmati itu," terang Menteri Susi.
ICH
TNI Tambah Radar Laut
Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengatakan jajaran Angkatan Laut berencana menambah peralatan radar laut di wilayah Indonesia Timur untuk mengamankan perairan di sana dari aksi pencurian ikan ilegal.
"Cover itu sedang dipikirkan," kata Moeldoko, seusai memimpin upacara pelepasan pasukan perdamaian dunia ke Lebanon di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu, 10 Desember 2014. Menurut dia, penambahan ini perlu dilakukan lantaran peralatan radar tetap baru ada di kawasan Indonesia Barat.
Selain berencana menambah radar, Moeldoko mengatakan Angkatan Laut akan berkoordinasi dengan Angkatan Udara ihwal laporan adanya ratusan kapal yang melakukan pencurian ikan di sekitar Laut Aru, Maluku. "Informasi dari TNI Angkatan Udara akan ditransfer ke TNI Angkatan Laut yang akan melakukan eksekusi."
Menurut dia, koordinasi antara dua angkatan ini harus dilakukan agar penyelesaian masalah pencurian ikan ilegal di perairan Indonesia bisa ditangani dengan tepat. "Jangan sampai TNI Angkatan Laut jalannya ke mana, tapi kapal pencuri ikan ilegal ada di mana," ujar Moeldoko.
Selain koordinasi antar-angkatan di tubuh TNI, Moeldoko mengatakan koordinasi terkait dengan penanganan pencurian ikan juga harus dilakukan TNI dengan Kementerian Koordinator Kemaritiman. "Semua bergerak dalam proses arus yang jelas," kata dia.
Adapun pesawat intai Boeing 737 Al-7302 TNI Angkatan Udara mendeteksi keberadaan ratusan kapal pencuri ikan ilegal di Laut Aru, Senin, 8 Desember 2014. Pesawat yang dilengkapi kemampuan foto di udara itu menangkap objek ratusan kapal berukuran besar yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan itu. (Metro | Tempo)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar