Polemik seragam pegawai Kemenkum HAM dan PNS Kemenhub menjadi sorotan beberapa hari terakhir. Diduga, seragam yang digunakan itu mirip dengan seragam TNI Angkatan Udara (AU).
Nota protes pun dilayangkan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (Kasau) Marsekal Agus Supriatna. Ia meminta agar ada perubahan di kedua seragam tersebut agar tak menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat.
Agus menilai penggunaan seragam memang menjadi kebanggaan di instansi masing-masing lembaga.
"Itu kita udah buat surat, udah sampaikan. Segala sesuatu bergantung pada pemerintah. Segala sesuatu ada seragam sendiri sendiri. Secara kehidupan mungkin ada bangga kali kan," kata Kepala Staf TNI AU Marsekal Agus Supriatna di Jakarta, Senin (5/1)
Apa motif PNS ikut-ikutan menggunakan seragam ala militer?
Pengamat sosial Musni Umar mengatakan, penggunaan seragam merupakan hak setiap instansi namun perlunya sosialisasi dalam penggunaan seragam merupakan hal yang sangat penting agar tidak menimbulkan perdebatan.
"Yang gunakan pakaian mesti ada sosialisasi. Itu untuk kepentingan luas kan! Bagaimana respon mereka, bagaimana respon masyarakat," kata Musni ketika dihubungi merdeka.com di Jakarta, Rabu (6/1).
Di balik kebebasan untuk menentukan corak seragam sebuah instansi, Musni memberikan semacam kritikan. Ia mengatakan, penggunaan seragam kadang menjadi trend yang justru menguras kocek penggunanya. Seragam yang dikeluarkan sebuah instansi bukanlah gratis namun menuntut penggunanya membeli.
"Seragam, karena bagaimana pun meski disediakan kantor tapi karyawan tetap bayar. Ini hal yang kadang di luar pikiran kita, apa maksudnya instansi mengeluarkan seragam jika tetap dibayar pegawainya. Seragam itu bukan murah," jelas dia.
Di balik itu, Musni mengharapkan masyarakat Indonesia tidak terlalu jauh memperdebatkan hal yang bisa dikomunikasikan oleh masing-masing instansi ini. Seragam, bagi Musni adalah ranah privat dan tak perlu dipolemikkan.
"Kepada masyarakat, tidak semua hal dipersoalkan. Lihat konten apa yang berhubungan dengan masyarakat luas. Ambil contoh keadilan. Kalau ketidakadilan orang bisa omong apa saja, kita kritisi ketidakadilan dari segi apa pun. Kalau hal remeh temeh harusnya kita hindari, kita bisa lupa masalah utama," tutup dia. (Merdeka)
Strategi Militer Indonesia - Menyuguhkan informasi terbaru seputar pertahanan dan keamanan Indonesia
Cari Artikel di Blog Ini
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Berita Populer
-
Di Era tahun 60an TNI AU/AURI saat itu pernah memiliki kekuatan udara yang membuat banyak negara menjadi ‘ketar ketir’, khususnya negara-ne...
-
10 Pesawat angkut Hercules type H 16 Pesawat tempur coin Super Tucano ( 4 sudah datang) 16 Pesawat latih Grob G120TP 6 Pesawat lati...
-
Sebanyak 3 jenis pesawat milik PT Dirgantara Indonesia (PT DI) dipamerkan pada acara The 12th Langkawi International Maritime & Aerospac...
-
Tercium bau tak sedap dari rencana pemerintah untuk mengakuisisi delapan unit helikopter serang AH-64 Apache dari Amerika Serikat (AS). Pas...
-
Tanggal 16 April kemaren Komando Pasukan Khusus TNI AD berulang tahun. Banyak cerita menarik seputar operasi militer dan sejarah pasukan eli...
-
TNI bersama Kementerian Pertahanan (Kemhan) sepakat memilih pesawat tempur generasi kelima Sukhoi (Su-35) buatan Rusia, sebagai pengganti pe...
-
Kejujuran 11 prajurit Kopassus mengakui kesalahan, menembak empat tahanan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cebongan Sleman, Yogyakarta, mendat...
-
Modernisasi militer terus diupayakan oleh pemerintah. Dalam waktu dekat, dua unit pesawat tempur jenis Sukhoi Generasi 4,5 akan tiba di Tan...
-
Luasnya wilayah perairan Indonesia memaksa negara ini harus segera memperkuat armada tempur lautnya guna menjaga kedaulatan dari kemungkinan...
-
Perintah pertama Soekarno sebagai Presiden Sosok Soekarno punya seribu cerita unik yang mengundang senyum. Kira-kira apa perintah per...


Tidak ada komentar:
Posting Komentar