Presiden Tolak Rencana Pembelian Helikopter VVIP oleh TNI AU

Rencana TNI Angkatan Udara (AU) untuk membeli helikopter AgustaWestland AW 101 dibahas oleh Presiden Joko Widodo bersama pihak terkait. Hasilnya, Jokowi menolak rencana pembelian helikopter yang rencananya dijadikan untuk kepresidenan dan VVIP tersebut.

"Ada hal yang baru saja diputuskan oleh Bapak Presiden berkaitan pembelian helikopter untuk VVIP, di mana AU mengusulkan pembelian Merlin Agusta AW101," kata Pramono mengawali jumpa persnya di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Kamis (3/12/2015).

Pramono mengatakan, penolakan Jokowi itu melalui berbagai pertimbangan.

"Dengan mempertimbangkan dan juga mendengarkan berbagai masukan, presiden memutuskan untuk tidak menyetujui usulan pembelian Merlin Agusta Westland AW101," katanya.

Dikatakan Pramono, Jokowi beranggapan helikopter yang ada saat ini dan dipakai oleh presiden, yakni Super Puma yang dirakit oleh PT Dirgantara Indonesia, masih laik untuk digunakan.

Jelang HUT OPM situasi memanas dari Papua hingga Jakarta

Situasi sosial politik dalam negeri memanas. Terutama bertepatan dengan hari manifesto Kemerdekaan Papua yang jatuh 1 Desember 2015 dan jelang hari ulang tahun Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Ketimpangan kehidupan sosial masyarakat antara Papua dengan daerah lain dikedepankan. Bukan hanya sekadar mengingatkan pemerintah akan persoalan ini, tapi ada yang menjadikan persoalan ini sebagai pintu gerbang untuk menggelar referendum menentukan nasib Papua, apakah tetap bersama Indonesia atau memilih memerdekakan diri.

Panasnya suasana jelang HUT OPM dan peringatan hari manifesto kemerdekaan Papua tidak hanya terasa di bumi cenderawasih, tapi juga merambat hingga ke Jakarta. Merdeka.com mencatatnya, berikut paparannya.

Jokowi soal polemik pembelian helikopter asing: Tanyakan ke Kasau

Presiden Joko Widodo ( Jokowi) enggan terlalu menanggapi rencana TNI AU membeli helikopter AgustaWestland AW-101 bikinan Westland Helicopters di Inggris dan Agusta di Italia untuk kegiatan transportasinya ke daerah terpencil yang terus menuai polemik. Jokowi meminta soal rencana itu ditanyakan langsung kepada Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Agus Supriatna.

"Tanyakan ke Kasau," kata Jokowi singkat di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (2/12).

Sementara itu ditemui di tempat sama, Kadispen TNI AU Marsma Dwi Badarmanto menyayangkan adanya kritikan rencana pembelian helikopter AgustaWestland AW-101. "Kenapa MI 35 enggak dikejar-kejar, kenapa kita beli F-16 enggak dikejar-kejar, itu saja kuncinya," kata dia.

Dwi menjelaskan, pihaknya sudah mengajak PT Dirgantara Indonesia untuk mengkaji helikopter AW-101 jauh-jauh hari. Tetapi, kata dia, PT DI belum bisa membuat produksi dalam negeri alat utama sistem persenjataan untuk TNI.

Menko Polhukam : Jangan Berburuk Sangka soal Pengadaan Helikopter Kepresidenan

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan meminta pengadaan helikopter VVIP jenis Agusta Westland AW-101 tidak terus dikritik.

Ia mengatakan bahwa pengadaan helikopter itu baru sekadar wacana.

"Jangan terus buruk sangka. Itu baru wacana yang dikembangkan. Nanti, jadi atau tidak, kita lihat," kata Luhut di Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (30/11/2015).

Luhut mengatakan, rencana pengadaan helikopter VVIP itu akan dibahas kembali setelah Presiden Joko Widodo kembali dari Paris.

Jokowi ke Paris untuk menghadiri konferensi perubahan iklim dan dijadwalkan tiba di Jakarta pada Selasa (1/11/2015) sore atau Rabu (2/11/2015).

Menko Polhukam : 800 WNI Bergabung dengan ISIS

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, saat ini terdapat 800 warga negara Indonesia yang bergabung dengan kelompok radikal ISIS.

Menurut Luhut, berbagai media dan saluran komunikasi telah digunakan ISIS untuk merekrut anggotanya.

"Media sosial paling sering digunakan. Misalnya, di Korea, WNI ditangkap karena menggunakan media sosial yang terkait gerakan radikal," ujar Luhut di Hotel Sahid Jakarta, Senin (30/11/2015).

"Kita harus awasi benar karena tanpa disiplin, semua akan kacau," ucapnya.

Menurut Luhut, apa yang terjadi di Paris beberapa waktu lalu bisa juga terjadi di mana-mana, termasuk Indonesia.

Adu Hebat Super Puma Vs AW101, Mana yang Lebih Unggul?

Pemerintah Tingkatkan Keamanan Jelang Akhir Tahun

Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan melakukan rapat bersama Kapolri Jenderal Badrodin Haiti dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Apa saja yang dibahas dalam rapat tersebut?

Luhut mengatakan, bahasan utama dalam rapat tersebut yakni masalah keamanan. Memasuki akhir tahun, status keamanan lebih ditingkatkan.

"Tadi kami bahas masalah keamanan. Menjelang akhir tahun, karena ada biasalah, akhir tahun peningkatan security," ujar Luhut saat ditemui di Kantor Kemenko Polhukam, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (30/11/2015).

Luhut mengatakan, setelah peristiwa teror di Paris, Prancis beberapa waktu lalu, ancaman keamanan terus terjadi.

2 Anggota TNI Tewas Ditembak di Papua

Dua orang anggota TNI tewas ditembak orang tak dikenal di Papua. Jenazah kedua anggota itu juga masih disandera oleh pelaku penembakan.

"Saat ini ada 2 anggota TNI tewas jelang HUT OPM, jenazah kedua prajurit TNI tersebut masih disandera para pelaku," ujar Kapendam Cenderawasih Letkol Inf Teguh PR kepada detikcom, Selasa (1/12/2015).

Menindaklanjuti peristiwa tersebut Pangdam Cenderawasih beserta jajarannya langsung menggelar rapat. Hingga kini belum ada keterangan lebih lanjut mengenai peristiwa penembakan ini.

TNI Antisipasi Kembalinya Relawan ISIS ke Indonesia

BIN menyebut 100 WNI yang pernah bergabung dengan ISIS baru kembali ke Indonesia. Untuk mengantisipasi aksi teror, pembinaan terhadap narapidana disebut cukup penting.

Hal tersebut disampaikan oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo usai memimpin upacara HUT Korpri ke 44 di Mabes AU TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (30/11/2015).

"Yang paling penting pembinan dan membentengi kepada masyarakat dan mantan napi. Agar tidak terpengaruh oleh gerakan terorisme," kata Gatot.

Gatot menambahkan, TNI dalam upaya pencegahan aksi terorisme ini bekerjasama dengan pihak kepolisian dan BNPT. Hal tersebut dilakukan guna bertukar data dan informasi.