Pengamat: pendidikan kebangsaan di perbatasan penting

Pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta Ubedilah Badrun mengatakan pendidikan kebangsaan penting untuk masyarakat di daerah perbatasan agar masyarakat mengetahui hubungan antarnegara dan memiliki kesadaran bahwa mereka berada di daerah terluar Tanah Air.

"Pendidikan kesadaran kebangsaan ini penting. Pemerintah harus menjadikan perbatasan sebagai orientasi kebijakan politik, ekonomi, dan sosial budaya," ujar Ubedilah dalam perbincangan dengan Antara di Jakarta, Kamis.

Menurut Direktur Pusat Studi Sosial Politik (Puspol) ini penguasaan pengetahuan kebangsaan oleh penduduk perbatasan bisa membantu pemerintah menjawab persoalan perbatasan yang masih terus diselesaikan.

Contoh persoalan yang ditemukan adalah percampuran penduduk di wilayah antara Indonesia dan Papua Nugini (PNG), di mana ada penduduk Indonesia di wilayah PNG dan sebaliknya.

Bangun Beranda Depan NKRI, Mendes Bergerak Bersama Pemda Wilayah Perbatasan

Mempercepat pembangunan perbatasan negara menjadi salah satu fokus kerja yang dijalankan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Kemendes mendorong kepala daerah di wilayah perbatasan untuk bergerak bersama agar pembangunan bisa segera dilakukan.

Untuk mempercepat pembangunan perbatasan sebagai beranda depan NKRI, Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Marwan Jafar telah membuat nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan Gubernur dan para Bupati Perbatasan Wilayah Negara se-Kalimantan pada Kamis (17/9/2015) di Pontianak, Kalimantan Barat.

"Pembangunan kawasan perbatasan secara tegas menggunakan dua pendekatan yang disetarakan, yakni pendekatan keamanan (security approach) dan kesejahteraan (prosperity approach). Ditambah lagi adanya momentum keluarnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan perhatian pada kemandirian masyarakat dan desa," ujar Marwan dalam siaran persnya.

2 WNI yang Disandera OPM Berhasil dibebaskan

2 WNI yang Sudirman dan Bandar yang disandera sekitar seminggu oleh OPM dan dibawa ke hutan di Papua Nugini (PNG) akhirnya bebas. Kedua WNI itu dibebaskan pasukan PNG dan sudah diserahterimakan ke Konsul RI di Vanimo.

"Presiden sudah melakukan pembicaraan pertelepon dengan PM PNG," jelas Menlu Retno Marsudi dalam jumpa pers di Pejambon, Jakarta, Jumat (18/9/2015). Pembicaraan dilakukan pada Kamis malam kemarin.

Pembebasan dilakukan pada Kamis malam pukul 19.35 waktu setempat. "Komunikasi intensif juga sidah dilakukan antara Indonesia dan PNG untuk pembebasan dua sandera," tutur dia.

Menlu Retno juga sudah berkoordinasi dengan Menlu PNG serta Panglima Tentara PNG. Ucapan terima kasih disampaikan atas bantuan yang diberikan.

Haruskah TNI serbu OPM penyandera 2 WNI di Papua Nugini?

Dua Warga Negara Indonesia (WNI) yang bekerja sebagai penebang kayu di Papua Nugini, disandera oleh kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM). Para penyandera menuntut barter kedua sandera dengan temannya yang ditahan di polisi Papua akibat kasus narkoba.

Namun, tuntutan para penyandera langsung dimentahkan oleh pemerintah Indonesia. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menegaskan tidak mungkin pemerintah Indonesia menyetujui tuntutan para anggota separatis OPM tersebut.

"Tentu pasti tidak mungkin kita deal begitu. Tidak mungkin itu, apalagi (kasus) narkoba kan," kata JK di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (15/9).

Meski demikian, pemerintah masih terus mengupayakan jalur dialog untuk membebaskan para sandera. Walau belum mendapatkan hasil, pemerintah terus berkoordinasi dengan pemerintah Papua Nugini yang melakukan negosiasi dengan para penyandera.

Mantan Kasal minta TNI AL pikir ulang beli kapal selam dari Rusia

Kepala Dinas Penerangan TNI AL Laksamana Pertama M Zainuddin menyatakan TNI AL berencana memperkuat armadanya secara bertahap. Dalam rencananya TNI AL akan membeli 11 helikopter jenis Panther untuk menghidupkan kembali Skuadron 100 pemburu kapal selam. TNI AL juga akan memesan enam kapal selam jenis Chang Bogo-class dan tiga lagi berjenis Kilo-class tahun 2017.

Menanggapi hal tersebut, mantan KSAL Laksmana (Purn) Bernard Kent Sondakh menilai, pengadaan kapal selam jenis Kilo-class (buatan Rusia) harus mempertimbangkan segala aspek agar tidak mengalami persoalan seperti 12 kapal selam yang pernah dibeli Indonesia pada era 70-an.

"Kami tidak menentang dengan adanya berita jika Panglima TNI akan beli kapal selam dari Rusia. Kita pernah membeli 12 kapal selam dari Rusia tapi kemudian kena embargo. Kita hanya pakai 7 tahun," ujar Kent di Kantor Maritime Studies, Jl. Kendal No. 20, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (17/9).

Menurut Kent, pengadaan kapal dari Rusia tersebut tidak kalah lebih bagus dari Korea Selatan. Selain karena tidak khawatir akan kena embargo, hubungan Korea Selatan dan Indonesia dinilainya sebagai suatu pilihan yang memiliki risiko lebih kecil dari Rusia.

Meracik Penyelamatan WNI Tersandera di Papua Nugini

Dua WNI dilaporkan disandera di Kampung Skoutjio wilayah Papua Nugini yang berbatasan dengan Indonesia. Mereka diperkirakan ditawan setelah aksi penembakan pada 9 September 2015.

Juru bicara Polda Papua, Kombes Pol Patrige Rudolf Renwarin mengatakan, dua warga Indonesia itu adalah Media Sudirman (28 tahun) dan Badar (30 tahun). Keduanya karyawan perusahaan kayu  di Kampung Skopro, Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom, Papua.

Organisasi Papua Merdeka (OPM) dituding sebagai otak.pelaku. Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayor Jenderal Endang Sodik, menengarai kelompok Jeffry Pegawak terlibat dalam penyanderaan. Tudingan TNI dari aksi penembakan kelompok Jeffry Pegawak terhadap seorang WNI bernama Kuba Marmahu yang mendahului insiden penangkapan dan penawanan dua WNI tersebut. Kala itu, Kuba menuju lokasi tempat pengolahan kayu, sekitar pukul 08.45 WIT.

Dari informasi yang dihimpun, dua pekerja ini didatangi empat orang tak dikenal dengan ciri-ciri, tiga orang di antara mereka memakai baju hitam dan berambut keriting. "Sedangkan, satu orang di antaranya memakai baju putih dan berambut keriting," ujar Endang kepada VIVA.co.id.

Kisah Kopassus bebaskan sandera di Papua sampai dipuji dunia

Organisasi Papua Merdeka (OPM) kembali berulah. Kelompok bersenjata ini menyandera dua orang warga sipil yang berprofesi sebagai penebang kayu di Papua. Tak hanya menculik dua warga sipil, OPM juga menembak mati dua rekan korban.

Pemerintah kini sedang berupaya keras agar kedua sandera dibebaskan dengan selamat. Tak hanya itu, Tentara Nasional Indonesia (TNI) juga menyiapkan pasukan elite untuk membebaskan para sandera. Namun, upaya tersebut terbentur oleh batas negara.

Kasus penyanderaan ini menambah daftar panjang kejahatan OPM yang berlangsung sejak 1980. Salah satu kasus yang pernah menjadi pusat perhatian dunia adalah penyanderaan sekelompok peneliti asing di Mapenduma, Jayawijaya, Papua.

Perlukah Pembebasan Sandara di PNG Ditangani oleh KOPASSUS?

Tokoh militer Johannes Suryo Prabowo mengatakan, pilihan menggunakan militer dalam membebaskan WNI yang disandera di Papua Nugini dianggap berlebihan.

Apalagi, yang harus turun dalam membebaskan WNI adalah pasukan elite di satuan TNI, seperti Kopassus, Den Bravo dan Den Jaka.

"Yang harus dipahami sekarang, penggunaan militer adalah pilihan terakhir apalagi menggunakan Kopassus. Tim elite ini masa menangani kejahatan kriminal kecil," ujar Suryo dalam dialog dengan tvOne, Kamis, 17 September 2015.

Suryo mengatakan, kewajiban pemerintah dalam melindungi warga negaranya memang harus diutamakan. Namun, masih banyak cara yang harus ditempuh selain menerjunkan prajurit TNI ke negara tetangga tersebut.

Kemlu: 2 WNI Masih Disandera di Hutan, Tempatnya Berpindah-pindah

Sudirman dan Badar, WNI yang disandera Organisasi Papua Merdeka (OPM) pimpinan Jeffry Pagawak di Papua Nugini (PNG) masih belum bebas. Mereka disandera di hutan dan dibawa berpindah-pindah tempat.

"Saat ini dua WNI itu dibawa oleh para penyandera ke dalam hutan yang tempatnya berpindah-pindah," kata Juru Bicara Kemlu Arrmanatha Nasir di Ruang Palapa, Kemlu, Jalan Pejambon, Jakarta Pusat, Kamis (17/9/2015).

Dijelaskan Tata, pemerintah masih optimistis pemerintah Papua Nugini akan maksimal membantu pembebasan 2 WNI tersebut. Kemlu berharap 2 sandera ini segera dibebaskan.

"Prinsipnya Indonesia menghormati hukum di Papua Nugini dan menghormati pernyataaan bahwa mereka (pemerintah PNG) akan melakukan penyelamatan ini dengan sekuat tenaga. Mereka akan menggunakan minimal force," ucap Tata.

Dua Menko Beberkan Kekuatan Maritim Indonesia

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia Luhut Pandjaitan menilai Laut China Selatan sebagai jalur yang sangat vital yang membutuhkan diplomasi baik antar negara.

Di hadapan delegasi perwira tinggi dari 42 negara yang hadir mewakili angkatan laut negaranya, Luhut berharap Indonesia dapat meningkatkan kerjasama. Menurut Luhut, Laut China Selatan adalah alur yang sangat vital maka dari itu perlu ada penyelesaian dengan cara diplomasi yang sangat baik.

Dia menyebut, ada poin penting yang perlu ditekankan dalam penguatan poros maritim. Salah satu poinnya adalah meningkatkan kerjasama dalam penanganan Laut China Selatan.

"Saya kira apa yang dibuat oleh TNI AL sangat bermanfaat dan sekaligus bisa memperkenalkan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar," ujar Luhut dalam pertemuan bertajuk Membangun Kepercayaan dan Kerjasama di Bidang Maritim guna Mencapai Perdamaian dan Kemakmuran Bersama, di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (16/9).

Perkuat Armada, TNI AL Sudah Pesan 11 Heli dan 6 Kapal Selam

TNI Angkatan Laut memperkuat armadanya secara bertahap. Selain membeli 11 helikopter jenis Panther untuk menghidupkan kembali Skuadron 100 pemburu kapal selam, mereka juga memesan enam kapal selam.

“Helikopter datang bertahap. Pada 2017 akan tiba empat unit dulu,” kata Kepala Dinas Penerangan TNI AL Laksamana Pertama M. Zainuddin kepada CNN Indonesia di sela The Indonesian Navy 2nd International Maritime Security Symposium di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (16/9).

Helikopter-helikopter tersebut nantinya akan menjadi bagian dari Skuadron 100. Kontrak pembelian kesebelas helikopter itu telah disepakati.

Saat seluruh helikopter telah tiba, maka Skuadron 100 akan diaktifkan. Skuadron tersebut dulu pernah eksis, namun terpaksa ‘tenggelam’ bersama peralatan yang menua.

TNI tempatkan drone di Kepulauan Natuna

Menteri Pertahanan Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu menyatakan akan menempatkan satu unit drone di perbatasan Pulau Sekatung, Kepulauan Riau, yang berbatasan dengan Vietnam dan Thailand guna menjaga pertahanan Indonesia.

"Nanti, akan kita tempatkan drone di Pulau Sekatung. Ini dilakukan agar prajurit yang berada di Pulau Sekatung bisa melakukan pengawasan dengan jarak sekitar 40 kilometer hingga 50 kilometer ke depan. Sehingga, mereka ini betul-betul menjadi mata dan telinga kita di Natuna dan di Jakarta," kata Menhan usai mengunjungi Pospamtas Pulau Sekatung, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, Rabu.

Menhan mengunjungi Pulau Sekatung dengan menggunakan dua helikopter dari Lanud Ranai, Kabupaten Natuna, dengan jarak tempuh sekitar 30 menit.

Menhan ingin melihat 20 orang prajurit dari TNI Angkatan Darat dan Korps Marinir TNI Angkatan Laut yang menjaga pulau terdepan Indonesia itu.

Penyandera WNI tak terkait OPM, kata Luhut Panjaitan

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Panjaitan mengatakan penyandera warga negara Indonesia (WNI) di Papua Nugini tidak berkaitan dengan kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM).

"Ini bukan tentang dan tidak ada kaitannya dengan OPM. Ini murni tindakan kriminal bersenjata," kata Luhut di Jakarta, Rabu.

Seorang personel TNI berjaga di perbatasan Indonesia-Papua Nugini (PNG) di Skouw-Wutun, Papua, Rabu (16/9). Aparat gabungan TNI Polri terus bersiaga di wilayah perbatasan kedua negara jelang penyerahan WNI yang disandera dari kelompok bersenjata kepada Tentara PNG dan selanjutnya diserahkan ke Pemerintah Indonesia. (ANTARA FOTO/Indrayadi TH)

Luhut menjelaskan, berdasarkan laporan terakhir yang dia terima, pemimpin kelompok bersenjata yang menawan dua WNI tersebut pernah masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) polisi di Timika.

Ia menjelaskan pula bahwa pemerintah intensif melakukan koordinasi internal dan menjalin komunikasi dengan pemerintah Papua Nugini untuk membebaskan dua warga yang disandera di Papua Nugini (PNG).

Kelompok Penculik 2 WNI Lolos dari Sergapan Militer PNG

Dua warga Indonesia (WNI) diculik kelompok bersenjata dan digiring menuju wilayah Papua Nugini. Mereka diperkirakan disandera di Kampung Skouwciouw wilayah PNG yang berbatasan dengan Indonesia.

Militer PNG yang berupaya melakukan pembebasan, belum membuahkan hasil. Kelompok bersenjata itu berhasil melarikan diri ke hutan.

Konsulat RI di Vanimo Elmar Iwan Lubis mengatakan, militer PNG sudah berupaya membebaskan sandera dari kelompok bersenjata di Kampung Skouwciouw. Tapi, upaya mereka belum membuahkan hasil.

"Upaya pembebasan sandera oleh tentara PNG belum membuahkan hasil, penyandera berhasil lari ke hutan," ujar Lubis melalui pesan singkat, Rabu, 16 September 2015.

Enam Kapal Perang Asing Mulai Serbu Teluk Tomini

Komandan Gugus Tugas Sail Tomini 2015 TNI Angkatan Laut Laksma ING Ariawan mengatakan enam kapal perang milik negara-negara sahabat telah memasuki perairan Teluk Tomini, Selasa (15/9/2015) sore, jelang kegiatan Sail Tomini.

"Tadi pagi, sebagian dari mereka juga telah ikut dalam latihan parade sailing pass untuk persiapan acara puncak Sabtu (19/9/2015)," kata Laksma ING Ariawan di Parigi, Rabu (16/9/2015).

Ariawan mengatakan, Malaysia mengirimkan dua kapal perang, sedangkan Singapura, Australia, Korea Selatan dan Tiongkok mengirimkan satu kapal perang. Amerika Serikat yang direncanakan mengirimkan satu kapal perang belum mengonfirmasi kehadirannya.

AirNav Indonesia Akan Rebut Kembali Kedaulatan Udara Kepulauan Natuna

Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) atau dikenal AirNav Indonesia mengaku diperintahkan pemerintah Indonesia untuk kembali merebut wilayah udara yang ada di Kepulauan Natuna.

Mulai 2015 AirNav Indonesia mengaku menyiapkan strategi agar kedaulatan udara NKRI yang selama ini dikuasai Singapura dan Malaysia atau sektor ABC bisa kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Tiga tahun target yang diusung optimis bisa tercapai.

"Untuk sektor ABC (yang dikelola Singapura dan Malaysia) ditargetkan selesai tiga tahun dari sekarang. Bahkan, kita diultimatum sama Menhub RI dalam waktu enam bulan action nya harus sudah kelihatan," kata Direktur Services Development and IT AirNav Indonesia, New In Hartaty Manullang, di Hotel Savoy Homann, Bandung, Rabu (16/9).

Siapa Jeffrey Pagawak, OPM yang Diduga Penyandera 2 WNI ?

Aparat TNI dan polisi menyebut kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka pimpinan Jefrison Pagawak atau Jeffrey Pagawak sebagai pelaku penyanderaan dua warga Indonesia di wilayah Papua Nugini.

Siapa Jeffry Pagawak dan bagaimana sepak terjangnya selama ini hingga menyandera Sudirman dan Badar, penebang kayu Indonesia di Skofro, Distrik Keerom, Papua, yang berbatasan dengan Papua Nugini pada Sabtu, 12 September 2015.

Nama Jeffrey Pagawak banyak bersinggungan dengan protes warga Papua terhadap kehadiran PT Freeport. Seperti kerusuhan di depan Universitas Cenderawasih, Abepura, Jayapura, 16 Maret 2006 polisi menyebut Pagawak termasuk dalam sepuluh orang yang bertanggung jawab atas kerusuhan tersebut. Dalam aksi berdarah itu, tiga anggota Brimob dan satu anggota TNI Angkatan Udara tewas di tempat.

Menengok Canggihnya Calon Jet Tempur Masa Depan TNI AU

Seperti apa kecanggihan pesawat tempur Sukhoi Su-35, calon kuat pengganti F-5E Tiger II yang dilirik oleh TNI-AU?

Rencana Pemerintah Indonesia untuk mengganti armada pesawat tempur F-5E Tiger milik TNI AU yang dianggap sudah berumur kini kian mengerucut ke satu pilihan.

Setelah sempat didekati oleh konsorsium Eropa yang menawarkan jet tempur Eurofighter Typhoon serta pabrikan Swedia SAAB yang langsung menghadirkan JAS 39 Gripen-nya di Bandara Halim Perdanakusuma, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengindikasikan pilihan pemerintah jatuh ke penempur Rusia, Sukhoi Su-35.

Seperti apa kecanggihan pesawat tempur rancangan Sukhoi dan dibangun oleh IPTN-nya Rusia, Komsomolsk-on-Amur Aircraft Production Association (KnAAPO), ini? Apa yang menjadikannya unggul dari kontestan lain calon pengganti F-5E Tiger?

TNI-Polri Serahkan Upaya Pembebasan 2 WNI yang Disandera OPM ke Kemlu

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri terus berupaya membebaskan dua WNI yang disandera OPM di Papua Nugini. TNI dan Polri belum bisa bertindak banyak karena upaya pembebasan mengedepankan negoisasi.

"Jadi begini itu kan di negara orang, kita kan tidak bisa bertindak ke sana, tentu kalau nggak ada ininya kita minta di sana ditindak. Tapi kalau mereka izinkan aparat keamanan di Indonesia untuk lakukan tindakan ya boleh," ujar Kapolri Jenderal Badrodin Haiti di Bandara Halim Perdanakusumah, Jakarta, Selasa (15/9/2015).

Badrodin mengatakan kemlu RI terus koordinasi dengan Kemlu Papua Nugini untuk bernegosiasi dengan OPM. Sejauh ini Polri bergantung pada hasil negosiasi tersebut.

Meski Jarak Pandang Terbatas, Hercules Milik TNI Tetap Mendarat di Pekanbaru

Meski tidak ada satu pun maskapai sipil yang berani mendaratkan pesawatnya di Bandara Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru, rupanya hanya pesawat Hercules milik TNI yang mampu mendarat di Pekanbaru, meski jarak pandang di bawah 1 kilometer.

Jarak pandang di Bandara SSK II Pekanbaru, dari pagi hinga malam ini tak beranjak dari 700 sampai 900 meter. Untuk penerbangan sipil jarak pandang di bawah 1 KM cukup berisiko di lakukan pendaratan. Hingga malam ini, tidak tercatat maskapai sipil yang mendarat di Pekanbaru.

Bila Diizinkan PNG, TNI Siap Geruduk OPM: 5 Menit Selesai Kok!

Pasukan TNI siap melakukan operasi pembebasan dua WNI yang disandera kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) pimpinan Jeffry. Namun hal ini harus mendapat izin dari Papua Nugini.

Kapuspen TNI Mayjen Endang Sodik mengatakan, semua pasukannya sudah dalam posisi siaga. Tim dari berbagai kesatuan sudah siap 24 jam.

"Kopassus ada, Paskhas ada, Denjaka, Denbravo, sampai Kopsusgab apapun ada, don't worry kita siap," tegas Endang di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (15/9/2015).

"Nanti setelah mereka memberikan kewenangan kepada kita, dan atas izin pemerintah PNG kita baru masuk," sambungnya.

BNPT: 330 Orang Berpotensi Jadi Terori

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyatakan ada sebanyak 330 orang yang berpotensi menjadi teroris baru.
Informasi tersebut disampaikan Ketua BNPT Komisaris Jenderal Polisi Saud Usman Nasution dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR di Ruang Rapat Komisi III, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (14/9/2015).

Rapat ini sebenarnya membahas terkait penggunaan anggaran BNPT pada 2015 dan rencana pagu anggaran BNPT serta penambahannya pada 2016. Namun dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi III M Aziz Syamsuddin ini sejumlah anggota Komisi III mencecar Saud soal penanganan terorisme yang dilakukan BNPT mengemuka.

Terutama terkait gerakan radikal Islamic State of Iraq and Syria atau Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) dan jaringan teroris Santoso dan Daeng Koro di Poso, Sulawesi Tengah (Sulteng).

TNI Ingin Datangkan 12 Kapal Selam Kelas Kilo

Dalam upaya mewujudkan visi Indonesia sebagai visi Poros Maritim Dunia, diperlukan keunggulan kekuatan pertahanan di laut dan udara. Salah satu langkah yang diambil TNI mengembangkan kekuataan laut adalah dengan rencana mendatangkan kapal selam kelas kilo.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengungkapkan, jika TNI AL memiliki kapal selam kelas kilo tentu akan menghadirkan detterence effects yang luar biasa. Tidak hanya itu, kapal selam kelas kilo itu merupakan salah satu impian dari TNI AL. `'Itu mimpi TNI AL. Semoga pemerintah dan DPR bisa mewu judkan mimpi itu. Efek detteren ce-nya pasti ada'' kata Gatot, Jumat (11/9).

Bahkan, dalam rencananya, TNI berniat mendatangkan 12 kapal selam kelas kilo. Hal ini lantaran melihat kondisi luasnya wilayah perairan Indonesia. Salah satu alasan utama dari penambahan dan keberadaan kapal selam kelas kilo di armada TNI AL adalah agar bisa menimbulkan detterence effect (efek gentar) dari Indonesia di antara negara-negara di kawasan.

UEA pesan kapal perang buatan Indonesia

Uni Emirat Arab (UEA) mulai menegoisasikan ketertarikan negara itu untuk memesan produk kapal perang buatan PT PAL Indonesia.

Direktur Utama PT PAL Indonesia (Persero) M Firmansyah Arifin di Surabaya, Minggu, mengakui beberapa negara telah melirik produk kapal perang Indonesia dan kecanggihan yang ditawarkan, serta beberapa sudah mulai bernegosiasi untuk pemesanan.

"Kita sedang bernegoisasi dengan UEA untuk kapal jenis LPD, seperti yang dipesan Filipina, karena mereka mengakui tertarik dengan kecanggihan kapal itu dan kita sudah menguasai kecanggihan dari A sampai Z jenis kapal tersebut," ucapnya.

Arifin mengatakan, ketertarikan UEA juga diungkapkan negara itu ketika melihat langsung kapal sejenis saat digunakan dalam evakuasi ekor pesawat AirAsia yang mengalami kecelakaan, yakni KRI Banda Aceh.

TNI: Hari Ini Batas Akhir Pembebasan Sandera, Jika Tidak OPM akan Diserbu

Penyanderaan yang dilakukan oleh Gerakan Separatis Papua Bersenjata berada di wilayah Skouwtiau, Papua Nugini (PNG). Negosiasi antara oknum Organisasi Papua Merdeka (OPM) itu dengan pihak PNG Army terus dilakukan dan hari ini adalah batas terakhir pembebasan sandera.

"Hari ini batas terakhir dari waktu 72 jam seperti negoisasi sebelumnya. Kalau sandera tidak dibebaskan, maka akan dilakukan langkah-langkah represif. Pembebasan sandera dengan cara pemaksaan untuk melepaskan warga," ungkap Kapendam XVII/Cenderawasih Letkol Teguh Puji Rahardjo kepada detikcom, Senin (14/9/2015).

Meski demikian, ini tidak bisa dilakukan oleh TNI karena berada di wilayah PNG. Namun mengenai operasi pembebasan sandera ini, TNI terus berkoordinasi dengan angkatan bersenjata PNG dan pemerintah setempat melalui Konsulat RI dan Atase Pertahanan (athan) di Vanimo, Papua Nugini.