Indonesia Kembali Menjadi Ketua Pokja Penanggulangan Terorisme Global

Indonesia kembali dipercaya sebagai Ketua Bersama Kelompok Kerja (Pokja) Detensi dan Reintegrasi Forum Penanggulangan Terorisme Global dalam Pertemuan ke-9 GCTF di Den Haag.

"Pembahasan isu penanggulangan terorisme dalam Pokja diharapkan dapat memperkuat kerjasama dan sinergi dengan berbagai negara dan organisasi internasional lainnya," ujar Dubes RI untuk Kerajaan Belanda I Gusti Agung Wesaka Puja kepada detikcom, Jumat (15 April 2016) waktu setempat.

Menurut Dubes, Pokja yang diketuai Indonesia bersama Australia ini memiliki fokus pada penanganan narapidana teroris di lembaga pemasyarakatan, melalui program rehabilitasi dan reintegrasi.

Didampingi Deputi Bidang Kerjasama Internasional BNPT Irjen (Pol) Dr. Petrus Reinhard Golose, Dubes di depan forum sebelumnya menyampaikan terimakasih untuk dukungan kepada Indonesia selama periode sebelumnya dan atas kepercayaan kembali menjadi Ketua Bersama Pokja GCTF periode berikutnya.

Kapal Berbendera Indonesia Kembali di Bajak Di Perairan Filipina

Direktur Perlindungan Warna Negara Indonesia (WNI) Lalu Muhammad Iqbal mengatakan telah terjadi pembajakan dua awak kapal berbendera Merah Putih. Pembajakan terjadi di perairan perbatasan Malaysia dan Filipina pukul 18.31 WITA.

"Dua kapal tersebut dalam perjalanan pulang dari Cebu, Filipina menuju Tarakan," ujar Iqbal melalu siaran pers yang diterima Republika.co.id di Jakarta, Sabtu (16/4) dini hari.

Iqbal mengatakan dua kapal tersebut adalah kapal Tunda TB Henry dan Kapal Tongkang Cristi. Kedua kapal tersebut membawa 10 orang anak buah kapal (ABK) warna negara Indonesia.  "Dalam peristiwa itu satu orang ABK tertembak, lima orang selamat dan empat orang diculik," ujar Iqbal.

Iqbal mengatakan satu ABK yang tertembak telah diselamatkan oleh Polisi Maritim Malaysia ke wilayah Malaysia dan telah mendapatan perawatan. Kondisinya meski terkena luka tembak namun korban tetap dalam kondisi stabil.

Pesawat Intai AS P-8 Poseidon Ikuti Latihan Multilateral Komodo 2016

Pesawat intai canggih P-8 Poseidon milik Angkatan Laut Amerika Serikat dilibatkan dalam latihan multilateral Komodo 2016 di Padang, Sumatera Barat dari 12 hingga 16 April.

Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Robert O. Blake menyebutkan pesawat itu dilengkapi radar yang bisa memantau kegiatan penangkapan ikan liar (illegal fishing).

"Selain itu pesawat ini juga dilengkapi kamera pengintai yang bisa mengamati objek dari ketinggian," kata dia di Pesawat P-8 Poseidon yang terbang di Padang, Selasa (12/4).

Ia menyebutkan selain bisa memantau illegal fishing, pesawat ini juga bisa memantau kegiatan merugikan lainnya dari ketinggian.

Mortir Meledak Prajurit Kodam XVII/Cenderawasih Gugur

Panglima Kodam XVII/Cenderawasih, Mayor Jenderal TNI Hinsa Siburian, mengakui, penyebab kematian Sersan Kepala Sukamdani akibat terkena hempasan mortir yang hendak dilontarkan akibat alat yang digunakan macet.

"Selaku komandan saya menyesalkan insiden tersebut, diduga peristiwa tersebut karena kelalaian anggota," kata Siburian, di Jayapura, Kamis.

Dikatakan, sesaat setelah insiden terjadi langsung dilakukan olah TKP oleh Polisi Militer Kodam XVII/Cenderawasih, dan jenasah sudah dikirim ke Ngawi, Jawa Timur, Kamis pagi (14/4), didampingi istri dan kedua anaknya.

Peristiwa yang terjadi  sekitar pukul 11.30 WIT Rabu (13/4), di belakang rumah tembak simulasi Resimen Induk Kodam XVII/Cendrawasih, di Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, disebabkan alat pelontar amunisi mortir 81 milimeter itu macet.

Pemerintah : Konflik RI-China di Natuna Selesai

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan untuk menutup insiden di Laut Natuna yang membuat hubungan antara Indonesia dan China menegang pada pertengahan Maret lalu. Penyelesaian damai menjadi pilihan pemerintah untuk mengakhiri sengkarut konflik.

"Indonesia dan China mendukung agar penyelesaian masalah dilakukan dengan jalan damai, termasuk beberapa yang menimbulkan adanya ketegangan kawasan," kata Pram di Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu (13/4) usai pertemuan dengan delegasi China. 

Dalam pertemuan itu, delegasi China merupakan dari perwakilan Menteri Departemen Internasional Komite Sentral Partai Komunis China, ICDPC. Mereka yang datang di antaranya Menteri dari Departemen Internasional Komite Sentral Partai Komunis China Song Tao, Wakil Direktur Jenderal ICDPC Rao Huihua, dan Kepala Divisi ICDPC Du Ding Ding.

Pram menjelaskan untuk ke depan kedua negara sepakat untuk saling menghormati satu sama lain dan tidak melibatkan pihak di luar kawasan dalam penyelesaian konflik.

Gunakan Teknologi Baru Kapal Selam TNI AL Mampuh Bertahan 3 Minggu di Kedalaman

PT PAL Indonesia (Persero) bersama Daewoo Shipbuilding Marine Engineering (DSME) tengah mempersiapkan membangun kapal selam pesanan TNI-AL. Pembangunan kapal selam akan dimulai di tahun 2017 mendatang.

Dalam desain kapal yang sudah dirancang, PT PAL mengadopsi teknologi baru yang belum pernah digunakan sebelumnya.

"Digerakkan pakai listrik. Jadi dia ada baterai, kalau di atas air mengisi aki terus turun lagi," jelas Direktur Utama PT PAL (Persero), Firmansyah Arifin, saat ditemui di bilangan Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (7/4/2016).

Mengapa Poso Menjadi Daerah Ideal Bagi Kelompok Teroris?

Poso dianggap daerah yang sangat ideal bagi kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Santoso alias Abu Wardah untuk bersembunyi. Daerah itu diyakini kelompok teroris sebagai cikal bakal mimpi mereka untuk menguasai wilayah yang lebih luas.

"Memang Poso ini akan dijadikan oleh jaringan ini qoidah aminah (basis yang aman) cikal bakal kekuatan mereka untuk menguasai teritorial," kata Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Pol. Tito Karnavian di Mabes Polri, Jakarta, Selasa, 12 April 2016.

Tito menjelaskan, ada 2 syarat sebuah daerah bisa dijadikan qoidah aminah. Salah satunya yaitu adanya dukungan masyarakat setempat. Hal tersebut yang menurut Tito menyebabkan jaringan kelompok teror bisa terus bersembunyi.

"Di Poso sebagian masyarakat Muslim dukung. Kenapa? mereka masih marah dan dendam dengan konflik lalu. Kedua, medannya ideal untuk gerilya karena hutannya sangat lebat," ujarnya soal syarat kedua daerah qoidah.

Parlemen : Revisi UU Terorisme Buka Ruang Pelanggaran HAM

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, Arsul Sani, mengatakan bahwa revisi Undang-Undang Terorisme membuka celah pelanggaran HAM yang lebih luas, terutama dengan terungkapnya kasus kematian terduga teroris, Siyono. Hal itu tampak dari penjelasan pemerintah dan beberapa pasal dalam draf RUU Terorisme yang masuk ke DPR.

"Dalam penjelasan pemerintah dan draf RUU tersebut memang ada pasal perluasan kewenangan penangkapan dan penahanan. Di mana penangkapan dicantumkan sampai waktu 30 hari dan penahanan beserta perpanjangannya bisa sampai enam bulan," kata Arsul saat dihubungi, Rabu, 13 April 2016.

Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu melihat bahwa dengan penambahan kewenangan tersebut maka potensi terjadinya pelanggaran HAM terhadap mereka yang diduga terimplikasi terorisme juga menjadi lebih besar.

Inspiratif Brigadir Polisi Yang Berani Menilang Sultan HB IX di Tahun 60-an

Berawal dari cerita turun menurun di keluarga, ditulis di blog, kemudian berkembang jadi sebuah inspirasi dari generasi ke generasi. Itulah gambaran tentang kisah Brigadir Royadin yang menilang Sultan Hamengkubowono IX pada tahun 1960-an.

Seorang pria bernama Aryadi Nursaid yang pertama kali memposting tulisan tersebut dengan judul 'Sultan HB IX dan Polisi Pekalongan, The Untold Story' pada tahun 2011. Aryadi menyebut Royadin adalah kakak dari ayahnya. Cerita didapat dari keterangan sumber di keluarga dan pengalamannya sendiri.

Cerita itu menggambarkan sosok Royadin, seorang polisi lalu lintas yang sederhana, memakai sepeda onthel saat bekerja, namun berani menilang seorang Sultan HB IX. Pemicunya, Sultan yang saat itu menyetir sendiri, melanggar lalu lintas saat melintas di Pekalongan, Jawa Tengah. Belakangan, setelah diverifikasi, peristiwa ini terjadi di Semarang, Jawa Tengah, bukan Pekalongan.

Parlemen : Kasus Siyono Jadi Acuan Pembahasan Revisi UU Terorisme

Panitia khusus (Pansus) DPR untuk revisi UU Terorisme segera bekerja. Kasus kematian Siyono, warga Klaten, Jawa Tengah, yang wafat saat ditangkap Densus 88 akan dijadikan acuan.

"Siyono akan jadi salah satu evaluasi kita dalam aparat melakukan tindakan-tindakan terhadap yang disangka teroris. Kasus Siyono ini salah satu yang menjadi bahan evaluasi pada saat membahas RUU Terorisme," kata anggota Pansus Revisi UU Terorisme Martin Hutabarat kepada wartawan, Selasa (12/4/2016).

Martin mengatakan ada tiga hal yang menjadi tolak ukur revisi UU Terorisme. Pertama, revisi ini harus bisa meningkatkan rasa keamanan bagi Negara dan seluruh warga masyarakat.

"Kedua, revisi ini harus jadi bagian dari sistem hukum yang sedang kita bangun, khususnya melalui KUHP dan KUHAP. Jangan sampai terlepas dari sistem itu," ujar politikus senior Gerindra ini.

Kapolri : Kinerja Densus 88 Selalu Dievaluasi

Kapolri Jenderal Badrodin Haiti memberi jaminan kalau Densus 88 selalu dievaluasi kerjanya. Densus tak dibiarkan begitu saja melakukan tugasnya, ada pengawasan.

"Tentu setiap periode tertentu kita lakukan evaluasi, apakah Densus sudah melakukan kerjanya dengan baik atau tidak. Itu pasti kita lakukan. Seperti kemarin setelah ada bom Thamrin, kita evaluasi kerja mereka," papar Badrodin di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta, Selasa (12/4/2016).

Dalam kasus tewasnya Siyono, lanjut Badrodin, kika dalam penanganan Densus itu dinilai ada pelanggaran, maka Divisi Propam akan memeriksa untuk melihat apakah itu pelanggaran kode etik, disiplin, atau pelanggaran pidana.

Mengenal Kemampuan Inti Pasukan Pemukul Reaksi Cepat TNI

Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) TNI memiliki tujuh kemampuan, yaitu : pembebasan tawanan yang ada di laut, gedung, hutan, bus, kereta api, pesawat dan kapal laut, dan itu spesialis mereka. PPRC ini adalah pasukan gabungan pemukul yang dimiliki TNI untuk menghadapi kondisi darurat atau trouble spot yang bersifat strategis di seluruh wilayah NKRI. Demikian dikatakan Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) VI/Mulawarman Kolonel Inf Andi Gunawan kepada media massa beberapa waktu lalu, di Media Center Latihan Gabungan PPRC, Komplek Makodim, Tarakan, Kalimantan Utara.

Menurut Kolonel Inf Andi Gunawan, kemungkinan saat ini yang terjadi dari rencana kontijensi Pangdam VI/Mulawarman adalah melaksanakan Latihan PPRC yang kemungkinan besar permasalahan akan timbul di wilayah Kodam VI/Mulawarman. Jadi, sebelum permasalahan itu muncul maka dilaksanakan latihan untuk mengatasi gangguan, ancaman dan infiltrasi dari pihak lawan baik yang datang dari dalam negeri maupun yang datang dari luar negeri, apabila terjadi sesuatu mereka sudah siap.

Teroris Santoso Belum Tertangkap, Jendral Polisi Akan Turun Tangan

Perburuan terhadap kelompok Mujahidin Indonesia Timur di bawah pimpinan Santoso alias Abu Wardah hingga saat ini masih terus berlangsung.

Namun, Operasi Tinombala itu belum juga berhasil membekuk Santoso.

Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menegaskan, operasi akan terus berlangsung hingga Santoso ditangkap dan mempertanggungjawabkan segala perbuatan kriminalnya selama ini.

"Masih, pengejaran terus dilakukan," kata dia Senin (11/4) melalui sambungan telepon di Jakarta.

Bahkan, orang nomor satu di Korps Bhayangkara itu bakal turun langsung ke hutan belantara yang ada di Poso untuk mengevaluasi kinerja para anggota Tim Tinombala.

Pasukan Khusus TNI Sudah Ditempatkan di Filipina

Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (KASAU), Marsekal Agus Supriatna mengatakan bahwa sudah ada personel TNI yang ditempatkan di Filipina.

Marsekal Agus menjelaskan bahwa begitu pemerintah Filipina memberi sinyal militer negara lain boleh beroperasi di wilayah mereka, para personel TNI itu akan beraksi untuk membebaskan 10 Warga Negara Indonesia (WNI) yang disandera oleh kelompok Abu Sayyaf.

“Kami sudah siap. Semua sudah di sana. Sudah dibawa. Tinggal tunggu mandat dan izin dari Filipina saja,” kata Marsekal Agus di Halim Perdanakusuma, Sabtu (09/04).

Namun, Marsekal Agus tidak menjelaskan secara rinci terkait satuan TNI yang sudah ditempatkan di Filipina dan berapa jumlahnya. Para personel TNI tersebut masih menunggu militer Filipina yang sedang berupaya membebaskan 10 WNI yang disandera.