Senapan Sniper SPR-2 Buatan Pindad Lebih Baik dari Produk Asing

Produk senapan sniper SPR-2 yang diproduksi oleh BUMN Indonesia, yaitu PT Pindad (Persero), tak kalah dengan produk sniper sejenis yang diproduksi oleh produsen asing.

Saat dipakai kesatuan TNI, senapan sniper yang desainnya muncul di film Rambo IV ini memiliki tingkat akurasi lebih tinggi daripada senapan sniper asing.

"Saat uji di beberapa tempat, SPR-2 akurasinya sangat baik dan lebih baik dari produk luar. Salah satu yang kita tahu, personil Kodam Iskandar Muda, dites sama prajurit ternyata SPR-2 akurasi lebih baik," kata Direktur Utama PT Pindad (Persero), Silmy Karim, kepada detikFinance, Rabu (11/5/2016).

Lanjut Silmy, tak banyak perusahaan senjata di dunia yang mengembangkan dan memproduksi senapan sniper. Alasannya, pasar senapan sniper sangat terbatas. Namun, hal itu tak menjadi alasan bagi Pindad untuk berhenti mengembangkan dan memproduksi senapan untuk penembak jitu.

4 WNI Yang disandra Kelompok Abu Sayyaf Akhirnya dibebaskan

4 WNI yang disandera di Filipina telah dibebaskan oleh kelompok bersenjata. Disebutkan ada mahar yang dibayarkan dalam pembebasan sandera.

Media Filipina, Inquirer, Kamis (11/5/2016), menyebutkan keempat sandera dibawa di depan pintu gerbang rumah Gubernur Sulu Abdusukur Tan II. Kepala kepolisian Jolo Town, Junpikar Sittin mengkonfirmasi pembebasan tersebut.

Setelah dilepaskan, para korban langsung dibawa menuju rumah sakit Teodulfo Bautista Station Hospital di Barangay Bus-Bus, yang masih merupakan wilayah Jolo untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan.

Sittin mengungkapkan, Kepala Bidang Politik dari kelompok gerilyawan Moro National Liberation Front (MNLF), Samsula Adju ikut berperan dalam negosiasi pembebasan sandera. Dia menambahkan, pembebasan itu melibatkan pembayaran sebesar 50 juta Peso.

Polres Grobogan Amankan Buku Berisi Ajaran Komunisme

Sejumlah buku yang diduga berisi ajaran paham komunis diamankan pihak Polres Grobogan, Rabu (11/5/2016) siang.

Buku itu disita dari sebuah swalayan. Polisi masih melakukan pendalaman, melakukan bon pinjam atas buku itu.

"Kami menindaklanjuti informasi masyarakat," ungkap Kapolres Grobogan, AKBP Indra Darmawan, via ponsel.

Dia membenarkan adanya penyitaan buku diduga berisi ajaran komunisme itu. Pihaknya mengambil langkah bon pinjam 7 buku dari toko swalayan tersebut.

Intel Kodim Tangkap 4 Pemuda Yang Simpan Atribut PKI

Empat orang mahasiswa di Ternate, Maluku Utara, diciduk anggota Intel Kodim 1501 Ternate, karena menyimpan sejumlah atribut Partai Komunis Indonesia (PKI).
Penangkapan keempatnya dilakukan berdasarkan laporan masyarakat. Anggota Intel Kodim 1501 Ternate kemudian bergerak menuju Sekretariat Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (aman) untuk mengamankan pelaku bernama Adlun Fikri (AF).

Dari kamar mahasiswa mahasiswa semester enam disalah satu universitas negeri di Ternate ini, anggota menemukan sejumlah baju kaos dan buku yang menjurus ke paham komunis.

Dari hasil pengembangan anggota Intel Kodim 1501 Ternate, turut diamankan tiga pelaku lainnya bernama Muhammad Yunus Aljufri, Supriyadi Sudirman, dan Muhammad Radju Drakel.

Lima Pesawat Intai Maritim Akan Awasi Kedaulatan Maritim Indonesia

Kementerian kelautan dan Perikanan (KKP) akan membeli sejumlah pesawat pengintai laut atau marine surveillance aircraft (MSA).

Pesawat tersebut nantinya akan mengawasi perairan Indonesia dari pencurian ikan atau illegal fishing.

Hal tersebut diungkapkan Menteri KKP Susi Pudjiastuti saat menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Pertahanan (Kemhan) terkait asistensi pengadaan pesawat tersebut di Kantor Kemhan, Jalan Medan Merdeka Barat, Selasa 10 Mei 2015.

"KKP ingin mempunyai pesawat untuk patroli karena dengan kapal laut saja biayanya sangat besar dan kecepatannya juga terbatas kalah dengan kapal-kapal pencuri ikan. Jadi dengan pesawat digabung dengan kapal tentunya akan lebih terintegrasi," tutur Susi.

Aturan Hukum dan Sejarah Komunis di Indonesia

Para pengguna atribut palu-arit harus ditangkap. Ucapan itu keluar dari mulut Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Selasa (10/5). Masih pada hari yang sama, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly kompak mengatakan masyarakat tak boleh mengenakan simbol palu-arit yang identik dengan komunis.

“Secara ideologis, PKI tidak boleh lagi ada di Indonesia,” kata Yasonna di Jakarta.

Partai Komunis Indonesia dan organisasi underbouw-nya, serta ajaran komunisme, ujar Ryamizard, dilarang di negeri ini berdasarkan Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS Tahun 1966.

Negara memandang komunis harus dibasmi dari bumi Indonesia. Masyarakat dilarang berafiliasi dengan dan menyebarluaskan segala hal berbau komunisme, termasuk memakai simbol komunis seperti palu-arit.

Berapa Gaji Pilot Tempur TNI AU?

Menjadi seorang pilot jet tempur di lingkungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) bagi sebagian orang menganggap sesuatu hal yang keren. Sebuah bayangan tinggi muncul, di mana hidup terjamin dan bisa tampil keren saat berbaur dengan masyarakat sipil.

Jangan sepenuhnya percaya dengan bayangan itu?

Kepala Staf TNI AU, Marsekal Agus Supriatna mengungkap kehidupan seorang pilot jet tempur yang baru saja lulus pendidikan. Meski, setelah lulus pangkatnya sudah menjadi perwira muda, yang notabene bisa menjadi pilot.

Kapal Produksi PT PAL Dilirik Negara Asia dan Timur Tengah

PT PAL Indonesia berhasil menyelesaikan kapal perang pesanan Kementerian Pertahanan Filipina dengan baik. Kapal jenis Strategic Sealift Vessel (SSV) BRP TARLAC (LD-601) tersebut dilepas di dermaga Divisi Kapal Niaga, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur, Minggu (05/08).

Setelah berlayar ke Manila, kapal tersebut dijadwalkan akan diserahterimakan kepada Kementerian Pertahanan Filipina pada hari Jumat (13/05) mendatang.

PT PAL akan terus menjajaki pasar ekpor kapal, terutama kapal perang. Direktur Utama PT PAL, M. Firmansyah Arifin, menjelaskan bahwa negara tujuan ekspor yang sedang dijajaki oleh PT PAL saat ini adalah negara-negara Asia dan Timur Tengah.

“Sudah ada beberapa negara dari tetangga seperti Asia dan Timur Tengah yang cukup berminat dan mereka sudah melakukan pembicaraan dengan kami,” kata Firmansyah, Minggu (08/05).

Pindad Kejar Ketertinggalan Dalam Bidang Industri Pertahanan

PT Pindad (Persero) saat ini tengah fokus mengejar ketertinggalan dalam bidang industri pertahanan.

Sebab, negara yang tangguh dapat diukur dari dukungan industri pertahanan mapan yang berbasis teknologi modern Direktur Utama PT Pindad (Persero) Silmy Karim mengatakan, Indonesia sebagai bangsa yang besar tengah menghadapi ketertinggalan dalam urus an industri pertahanan. Selain masih minim dukungan industri berbasis teknologi tinggi, persoalan kemandirian pertahanan juga sudah saatnya dirintis oleh berbagai elemen bangsa terkait.

“Upaya PT Pindad saat ini fokus untuk mengejar ketertinggalan dalam urusan industri pertahanan. Kami masih harus kerja keras untuk menciptakan kemandirian di bidang pertahanan,” kata Silmy dalam wawancaranya.

Berkaca kepada negara maju seperti Amerika Serikat, ujar dia, industri pertahanannya telah sejak lama berbasis teknologi tinggi.

KRI Utung Sropati - 372 Gagalkan Perampokan Kapal Singapura

TNI Angkatan Laut dengan KRI Untung Suropati - 372 berhasil menggagalkan perompakan terhadap KM Hai Soon 12 berbendera Singapura di wilayah Tanjung Puting Kalimantan Selatan, Senin (9/5).

"Setelah menerima informasi dari Badan Keamanan Laut (Bakamla), kita langsung bergerak, dan melakukan pengejaran dan shadowing terhadap MV Hai Soon 12. Akhirnya TNI Angkatan Laut berhasil menggagalkan perompakan dan mengamankan sembilan orang pelaku kejahatan," kata Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Edi Sucipto dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Selasa.

Dari hasil pemeriksaan, sembilan orang pelaku perompakan terhadap MV Hai Soon 12 merupakan WNI yaitu atas nama Mustofa (asal Buton), Alimudin (asal Buton), Ali (asal Buton), Anur (asal Bugis), Yanto (asal Buton), Andika (asal Buton), Moh Nurhadi (asal Tanjung Uban), Niko (asal Wakatobi), dan Agus (asal Aceh).

Indonesia Memerlukan Pasukan Cyber Nasional

Lembaga Riset Keamanan Cyber Communication & Information System Security Research Center (CISSReC) memandang Indonesia perlu memiliki tentara siber guna mengatasi serangan dunia maya.

"Indonesia sangat perlu. Namun, wujudnya tidak secara fisik ada polisi atau tentara yang melakukan aktivitas di dunia siber, tetapi ada badan khusus yang bertanggung jawab terhadap keamanan siber di Indonesia," kata Ketua Lembaga Riset Keamanan CISSReC, Pratama Persadha, di Semarang, Sabtu.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Luhut Pandjaitan, mengatakan, pembentukan tentara siber yang khusus menangani serangan dunia maya masuk dalam kajian tim pembentukan badan siber. (www.antaranews.com, 28/8/2015).

Menyinggung soal kementerian atau lembaga yang kelak membawahkan badan tersebut, Persadha mengatakan, selama ini yang bertanggung jawab terhadap pengamanan informasi di pemerintahan Indonesia adalah Lembaga Sandi Negara.

Tiga warga Uighur terpidana terorisme Takan Dipulangkan ke China

Pemerintah Indonesia memastikan tidak akan memenuhi permintaan pemerintah China mengekstradisi empat terpidana terorisme Uighur. Namun sebagai imbalan pemulangan buronan korupsi Samadikun Hartono, China akan mendapat akses terhadap para terpidana itu, kata seorang pejabat.

"Tidak, kasus buronan Samadikun Hartono dengan terpidana terorisme Uighur itu dua hal terpisah," kata Agus Barnas, juru bicara Menteri Koordinator Politik hukum dan keamanan (Polhukkam), kepada Ging Ginajar dari BBC.

"Pemulangan Samadikun Hartono itu murni hasil tim terpadu kita -dari BIN, Kejaksaan Agung, Kepolisian, yang dibentuk presiden. Tidak ada barter itu."

Ditegaskannya, para terpidana teroris Uighur itu terikat hukum Indonesia, jadi seluruh proses hukumnya juga berlangsung di Indonesia.

Memahami Fikih Anti Terorisme

Oleh: Fajar Riza Ul Haq

Tiga hari sebelum otopsi jenazah Siyono dilakukan PP Muhammadiyah bersama Komnas HAM, penulis bertemu dan mendapat konfirmasi dari Ketua PW Muhammadiyah Jawa Tengah bahwa warga asal Klaten itu tidak dikenal di Muhammadiyah.

Lalu, kenapa Muhammadiyah membela seseorang yang diduga bagian dari jaringan terorisme?

Langkah pembelaan yang sangat tak populis mengingat pemerintah sedang gencar memaksimalkan agenda pemberantasan terorisme setelah serangan teror di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Januari lalu.

Risikonya, tak sedikit kalangan salah memahami posisi dan kepentingan Muhammadiyah. Tidak terkecuali kepolisian. Nada sumbang pun tak terhindari.