Pemerintah RI diminta bersikap tegas terhadap pemerintah Inggris, atas pembentukan kantor perwakilan Organisasi Papua Merdeka, di Oxford, Inggris.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengecam pembentukan kantor perwakilan gerakan separatisme terhadap kedaulatan RI, di Inggris.
"Pemerintah RI harus tegas bersikap menolak campur tangan Inggris yang secara resmi membuka kantor perwakilan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Oxford," tegas Fadli, melalui siaran pers yang diterima Sindo, Sabtu (4/5/2013).
Fadli menilai pemerintah Inggris telah mencampuri urusan dalam negeri Indonesia, dengan dibiarkannya kantor perwakilan OPM berdiri di Oxford. "Sikap pemerintah Oxford di Inggris ini jelas mencederai hubungan Inggris, yang selama ini terjalin baik dengan Indonesia," kata Fadli.
Pemerintah RI, kata Fadli, seharusnya tegas kepada pemerintah Inggris untuk tidak membiarkan gerakan separatisme terhadap kedaulatan RI, berkembang luas di negara tersebut.
"Separatisme adalah soal kedaulatan negara, sikap ikut campur Inggris dalam hal ini harus ditolak dengan tegas.Inggris harusnya bijak," kecam Fadli.
"Pemerintah tak boleh permisif dan defensif, harus ada diplomasi ofensif agar kepentingan nasional bisa diamankan," imbuhnya.
Dalam siaran pers di situs freewestpapua.org, kantor perwakilan OPM resmi dibuka pada 28 April lalu. Peresmian dihadiri Wali Kota Oxford Mohammad Niaz Abbasi, anggota parlemen Inggris Andrew Smith, mantan Wali Kota Oxford Elise Benjamin dan Koordinator Free West Papua Campaign Benny Wenda. (sindo)
Strategi Militer Indonesia - Menyuguhkan informasi terbaru seputar pertahanan dan keamanan Indonesia
Cari Artikel di Blog Ini
Minggu, 05 Mei 2013
Pemerintah RI diminta tegas terhadap pemerintah Inggris
Label:
Internasional,
Isu Politik,
Kedaulatan Bangsa,
Parlemen
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Berita Populer
-
by:yayan@indocuisine / Kuala Lumpur, 13 May 2014 Mengintai Jendela Tetangga: LAGA RAFALE TNI AU vs RAFALE TUDM Sejatinya, hari ini adalah...
-
Sejak ditemukan oleh Sir Robert Watson Wat (the Father of Radar) pada tahun 1932 sampai saat ini, radar telah mengalami perkembangan yang sa...
-
Kalau dipikir-pikir, ada yang ganjil dengan armada bawah laut Indonesia. Saat ini TNI AL hanya memiliki dua kapal selam gaek namun harus m...
-
Kiprah TNI Dalam Memelihara Perdamaian Dunia : Roadmap Menuju Peacekeeper Kelas Dunia "The United Nations was founded by men and ...
-
Oleh : Brigjen TNI Bambang Hartawan, M.Sc Berangkat dari sejarah, ide sering berperan sebagai kekuatan pendorong di belakang suatu tra...
-
Aksi baku tembak kembali terjadi di perbatasan Jayapura, Papua dengan Papua Nugini antara aparat TNI dengan kelompok sipil bersenjata. Apar...
-
Bahwa partisipasi prajurit Kopassus dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB merupakan kesempatan yang sangat berharga dan sekaligus tantangan...
-
Ribuan senjata serbu SS2 V5C pesanan Kopassus sedang diproduksi oleh PT Pindad. Untuk tahap awal, Kopassus akan mendapatkan 1000 pucuk SS2...
-
Menjelang pelaksanaan Sail Morotai 2012, Staf Operasi Angkatan Laut (Sopsal) TNI AU membentuk tim khusus untuk melakukan sapu ranjau, inspe...
-
Konflik SARA di Ambon pernah sangat mengerikan. Situasi semakin buruk saat gudang senjata Brimob dijarah. Sejumlah anggota TNI maupun Polri ...
Indonesia protes, presiden sekarang mana berani???? Hanya presiden mendatang yg berani hehehehe
BalasHapusputus kan hubungan deplomatik dg pemerintahan inggris, tinjau kembali kerjasama dibidang perdagangan dan kalau bisa nasionalisasi. beres......
BalasHapuskepada bpk.sby saya harap tegas untuk masalah ini karena kantor perwakilan Organisasi Papua Merdeka, di Oxford, Inggris. selain menggangu nkri juga mengalang dana, bagi papua merdeka. kalo perlu gelar "Knight Grand Cross in the Order of the Bath" balikin saja ke Ratu Elizabeth II, krna SUDAH TIDAK MENGHARGAI NKRI KITA TERCINTA INI.. MERDEKAA
BalasHapusInggris bilang itu policy pemerintah daerah oxford trus bilang bahwa inggris masih mendukung nkri... Itu bulshiiiiiit. Sekarang tergantung pemerintah, berani gak speak out ke cameron and tua bangka eli.
BalasHapusIni salah satu contoh (maaf untuk pendukung Demokrat) bahwa Sby bukan "orang kuat". Coba dibalik, mungkin Pemkot Surabaya membuka kantor perwakilan Gerakan Irlandia Utara (IRA); apa kira-kira Inggris gak gusar/protes? Ini persoalan menjaga "persahabatan" antar-negara
BalasHapusRINDU PRESIDEN SOEKARNO :-)
BalasHapusSeseorang harus ada yg melajutkan Soekarno. kalau dibiarkan bisa gawat buat Idonesia kedepannya. Harus dipertegas.
BalasHapus