Menlu RI - Indonesia Tidak Akan Pernah Jalin Hubungan dengan Israel

Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, secara tegas mengatakan RI tidak akan pernah memiliki hubungan diplomatik dengan Israel sebelum Bangsa Palestina meraih kemerdekaan secara penuh.



Ungkapan ini menanggapi pemberitaan yang disampaikan kantor berita Reuters, bahwa Pemerintah Jerman akan menawarkan gedung Kedutaannya di RI dan Malaysia untuk membantu urusan konsuler warga Israel.

Hal tersebut disampaikan mantan Juru Bicara Departemen Luar Negeri itu usai menerima kunjungan Menlu Filipina, Albert F. Del Rosario, di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, pada Senin 24 Februari 2014.

Marty mengaku hingga saat ini belum menerima konfirmasi dari Kedutaan Jerman di Jakarta terkait rencana Kanselir Angela Merkel itu.

Namun, Marty menjelaskan apabila bantuan yang dimaksud terkait urusan konsuler, maka hal tersebut bukan sesuatu yang di luar kebiasaan dari praktek diplomasi.

"Kadang kala suatu negara yang tidak memiliki misi diplomatik di negara lain, mereka menitipkan masalah-masalah kekonsuleran di suatu kedutaan di negara tertentu," kata Marty.

Indonesia, lanjut Marty, apabila memiliki permasalahan yang menyangkut masalah WNI di negara tertentu di mana Pemerintah tidak memiliki hubungan diplomatik langsung, kadang kala dibantu Kedutaan negara lain juga.

"Jadi, bukan masalah politik. Melainkan lebih ke masalah kekonsuleran," ujar dia.

Marty menekankan hal tersebut lazim dilakukan, sepanjang tidak ada atribut kenegaraan yang disematkan.

"Jadi, bukan berarti Kedubes Jerman di Jakarta akan mengibarkan bendera Israel. Saya tegaskan sekali lagi, selama rakyat Palestina belum mencapai kemerdekaan, maka tidak akan pernah ada Kedutaan Besar Israel di Jakarta," kata dia.

Sementara Pejabat Atase Pers Kedubes Jerman di Jakarta, Michael Hoffmann, mengaku belum mengetahui rencana pemerintahnya itu. Dihubungi VIVAnews melalui sambungan telepon, dia pun meragukan rencana tersebut akan terealisasi.

Pasalnya, Kedubes Jerman di Jakarta hanya diizinkan untuk melayani masalah konsuler warga negera lain yang tergabung dalam keanggotaan Uni Eropa.

"Secara hukum, kami hanya diizinkan untuk melayani urusan konsuler warga negara anggota UE. Apabila kami melayani warga Israel, maka hal tersebut bertentangan dengan hukum," kata dia.

Dia pun menyebut kunjungan Kanselir Merkel ke Yerusalem hari Senin ini tidak ada kaitannya dengan pihak Kedutaan di Jakarta. Hoffmann mengatakan sudah menjadi hal biasa bagi pejabat tinggi Jerman untuk berkunjung ke Israel.

"Bahkan kunjungan semacam itu bisa terjadi enam kali dalam setahun," imbuh dia.

Sebelumnya diberitakan Reuters, 21 Februari kemarin, Pemerintah Jerman menawarkan bantuan kekonsuleran bagi warga Israel di negara-negara yang tidak ada hubungan diplomatik langsung dengan Israel. Dua di antaranya yang ditawarkan oleh Merkel yakni Kedutaan Jerman di RI dan Malaysia.

Rencananya kesepakatan itu akan ditanda tangani saat Merkel berkunjung ke Israel pekan ini. (VivaNews)