Tak sekadar memperketat pengawasan, mereka bahkan berencana memperkuat posisi militer di perairan tersebut. Langkah itu dilakukan demi menegakkan kedaulatan NKRI di lautan khususnya Natuna.
"Sekarang kita usulin, Natuna itu kita bikin seperti kapal induk kita. Jadi basis militer yang kuat, AL dan AU di sana," kata Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, saat berkunjung ke kantor redaksi tvOne, Rabu malam, 23 Maret 2016.
Pada Minggu, 20 Maret 2016 dini hari, Tim PPNS dari Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan memang menangkap kapal berbendera China di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, atau tepatnya di perairan Natuna.
Peristiwa bermula, saat kapal milik KKP menangkap kapal nelayan China di perairan Natuna. Namun, saat hendak dibawa ke daratan, salah satu kapal coast guard China tiba-tiba mengejar Kapal Pengawas (KP) Hiu 11 milik Indonesia dan kapal tangkapan KM Kway Fey 10078 China dengan kecepatan 25 knots.
Kapal cost guard itu justru menabrak kapal tangkapan hingga rusak. Akhirnya, petugas meninggalkan kapal tangkapan tersebut demi keselamatan.
Menurut Luhut, Presiden Joko Widodo tegas mengenai persoalan tersebut. Ia tak mau Indonesia diacak-acak oleh negara manapun.
"Integritas teritorial kita. Bapak Presiden dua tiga hari lalu bilang, Pak Luhut saya tidak mau kompromi, jadi itu jelas," ujarnya.
Luhut menegaskan bahwa posisi Indonesia sangat jelas. Tak hanya di dalam negeri, ia juga mengaku berbicara demikian dengan para jurnalis asing.
"Kita enggak pernah setuju sama power projection (unjuk kekuatan). Kita setuju bahwa ini adalah lalu lintas ekonomi 5,1 triliun rupiah itu harus bisa jalan. Nah, ini kita non violent state (bukan negara yang mengutamakan kekerasan). Jadi kita tidak ada masalah, kita tidak mau," katanya.
Namun, apabila China melanggar kedaulatan Indonesia maka pemerintah akan membawa persoalan itu ke Mahkamah Internasional.
"Kalau itu terjadi, international arbitration," lanjutnya.
Dari sisi China sendiri, Luhut mengatakan bahwa tindakan kapal patroli mereka juga tidak bagus. Alasannya, Indonesia merupakan salah satu dari negara besar di Asia.
"Posisi state buat dia enggak bagus. Buat reputasi dia enggak bagus. Makanya kita ingin hubungan ekonomi kedua negara itu bagus," tutur Luhut.
Rencana itu langsung disambut baik oleh TNI Angkatan Laut. Mereka antusias dan meyakini keberadaan pangkalan militer akan berdampak positif bagi upaya menjaga kedaulatan negara.
"Kalau itu wacana pemerintah itu bagus sekali, kami senang. Karena itu kan ada pengadaan (kapal induk)," kata Kepala Sub Dinas Penerangan TNI AL Kolonel Laut Suradi Agung Slamet kepada VIVA.co.id, Kamis, 24 Maret 2016.
Suradi mengatakan bahwa hingga kini, TNI AL tidak mempunyai kapal induk. Meski demikian, operasi pengamanan perbatasan di Natuna tetap mereka lakukan.
"Operasi kita lakukan terus. Di Natuna kita ada pangkalan TNI AL ada dua, di Ranai dan Tanjung Datu," kata Suradi.
Suradi menuturkan, pangkalan TNI AL itu fungsinya seperti pelabuhan, untuk pendukung kapal, bahan bakar, rumah sakit. Pasukannya juga ada.
"Kalau patroli, kami sepanjang tahun operasi perbatasan, keamanan laut, ada gugus tempur laut itu setiap tahun, itu sudah ada anggarannya. Dan itu kami lakukan terus sepanjang tahun," ujarnya.
Suradi menegaskan, apabila pemerintah membangun pangkalan militer atau menempatkan kapal induk di perairan Natuna, TNI AL menyetujuinya. Karena itu sama dengan penguatan alutsista.
"Kami TNI ini hanya user, yang punya anggaran Kementerian Pertahanan," ujar Suradi.
Suradi mengakui, idealnya Indonesia seharusnya memiliki kapal induk, sesuai kebutuhan sebagai negara kepulauan. Tapi, dia mengingatkan bahwa pemeliharaannya (kapal induk) membutuhkan biaya operasional yang luar biasa.
"Harus disesuaikan dengan kemakmuran bangsa, aspek keuangan negara, kalau cuma beli bisa. Kelanjutannya itu bagaimana, butuh anggaran besar. Sementara kita negara kepulauan tapi bukan negara ofensif," katanya.
"Tapi itu (kapal induk) sebagai wacana kita sangat senang sekali, prinsipnya TNI AL sebagai user," lanjutnya.
Lalu bagaimana untuk mengantisipasi gangguan keamanan di Natuna, kalau belum punya kapal induk?
"Kami ada pos pengamatan di pulau terdepan, TNI AU juga ada radar pangkalan TNI AU di Ranai. Ada pasukan yang berjaga 24 jam di pulau-pulau terluar, ada pos pengamatan, itu cara kami untuk mengantisipasinya," jelasnya.
Hanya Nelayan
Suradi pun menanggapi insiden yang terjadi antara kapal milik pemerintah Indonesia dengan kapal patroli milik China di perairan Natuna. Menurutnya, peristiwa itu terjadi saat kapal TNI AL lagi jalan.
"Kapal punya pemerintah KKP yang mergoki. Jadi siapa saja yang terdekat patroli kapal kita datang. Kalau pas kewalahan mereka (KKP) kontak radio, kapal TNI AL langsung reaksi cepat datang. Pas kapal TNI datang, kapal (nelayan) China sudah pergi," katanya.
Namun, Suradi membantah ada provokasi dari China. Dia melihat mereka yang akhirnya ditangkap adalah para nelayan yang biasa mereka cari ikan.
"Kalau di tempat mereka nggak dapat ikan, mereka ke wilayah negara lain. Daripada pulang nggak dapat ikan sudah rugi bahan bakar," ungkapnya.
Ia membeberkan bahwa mereka sudah tahu konsekuensinya yaitu apabila ketahuan maka ditangkap. Perilaku mereka, lanjut Suradi, tidak berbeda dengan nelayan Indonesia.
"Nelayan kita juga banyak kok yang ditangkap nyari ikan di negara lain. Biasa itu nelayan," tuturnya.
Mengenai penambahan kekuatan, tambah Suradi, dilakukan jika ada peningkatan eskalasi. Namun, pada peristiwa lalu itu hanya masalah nelayan.
"Ini (pengamanan) biasa, masih normal, pelanggaran biasa," terangnya.
Dukungan DPR
Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq, menyatakan bahwa pembangunan pangkalan militer di Pulau Natuna sudah dimulai sejak 2015 dan sampai saat ini masih berlangsung. Menurutnya, rencana itu sudah pernah dibahas bersama Komisi I termasuk dukungan anggarannya.
"Ini termasuk rencana pengembangan kekuatan pertahanan yang strategis mengingat kawasan Natuna adalah wilayah terdepan NKRI dan dekat dengan wilayah yang sekarang menjadi sengketa sejumlah negara yaitu Laut China Selatan," kata Mahfudz kepada VIVA.co.id.
Mahfudz mengatakan Komisi I DPR mendukung rencana tersebut. Buktinya, rencana itu sudah dianggarkan di tahun 2015 dan 2016.
"Baru sekitar Rp400 miliar, tapi ada kekurangan karena ada rencana pengembangan. Mabes TNI dan Kemhan akan ajukan kembali untuk APBNP 2016 atau APBN 2017," tutur politisi Partai keadilan Sejahtera tersebut.
"Ini murni bagian dari pembangunan kekuatan pertahanan untuk menjaga wilayah NKRI," lanjut dia.
Untuk merealisasikan rencana tersebut, Mahfudz menilai setidaknya dibutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp1,3 triliun dari sebelumnya sekitar Rp400 miliar. Namun, anggaran tersebut baru untuk pembangunan pangkalan militer. Belum termasuk persenjataan tiga matra TNI.
Sementara untuk kebutuhan senjata, peralatan dan anggota TNI yang akan disiagakan pemerintah, masih dilakukan kajian sesuai kebutuhan.
"Target 2017 harus selesai," kata Mahfudz.
Mahfudz berpendapat, kasus dengan Negeri Tirai Bambu itu adalah bentuk pelanggaran serius terhadap kedaulatan negara. Dia menilai protes diplomatik menyelesaikan kasus itu juga harus dilanjutkan.
"Kasus dengan Tiongkok adalah pelanggaran terhadap wilayah NKRI di ZEE. Protes diplomatik sudah dilakukan dan harus diperhatikan serius oleh mereka," kata Mahfudz.
Anggota Komisi I DPR, Supiadin Aries Saputra, mengatakan sudah seharusnya Indonesia membangun pangkalan militer di Natuna sejak lama. Atas dasar itu DPR mendukung pembangunan pangkalan militer sejak 2015.
"Pembangunan pangkalan militer di Natuna akan memberi posisi berbeda bagi Indonesia dengan negara-negara yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan," katanya kepada VIVA.co.id, Kamis, 24 Maret 2016.
Supiadin menjelaskan pangkalan militer di Natuna juga akan sangat berpengaruh dengan politik luar negeri Indonesia.
"Contohnya dulu saat militer kita menjadi paling kuat di ASEAN, tidak ada yang berani mengganggu. Sampai-sampai pimpinan ASEAN selalu diserahkan kepada kita. Ini harus dikembalikan," ungkapnya.
Dengan peristiwa masuknya kapal pencuri ikan China yang akhirnya dilindungi oleh coast guard, dinilai Supriadin sebagai bentuk pelecehan terhadap Indonesia karena militernya dianggap lemah.
"Mereka mau ngetes, kalau militer kita kuat mereka enggak berani macam-macam. Makanya pembangunan pangkalan militer di Natuna penting. Biar kasus dengan kapal China tidak terulang lagi. Kita juga enggak boleh takut," ujarnya.
Purnawirawan jenderal TNI bintang dua ini mengingatkan kekayaan Natuna yang sangat melimpah dan terbuka menjadi daya tarik negara asing untuk masuk dan melakukan ekspansi.
"Saya tahu betul, saya pernah ke sana," katanya.
Meski anggaran pembangunan pangkalan militer di Natuna masih kurang mencukupi, komisinya berjanji akan mendorong pemenuhan pembangunan pangkalan militer di Natuna.
"Pembangunan pangkalan militer di Natuna harus simultan antara Angkatan Darat, Laut dan Udara. AU harus punya skuadron udara memadai. AL harus punya dermaga yang baik. Saat ini baru Lanal nanti harus jadi pangkalan," tegasnya.
Politikus Partai Nasdem itu mengatakan personel TNI di pangkalan militer Natuna harus tetap bersiaga. "TNI harus siap menjaga harga diri bangsa dan negara. Jangan sampai diinjak-injak. Kita tidak boleh takut sama China sekalipun," tuturnya.
Sedangkan, anggota Komisi I DPR Marinus Gea mendesak agar pemerintah lebih tegas terhadap klaim pemerintah Tiongkok tersebut karena telah mengklaim perairan yang masuk teritorial Indonesia.
"Semua yang melanggar kedaulatan kita dan TNI harus tegas," kata Marinus Gea di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis, 24 Maret 2016.
Bahkan, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu meminta pemerintah agar menambah pasukan militer di perairan Natuna. Tujuannya agar pemerintah China bisa menyadari kesalahan bahwa nelayannya telah memasuki wilayah Indonesia.
"Saya pikur perlu tambahan, kalau bisa ada konsolidasi semua angkatan. Memberikan efek jera katakanlah armada laut China jera. Komisi I DPR kita minta TNI harus keras jangan hanya sekadar negosiasi," ujar dia.
Selain itu, ia pun mendukung langkah Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang akan membawa persoalan tersebut ke Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).
Sementara itu, Direktur Imparsial Al Araf mengatakan bahwa konflik Laut China Selatan dan klaim China atas wilayah laut tradisionalnya berdampak bagi Indonesia. Salah satunya adalah wilayah perairan Natuna diklaim sebagai wilayah perairan tradisional mereka.
"Dalam kondisi yang seperti itu, tentu pembangunan pangkalan militer di wilayah Natuna memiliki alasan yang berdasar. Karenanya rencana membangun kekuatan laut dan udara di sana menjadi sesuatu yang penting," kata Al Araf kepada VIVA.co.id, Kamis, 24 Maret 2016.
Untuk merealisasi rencana baik itu, Al Araf menilai pemerintah perlu mengevaluasi ulang kebijakan postur pertahanan yg dibuat pada 2007. Lalu, pemerintah melakukan pemetaan dan penilaian terhadap berbagai ancaman dan salah satunya soal konflik Laut China Selatan.
"Setelah itu pemerintah menyusun kebijakan postur pertahanan negara yang baru yang didukung dengan anggaran," ujarnya.
Al Araf menegaskan bahwa pemerintah harus yakin mampu mewujudkan pembangunan pangkalan militer di Natuna. Alasannya, ada dana program minimum essential force sebesar Rp150 triliun untuk angaran 2015 sampai 2019 untuk membangun alutsista. (VivaNews)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar