Presiden Joko Widodo telah memilih Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai calon orang nomor satu di TNI. Jika Gatot lolos uji kelayakan dan kepatutan di DPR dan telah dilantik menjadi panglima TNI, maka jabatan kepala staf AD pun akan lowong.
Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigadir Jenderal Wuryanto mengatakan, perwira tinggi TNI yang dapat menggantikan Gatot adalah perwira tinggi yang memiliki tiga bintang alias letnan jenderal di pundak mereka. Ia bertutur, saat ini terdapat enam letnan jenderal yang berpeluang mengisi kedudukan KSAD. (Baca juga: Jokowi: Saya Harap Gatot dan Sutiyoso Tak Ditolak DPR)
Wuryanto merinci, tiga dari enam letjen itu sekarang bertugas di TNI. Mereka adalah Wakil KSAD Letjen Muhammad Munir, Panglima Komando Cadangan Strategis TNI AD Letjen Mulyono dan Komandan Komando Pembina Dokrtin, Pendidikan dan Latihan Tentara TNI AD Letjen Lodewijk Freidrich Paulus.
Tiga letjen lainnya adalah Komandan Sekolah dan Komando TNI Letjen Sonny Widjaja, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Letjen Ediwan Prabowo, serta Sekjen Dewan Ketahanan Nasional Letjen Waris.
"Semuanya bagus dan mempunyai kapasitas yang sama untuk berpeluang menduduki posisi KSAD," kata Wuryanto.
Proses pemilihan KSAD baru akan dimulai dari Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tertinggi (Wanjakti). Wanjakti lantas akan menyampaikan hasil penilaian mereka ke Presiden. Ujungnya, Presiden akan menentukan pilihan berdasarkan hak prerogratifnya.
Hingga saat ini, menurut Wuryanto, Wanjakti belum bersidang terkait suksesi kepemimpinan di TNI AD. "Belum, belum," ucapnya. (Baca juga: TNI Bentuk Satuan Khusus Tanggulangi Teror dan Makar)
Uji kepatutan dan kelayakan terhadap Gatot rencananya akan digelar DPR pekan depan. Pemilihan Gatot menjadi calon panglima TNI menggantikan Jenderal Moeldoko oleh Presiden Joko Widodo cukup mengejutkan. Setidaknya ada dua hal yang membuatnya menarik atas pilihan Gatot.
Kebiasaan sebagaimana di UU tentang TNI, posisi panglima TNI digilir tiap tiga matra. Sesuai kebiasaan, kali ini adalah giliran dari Angkatan Udara (AU). Kedua adalah, Jokowi menyebut akan fokus ke maritim untuk membangun Indonesia. (Baca juga: Panglima TNI Moeldoko Sepakat Penggantinya Tak Harus dari AU)
Dengan pertimbangan itu, banyak pihak menilai yang pas untuk mendukung rencananya adalah dari Angkatan Laut (AL). Pemilihan panglima TNI, sepenuhnya menjadi hak prerogatif presiden. (CNN)
Strategi Militer Indonesia - Menyuguhkan informasi terbaru seputar pertahanan dan keamanan Indonesia
Cari Artikel di Blog Ini
Senin, 22 Juni 2015
Enam Jenderal Bintang Tiga Berpeluang Jadi KSAD
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Berita Populer
-
by:yayan@indocuisine / Kuala Lumpur, 13 May 2014 Mengintai Jendela Tetangga: LAGA RAFALE TNI AU vs RAFALE TUDM Sejatinya, hari ini adalah...
-
Sejak ditemukan oleh Sir Robert Watson Wat (the Father of Radar) pada tahun 1932 sampai saat ini, radar telah mengalami perkembangan yang sa...
-
Kalau dipikir-pikir, ada yang ganjil dengan armada bawah laut Indonesia. Saat ini TNI AL hanya memiliki dua kapal selam gaek namun harus m...
-
Kiprah TNI Dalam Memelihara Perdamaian Dunia : Roadmap Menuju Peacekeeper Kelas Dunia "The United Nations was founded by men and ...
-
Oleh : Brigjen TNI Bambang Hartawan, M.Sc Berangkat dari sejarah, ide sering berperan sebagai kekuatan pendorong di belakang suatu tra...
-
Aksi baku tembak kembali terjadi di perbatasan Jayapura, Papua dengan Papua Nugini antara aparat TNI dengan kelompok sipil bersenjata. Apar...
-
Bahwa partisipasi prajurit Kopassus dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB merupakan kesempatan yang sangat berharga dan sekaligus tantangan...
-
Ribuan senjata serbu SS2 V5C pesanan Kopassus sedang diproduksi oleh PT Pindad. Untuk tahap awal, Kopassus akan mendapatkan 1000 pucuk SS2...
-
Menjelang pelaksanaan Sail Morotai 2012, Staf Operasi Angkatan Laut (Sopsal) TNI AU membentuk tim khusus untuk melakukan sapu ranjau, inspe...
-
Konflik SARA di Ambon pernah sangat mengerikan. Situasi semakin buruk saat gudang senjata Brimob dijarah. Sejumlah anggota TNI maupun Polri ...
semesti angota dpr/ mpr tidak terlibat pemilihan palima, sepenuh di pilih dari kemenha, di persetujui oleh presiden , itu sudah prosesdur dari dulu jadi rakyak tidak pusing. bingung soal nya udang udang yangacak
BalasHapus