Pembahasan NKRI tersebut karena sistem ini dinilai telah gagal, tak mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat. Sebaliknya yang terjadi adalah ketimpangan sosial, sehingga masyarakat Indonesia Timur khususnya dari Nusa Tenggara Timur (NTT) dipersepsikan sebagai preman, anarkhis, dan itu diperkuat dengan simbol John Key, Hercules, Sangaji, dan lain-lain.
Demikian disampaikan tokoh PIT yang juga Wakil Ketua DPD RI Laode Ida bersama Muhammad Syukur Mandar, Hatta Taliwang, Benny Matindas, Robert B. Keytimu, HAR Maklin, Boy Simpotan, Petrus Selestinus, Franky Maramis, Mikel Manufandu, Basri Amin, Julis Bobo, Roy Simbiak, dan Jefry di Gedung DPR RI Jakarta, Rabu (20/3).
Kongres ini akan dihadiri peserta dari 15 provinsi.
“Padahal kesan buruk terhadap masyarakat Indonesia Timur tersebut akibat kemiskinan dan ketimpangan sosial akibat kebijakan negara tidak berpihak pada rakyat. Jadi, selama ini pemerintah telah gagal membangun Indonesia yang berkeadilan, sehingga kasus anarkhisme masyarakat itu tak boleh terus-menerus dibiarkan. Untuk itulah federasi sebagai alternatif dan ini bukan makar,” tandas Laode Ida.
NKRI Gagal
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang sudah 68 tahun ini dinilai Syukur sebagai sistem politik yang gagal, karena ketika rakyat membutuhkan negara, negara malah tidak hadir.
Oleh sebab itu, federasi sebagai salah satu alternatif pengganti NKRI.
“Kalau pun tetap NKRI, maka sistem pengelolaan negara harus diperbaiki. Misalnya, masalah presiden dan wakil dari satu provinsi Jawa Timur, yaitu SBY dan Boediono,” ujarnya.
Menurut Syukur, federasi justru akan memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya alam (SDA) secara mandiri. Apalagi, SDA di Indonesia Timur sangat potensial dari pertambangan maupun minyak dan gas alamnya.
“Dengan penduduk yang kecil, dan kekayaan alam yang melimpah, seharusnya rakyat Indonesia Timur sejahtera, namun yang terjadi adalah kemiskinan. Inilah yang mesti diperbaiki,” ungkapnya.
Laode Ida dan Syukur membantah kalau kongres ini sengaja dilakukan menjelang Pemilu 2014, karena hal itu sudah dibicarakan sejak reformasi 1998 silam.
“Yang jelas forum ini bukan untuk mendegradasi posisi Indonesia, tapi lebih dimaknai sebagai forum yang memberi artikulasi dan penjabaran lebih komprehensif atas peran Negara dalam memakmurkan rakyatnya untuk memicu semangat nasionalisme baru,” kata Syukur lagi. (Suara Pembaharuan)
NKRI sdh benar, utk daerah2 yg pelayanan publiknya kurang bagus dan masih berlanjut maka Ombudmen hrs diberdayakan. kalau pelayanan publik masih ndak benar laporkan, mudah2 an tdk begitu lama akan diperbaiki dan kalau tdk maka akan mendapat sangsi thd pejabat tsb.
BalasHapus"NKRI HARGA MATI", kalo saat ini ada oknum2 yg mengatasnamakan diri dari berbagai daerah timur teriak2 soal negara federasi berarti otak orang2 ini mengalami kemunduran. Dgn menjadikan RI sbg negara Federasi ini akan memudahkan dan memberi peluang asing untuk memecah belah RI. Saat ini memang ada ketimpangan, tp pemimpin daerah jg harus pro-aktif untuk memimpin daerahnya, jgn APBD-nya malah di korupsi. Saat ini Papua yang di beri dana sangat besar tp pemimpin dan pemerintah daerahnya tidak sanggup untuk mengelolah dan memaksimalkannya. Yang seharusnya di dorong untuk saat ini adalah bgm aparatur Pemerintahan [ Eksekutif ], dari tingkat Presiden sampai yg terendah itu bersih dr "KORUPSI", dan segera melakukan pembersihan terhadap Yudikatif & Legislatif yg saat ini banyak bobrok dgn keserakahannya yg jg berujung dgn maraknya "KORUPSI". Jadi "KORUPSI"-lah yg harus menjadi target untuk di singkirkan dari negara ini, bukannya NKRI.
BalasHapusBagaimana bisa pmrintah daerah membangun daerahnya,kalo hasil SDAnya cuma 15% sedangkan untung pemrintah pusat lebih besar 85%.anda pikir sendiri bagaimana caranya biar rakyat daerah bisa sejahtera dengan pembagian hasil yang tidak adil..contohnya kaltim kaya akan SDAnya tapi coba anda lihat bagaimana kehidupan rakyat-rakyat kaltim,sangat2 menyedihkan,listrik pun tak ada apa lagi air bersih,jalan" banyak yg rusak,bnyak yg blm ada aspalnya.
Hapusyg salah itu bukan NKRI, tapi pemimpinnya entah itu mentri, gurbernur, presiden, bupati, walikota... intinya orang2 di pemerintahan yg salah. KORUPSINYA GEDE. hahahaha
BalasHapuspresiden dan wakil yang kebetulan dari satu daerah?
BalasHapuspreman yang dijadikan alasan?
Jadi kalau ada preman kita rakyat kecil tak boleh teriak-teriak?
janganlah mencari alasan yang terlalu dipaksakan, carilah alasan yang lebih tepat, lebih cerdas.
Untuk mencapai kemakmuran diperlukan waktu dan semangat nasionalisme yang tinggi.
Bisakah anda membayangkan seandai RRC 30 thn lalu lebih mengutamakan federasi dan demokrasi ala barat? ya tentu RRC tak semakmur dan sekuat sekarang.
SETUJU BAHWA NKRI ADALAH HARGA MATI BAGI BANGSA INI.... UNTUK SAUDARA KITA DIKAWASAN TIMUR, PILIH CALON GUB & WAGUB YANG BERSIH ANTI KORUPSI MODEL JOKOWI-AHOK...// Wakil Ketua DPD RI Laode Ida, aduh masa anggota DPD tidak tahu UUD45 & Pancasila // Mana Rasa NASIONALISME Kamu..!!!
BalasHapusMenurut saya tidak ada yng salah dengan konsep NKRI. Mengenai gagalnya pemerataan kesejahteraan masyarakat bukan cuma kesalahan pemerintahan pusat tetapi juga pemerintahan daerah yang notabene adalah putra daerah yang dipilih langsung oleh masyarakat.
BalasHapusharus ada kontrol sosial..!!!
Menurut saya ada wacana spt itu krn pemerintah pusat tdk lakukan tinjauan ulang thdp semua perusahaan luar negeri yg melakukan kegiatan penambangan di indonesia mengenai bagi hasil, mskipun investor yg punya alat, tapi yg kekayaan alam yg ditambang khan berada di daerah,pemerintah pusat kalau bagi dana bagi hasil.tuh yg fair, jng hanya DKI aja sbg ibu kota negara yg dpt DAU besar, itu yg menimbulkan kecemburuan,kalau nanti ada persoalan baru banyak alasan,heran sama pemimpin, dimana hati nurani kalian, memberikan izin kpd investor lain utk menambang spt seolah2 di lahan milik pejabat sendiri, jagalah martabat bangsa dan negara kita,jng krn diiming2i komisi oleh Investor lain shg mau, tobat sudah kalau ada model pemimpin spt ini sebaiknya dihukum mati, oh iya sebaiknya undang2 pemberantasan tindak pidana korupsi dirubah ancaman hukuman, minimal 10 tahun maksimal 50 tahun, lalu diadakan ancaman hukuman mati atau ancaman hukuman seumur hidup, atau pejabat2 yg korupsi dikucilkan di pulau terpencil spy merasakan penderitaan rakyat yg susah cari tempat tinggal,yg cari makanan dan air bersih
BalasHapusYa,saya setuju dengan anda,seharusnya pemerintah bisa lebih adil trhadap daerah pngshil SDA,jgn cuma DKI yg di pikirjan...belum lagi kerusakan lingkungan yg d'sbabkn prtmbangn apakah pemerintah memikirkannya jg ?apa dampaknya trhadap kami gara-gara kerusakan lingkungan ?
HapusNKRI HARGA MATI itu benar,,, siapa yang mati..... jelas jelas saudara ku yang di jawa yang mati.. sekarang mereka sudah mulai makan nasi atik, pengemis, pemulung, tidur dibawah jembatan, jadi babu di negara orang,,,,sementara kita yang di luar pulau jawa hidup makmur walaupun tanpa kemewahan ibu kota..untuk apa berpikir untuk membuat pederasi nanti indonesia maju seperti amerika, malaisia dan negara pederasi lain nya ...... buang buang energi aja kalian
BalasHapus