Polemik seragam pegawai Kemenkum HAM dan PNS Kemenhub menjadi sorotan beberapa hari terakhir. Diduga, seragam yang digunakan itu mirip dengan seragam TNI Angkatan Udara (AU).
Nota protes pun dilayangkan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (Kasau) Marsekal Agus Supriatna. Ia meminta agar ada perubahan di kedua seragam tersebut agar tak menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat.
Agus menilai penggunaan seragam memang menjadi kebanggaan di instansi masing-masing lembaga.
"Itu kita udah buat surat, udah sampaikan. Segala sesuatu bergantung pada pemerintah. Segala sesuatu ada seragam sendiri sendiri. Secara kehidupan mungkin ada bangga kali kan," kata Kepala Staf TNI AU Marsekal Agus Supriatna di Jakarta, Senin (5/1)
Apa motif PNS ikut-ikutan menggunakan seragam ala militer?
Pengamat sosial Musni Umar mengatakan, penggunaan seragam merupakan hak setiap instansi namun perlunya sosialisasi dalam penggunaan seragam merupakan hal yang sangat penting agar tidak menimbulkan perdebatan.
"Yang gunakan pakaian mesti ada sosialisasi. Itu untuk kepentingan luas kan! Bagaimana respon mereka, bagaimana respon masyarakat," kata Musni ketika dihubungi merdeka.com di Jakarta, Rabu (6/1).
Di balik kebebasan untuk menentukan corak seragam sebuah instansi, Musni memberikan semacam kritikan. Ia mengatakan, penggunaan seragam kadang menjadi trend yang justru menguras kocek penggunanya. Seragam yang dikeluarkan sebuah instansi bukanlah gratis namun menuntut penggunanya membeli.
"Seragam, karena bagaimana pun meski disediakan kantor tapi karyawan tetap bayar. Ini hal yang kadang di luar pikiran kita, apa maksudnya instansi mengeluarkan seragam jika tetap dibayar pegawainya. Seragam itu bukan murah," jelas dia.
Di balik itu, Musni mengharapkan masyarakat Indonesia tidak terlalu jauh memperdebatkan hal yang bisa dikomunikasikan oleh masing-masing instansi ini. Seragam, bagi Musni adalah ranah privat dan tak perlu dipolemikkan.
"Kepada masyarakat, tidak semua hal dipersoalkan. Lihat konten apa yang berhubungan dengan masyarakat luas. Ambil contoh keadilan. Kalau ketidakadilan orang bisa omong apa saja, kita kritisi ketidakadilan dari segi apa pun. Kalau hal remeh temeh harusnya kita hindari, kita bisa lupa masalah utama," tutup dia. (Merdeka)
Strategi Militer Indonesia - Menyuguhkan informasi terbaru seputar pertahanan dan keamanan Indonesia
Cari Artikel di Blog Ini
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Berita Populer
-
by:yayan@indocuisine / Kuala Lumpur, 13 May 2014 Mengintai Jendela Tetangga: LAGA RAFALE TNI AU vs RAFALE TUDM Sejatinya, hari ini adalah...
-
Sejak ditemukan oleh Sir Robert Watson Wat (the Father of Radar) pada tahun 1932 sampai saat ini, radar telah mengalami perkembangan yang sa...
-
Kalau dipikir-pikir, ada yang ganjil dengan armada bawah laut Indonesia. Saat ini TNI AL hanya memiliki dua kapal selam gaek namun harus m...
-
Kiprah TNI Dalam Memelihara Perdamaian Dunia : Roadmap Menuju Peacekeeper Kelas Dunia "The United Nations was founded by men and ...
-
Oleh : Brigjen TNI Bambang Hartawan, M.Sc Berangkat dari sejarah, ide sering berperan sebagai kekuatan pendorong di belakang suatu tra...
-
Aksi baku tembak kembali terjadi di perbatasan Jayapura, Papua dengan Papua Nugini antara aparat TNI dengan kelompok sipil bersenjata. Apar...
-
Bahwa partisipasi prajurit Kopassus dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB merupakan kesempatan yang sangat berharga dan sekaligus tantangan...
-
Ribuan senjata serbu SS2 V5C pesanan Kopassus sedang diproduksi oleh PT Pindad. Untuk tahap awal, Kopassus akan mendapatkan 1000 pucuk SS2...
-
Menjelang pelaksanaan Sail Morotai 2012, Staf Operasi Angkatan Laut (Sopsal) TNI AU membentuk tim khusus untuk melakukan sapu ranjau, inspe...
-
Konflik SARA di Ambon pernah sangat mengerikan. Situasi semakin buruk saat gudang senjata Brimob dijarah. Sejumlah anggota TNI maupun Polri ...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar