Tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja Presiden Joko Widodo masih rendah. Hal itu terlihat dari hasil survei yang dipaparkan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Kamis (9/7/2015) sore.
Secara keseluruhan, tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja Jokowi hanya 40,7 persen. Sementara itu, 55,7 persen masyarakat menyatakan tidak puas, dan 3,6 persen menyatakan tidak tahu.
"Ada dua hal yang membuat masyarakat tidak puas. Pertama, ekspektasi publik terlalu tinggi atau sangat tinggi. Kedua, Jokowi pada masa awal langsung menaikkan harga BBM, dan itu berdampak langsung di masyarakat," kata Direktur Eksekutif SMRC Djayadi Hanan saat memaparkan hasil survei di Jakarta, Kamis.
SMRC, kata dia, membandingkan kinerja Jokowi dengan dua periode masa awal pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada Juni 2005, tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja SBY mencapai 70 persen. Hanya 26 persen masyarakat menyatakan tidak puas, dan 4 persen masyarakat menyatakan tidak tahu.
"Sementara itu, pada Agustus 2010, kepuasan masyarakat atas kinerja SBY mencapai 66 persen. Hanya 32 persen yang menyatakan tidak puas," ujarnya.
Ia menjelaskan, tingginya kepuasan masyarakat atas kinerja SBY disebabkan oleh kondisi bahwa Ketua Umum Partai Demokrat itu tidak menaikkan harga BBM bersubsidi pada masa awal pemerintahannya. Selain itu, meski sempat terjadi kekisruhan pada tahun 2010 terkait Bank Century, SBY masih dapat mengendalikan situasi saat itu.
"Waktu itu, pertumbuhan ekonomi di atas enam persen. Jadi, meski ada kisruh politik, ekonomi stabil. Masyarakat kan kayak kita, kalau lapar apa-apa jadi marah, kalau kenyang ada masalah sedikit (tetap) oke," ujarnya.
Survei ini dilaksanakan pada 25 Mei-2 Juni 2015 terhadap 1.220 responden di 34 provinsi. Adapun metode yang digunakan multistage random sampling dengan tingkat margin of error 2,9 persen. (Kompas)
Strategi Militer Indonesia - Menyuguhkan informasi terbaru seputar pertahanan dan keamanan Indonesia
Cari Artikel di Blog Ini
Jumat, 10 Juli 2015
Ini Beda Tingkat Kepuasan Masyarakat di Pemerintahan Jokowi dengan SBY
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
- Kelebihan Pesawat Airbus A400M Yang Akan Di Beli TNI AU
- Kapal Patroli Hiu Dihadang Kapal Coast Guard Malaysia Di Perairan Indonesia
- Prajurit Kopassus TNI, Lebih Takut Pelatih daripada Setan
- KRI Banda Aceh-593 dan KRI Halasan-630 Ikuti Pameran Maritim di Malaysia
- Mabes TNI Beri Penjelasan Terkait Mobil TNI Angkut Logistik di Acara Prabowo-Sandi
Berita Populer
-
Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Letjen TNI R Ediwan Prabowo, Selasa (11/11), memimpin The 10th Indonesia – Russia Commission Meet...
-
Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menghadiri Sail Tomini 2015 di Pantai Kayu Bura, Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, Sabtu (19/09/201...
-
Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko menerima Bintang Kehormatan DKAT (Darjah Kepahlawanan Angkatan Tentera) dari Pemerintah Malaysia, Sen...
-
PT Pindad (Persero) akan meluncurkan 2 panser Anoa varian terbaru pada awal November 2014 di acara Indo Defence 2014 di JIExpo Kemayoran, Ja...
-
Dua perusahaan plat merah, PT Dahana (Persero) dan PT Sucofindo (Persero) bersinergi dalam penyediaan barang dan jasa di sektor bahan peleda...
-
Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro tiba tiba menyampaikan kabar mengejutkan terkait kontrak pengadaan tiga kapal selam Changbogo buatan ...
-
by:yayan@indocuisine / Kuala Lumpur, 13 May 2014 Mengintai Jendela Tetangga: LAGA RAFALE TNI AU vs RAFALE TUDM Sejatinya, hari ini adalah...
-
Staf Ahli Menteri Pertahanan Bidang Keamanan Mayjen TNI Hartind Asrin menegaskan, pihaknya sama sekali tidak membawa kepentingan tertentu da...
-
Selasa (1/3) malam kemarin terjadi baku tembak tak jauh dari pintu masuk Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Rupanya baku tembak tersebut ant...
-
Kebutuhan prajurit TNI terhadap peluru per tahunnya masih defisit sekitar 450 juta butir. Kekurangan itu coba dipasok PT Pindad yang awal ta...
semesti nya presiden jokowi bisa mengabil langka menguatkan rupiah menjadi 1 dolar satu rupiah atau mata , karena di jaman presiden soekarno saja bisa, perataan perekonomian masrakat indonesia dan dunia internasioal
BalasHapussemesti nya presiden jokowi bisa mengabil langka menguatkan rupiah menjadi 1 dolar satu rupiah atau mata uang negara asing lain , karena di jaman presiden soekarno saja bisa, perataan perekonomian masrakat indonesia dan dunia internasioal jadi imbasnya tidak ada negara adidaya atau maju semua sama rata,
BalasHapus