Manuver Besar-besaran Militer Indonesia di Natuna Dipantau China

Manuver militer besar-besaran yang digelar Indonesia di Natuna kawasan Laut China Selatan tak hanya jadi tontonan warga Indonesia, tapi juga dipantau Pemerintah China. Demikian pendapat pakar Asia Tenggara di ISEAS-Yusof Ishak Institute, Ian Storey, Kamis (6/10/2016).

Sekitar 73 pesawat tempur Tentara Nasional Indonesia (TNI) ambil bagian dalam latihan perang besar-besaran di Natuna, termasuk bermanuver menjatuhkan bom pada target di lepas pantai. Manuver akbar ini disaksikan langsung Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi), Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, serta Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Lestari Priansari Marsudi.

“Latihan ini memiliki satu tujuan dan dua penonton,” kata Ian Storey. ”Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa angkatan bersenjata Indonesia siap untuk membela sumber daya alam negaranya di sekitar Natuna. Dua penonton adalah orang-orang Indonesia dan Pemerintah China,” katanya lagi.

Pemerintah siapkan Rp 200 M buat pembangunan pelabuhan di Natuna

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti melakukan kunjungan kerja ke Pulau Natuna, Kepulauan Riau, Kamis (6/10). Di sela-sela kunjungan kerja, Susi Pudjiastuti meninjau lokasi pembangunan Kompi Komposit Marinir di Desa Setengar, Natuna.

Peninjauan ini dilakukannya setelah mendampingi Presiden Joko Widodo menyaksikan langsung latihan puncak TNI Angkatan Udara (AU) Angkasa Yudha 2016 di Bandara Udara Ranai, Natuna.

Susi, sapaan akrab Susi Pudjiastuti yang ditemui saat peninjauan lokasi pembangunan Kompi Komposit Marinir, mengaku telah mengalokasikan dana sebesar Rp 200 miliar untuk pembangunan pelabuhan dan dermaga serta 94 kapal ikan. Pembangunan pelabuhan dan dermaga kini tengah dikerjakan di Tanjung Sekal, Natuna.

DPR : Operasi Penyelamatan Sandera WNI Harusnya Segera Dilakukan

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu pernah menyebut militer Indonesia sudah diberikan izin untuk masuk ke wilayah Filipina terkait penyanderaan 10 WNI, usai bertemu dengan Kementerian Pertahanan Filipina beberapa waktu lalu.

Namun Menko Polhukam Luhut Pandjaitan mengklarifikasi bahwa opsi militer dikesampingkan. Menanggapi itu, Komisi I DPR menilai upaya pembebasan sandera semestinya dimungkinkan mesti dari negara lain.

"Kami di Komisi I DPR mendukung penuh upaya melakukan operasi pembebasan apapun itu bentuknya. Ini harus dilakukan segera dan tidak lagi bisa menunggu. Penyelamatan nyawa para sandera harus diutamakan diatas kepentingan politik apapun," ucap anggota komisi I DPR Charles Honoris dalam pesan singkat, Minggu (17/7/2016).

Beda Sikap Menhan dan Panglima TNI Soal Patroli Bersama di Perairan Filipina

WNI kembali diculik oleh kelompok yang diyakini sebagai militan Abu Sayyaf. Padahal sebelumnya sudah ada perjanjian antara RI, Malaysia, dan Filipina untuk melakukan patroli bersama.
Soal patroli bersama ini, rupanya ada beda pandangan antara Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dengan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Menhan menyebut patroli itu didahului dengan latihan bersama.

"Patroli itu kan harus latihan dulu. Kalau enggak latihan kacau. Latihan ini kan terkendala puasa, Lebaran," kata Ryamizard di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Senin (11/7/2016).

Dia menyebut jadwal latihan itu kemungkinan antara pekan ini atau pekan mendatang. Lokasinya adalah di tempat-tempat yang rawan perompakan atau penyanderaan.

3 WNI Diculik, Kata Panglima TNI "ini Tanggung Jawab Malaysia!"

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menganalisa beberapa hal yang melandasi penculikan yang hanya dilakukan terhadap WNI. Dia juga meminta agar pemerintah Malaysia turut bertanggungjawab atas kejadian ini.

"Yang jelas ini tanggung jawab Malaysia karena ini kapal berbendera Malaysia dan beroperasi di sana dan tenaga kerja kita kerja disana dengan legal," ujar Gatot seusai rapat kepada wartawan di kantor Menko Polhukam Jalan Medan Merdeka Barat, Senin (11/7/2016).

Gatot mengakhu heran kenapa hanya WNI Indonesia saja yang diculik. Padahal di kapal itu ada ABK lainnya.

"Kenapa selalu Indonesia yang diculik? Ini kapal-kapal Malaysia, mencari ikan di Malaysia, WNI kerja legal di sana. Diambil yang mempunyai passpor Indonesia, saya tanya adapa ini? Saya katakan tadi mungkin kita terlalu persuasif. Mungkin alasan ekonomi atau alasan yang lain lagi. Ini harus kita analisa dengan benar," urai dia.

Pangkalan Induk Militer Natuna Harus Selesai Dalam 3 Tahun

Presiden Joko Widodo hari ini mengadakan rapat terbatas membahas soal Kepulauan Natuna dengan sejumlah menteri. Rapat itu untuk menindaklanjuti kunjungan Jokowi pekan lalu ke Natuna, menyusul pencegatan kapal TNI Angkatan Laut atas kapal China yang ketahuan menyusup ke Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di perairan kepulauan tersebut.

Pemerintah, kata Jokowi, ingin menjadikan Kepulauan Natuna sebagai pangkalan induk pertahanan negara di ujung terluar. Terkait hal itu, akhir tahun ini atau paling lambat mulai tahun depan, Indonesia dipastikan akan memulai pembangunan pangkalan militer untuk tiga matra, yakni laut, darat dan udara di Kepulauan Natuna.

Kepastian pembangunan itu disampaikan oleh Menteri Koodinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan. "Iya kita harapkan akhir tahun ini mulai bangun. Pembangunan itu untuk tiga tahun mulai 2017-2019," ujar Luhut di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu, 29 Juni 2016.

Pesawat Malaysia di Natuna Kooperatif, TNI AU Hanya Beri Peringatan Saja

TNI Angkatan Udara (AU) mengatakan pesawat AU Malaysia sempat melakukan pelanggaran dengan memasuki wilayah Indonesia. TNI AU mengatakan belum ada permintaan maaf atau pernyataan resmi pihak Malaysia ke pemerintah Indonesia soal kejadian itu.

"Jadi selama mereka kooperatif mengikuti aturannya, ya kita hanya sebatas peringatan itu saja, enggak sampai membuat pernyataan pada pihak Malaysia," kata Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara (Kadispen AU) Marsma Wieko Syofyan saat dihubungi detikcom, Minggu (26/6/2016).

Wieko mengatakan sejauh ini peristiwa itu hanya menjadi catatan bagi TNI AU saja. Dia menyebut pesawat Malaysia tidak terlalu dalam masuk ke wilayah NKRI.

Dua Jet Tempur TNI AU Cegat Pesawat Militer Malaysia di Natuna

Dua pesawat jet tempur Indonesia mencegat sebuah pesawat angkut militer Malaysia di atas perairan Natuna, Indonesia. Insiden pencegatan itu terjadi hari Sabtu, namun baru diungkap para pejabat Malaysia hari Minggu (26/6/2016).

Pesawat C-130 Malaysia terbang dari Malaysia barat menuju negara bagian Sabah, Malaysia timur. Demikian diungkap seorang pejabat senior Malaysia kepada AFP tanpa menyebutkan nama.

”Itu (terbang di atas Kepulauan Natuna) adalah rute biasa," kata pejabat itu, yang menambahkan bahwa pesawat C-130 tetap melanjutkan perjalanan ke Sabah meskipun ada pencegatan oleh dua jet tempur Indonesia.

Menteri Pertahanan Malaysia, Hishammuddin Hussein juga mengkonfirmasi insiden itu. ”Ya, pesawat itu dicegat oleh dua jet Indonesia,” katanya seperti dikutip dari The Star, Senin (27/6/2016).
 

Amerika Serikat Konflik Natuna dengan China Berpotensi Mengganggu Stabilitas Regional

Insiden-insiden penerobosan nelayan Cina di perairan Natuna, Kepulauan Riau, tak luput dari perhatian Washington. Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Amerika Serikat (AS) menilai, tren pendampingan para nelayan oleh patroli laut Cina dalam kejadian-kejadian itu mengkhawatirkan.

Dalam sambungan telepon dengan sejumlah jurnalis Asia, termasuk Republika, pada Rabu (22/6), Kementerian Luar Negeri AS menyatakan, masih menganalisis lokasi persis insiden yang terjadi di Laut Natuna pada Jumat (17/6) pekan lalu. Kendati demikian, fakta bahwa petugas resmi Pemerintah Cina hadir dalam insiden tersebut menjadi perhatian khusus AS.

Apalagi, pengawalan petugas tersebut bukan yang pertama kalinya dalam insiden di Natuna. “Pendampingan oleh patroli laut Cina terhadap para nelayan tersebut adalah tren yang mengganggu,” kata seorang pejabat senior Kemenlu AS menjawab pertanyaan Republika.

Kemenlu AS juga menilai, penyertaan petugas militer dalam kegiatan nelayan Cina mengindikasikan ada upaya penegasan jangkauan klaim Cina atas wilayah-wilayah terluar di Laut Cina Selatan. Hal tersebut, kata pejabat senior tersebut, berpotensi mengganggu stabilitas regional.

Panglima TNI Akan Kirim Lima Kapal Perang dan Pesawat Pengintai ke Perairan Natuna

 “Alarm” di Natuna kembali berdering pascainsiden penembakan kapal nelayan China oleh TNI Angkatan Laut. Indonesia menyalahkan China yang memasuki zona ekonomi eksklusifnya di Laut Natuna, sedangkan China mengklaim perairan itu sebagai zona perikanan tradisionalnya.

“Kami akan mengerahkan lima KRI (kapal perang Republik Indonesia) untuk mengintai (Natuna),” kata Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo usai rapat dengan Komisi I Bidang Pertahanan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, semalam.

Kelima kapal perang yang akan dilengkapi oleh satu pesawat C-212 itu memiliki misi khusus mengamankan zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia di perairan Natuna. Di dalam ZEE, suatu negara berhak melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya alam.

TNI Akan Tempatkan 3 Kompi Pasukan Elit dan Patroli Kapal Selam di Natuna

Komisi I Bidang Pertahanan DPR mengungkapkan rencana Tentara Nasional Indonesia membangun pangkalan militer di Natuna. Sebagai gerbang Indonesia di barat laut Kalimantan, Natuna selama ini dianggap rawan karena berhadapan dengan Laut China Selatan yang menjadi sengketa sejumlah negara di Asia.

“Panglima TNI berencana membuat Natuna jadi pangkalan militer,” kata Wakil Ketua Komisi I Hanafi Rais usai rapat tertutup dengan Kementerian Pertahanan dan Panglima TNI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, semalam.

Anggaran untuk membangun pangkalan militer di Natuna, ujar Hanafi, sesungguhnya telah dialokasikan sejak tahun lalu. Namun ia mengaku lupa besarannya.

Akhir Maret, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu sempat mengemukakan niatnya mengirim armada dari tiga matra TNI ke Natuna. Ia mengaku jengkel melihat kondisi Natuna yang minim penjagaan. Padahal 83 ribu kilometer persegi perairan Indonesia di wilayah itu bersinggungan langsung dengan kawasan sengketa Laut China Selatan.

Kapalnya Terobos Perairan Natuna, China Salahkan Indonesia

Pemerintah China tidak hanya memprotes keras atas aksi penembakan kapal perang Indonesia terhadap kapal nelayan China yang memasuki perairan Natuna. China juga menuduh Indonesia yang salah.

Penembakan kapal perang Angkatan Laut Indonesia terhadap kapal nelayan China di perairan Natuna terjadi hari Jumat. Penembakan dilakukan, karena kapal nelayan China diduga mencuri ikan di perairan Natuna, Indonesia.

“Tindakan Indonesia melanggar hukum internasional,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Hua Chunying, dalam sebuah pernyataan yang dikutip dari situs kementerian itu, Senin (20/6/2016).

Indonesia, kata Hua Chunying, sudah menyalahgunakan kekuatan militer untuk mem-bully kapal nelayan China.
 

Gubernur Babel Dukung Penuh Latihan Besar Angkasayuda TNI AU

Latihan puncak Komando Operasi (koops) TNI AU I yang diadakan di Provinsi Bangka Belitung disambut baik oleh Gubernur Bangka Belitung Rustam Effendi. Rustam yang mengenakan kemeja batik dan kacamata hitam ini tampak menikmati 'aksi drama' para prajurit tempur TNI AU.

Gubernur Rustam Effendi (kanan) di samping KSAU Marsekal Agus Supriyatna/Foto: Nathania Riris Michico

"Saya sangat mengapresiasi terhadap pelaksanaan hari ini karena sangat luar biasa dan cukup bagus," kata Rustam kepada wartawan di AWR Buding, Bangka Belitung, Selasa (31/05/2016).

Dalam kesempatan tersebut Rustam juga memberi respons atas pujian dari Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Agus Supriyatna yang sempat menyebutkan bahwa aset TNI AU di Bangka Belitung dijaga dengan baik. Selain itu, Rustam juga menyambut dengan tangan terbuka apabila nantinya latihan Angkasayuda akan kembali digelar di Bangka Belitung.

Mendagri Inginkan Pulau Terluar Menjadi Kapal Induk Pertahanan Maritim RI

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Tjahjo Kumolo menargetkan, wajah perbatasan berubah 1000 persen pada 2017 mendatang, dari kondisi yang ada saat ini.

Karena itu sejumlah langkah pembangunan terus dilakukan untuk dapat memenuhi target tersebut. 

“Misi BNPP dari presiden yaitu mempercepat pembangunan perbatasan. Lalu meningkatkan kemampuan nasional dalam perbatasan,” ujar Tjahjo dalam pidato sambutannya di Tasakuran Gedung baru BNPP di Jalan Kebon Sirih No. 3, Jakarta, Kamis (19/5).

Selain menggenjot pembangunan, pertahanan di perbatasan kata Tjahjo, juga penting diperkuat. Caranya, dengan menambah pangkalan-pangkalan militer. Hal ini perlu untuk menjaga kedaulatan Indonesia.
Sehingga ke depan, panglima armada laut kata Tjahjo, tidak ada lagi yang berfokus di Jakarta atau Surabaya. Namun di daerah-daerah perbatasan.

Peta kekuatan Angkatan Laut RI-Malaysia-Filipina Penjaga Perbatasan Maritim Ketiga Negara

Kasus perompakan laut, pembajakan hingga penyanderaan terhadap kapal-kapal yang melintas di Laut Sulu sudah semakin mengkhawatirkan. 14 ABK asal Indonesia diculik dari kapalnya, termasuk 4 warga Malaysia yang hingga kini belum dibebaskan oleh kelompok Abu Sayyaf.

Agar kejadian serupa tak terulang, Indonesia berinisiatif mengundang tiga negara yang berkepentingan dengan keamanan di Laut Sulu, yakni Malaysia dan Filipina. Tujuannya adalah mengamankan kapal-kapal dagang yang melintas dengan kapal perang masing-masing.

Dibuka oleh Presiden Joko Widodo, pertemuan trilateral antara pemerintah Indonesia, Malaysia dan Filipina di Gedung Agung Yogyakarta, Kamis (5/5), menghasilkan empat poin kesepakatan. Hasil pertemuan tersebut dideklarasikan bersama dan dibacakan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Retno L.P Marsudi.

RI-Filipina-Malaysia Sepakati Patroli Bersama Kawasan Perbatasan Maritim

Indonesia, Filipina, dan Malaysia menyepakati kerja sama dalam menghadapi permasalahan di laut. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyatakan untuk urusan kemanusiaan tidak mengenal batas wilayah.

"Seperti yang menteri (Luar Negeri RI) katakan, untuk kemanusiaan, tidak mengenal batas wilayah," ujar Gatot.

Hal ini disampaikan Gatot usai melakukan pertemuan dengan Panglima Bersenjata Filipina dan Malaysia di Gedung Agung, Yogyakarta, Jumat (5/5/2016).

Permasalahan kemanusiaan, kata Gatot, sifatnya universal. Menurut Gatot, ketika ada yang membutuhkan pertolongan, maka kita tidak bisa diam saja.

Panglima TNI Kunjungi Prajurit Penjaga Perbatasan Ujung Selatan Indonesia

Prajurit TNI yang bertugas menjaga pulau terluar (pulau terdepan, red) di wilayah paling selatan Indonesia merupakan suatu kebanggaan.
“Kamu merupakan wakil TNI, karena kalau ada musuh, kamu yang akan menghadapi duluan,” ujar Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo saat meninjau Pulau Ndana sebagai Pos TNI di pulau terluar, Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dalam kunjungan itu, Panglima TNI didampingi Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Setyo Sularso, Pangarmatim Laksda TNI Darwanto, Waasops Panglima TNI Laksma TNI Harjo Susmoro dan Sekda Kabupaten Rote Jonas M. Selli

Panglima TNI mengunjungi pulau bagian ujung Selatan itu bertujuan untuk melihat langsung kondisi prajurit serta pengamanan di pulau tersebut.

Militer Indonesia-Malaysia-Filipina tingkatkan keamanan di perairan perbatasan

Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia, Malaysia, dan Filipina akan bekerja sama meningkatkan keamanan di wilayah perairan perbatasan, salah satunya untuk mengatasi pembajakan kapal oleh kelompok bersenjata Abu Sayyaf.

"Keamanan di perairan perbatasan dan wilayah sekitarnya menjadi concern kita semua. Pemerintah Indonesia, Malaysia dan Filipina berharap dapat mengambil langkah untuk meningkatkan pengamanan di perairan perbatasan dan wilayah sekitarnya," kata Menlu Retno di Jakarta, Senin.

Menlu RI mengatakan bahwa dia bersama Panglima TNI akan bertemu dengan mitranya dari Malaysia dan Filipina pada 5 Mei 2016 di Jakarta.

Dalam pertemuan trilateral itu, pemerintah ketiga negara akan menjajaki kemungkinan melakukan patroli bersama Indonesia, Malaysia dan Filipina di wilayah perairan sekitar Sulawesi Indonesia, Zamboanga Malaysia, dan Sulu Filipina, yang belakangan ini banyak terjadi pembajakan dan penyanderaan.

Pembangunan Trans Papua untuk Menjamin Keamanan

Pembukaan lahan hutan sebagai pembangunan awal jalur Trans Papua yang dilakukan oleh TNI hanya tinggal 15 persen lagi atau berkisar 658 KM. Dampak pembangunan jalan tersebut kata Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo memberi efek lain, yaitu keamanan semakin terjamin.

"Kita bekerja sambil mengamankan. Keamanan dalam pembangunan jalan ini merupakan tanggung jawab Pangdam Cendrawasih," tutur Gatot kepada para wartawan dan rombongan di batas proyek jalan wilayah Batas Batu, Kabupaten Nduga, Kamis (28/4/2016).

Panglima TNI di Papua

Gatot tegas menjamin bahwa setiap jengkal tanah yang ada di Indonesia pasti dijamin keamanannya. Bahkan saat kemarin Presiden Joko Widodo yang terjun langsung ke proyek tersebut tempo hari tidak ada yang perlu dikuatirkan lagi.

"Jadi tidak ada satu jengkal tanah pun di Republik Indonesia tak aman. Saya katakan ke Presiden Jokowi mau ke mana pun di republik ini harus bisa," tegas Jenderal bintang empat itu.

Indonesia-Filipina sepakati revisi perjanjian patroli perbatasan

Delegasi Indonesia dan Filipina sepakat untuk meninjau kembali (revisi) Perjanjian Patroli Perbatasan dan Pelintas Batas Tahun 1975 antara Indonesia dan Filipina.

Kadispen Koarmatim Letkol Laut (KH) Maman Sulaeman di Surabaya, Rabu, menjelaskan hal itu menjadi salah satu kesepakatan dalam Sidang Ke-34 Komite Perbatasan Indonesia-Filipina di Davao, Filipina, 4-6 November 2015.

Dalam sidang itu, Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur (Pangarmatim) Laksda TNI Darwanto selaku Ketua Komite Perbatasan Indonesia memimpin delegasi Indonesia dalam sidang tahunan komite itu untuk membahas isu-isu perbatasan kedua negara.

Pangarmatim berharap diskusi yang dilaksanakan oleh delegasi kedua negara itu meningkatkan kerja sama mengenai masalah perbatasan dan maritim.