Pengembangan potensi maritim jadi fokus TNI AL

Pengembangan dan pembinaan potensi maritim nasional menjadi fokus tugas pokok TNI AL sekarang dan kedepan.

Oleh karena itu, struktur Markas Besar TNI AL dikembangkan dengan menambahkan satu posisi yaitu asisten teritorial kepala staf TNI AL.

“Untuk lebih memaksimalkan pengembangan dan pembinaan potensi maritim nasional,” kata Kepala Staf TNI AL, Laksamana TNI Ade Supandi, di Jakarta, Jumat.

Selama ini, ada empat asisten kepala staf TNI AL, yaitu asisten operasi, asisten perencanaan dan anggaran, asisten pengamanan, dan asisten personel. Semuanya dikoordinasikan wakil kepala staf TNI AL.

TNI AL proses pengalihan 10 kapal perang ke Bakamla

Kepala Staf TNI AL, Laksamana TNI Ade Supandi, menyatakan, matra laut TNI itu tengah mengaji dan memproses pengalihan 10 kapal TNI AL —biasa disingkat KAL, bukan KRI— kepada Badan Keamanan Laut. Persenjataan militer di kapal TNI AL itu juga akan dicopot, diganti yang sesuai peran badan itu. 

“Begini, yang akan kami alihkan itu bukan kapal perang melainkan KAL. Syarat kapal perang adalah memiliki ‘ular-ular perang’ dan bendera armada,” katanya.

Proses pengalihan pengoperasian dari TNI AL ke Badan Keamanan Laut itu, katanya, tengah dilaksanakan. “Ada ketentuan di Kementerian Keuangan dan beberapa yang lain yang harus kami patuhi dan jalani. Ini yang sedang dilaksanakan,” katanya. Dia tidak mengungkap nama-nama KAL yang akan dialihkan kepada Badan Keamanan Laut itu nanti.

Pergantian kepala BIN jangan pantik "Save BIN"

"... jangan membuat publik dan para penggiat masyarakat madani pasang kuda-kuda terhadap kepemimpinan Jokowi..."

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Trisakti (Pusaka Trisakti), Fahmi Habsyi, mengatakan Presiden Joko Widodo harus berhati-hati dalam mengusulkan calon kepala Badan Intelejen Negara (BIN) agar tidak memantik gerakan #Save BIN.

Kepala BIN Marciano Norman

Sekarang memang "jaman"-nya menggalang gerakan melalui media sosial untuk "membela" satu pihak yang dizalimi. Juga untuk menentang pihak yang dianggap berlaku zalim.

"Jangan kepala BIN yang dipilih Jokowi malah menjadi liabalities bukan aset bagi kepemimpinan Jokowi-Jk di mata publik. Kepala BIN tidak boleh ada beban sejarah seperti layaknya Pak Jokowi. Ketidakcermatan dapat memantik gerakan #Save BIN," kata Habsyi, di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, proses pencalonan kepala Polri yang penuh dinamika harus menjadi catatan Jokowi untuk melihat lebih dalam sosok kepala BIN.

Kapal tempur Iran tiba di Jakarta

Kapal gabungan Republik Islam Iran satuan ke-33 yang terdiri dari Kapal Tempur Naghdi dan Kapal logistik BandarAbbas telah bersandar di Terminal Dua Tanjung Priok, Jakarta, Jumat.

Ini merupakan kunjungan kedua kapal-kapal tempur Iran ke Indonesia. Kunjungan pertama dilakukan pada dekade 80, demikian dilansir dari rilis yang diterima ANTARA News.

Kapal Tempur Iran tiba di Terminal Dua Tanjung Priok, Jakarta | Foto : Antara

Kedua kapal tersebut yang berangkat dari pelabuhan Bandar Abbas di Iran mempunyai misi operasi, latihan dan pendidikan. Kapal-kapal tersebut sepanjang perjalanannya dari Iran (Bandar Abbas) telah melewati Teluk Aden dan melakukan operasi tempur terhadap pembajak laut serta mengunjungi dua negara sahabat yaitu India dan Sri Lanka sebelum ke Indonesia.

Proyeksi Sistem Rudal Pertahanan Udara Indonesia

Berbicara tentang sistem pertahanan udara, tidak mungkin Antey 2500 bakalan mengisi arsenal TNI.

Pertama – tidak ada sejarahnya pembelian SAM pada TNI yang merupakan barang retrofit. Awal 2000-an pasca embargo kita pernah ditawari oleh Inggris rudal Rapier retrofit dan baru baru saja pasca Jokowi dilantik, Amerika Serikat menawarkan 50 peluncur dengan 150 Hawk retrofit. Kesimpulan akhirnya sama yaitu semuanya ditolak.

S-300VMU

Antey 2500 alias S300VMU sejatinya retrofit S300 yang sudah tidak diproduksi lagi sejak 2014 dengan mengganti seeker, warhead, search & tracking radar serta propelan yang sudah dianggap kadaluarsa.

Kedua – melihat MEF tidak ada pengadaan Long range SAM semacam S300, S400, Patriot, Arrow atau Aster30.

Kisah Persahabatan Jakarta dan Moskow: 65 Tahun Pasang-Surut Relasi Dua Negara

Sejak resmi menjalin hubungan diplomatik di tahun 1950, barulah enam tahun kemudian Presiden RI Soekarno menginjakkan kaki di Uni Soviet. Sejak kunjungan itulah, hubungan persahabatan antara kedua negara terus berkembang. Namun, itu tak berarti bahwa hubungan antara kedua negara tidak pernah mengalami kemunduran. 

Dari kiri ke kanan: kosmonot legendaris Uni Soviet Yuri Gagarin, Nikita Khruchev, Presiden RI Soekarno, dan Leonid Brezhnev di Kremlin, Moskow, Juni 1961. | Foto: RIA Novosti

Awal Terbukanya Pintu Hubungan Diplomatik

Nama ”Indonesia” sudah dikenal di Uni Soviet lama sebelum Indonesia merdeka. Dalam buku karangan Aleksander Guber yang ditulis pada 1933, nama “Indonesia” sudah tercantum. Saat itu, Indonesia sebenarnya masih disebut Hindia Belanda, namun Uni Soviet memilih menyebut negara ini sesuai dengan sebutan yang digunakan oleh para pejuang Indonesia.

Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 1945. Perjuangan menjaga kemerdekaan tidak otomatis selesai setelah proklamasi. Belanda dan pihak sekutu berusaha untuk merebut Indonesia dengan melancarkan agresi-agresi militer.

Bank Dunia: Bantuan Tsunami Australia Tidak Sampai ke Aceh

Manajer dana internasional Bank Dunia untuk bencana tsunami di Aceh dan Sumatera Utara, Joe Leitman, mengatakan dana bantuan yang dijanjikan Australia tidak sampai ke Aceh.

Pada wawancara radio yang dikutip laman ABC, 20 Agustus 2005 lalu, Leitman ketika itu mengatakan kontribusi pemerintah Australia hanya seperdelapan dari $1 miliar atau Rp12,8 triliun yang dijanjikan.

Pada Januari 2005, setelah terjadinya bencana tsunami pada 26 Desember 2004, pemerintah Australia mengumumkan keinginan memberi donasi, di bawah apa yang mereka sebut kemitraan Australia-Indonesia. Dana itu akan digunakan untuk membangun rumah-rumah bagi para korban bencana.

"Akan baik untuk melihat kontribusi Australia, dan mungkin bertanya kemana (dana) itu sampai," kata Leitman.

Parlemen : Batalkan Beli Alutsista Brasil, Alihkan ke Rusia

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Setya Novanto, menyarankan Tentara Nasional Indonesia (TNI) bersiap mengalihkan pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista) buatan Brasil. Itu berkaitan dengan sikap Presiden Brasil, Dilma Rousseff, yang mengatakan insiden penolakan mandat Duta Besar Indonesia tak akan menyebabkan dampak negatif pada hubungan kedua negara.

Menurut Novanto, perdagangan Brasil dengan Indonesia hanya $4 miliar atau Rp51 triliun pada 2014. Jumlah itu tidak sampai satu persen dari total perdagangan Brasil dengan negara-negara lain sebesar $454 miliar atau Rp 5.871 triliun. Terhentinya perdagangan dengan Indonesia, tidak akan banyak berpengaruh.

"Kebutuhan alutsista kita sudah terprogram. Kita tidak punya ketergantungan memenuhi kebutuhan alutsista. Tidak masalah bila mengalihkan pembelian dari Brasil ke negara lain," kata Novanto di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu, 25 Februari 2015.

KASAD Markas Kodam Papua Barat Ditargetkan Kelar 2015

Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI, Gatot Nurmantyo memastikan pembangunan markas Komando Daerah Militer (Kodam) di Papua Barat, bakal kelar tahun 2015. Pihaknya masih mempersiapkan lahan dan proses administrasi lainnya dalam proses pembangunan markas TNI di Papua Barat.

“Secepatnya dibangun kalau tanahnya sudah siap. Bahkan, Pangdam mengaku pembangunan bisa selesai tahun ini, jadi kita pastikan tahun ini akan selesai,” kata Gatot Nurmantyo ditemui usai menghadiri Kongres KNPI ke-14 di Gedung Olahraga Cendrawasih, Rabu (25/2/2015).

Tatang Koswara Satu-satunya 'Sniper Indonesian' yang di Akui Dunia

Tatang Koswara satu-satunya sniper Indonesia yang diakui dunia. Namun Pangkat terakhir Pembantu Letnan Satu (Peltu) membuat uang pensiunnya tak besar. Kakek tujuh orang cucu ini pun membuka warung makan di lingkungan Kodiklat TNI AD di Bandung. Apa kata TNI AD soal jalan hidup Tatang yang sekarang ini?

"Kalau hidup pas-pasan, memang kemampuan TNI AD dalam hal ini tidak mungkin memberikan kesejahteraan yang lebih di luar kemampuan. Tapi kami memberikan penghargaan," ujar Kadispen TNI AD Brigjen Wuryanto saat berbincang dengan detikcom, Selasa (24/2/2015) malam.

Nama Tatang masuk dalam buku 'Sniper Training, Techniques and Weapons' karya Peter Brokersmith yang terbit pada 2000, nama Tatang tercatat di urutan ke-14 sniper hebat dunia.

Indonesia Siap Eksekusi Duo Bali Nine, Australia Kalang Kabut

Pernyataan terbaru pemerintah Indonesia soal eksekusi mati terhadap duo Bali Nine, Myuran Sukumaran dan Andrew Chan, yang akan secepatnya dilakukan, membuat pihak Australia kalang kabut. Pernyataan ini muncul setelah usaha keduanya untuk mengajukan banding di pengadilan negeri Jakarta ditolak.

Menlu Australia Julie Bishop kembali mendesak Indonesia untuk mengampuni Andrew Chan dan Myuran Sukumaran. | Foto Reuters

Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop seperti dilansir Sky News,  Rabu (25/2/2015), mengaku kecewa dengan perkembangan terbaru yang terjadi di Indonesia. Dirinya menyebut, pernyataan terbaru pemerintah Indonesia adalah sebuah kemunduran besar.

"Kami sangat kecewa bahwa banding yang kami ajukan kembali ditolak. Tapi saya juga memahami, pengacara keduanya akan segera mengambil jalur hukum lainnya yang tersedia, dan kami memiliki waktu sekitar 14 hari untuk melakukannya," ucap Bishop.
 

Pengamat Militer: Pertahanan Bukan Soal Tentara dan Senjata Saja

Pengamat militer, Mufti Makarim mengamini statemen Menteri Pertahanan di akun Ryamizard Ryacudu @Ryamizard_R, yang menyebut jika Indonesia berperang, paling hanya mampu bertahan dalam 3 hari.

"Itu kan yang dari dulu sudah dibilang analis keamanan dunia, kalau soal pertahanan bukan soal tentara dan senjata saja. Tapi daya dukung terhadap pasukan dan senjata seperti apa," kata Mufti menjawab JPNN.com, Senin (23/2) di Jakarta.

Mufti menyebutkan, operasional tentara bersama perangkatnya seperti mobil hingga pesawat tempur memerlukan dukungan untuk mobilisasi. Tidak saja ketersediaan jalan, bandara, tapi juga bahan bakar/energi untuk mengoperasikan peralatan perang yang ada.

Amankan eksekusi mati 'Bali Nine' TNI bak perang dengan Australia

Pemerintah Indonesia masih belum menetapkan kapan waktu eksekusi mati terhadap para gembong narkoba termasuk duo Bali Nine. Hal ini pun menjadi perbincangan sejumlah kalangan lantaran pemerintah dinilai mengulur-ngulur waktu.

KAL Serayu penjaga Nusakambangan

Belum pastinya eksekusi mati itu dilakukan, membuat pengacara Bali Nine Julian Mcmahon kegirangan. Bahkan dia menyebut eksekusi mati terhadap kliennya itu ditunda, padahal pemerintah belum pernah mencetuskan dan menetapkan tanggal eksekusinya.

"Saya sambut baik penundaan ini, ada sebuah kesempatan bagi kami. Yah, banyak hal kesempatan yang kita dapat," kata Julian, Rabu (18/2) di Lapas Kerobokan, Kuta Bali.

Kisah keberanian TNI AL mau serang kapal perang canggih Portugal

Soal keberanian pasukan TNI memang tak diragukan lagi. Banyak cerita heroik aksi berani di tengah keterbatasan. Cerita soal para awak kapal KRI Pattimura ini salah satunya.

Saat itu tahun 1975, Kondisi di sekitar perbatasan Indonesia dan Timor Portugis (kini Timor Leste), berlangsung tegang. Apalagi Portugal sudah menarik diri, dan membiarkan wilayah ini di ambang perang saudara.

Situasi semakin tidak terkendali, baku tembak antara massa pro-Indonesia dan pro-kemerdekaan bahkan pro-kolonialisasi terus terjadi. Jenazah dilaporkan bergeletakan hampir di setiap sisi jalan.

Kejadian itu membuat Indonesia waspada, bahkan mengirimkan kapal perangnya untuk menggelar patroli tempur dan mengawasi setiap pergerakan yang mencurigakan di sekitar Laut Timor. Medan tugas yang diberikan meliputi bagian Timur Portugal hingga Pulau Atauro.

Akhirnya, Warga Australia Minta Maaf

Aksi pengumpulan koin yang ramai dilakukan warga Indonesia mengundang reaksi. Sejumlah warga Australia meminta maaf kepada Indonesia atas komentar Perdana Menteri Tony Abbott. Komentar Abbott yang mengungkit bantuan yang diberikan Australia saat Indonesia dilanda tsunami mengoyak harga diri warga negeri ini. Warga Indonesia berinisiatif melakukan aksi dengan mengumpulkan koin untuk mengembalikan dana bantuan yang diberikan negeri Kanguru itu. Melalui taggar #coinforAustralia, aksi ini meluas.

Namun sejumlah warga Australia menyadari komentar Abbott yang telah menyinggung Indonesia. Melalui taggar yang sama, mereka meminta maaf atas perilaku Abbott yang menurut mereka bodoh. Berikut beberapa komentar dari warga Australia yang dikutip dari Rimanews dari twitter : Naomi Waizer ‏@proquar Feb 20, "FWIW, my apologies to Indonesia for @TonyAbbottMHR - and massive congrats on a clever #coinforAustralia campaign #abbottseason"

Indonesia Resmi Mengundang Korut dan Korsel di Peringatan 60 Tahun KAA

 Indonesia secara resmi mengundang pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dalam peringatan 60 tahun konferensi Asia Afrika di Bandung. Selain Korut, Indonesia juga mengundang secara resmi kehadiran presiden Korea Selatan Park Geun-hye.

Dalam sejarahnya Konferensi Asia Afrika digelar tahun 1955 di Bandung. Tahun ini Indonesia akan menyelenggarakan acara peringatan 60 tahun konferensi tersebut pada akhir bulan April mendatang.

Latihan Pertahanan Udara TNI AU Perlihatkan Rudal Kiwi III

Dalam menggelar simulasi latihan Pertahanan Udara Nasional (Hanudnas), TNI AU memperlihatkan sebuah senjata Kiwi III buatan China. Senjata Kiwi yang bentuknya mirip rudal ini dibawa seorang anggota TNI AU. Kemapuan senjata kiwi dapat meledakan atau pun menghancurkan pesawat.

TNI AU memperlihatkan sebuah senjata Kiwi III buatan China

Letkol Datasemen Lanud 472 Paskhas Wing II Makassar, Iwan setiawan mengungkapan, senjata kiwi III dapat mendeteksi objek asing yang masuk di wilayah Indonesia dengan kemampuan 5 hingga 7 kilometer.

Indonesia dorong universalisasi traktat uji coba nuklir

Indonesia menegaskan perlunya meratifikasi Traktat Pelarangan Komprehensif Uji Coba Nuklir (Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty / CTBT), dan mendorong agar Traktat segera diberlakukan.

Hal ini ditegaskan Duta Besar Rachmat Budiman sebagai Co-President Article XIV Process, yang memimpin serangkaian pertemuan konsultasi sejak bulan November lalu, termasuk mempersiapkan Konferensi mengenai universalisasi dan pemberlakuan CTBT yang akan diselenggarakan di New York September mendatang.

Counsellor/korfung Pensosbud Protkons KBRI/PTRI Wina, Dody Kusumonegoro kepada Antara London, Selasa mengatakan konferensi yang akan dilaksanakan di New York merupakan pelaksanaan dari amanat Pasal XIV Traktat, dan guna mendorong universalisasi dan implementasi Traktat.

Menlu Australia 'Luruskan' Pernyataan PM Abbott

Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop, mengakui keputusan Perdana Menteri Tony Abbott mengaitkan bantuan tsunami dengan kampanye pengampunan bagi gembong Bali Nine tidak membantu situasi jadi lebih baik. Malah, yang ada, publik Indonesia kian geram, karena bantuan yang diberikan Negeri Kanguru tahun 2004 lalu dianggap tidak ikhlas.

Menteri Australia, Julie Bishop

Stasiun berita ABC News, Selasa, 24 Februari 2015 melansir, oleh sebab itu pada pekan lalu, Bishop menelepon Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, secara khusus. Dia meluruskan kalimat Abbott sebenarnya ditujukan pada penguatan hubungan bilateral kedua negara.

"Oleh sebab itu, saya berbicara kepada Wapres (Jusuf) Kalla untuk meluruskan bahwa PM tidak bermaksud mengaitkan [bantuan] itu dengan cara yang tidak elok," ungkap Bishop.

Dia menerangkan, apa yang coba dirujuk oleh Pemerintah Negeri Kanguru yakni Australia selalu menjadi seorang teman bagi Indonesia. "Kami ada bagi Indonesia ketika dibutuhkan," imbuh dia.

Tiga Sukhoi "Mangkal" di Base Ops Ngurah Rai, Apa Penjelasan Resminya?

Di Base Ops Lapangan Udara Ngurah Rai, Bali, masih disiagakan tiga pesawat Sukhoi SU-30MKI yang mendarat pada Minggu (21/2/2015) kemarin dari Lanud Makassar, Sulawesi Tengah.

Kedatangan di Bali disebut untuk pengamanan wilayah menjelang pemindahan terpidana mati duo "Bali Nine", Myuran Sukumaran dan Andrew Chan, dari Lapas Kerobokan menuju Lapas Nusakambangan.

Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari Danlanud Ngurah Rai Bali Kolonel Penerbang Sugiarto Prapto Waluyo. "Bapak masih rapat. Nanti saja ya. Saya tidak berwenang memberikan komentar soal pesawat," kata salah satu petugas, Senin (23/2/2015).

Maritime Security Desktop Exercise Dukung Poros Maritim Dunia

Maritime Security Desktop Exercise (MSDE) VI 2015 bakal digelar di Kota Yogyakarta, pada 28 Maret – 2 April 2015. Pagelaran ini dijadwalkan dihadiri oleh 24 negara di kawasan Asean, Asia Pasifik, Australia, Amerika Serikat, Belgia, Jepang, India, Bangladesh, dan Srilanka.

Pagelaran tersebut merupakan kelima kalinya bagi Indonesia sebagai tuan rumah. Informasi yang dihimpun Jurnal Maritim, MSDE merupakan agenda tahunan yang diikuti oleh badan atau instansi yang menangani mengenai keamanan laut. Dalam forum tersebut, dilakukan sharing informasi terkait langkah setiap negara dalam menangani keamanan laut.

“Awalnya, acara ini digelar karena kepentingan Australia, untuk menangani people smuglling. Tapi kita juga melihat keuntungan yang didapatkan Indonesia dengan acara ini. Bisa mendukung Indonesia sebagai poros maritim dunia, dengan hadirnya 24 negara,” kata Kepala Bidang Strategi Bakamla, Kolonel Maritim Yanssen Angkuw, kepada Jurnal Maritim, Senin (23/2).

Masyarakat Pesisir Butuh RUU Perlindungan Nelayan

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menyatakan, Rancangan Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan sudah sangat lama dinantikan masyarakat pesisir, sehingga pengesahannya di DPR RI mesti dipercepat.

“Sudah sejak lama masyarakat pesisir menanti hadirnya RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan,” kata Sekretaris Jenderal Kiara, Abdul Halim, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu (22/2).

Untuk itu, menurut Abdul Halim, dengan dimasukkannya RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan ke dalam prioritas Program Legislasi Nasional Tahun 2016 menjadi ‘pengobat dahaga’ nelayan.

Dalam konteks tersebut, Kiara juga menyatakan akan menyerahkan naskah akademik RUU tersebut kepada DPR RI untuk dapat dibahas lebih lanjut dalam proses pembahasan perundang-undangan.

Kodim curigai adanya gerakan ISIS di Sukabumi

Komando Distrik Militer 0607 Sukabumi, Jawa Barat mencurigai adanya gerakan Islamic State of Iraq and Syria atau ISIS yang mulai menyebarkan pahamnya dan merekrut anggota di wilayah hukumnya.

Foto : nusaonline.com

"Dari hasil laporan intelejen kami, sudah ada beberapa kelompok yang dicurigai merekrut dan menyebarkan paham ISIS di wilayah hukum kami dan keberadaan mereka terus dipantau," kata Komandan Kodim 0607 Sukabumi, Letkol (Arm) Sarifudin kepada Antara di Sukabumi, Senin.

Menurutnya, bahkan dari hasil penyelidikan sudah ada warga Sukabumi yang berangkat ke Suriah namun berhasil digagalkan bersama beberapa orang yang diduga anggota ISIS. Modus yang mereka lakukan agar bisa berangkat ke Suriah dan Irak dengan berpura-pura mengunjungi sanak saudaranya di Malaysia kemudian berangkat dari negara itu.

Sukhoi Bermanuver, Alarm Mobil-mobil di Bandara Ngurah Rai Meraung-raung

Tiga pesawat tempur Sukhoi SU-30MKI yang bermanuver di udara membuat alarm mobil-mobil yang diparkir di sekitar Base Ops Lanud Ngurah Rai berbunyi. Banyak orang berhamburan ke jalan depan bandara untuk melihat bagaimana Sukhoi menunjukkan kegagahannya.

"Wuihhh dasyat. Mobil-mobil sampai bunyi alarmnya. Keras banget suaranya," kata Wayan Ar, salah satu pegawai di bandara yang ikut menyaksikan manuver pesawat buatan Rusia itu, Senin (23/2/2015).

Seperti diberitakan, tiga Sukhoi tersebut akan berada di Bali selama seminggu dalam rangka Operasi Tangkis Sergap 15 untuk pengamanan udara di perbatasan Indonesia Timur. Berdasarkan informasi yang dihimpun Kompas.com, hal ini juga menyusul rencana eksekusi dua terpidana mati duo "Bali Nine", Myuran Sukumaran dan Andrew Chan.

Ledakan terjadi di ITC Depok

Ledakan yang diduga bom terjadi di Pusat Perbalanjaan ITC Depok Jawa Barat di Jalan Margonda Raya atau tepatnya berada di samping Balaikota Depok, Jawa Barat, Senin malam.

Ledakan terjadi di lantai dua, tempat permainan anak Mezzanine. Ledakan ini membuat para pengunjung terkejut dan berlari berupaya untuk menyelamatkan diri.

"Saya kaget ledakan cukup kencang," kata seorang pengunjung ITC, Djoko yang telah berada diluar gedung ITC.

Kapolda Kalbar : Indonesia masih butuh KPK

Kapolda Kalbar Brigjen (Pol) Arief Sulistyanto menyatakan Indonesia saat ini masih perlu KPK dalam memberantas praktik korupsi di Indonesia.

"Masih diperlukannya KPK karena dia adalah lembaga yang super bodi dan tidak bisa diintervensi dalam penanganan kasus-kasus korupsi," kata Arief Sulistyanto saat menjadi pemateri pada seminar anti korupsi yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Untan Pontianak dengan tema Generasi Muda Lawan KKN di Pontianak, Senin.

Ia menjelaskan praktik KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) adalah musuh bersama sehingga harus diberantas di bumi Indonesia.

"Memberantas korupsi harus dengan kekuatan yang luar biasa. Karena korupsi di indonesia sudah mengakar, disitulah masih dibutuhkannya peran KPK yang juga harus bersinergi dengan kejaksaan dan kepolisian," ungkapnya.

KSAL : TNI-Militer Australia Tak Pengaruh Eksekusi Bali Nine

Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), Laksamana Ade Supandi, memastikan bahwa TNI dan militer Australia tak terpengaruh dengan rencana eksekusi terhadap terpidana mati Bali Nine, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran.

Menurut Ade Supandi, hubungan TNI Angkatan Laut dengan Angkatan Laut Australia justru semakin akrab meski hubungan kedua negara disebut merenggang karena rencana eksekusi itu. Ditambah pernyataan Perdana Menteri Tony Abbot menyinggung bantuan sosial yang mereka berikan kepada Indonesia ketika Aceh dilanda tsunami pada 2004.

Sekelompok masyarakat Australia yang menentang hukuman mati juga mengancam akan memboikot Bali jika pemerintah Indonesia tetap melaksanakan eksekusi itu.

Panglima TNI: Jangan Coba Ganggu Jalannya Eksekusi Mati dengan Cara Apa Pun

Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko mengingatkan kepada siapa pun agar tidak menghalangi proses eksekusi yang direncanakan pemerintah Indonesia terhadap para terpidana mati. Ia mengatakan, pasukan TNI akan berusaha memastikan keamanan dalam pelaksanaan eksekusi.

"Dalam konteks ini, TNI berpendirian, jangan coba menggangu jalannya eksekusi dengan cara apa pun. Dengan konteks militer kita sudah siap, jangan coba-coba ada skenario yang ganggu jalannya eksekusi mati," ujar Moeldoko saat ditemui seusai bertemu Gerakan Pemuda Ansor di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (23/2/2015).

Moeldoko mengaku telah mempersiapkan pasukan khusus dalam upaya pengamanan sebelum dan sesudah pelaksanaan eksekusi mati. Sementara itu, terkait pengiriman tiga pesawat Sukhoi ke Denpasar, Moeldoko mengatakan, ketiga pesawat tersebut hanya disiapkan sebagai langkah antisipasi.

Indonesia Pertimbangkan Tunda Pembelian Alat Persenjataan dari Brasil

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan, pemerintah Indonesia tengah mempertimbangkan untuk menunda pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista) dari Brasil. Langkah ini menyusul keputusan pemerintah Brasil yang menolak menerima Duta Besar Indonesia untuk Brasil, Toto Riyanto.

"Lagi dipertimbangkan," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin (23/2/2015).

Kalla mengatakan bahwa hubungan Indonesia dengan Brasil untuk sementara ini tidak lagi hangat. Menurut Kalla, pemerintah telah menarik Dubes Indonesia dari Brasil satu jam setelah kejadian tersebut.

Panglima TNI Tak Ingin Ikut Campur soal Kerja Sama Alutsista dengan Brasil

Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengaku tidak ingin mencampuri urusan kerja sama mengenai pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista) antara Pemerintah Indonesia dan Brasil. Moeldoko mengatakan, kelanjutan kerja sama tersebut bergantung pada keputusan pemerintah pusat.

"Itu dalam konteks politik, it's not my business. Tetapi, kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan kedaulatan, jangan main-main dengan saya," ujar Moeldoko saat ditemui seusai bertemu dengan Gerakan Pemuda Ansor di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (23/2/2015).

Moeldoko mengakui, saat ini Indonesia masih melakukan kerja sama dalam bidang alutsista dengan Brasil. Beberapa kerja sama pembelian alutsista, misalnya pesawat tempur Super Tucano dan MLRS (Multiple Launch Rocket System).

Kodim 0406 Lubuklinggau Terjunkan Intelijen Antisipasi Pekembangan ISIS

Kodim 0406 Lubuklinggau/Musirawas, Sumatera Selatan, menurunkan sejumlah anggota intelijen untuk mengantisipasi perkembangan aliran gerakan radikal Negara Islam Iran dan Suriah (ISIS).

Antisipasi tersebut diberlakukan mengingat Kota Lubuklinggau merupakan kota transit yang diduga sangat potensi menjadi perlintasan organisasi terlarang tersebut, kata Komandan Kodim 0406 Lubuklinggau/Musirawas Letkol Armed Wiwin Sugiono, Minggu.

Dengan adanya antisipasi tersebut mudah-mudahan dapat mencegah kedatangan penganut Isis tersebut dan selalu berkoordinasi dengan instansi terakit untuk memerangi organisasi terlarang itu.

Terkait ada dugaan seorang mahasiswa asal Kota Lubuklinggau menjadi penganut oraganisasi terlarang itu, ia mengaku tidak gegabah menuduhkan pada mahasiswa itu dan akan dicari kebenarannya hingga ada bukti kuat.

Stagnasi Kapal Selam Indonesia

Kekuatan laut Indonesia akan kembali mengalami stagnasi kapal selam. Kondisi seperti ini terus terjadi sejak sejak 1981. Ancaman stagnasi akan terjadi jika Indonesia tak lagi berencana membeli kapal selam baru setelah pengadaan tiga kapal selam dari Korea selatan. Padahal kebutuhan kapal selam cukup tinggi dikarenakan luasnya wilayah perairan Indonesia.

Kondisi stagnasi ini memang tidak perlu terjadi, mengingat biaya pengadaan kapal selam sebenarnya tak jauh berbeda dengan kapal perang permukaan, khususnya kapal kombatan. Dengan demikian, kebutuhan kapal selam Indonesia hingga enam atau delapan unit sebenarnya bisa dipenuhi dari aspek finansial.

Pencemaran Laut Timor, LSM Minta Pemerintah Desak PM Tony Abbott

Media Australia terus menyoroti kepemimpinan Perdana Menteri Tony Abbott dalam penanganannya terkait tumpahan minyak Montara di Laut Timor pada Agustus 2009 yang sampai sekarang masih terus ditutup-tutupi.

“Media Australia tidak hanya mengeritik Tony Abbott soal pencemaran di Laut Timor tersebut,karena dampaknya sudah mulai dirasakan oleh masyarakat pesisir di kepulauan Nusa Tenggara Timur,” kata Ferdi Tanoni,Ketua Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB)  dalam keterangan tertulisnya kepada Jurnal Maritim (20/2).

Ferdi mengatakan, media-media besar di Australia seperti The Sydney Morning Herald, The Daily Telegraph, The Australian, The Canberra Times dan The Age Melbourne dalam sepekan terakhir selalu meluncurkan tulisan dalam nada kritik yang sama “West Timor Awaits Abbott Montara Response,” (Timor Barat Menunggu Tanggapan Abbott soal Montara).

Jelang Eksekusi Bali Nine, TNI Yogyakarta Perketat Keamanan

Korem 072/Pamungkas Yogyakarta memperketat pengawalan di wilayah Selatan, menyusul ketegangan menjelang rencana eksekusi terpidana mati dua gembong narkotika Bali Nine.

"Pengamanan seperti biasa hanya lebih ditingkatkan, karena berkaitan dengan kewibawaan negara. Indonesia punya aturan hukum sendiri," kata Komandan Korem 072/Pamungkas Yogyakarta, Brigjen TNI MS Fadhilla, Sabtu 21 Februari 2015.

Menurut Danrem, saat ini alat utama sistem pertahanan (alutsista) yang dimiliki Korem 072/Pamungks Yogyakarta sudah dapat menjaga ketahanan di wilayah Yogyakarta.

"Namun sebagai kawasan bencana, tentunya kami berharap akan ada kendaraan Anoa yang mampu untuk menembus daerah bencana," ujarnya, disela-sela pameran Alutsista.

Kodam Sriwijaya siap cegah ISIS masuk Sumbagsel

Panglima Kodam II/Sriwijaya Mayjen TNI Iskandar M Sahil menegaskan, pihaknya siap mencegah masuk dan berkembang kelompok Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) di wilayah Sumatera Bagian Selatan.

"Prajurit TNI jajaran Kodam II/Sriwijaya di Sumbagsel meliputi Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Lampung, dan Bangka Belitung diperintahkan melakukan pengawasan ketat wilayahnya masing-masing dari pengaruh ISIS yang dapat mengancam kedaulatan negara," kata Mayjen Iskandar, usai menghadiri reuni alumni SMA Negeri 2 di Palembang, Sabtu.

Menurut Pangdam Sriwijaya, wilayah Sumbagsel yang mayoritas penduduknya beragama Islam berpotensi besar masuk pengaruh ISIS yang aktivitas di negara asalnya dinilai menyimpang dan dikecam banyak pihak.

LAPAN rancang pesawat sesuai kondisi geografis Indonesia

Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi M Nasir mengatakan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) sedang merancang pesawat komersial dengan jarak tempuh pendek sesuai kondisi geografis Indonesia.

"Riset pesawat sudah hampir selesai, prototipenya jarak pendek sesuai kondisi geografis Indonesia," kata dia usai ramah tamah dan dialog dengan civitas akademika Universitas Mataram di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Jumat.

Ia mengatakan riset pesawat komersial sesuai kondisi geografis Indonesia itu dilakukan karena potensi pasarnya di Indonesia pun ada.

"Market share pesawat di Indonesia, dalam kurun waktu lima tahun mencapai 200 unit, sedangkan PT Dirgantara Indonesia hanya mampu memproduksi 24 unit pesawat per tahun.