Bakamla amankan kapal berbendera Thailand & Malaysia di selat Malaka

Badan Keamanan Laut (Bakamla) Indonesia mengamankan sebuah kapal kayu dengan bendera ganda, Thailand dan Malaysia. Kapal tersebut diamankan karena tidak menyalahkan lampu pada posisi seharusnya dan tidak dilengkapi dokumen.

"Kapal kayu yang memiliki bobot 45 GT itu didapati sedang berlayar dengan tidak menghidupkan lampu pada posisi 04 30 60 U / 098 17 50 T dengan laju kapal 9 knot," ujar pelaksana tugas kabiro Sekretariat Utama Bakamla RI Kolonel Laut Suradi Agung Slamet, Jumat (20/5).

Suradi menuturkan saat itu KAL Tarihu yang tengah melaksanakan tugas dari Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) untuk berpatroli di perairan Selat Malaka kemudian petugas Bakamla melihat adanya pelanggaran yang dilakukan kapal berbendera ganda tersebut. Petugas sempat meminta kapal untuk berhenti, namun kapal tersebut mencoba menghindar.

Presiden lantik kepala BNPT dan Bakamla

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Irjen Pol M Tito Karnavian dan Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksda Arie Soedewo di Istana Kepresidenan, Rabu.
Keduanya dilantik setelah pejabat sebelumnya memasuki masa pensiun. Tito menggantikan Saud Usman Nasution, sedangkan Arie menggantikan Desy A Mamahit.

Tito sebelumnya adalah Kapolda Metro Jaya, sedangkan Arie sebelumnya adalah Asisten Logistik Kepala Staf Angkatan Laut.

Pelantikan diawali dengan membacakan keputusan presiden tentang pengangkatan kedua pejabat itu.

Kapal Kargo Didauga Bermuatan Uranium Kandas di Batam

Sebuah Kapal Kargo berbendera Hong Kong bernama MV Ocean Carrier yang kandas di perairan Kepulauan Riau diduga memuat uranium. Badan Keamanan Laut (Bakamla) akan mengirimkan tim ahli untuk mengecek dugaan tersebut.

"Untuk memastikan rumor yang beredar terkait adanya kandungan Uranium pada kapal MV Ocean Carrier yang kandas di sekitar perairan Batu Berhenti, Pulau Sambu, Kepulauan Riau, Bakamla menganggap perlu mendatangkan Tim Ahli Bapeten untuk mengambil beberapa sampel dari palka yang nantinya dapat dipastikan kebenaran dari rumor tersebut. Pengecekan langsung dilakukan oleh Tim Bapeten, Bakamla, dan melibatkan instansi aparat terkait lainnya," ujar Laksma Maritim UK. Agung selaku Kepala Kantor Kamla Zona Maritim Barat dalam keterangannya, Senin (8/2/2016).

Saat ini, posisi kapal berada di sekitar perairan Pulau Sambu, Kepri. Seluruh ABK yang berjumlah 22 orang telah dievakuasi.

Berpotensi Kontak Senjata Saat Patroli, Bakamla Asah Kemampuan Menembak

Kemampuan menggunakan senjata tidak sembarangan bisa dimiliki. Namun di saat-saat tertentu penggunaan senjata diperlukan untuk perlindungan diri.

Seperti yang rutin dilakukan Badan Keamanan Laut (Bakamla) dengan menggelar latihan menembak. Situasi ketika melakukan penjagaan dan pemeriksaan kapal-kapal di laut sangat memungkinkan para anggota mendapatkan perlawanan.

"Jadi tidak sembarangan untuk menggunakan senjata, kita harus melaksanakan itu sesuai dengan prosedur. Artinya apabila kemungkinan-kemungkinan yang membahayakan terhadap kapal kita atau personel kita baru kita bisa melaksanakan penembakan," kata komandan KN 4801 Letnan Kolonel Maritim Faruq Dedy Subiantoro usai latihan menembak dari atas kapal di Selat Durian, Pulau Bintan, Kamis (4/1/2016).

Faruq memberi contoh penggunaan senjata ketika melakukan pemeriksaan kapal-kapal di laut. Situasi yang mungkin saja terjadi seperti ketika adanya perlawanan dari kapal lain saat pemeriksaan.

Pemerintah Tambah Kapal Pengawas Ilagel Fishing

Kementerian Kelautan dan Perikananan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) tahun ini akan meningkatkan upaya pemberantasan illegal fishing dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan. Salah satunya adalah tambah kapal pengawas.

Direktur Jenderal PSDKP, Asep Burhanudin, mengatakan pada tahun 2016, pihaknya akan memperkuat armada kapal pengawas berukuran 60 meter sebanyak empat unit, yang dibangun melalui program Sistem Kapal Inspeksi Perikanan Indonesia (SKIPI).

"Direncakan selesai pada bulan April 2016, selain itu juga akan dilaksanakan pembangunan speedboat pengawasan sebanyak lima unit, serta satu unit kapal pengawas berukuran panjang 140 m atau kapal markas," kata Asep di Kantor KKP, Rabu 6 Januari 2016.

Bakamla Temukan KM Sinar Purnama Tanpa ABK di Perairan Tarakan

Bakamla RI pada 15 Juli 2015 pukul 09.00 WITA menemukan kapal KM. Sinar Purnama di Perairan Tarakan. KAL Simaya yang merupakan unsur Operasi Nusantara VII Bakamla RI, menemukan kapal ini pada posisi titik koordinat 03° 19’ 30” U – 117° 32’ 50” T dalam kondisi tanpa ABK dan bermuatan semen.

Berawal pada pukul 04.30 WITA Unit Intel Lanal Tarakan menerima informasi bahwa ada kapal yang dicurigai tanpa ABK dan dalam kondisi lampu tidak menyala. Dari informasi tersebut, Komandan KAL Simaya, Letda Laut (P) Ayub Prakoso bersama dengan Komandan Unit Intel Lanal Tarakan, Lettu Laut (P) Ali Siwasiwan, menuju posisi kapal untuk memeriksa kapal yang dicurigai tersebut.

Bakamla Selamatkan Tug Boat Alorinda-2 di Perairan Sulut

Unsur operasi Bakamla RI, KN Singa Laut 4802 yang sedang melakukan Operasi Nusantara VII berhasil menemukan dan mengevakuasi kapal tugboat TB Alorinda 2. Ini merupakan salah satu aksi Bakamla RI dalam menjalankan fungsi memberi bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Tug Boat Alorinda 2 yang sedang menarik Tongkang TK BG Alorinda 251, awalnya diberitakan hilang kontak pada posisi kurang lebih 25 NM dari Bitung ke arah Timur Laut. Kapal ini milik PT. Alorinda Shipping berdomisili di Samarinda, Kalimantan Timur.

Tug Boat Alorinda-2 berangkat dari Pulau Doi pada hari Kamis, 9 Juli 2015 menuju Bitung. Pada Senin 13 Juli 2015 sekitar pukul 14.00 WITA kapal mengalami mati mesin pada posisi 35 mil Bitung. Pukul 22.00 WITA, Komandan KN. Singa Laut 4802, Letkol Maritim Agus Tri mendapatkan informasi bahwa kapal TB Alorinda-2/TK BG-251 mengalami kerusakan mesin pada posisi titik koordinat 0149’58’’U – 12525’20’’T.

Bakamla Deklarasikan Alutsis Keamanan dan Keselamatan Laut Buatan dalam Negeri

Bakamla RI mendeklarasikan Alat Utama Sistem Keamanan Dan Keselamatan Laut produk dalam negeri untuk mendukung Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Deklarasi ini diselenggarakan pada tanggal 20 Mei 2015 di Ruang Serbaguna Badan Keamanan Laut Republik Indonesia.

“Melalui kegiatan ini Bakamla diharapkan dapat menjadi pelopor dalam kemandirian dan pengembangan teknologi dalam negeri, terutama pada bidang keamanan dan keselamatan di laut. Hal ini tentunya untuk menunjukkan bahwa Indonesia sudah cukup mumpuni dalam hal kualitas. Dengan kemampuan alat yang baik serta perawatan yang sesuai dengan standar internasional, maka produk dalam negeri tersebut tidak kalah dari produk luar”, ujar Plt. Deputi Inhuker Bakamla RI, Laksamana Pertama Maritim Eko Susilo Hadi dalam sambutannya mewakili Kabakamla RI.

TNI AL proses pengalihan 10 kapal perang ke Bakamla

Kepala Staf TNI AL, Laksamana TNI Ade Supandi, menyatakan, matra laut TNI itu tengah mengaji dan memproses pengalihan 10 kapal TNI AL —biasa disingkat KAL, bukan KRI— kepada Badan Keamanan Laut. Persenjataan militer di kapal TNI AL itu juga akan dicopot, diganti yang sesuai peran badan itu. 

“Begini, yang akan kami alihkan itu bukan kapal perang melainkan KAL. Syarat kapal perang adalah memiliki ‘ular-ular perang’ dan bendera armada,” katanya.

Proses pengalihan pengoperasian dari TNI AL ke Badan Keamanan Laut itu, katanya, tengah dilaksanakan. “Ada ketentuan di Kementerian Keuangan dan beberapa yang lain yang harus kami patuhi dan jalani. Ini yang sedang dilaksanakan,” katanya. Dia tidak mengungkap nama-nama KAL yang akan dialihkan kepada Badan Keamanan Laut itu nanti.

Maritime Security Desktop Exercise Dukung Poros Maritim Dunia

Maritime Security Desktop Exercise (MSDE) VI 2015 bakal digelar di Kota Yogyakarta, pada 28 Maret – 2 April 2015. Pagelaran ini dijadwalkan dihadiri oleh 24 negara di kawasan Asean, Asia Pasifik, Australia, Amerika Serikat, Belgia, Jepang, India, Bangladesh, dan Srilanka.

Pagelaran tersebut merupakan kelima kalinya bagi Indonesia sebagai tuan rumah. Informasi yang dihimpun Jurnal Maritim, MSDE merupakan agenda tahunan yang diikuti oleh badan atau instansi yang menangani mengenai keamanan laut. Dalam forum tersebut, dilakukan sharing informasi terkait langkah setiap negara dalam menangani keamanan laut.

“Awalnya, acara ini digelar karena kepentingan Australia, untuk menangani people smuglling. Tapi kita juga melihat keuntungan yang didapatkan Indonesia dengan acara ini. Bisa mendukung Indonesia sebagai poros maritim dunia, dengan hadirnya 24 negara,” kata Kepala Bidang Strategi Bakamla, Kolonel Maritim Yanssen Angkuw, kepada Jurnal Maritim, Senin (23/2).

Bakamla RI Dilibatkan dalam Kontra-Terorisme Laut

Badan Keamanan Laut (Bakamla) dilibatkan dalam Initial Planning Conference (IPC) of the Combined Field Training Exercise (FTX) on Maritime Security (MS) and Counter-Terrorism (CT). Kegiatan tersebut terkait kerja sama ASEAN Defence Ministers’ Meeting Plus (ADMM-Plus), yang telah dilaksanakan pada 2-6 Februari 2015, di The Centrepoint Hotel, Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam.

Biro Persidangan, Humas dan Protokol Bakamla menyatakan, delegasi pemerintah dalam kegiatan tersebut beranggotakan Direktorat Kerja sama Internasional Kementerian Pertahanan, Direktorat Politik Keamanan ASEAN Kementerian Luar Negeri, Markas Besar TNI AL, dan Badan Keamanan Laut (Bakamla).

Pantauan Jurnal Maritim, pertemuan IPC dipimpin bersama oleh Brunei Darussalam dan Selandia Baru sebagai Co-Chairs ADMM-Plus Experts’ Working Group (EWG) on MS, serta Singapura dan Australia sebagai Co-Chairs ADMM-Plus EWG on CT.

Bakamla Berencana Beli Drone Untuk Pantau Maritim Indonesia

Deputi Operasi dan Latihan Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Pertama Wuspo Lukito mengatakan lembaganya berencana membeli wahana udara tanpa awak atau sering disebut drone. Sayangnya rencana tersebut baru bisa terlaksana paling cepat tahun depan. "Anggarannya belum ada, bahkan saat ini kami pakai anggaran Bakorkamla (sebelum berubah menjadi Bakamla)," kata Lukito kepada wartawan di kantornya, Jakarta, 2 Februari 2015.

Meski belum ada dana, Lukito mengaku sudah banyak produsen dan agen drone menyambangi Bakamla. Mereka berlomba menyuguhkan produk andalan mereka untuk menjadi senjata baru Bakamla memantau keamanan laut Indonesia.

Salah satu yang menarik, kata Lukito, adalah drone berbentuk helikopter. Menurut dia, keuntungan dari drone tersebut mampu terbang melayang layaknya helikopter biasa. Drone itu memakai mesin berbahan bakar listrik sehingga tak mengeluarkan suara bising. "Berbekal kamera, drone itu bisa memantau kegiatan ilegal kapal-kapal dari atas," kata Lukito.

Badan Keamanan Laut tambah 30 kapal patroli buatan Indonesia

Kekuatan Badan Keamanan Laut akan meningkat sejalan penambahan 30 unit kapal patroli laut. Semua kapal baru itu buatan Indonesia di galangan-galangan kapal di Tanah Air.

"Kami berencana menambah kapal kami dengan kapal berukuran 48 meter, 80 meter, dan 110 meter," kata Deputi Operasi dan Latihan Badan Keamanan Laut, Laksamana Pertama Maritim Wuspo Lukito, di Puskodal Badan Keamanan Laut, Jakarta, Senin.

Saat ini Badan Keamanan Laut baru memiliki tiga unit kapal, namun demikian sejumlah pemangku kepentingan berencana akan menghibahkan kapalnya ke instansi itu untuk membantu dalam operasi keamanan laut.

"TNI AL berencana menghibahkan sebanyak 10 unit kapal. Begitu juga instansi yang terlibat dalam operasi keamanan laut juga akan membantu, di antaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan, kepolisian dan Ditjen Bea Cukai," kata Lukito.

Bakamla dapat aset awal 10 kapal TNI AL

Badan Keamanan Laut akan mendapatkan 10 kapal milik TNI Angkatan Laut sebagai aset awal dalam tugasnya memberantas penangkapan ikan ilegal atau "illegal, unreported and unregulated fishing" (IUU Fishing).

"TNI Angkatan Laut akan segera menghibahkan 10 kapal sebagai aset awal untuk menjaga keamanan dan keselamatan laut," kata Menko Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo usai rapat koordinasi di Jakarta, Jumat malam.

Menurut Indroyono, meski Bakamla baru dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 178 Tahun 2014, lembaga tersebut telah beroperasi dengan tujuan khusus menangani penangkapan ikan ilegal.

"Bakamla ini baru embrio. Kita ingin memperkuat otak sistem informasi command control yang diintegrasikan. Nantinya informasi di-databank-kan di Bakamla," katanya.

Pelajari GMDSS dan AFF, Bakamla Jalani Pelatihan Bersama Makarov Training Centre Rusia

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai penjaga keamanan laut dan yurisdiksi Indonesia, Badan Keamanan Laut (Bakamla) terus meningkatkan kualitas dengan mengikuti training yang diselenggarakan Makarov Training Centre (MTC), 15-27 Desember 2014 di Moskwa.

TRAINING – Kantor Makarov Training Centre Moskwa Rusia. Bakamla terus meningkatkan kualitas personil | Foto: Wikimapia

Empat personel Bakamla beserta dua personel dari KKP, dua personel dari TNI AL, satu personel dari Bea dan Cukai, dan satu personel dari Lembaga Sandi Negara mengikuti pelatihan mengenai pengoperasian sistem keselamatan di kapal serta penanganan musibah dalam kapal.

Sistem yang digunakan dalam pelatihan adalah Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS). Selain GMDSS, peserta training juga mengikuti Training dan Advance Fire Fighting (AFF). Pelatihan bertujuan meningkatkan kemampuan personel Bakamla dalam pemantauan dan pengawasan kapal, terutama pengembangan sistem peringatan dini yang sudah ada di Bakamla.

Bakamla Dapat Anggaran Bangun 30 Kapal Amankan Maritim Indonesia

Pelaksana Tugas Kepala Badan Keamanan Laut, Laksdya Maritim, Desi Albert Mamahit, mengaku telah mendapatkan anggaran pemerintah untuk membangun 30 unit kapal.

"Dalam waktu lima tahun ke depan, kami sudah dapat anggaran dari pemerintah membangun 30 kapal," ujar Mamahit usai menghadiri Hari Bela Negara di Monas, Jakarta Pusat, Jumat (19/12/2014).

Kapal Patroli Bakamla

Menurutnya, pembangunan 30 kapal untuk menjaga keamanan perairan Indonesia berlangsung di dalam negeri. Anggaran yang diberikan pemerintah untuk pembuatan kapal ssebesar Rp 1 triliun.

TNI AL dan Bakamla Menjadi Komponen Yang Saling Mendukung

Dalam melakukan penegakan hukum di wilayah laut yurisdiksi nasional, sinergisitas antara TNI AL dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) memiliki arti penting ke depan. Hal tersebut diungkapkan oleh Assisten Perencanaan dan Anggaran (Asrena) Kasal, Laksda TNI Agung Pramono dalam seminar yang diselenggarakan oleh TNI AL dengan tema “Sinergisitas dan Peran Komponen Bangsa Dalam Mewujudkan Pembangunan Nasional Berwawasan Maritim”, di Balai Samudera, Kelapa Gading, Jakarta, 16/12.

Laksda TNI Agung Pramono
(Foto: Rio Pratama | JMOL)

“TNI AL dengan Bakamla akan menjadi komponen yang saling mendukung dalam menciptakan keamanan di laut. Bakamla sendiri merupakan solusi cerdas untuk penegakan hukum di laut kita yang selama ini terjadi tumpang tindih dalam tata kelolanya,” pungkas Agung.

Berdasarkan aturan UNCLOS, lembaga yang berwenang dalam menindak dan menegakan hukum di laut hanya Angkatan Laut dan Coast Guard. Dalam konteks ini, Bakamla dapat didekatkan menjadi badan Coast Guard-nya Indonesia yang menopang Angkatan Laut dalam melakukan penegakan hukum di laut.

Bakamla didukung oleh Sistem Peringatan Dini dan Unit Penindakan Hukum yang terpadu

Presiden Joko Widodo merilis terbentuknya Badan Keamanan Laut (Bakamla), Senin (15/12) bertepatan dengan peringatan Hari Nusantara 2014 yang dipusatkan di Kotabaru, Kalimantan Selatan.

Seperti yang dikutip dari situs resmi Sekneg, Bakamla dibentuk Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Bakamla.

"Tugas pokoknya adalah melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia," jelas Sekretaris Kabinet, Andi Widjajanto.

Selain itu Bakamla didukung oleh Sistem Peringatan Dini dan Unit Penindakan Hukum yang terpadu.
 

Presiden Resmi Bentuk Badan Keamanan Laut

Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi mengumumkan pembentukan Badan Keamanan Laut atau disingkat BAKAMLA. Sekretaris Kabinet (Seskab) Andi Wijayanto yang sedang mendampingi Presiden Jokowi menghadiri peringatan Hari Nusantara 2014 di Kotabaru mengatakan, BAKAMLA dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang BAKAMLA.

BAKAMLA memiliki tugas pokok melakukan patroli keamanan dan keselamatan laut di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia. “Pembentukan BAKAMLA menandakan era baru sinergitas operasi keamanan laut yang didukung oleh Sistem Peringatan Dini dan Unit Penindakan Hukum yang terpadu,” kata Andi melalui pesan singkatnya.
Berawal Dari Bakorkamla
 

Bakamla Hemat Anggaran Operasi Keamanan Laut

Pembentukan Badan Keamanan Laut (Bakamla) tidak saja bakal membuat operasi pengamanan laut menjadi lebih ketat, tapi juga mendorong efisiensi anggaran. Sebab, dengan Bakamla maka operasi akan dilakukan dengan sistem one for all.

Kapal patroli yang dikomandoi Bakamla akan dihuni oleh petugas perwakilan dari seluruh stakeholder di laut. Sehingga, ini akan lebih efektif dan efisien.

Sekretaris Utama Bakorkamla Dicky R Munaf menyebut, keberadaan Bakamla akan menghemat anggaran operasional sebanyak 58 persen.