TNI dan Kemhan Sepakat Beli Pesawat Sukoi Su-35 Rusia

TNI bersama Kementerian Pertahanan (Kemhan) sepakat memilih pesawat tempur generasi kelima Sukhoi (Su-35) buatan Rusia, sebagai pengganti pesawat F-5 yang sudah tidak laik terbang.

Panglima TNI Jenderal Moeldoko menyampaikan, keputusan pembelian pesawat tempur tersebut melalui proses yang panjang. Prosesnyawa diawali pembicaraan antara Pemerintah Indonesia dengan Rusia dan dilanjutkan antara Kemhan kedua negara tersebut.

“Itu sudah menjadi pilihan bersama antara TNI dengan Kemhan dan sudah menjadi kesepakatan,” ujar Moeldoko usai mengikuti kegiatan TNI Mendengar dengan tema Ketahanan di Bidang Energi dengan Berbagai Permasalahan dan Solusinya di Aula Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (12/3/2015).

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Fuad Basya menambahkan, pesawat tempur Su-35 menjadi pilihan untuk melengkapi alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI AU dalam rangka memperkuat pertahanan udara Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menurutnya, pengadaan pesawat tersebut sudah melewati beberapa tahapan.

Kemenlu Pastikan 16 WNI yang Ditahan di Turki Bukan WNI yang Hilang

Kementerian Luar Negeri Indonesia memastikan bahwa 16 orang WNI yang ditangkap otoritas Turki di perbatasan dengan Suriah bukan 16 WNI yang hilang' di negara tersebut setelah memisahkan diri dari kelompok wisatanya.

"Mereka dari kelompok yang berbeda," kata Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri, Lalu Muhammad Iqbal, kepada BBC Indonesia, Jumat (13/3/2015) pagi.

Perbatasan Turki dan Suriah

"Mereka berangkat ke Turki secara independen, tidak menggunakan biro perjalanan," tambah Muhammad Iqbal.

Menurut Iqbal, ke-16 WNI tersebut bertujuan masuk ke Suriah melalui perbatasan Turki, tetapi belum diketahui secara pasti apakah mereka akan bergabung dengan ISIS.

KBRI di Swedia positif soal kerja sama dengan SAAB AB

Duta Besar Indonesia untuk Swedia, Dewa Made Sastrawan, positif terhadap kemungkinan kerja sama industri pertahanan dengan SAAB AB ataupun perusahaan lain Swedia bergerak di bidang ini.

“Dari banyak negara yang memiliki industri pertahanan, cuma Swedia yang menawarkan skema kerja sama seperti ini. Konsep kerja sama yang ditawarkan membantu kita mempercepat penguasaan teknologi tinggi dan penerapannya di bidang lain,” katanya, kepada www.antaranews.com, di Stokholm, Swedia, Rabu waktu setempat. 

SAAB AB dari Swedia berniat turut dalam tender pengadaan pengganti pesawat tempur F-5E/F Tiger II dari Skuadron Udara 14 TNI AU. Pesawat tempur yang diajukan adalah JAS39 Gripen C/D atau JAS39 Gripen NG.

Seri JAS39 Gripen digadang-gadang akan bersaing dengan Sukhoi Su-35 Flanker, F-16 Block 60 Fighting Falcon, dan Eurofighter Typhoon. Sejauh ini proses tender dan pemberitahuan spesifikasi keperluan belum dinyatakan secara resmi oleh Indonesia.

SAAB AB yakin Indonesia prospektif untuk Gripen

Deputi CEO SAAN AB, Lennart Sindahl, yakin Indonesia sangat prospektif sebagai basis bisnis produk persenjataan pesawat tempur JAS39 Gripen

SAAB AB, kata dia kepada www.antaranews.com, di Stokholm, Swedia, Rabu waktu setempat, memiliki skema pengembangan teknologi, riset dan pengembangan, serta inovasi yang bisa disesuaikan dengan keperluan negara pengguna. 

Indonesia sedang mempertimbangkan pesawat tempur pengganti F-5E/F Tiger II buatan Amerika Serikat yang berasal dari generasi ’80-an.

Pesawat Tempur Hawk Dipensiunkan usai Bertugas 35 Tahun

Setelah bertugas mengudara selama 35 tahun menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pesawat tempur Hawk MK-53 dipensiunkan alias dimuseumkan di Museum Dirgantara Mandala di Yogyakarta. Pesawat buatan British Aerospace ini terbang terakhir dari Lanud Iswahyudi Madiun, Jawa Timur, menuju Lanud Adi Sutjito Yogyakarta pada Kamis, 12 Maret 2015.

Sebelum diterbangkan, Skadron Udara 15 Lanud Iswahyudi Madiun melakukan farewell Hawk MK-53. Puluhan perwira dan anggota Skadron 15 Lanud Iswahyudi, membubuhkan tanda tangan pada pesawat Hawk MK-53 dengan tail number TT-5309. Setelah itu, dilakukan water salute atau semprotan air sebelum terbang.

Menurut Kolonel Iko Widyargo, Komandan Wing 3 Skadron 15 Lanud Iswahyudi Madiun, pesawat Buatan Inggris itu akan dimasukan ke dalam museum dengan pertimbangan sejarah.

[Foto] Tim Jupiters Menuju Malaysia

Tim The Jupiters bersiap menerbangkan pesawatnya di Lapangan Udara Adisutjipto, Yogyakarta, Rabu (11/3/2015). Sebanyak delapan pesawat Jupiter milik TNI AU berangkat menuju Malaysia untuk unjuk kebolehan berakrobatik dalam Langkawi International Maritime and Aerospace (LIMA) Exhibition 2015 pada 17 hingga 21 Maret 2015. 

Anggota tim The Jupiters memeriksa kondisi pesawatnya sebelum tinggal landas di Lapangan Udara Adisutjipto, Yogyakarta, Rabu (11/3/2015). Foto : ANTARA/Sigid Kurniawan

Soal Ekesekusi Mati, Jokowi Akui Banyak Tekanan Asing

Presiden Joko Widodo, mengakui banyak pihak yang menekan dirinya terkait dengan eksekusi mati narapidana kasus narkoba tahap kedua. Tekanan itu, datang dari dunia internasional.

"Memang harus saya sampaikan, banyak sekali tekanan-tekanan dari dunia internasional," kata Jokowi di sela acara Gerakan Kewirausahaan Nasional 2015 di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis 12 Maret 2015.

Jokowi enggan merinci siapa saja pihak yang disebutkannya menjadi penekan tersebut. Namun diakuinya, hanya ada Perdana Menteri Australia Tony Abbott yang sempat berkomunikasi dengannya. "Enggak ada yang kontak langsung saya, kecuali PM Abbott sudah dua minggu lalu," katanya.

Peran Strategis Indonesia di Balik Terselenggaranya Konferensi Asia-Afrika

Indonesia Pemrakarsa KAA

Jika kita menelisik kembali sejarah singkat Konferensi Asia-Afrika (KAA) di Bandung pada 18 hingga 24 April 1955, peran yang dimainkan Indonesia cukup besar sejak tahap perencanaan hingga konferensi berskala internasional tersebut terselenggara dengan sukses dan gilang gemilang. Sejak Bung Hatta, selaku Wakil Presiden merangkap Perdana Menteri RI mengeluarkan kebijakan politik luar negeri yang Bebas dan Aktif pada 1948, maka sejak saat itu Indonesia punya haluan yang jelas dan tegas dalam ikut mewarnai perkembangan dunia internasional dan bebas dari kendali dan arahan negara-negara adidaya seperti Amerika Serikat, pada satu pihak, dan Uni Soviet dan Republik Rakyat Cina, pada pihak lain, dua kutub bertentangan yang terlibat dalam Perang Dingin ketika itu.

Dengan demikian, Politik Luar Negeri RI yang Bebas dan Aktif, berarti bangsa Indonesia tidak memihak pada salah satu blok  dari dua kutub yang sedang bertikaia dalam Perang Dingin ketika itu, seraya pada saat yang ssama bangsa Indonesia berhak bersahabat dengan negara manapun asal tanpa ada unsur ikatan tertentu.

Bebas juga bisa diartikan bahwa bangsa Indonesia mempunyai cara sendiri dalam menanggapi masalah internasional yang sedang terjadi. Selain itu,  Aktif berarti bahwa bangsa Indonesia secara aktif ikut mengusahakan terwujudnya perdamaian dunia. Aktif berarti mengandung unsur “kreativitas”, yang tumbuh bebas dari arahan ataupun tekanan-tekanan dari pihak asing. 

Turki tangkap 16 WNI diduga hilang untuk gabung ISIS

Otoritas Keamanan Turki baru saja menangkap 16 orang di perbatasan Suriah. Mereka diduga kuat Warga Negara Indonesia yang pekan lalu memisahkan diri dari rombongan wisata. Dugaan ini dikuatkan dengan adanya hubungan keluarga antara rombongan yang dicokok itu.

"16 orang ini, anggota tiga keluarga, sedang ditahan. Kami mendapat informasi bahwa Kedutaan Besar Republik Indonesia di Ankara sudah berhubungan dengan mereka," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Turki Tanju Bilgic, seperti dilansir Channel News Asia, Kamis (12/3).

WNI yang dilaporkan hilang di Turki masih berhubungan darah. Contohnya adalah keluarga Hafid Umar Babher dan istrinya Soraiyah Cholid bersama 3 anaknya, yakni Hamzah Hafid, Utsman Hafid, dan Athika Hafid. Mereka satu keluarga asal Surakarta, Jawa Tengah.

Pengganti F-5 Tiger : F-16 Block 60 Atau Su-35 ?

F-16 atau Su-35

Untuk meningkatkan kemampuan tempurnya, KSAU menyatakan bahwa TNI AU saat ini membutuhkan pesawat tempur di atas generasi keempat sebagai pengganti F-5 Tiger yang sudah menua. Dari sejumlah tawaran yang masuk, TNI AU cenderung menginginkan pesawat generasi lebih tinggi dari yang dimiliki saat ini.

“Kalau F-16 ya dari Block 60. Kalau Sukhoi ya Su-35. Itu harapan kami mudah-mudahan pemerintah mengabulkan. Supaya para teknisi kita juga tidak mengalami kesulitan ,” ujarnya. Seperti diketahui, TNI AU sudah berpengalaman mengoperasikan F-16 selama 25 tahun dan Sukhoi selama 12 tahun.

Sementara itu pergelaran kekuatan pesawat tempur ke seluruh pangkalan strategis di Indonesia merupakan salah satu program yang kini gencar dilakukan. Guna menunjang poros maritim, TNI AU juga mengembangkan beberapa satuan untuk mengoptimalkan kinerjanya.

Mendag Gobel Ingin 'Jualan' Pesawat dan Helikopter di Peringatan KAA ke-60

Menteri Perdagangan (Mendag) Rachmat Gobel punya misi khusus dalam kegiatan peringatan perayaan Konferensi Asia Afrika (KAA) ke-60 yang akan digelar di Bandung, Jawa Barat April 2015. Gobel ingin 'jualan' produk andalan buatan anak negeri seperti pesawat terbang dan helikopter.

Hal ini disampaikan Gobel dalam short briefing persiapan peringatan KAA ke-60 di ruang tengah Balai Kota Bandung, Jalan Wastukencana, Rabu (11/3/2015).

"Saya mau tunjukkan pesawat dan helikopter yang dibuat oleh PT DI (Dirgantara Indonesia). Mungkin saja pesawat kita ini dijadikan pesawat Asia Afrika. Pada negara-negara inilah produk kita akan ditawarkan," ujarnya.

Diancam RI, PM Abbott Ogah Perang Diplomasi

Perdana Menteri Australia, Tony Abbott, mengaku tidak ingin melakukan perang diplomasi dengan Indonesia supaya dua gembong narkoba, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran batal dieksekusi mati. Pernyataan itu disampaikan Abbott ketika dimintai tanggapannya mengenai komentar Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menku Polhukam), Tedjo Edhy Purdjiatno, yang mengancam akan melepas puluhan ribu manusia pencari suaka ke Negeri Kanguru.

Perdana Menteri Australia, Tony Abbott| Foto : REUTERS/Sean Davey

Harian Australia, The Australian, Rabu, 11 Maret 2015 melansir, Abbott terlihat kian melunak usai diancam oleh RI.

"Saya tidak ingin bertengkar dengan siapa pun," ujar pemimpin Partai Liberal itu.

Dia mengaku memahami keinginan Pemerintah Indonesia untuk memberantas tindak kejahatan narkoba, karena itu pula yang menjadi tujuan utama pemerintah.

KKP Kembali Tangkap Tiga Kapal Ikan Asing Ilegal

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali menangkap tiga kapal ikan asing ilegal di perairan Provinsi Kepulauan Riau. Penangkaan dilakukan menggunakan Kapal Pengawas (KP) Perikanan milik KKP. Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Asep Burhanudin.

“Kami menangkap tiga kapal tersebut pada minggu kedua, Maret 2015 dalam operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan,” kata Asep di Batam, Rabu (11/3). Ia menjelaskan, negara-negara asal kapal yang ditangkap antara lain Thailand, dan dua lainnya berasal dari negara Vietnam yang ditangkap pada waktu berbeda,” papar dia.

Kapal dari Thailand yang tertulis KM Sudita ditangkap pada 7 Maret, sekitar pukul 17.15 WIB di perairan Anambas, Kepulauan Riau dengan barang bukti sebanyak 800 kg ikan campur berikut 13 warga negara asing (Thailand). Tiga hari berikutnya, ditangkap KM. Seroja dengan 15 WNA Vietnam dan KM. Serasi, yang membawa 15 WNA Vietnam.

Berbatasan Dengan Delapan Negara Tetangga, Natuna Harus Lebih Diperhatikan

Pusat Studi Sosial dan Politik Indonesia (Puspol) meminta pemerintah untuk lebih serius memperhatikan Pulau Natuna. Pasalnya, pulau tersebut adalah satu- satunya pulau terdepan yang secara geopolitik berbatasan dengan delapan negara, yakni Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, Brunei, Tiongkok, Filipina, dan Taiwan.

Berbatasan dengan delapan negara tetangga, Pulau Natuna adalah Gerbang Nusantara. | Foto: Wikipedia

“Pertimbangan geopolitik inilah yang harus menjadi pertimbangan pemerintah untuk menempatkan Natuna pada pada posisi representasi kehadiran pemerintah pusat. Karena, persaingan yang terjadi bukan dengan warga negara sendiri, tetapi persaingan kualitas hidup dan kualitas manusianya dengan negara tetangga,” ujar pengamat geopolitik maritim Pusat Kajian Politik Indonesia, Suryo AB, di Bakoel Coffee, Jakarta, Kamis (12/12/2014).

Menurut Suryo, Natuna tidak lagi bisa dianggap sebagai salah satu pulau terdepan semata, tetapi Natuna adalah Gerbang Nusantara; pintu masuk yang merepresentasikan wajah Indonesia secara keseluruhan. Dengan kata lain, pelanggaran garis batas kedaulatan negara, apa pun bentuknya, apalagi pengambilan potensi kekayaan alam negara guna kepentingan sepihak negara lain, menjadi salah satu parameter serius kebijakan Poros Maritim Dunia.

Buktikan kesiapsiagaan, Panglima TNI sidak Grup 1 Kopassus

Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko melaksanakan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke Grup 1/Eka Wastu Baladika Kopassus Serang Banten. Moeldoko ingin membuktikan kesiapan dan kondisi langsung keadaan prajurit di lapangan.

Panglima TNI Sidak Kopassus.
Foto : handout/puspen tni

"Saya selaku Panglima TNI sengaja datang melakukan Sidak ke Markas Grup 1 Kopassus untuk melihat lebih dekat apa yang dilakukan kalian di sini serta mengucapkan terima kasih atas sambutannya walaupun didadak. Saya dengan sengaja tidak memberitahu kedatangan ini, karena ingin melihat seperti apa sesungguhnya kesiapan kalian," kata Jenderal TNI Moeldoko, Selasa (11/3).

Dalam pengarahannya Panglima TNI menjelaskan tentang tugas pokok TNI yaitu menegakkan kedaulatan, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Republik Indonesia Gertak Balik Australia

Reaksi keras dipertontonkan pemerintah Australia menyikapi rencana eksekusi mati narapidana kasus narkoba yang kebetulan berkewarganegaraan negara itu. Ada dua warga Australia dari sepuluh napi yang akan dieksekusi tersebut.

Presiden Joko Widodo tak menanggapi lobi-lobi agar eksekusi dibatalkan. Tawaran barter tahanan yang dilontarkan Menlu Australia Julie Bishop ditanggapi dingin.

Lobi mentok, pernyataan bernada miring terlontar dari sejumlah pejabat teras negeri kanguru itu. Misalnya, mereka mengancam menghentikan hubungan perdagangan.

Bantuan kemanusiaan yang mereka berikan saat Aceh dilanda Tsunami pada 2004 juga mengemuka.

Pemerintah bersikukuh melaksanakan eksekusi mati meski mendapatkan tentangan keras itu. Menurut Jaksa Agung HM Prasetyo, sampai Selasa, 10 Maret 2015, sebagian besar napi yang akan dieksekusi sudah dipindahkan dari Lapas asalnya ke Lapas Nusakambangan.

Ancaman Tsunami Manusia Menteri Tedjo Disorot Dunia

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Tedjo Edhy Purdijatno, yang populer setelah menjuluki para pendukung KPK sebagai rakyat tidak jelas, kembali menjadi sorotan.

Ancaman Tedjo untuk membuat 'tsunami manusia', dengan melepas 10.000 imigran gelap ke Australia, Selasa, 10 Maret 2015, kini menjadi sorotan berbagai media internasional.

Tedjo menyebut Indonesia selama ini banyak menghalangi imigran gelap dari negara lain yang akan ke Australia. Sehingga untuk membalas sikap Canberra, Jakarta dipastikan akan melepaskan imigran-imigran itu.

"Yang kini ada di Indonesia saja ada lebih 10.000 orang," katanya. Jika mereka dilepas dan dibiarkan menuju Australia, dipastikan akan seperti tsunami manusia.

60 prajurit TNI ikuti pelatihan di Darfur

Sebanyak 60 prajurit TNI yang tergabung dalam Satuan Tugas Batalyon Komposit TNI Kontingen Garuda XXXV-A/United Nations Mission In Darfur (Unamid) mengikuti kegiatan latihan pengenalan medan yang diselenggarakan sejak 8--10 Maret di Camp Indonesian Batalyon Unamid, El Geneina, Darfur Barat.

Perwira Penerangan Konga XXXV-A/Unamid, Lettu Laut (KH) Eldhira Respati, dalam pesan elektroniknya yang diterima di Jakarta, Rabu, mengatakan, sebagai pasukan perdamaian, kegiatan ini wajib diikuti oleh para personel baru yang akan melaksanakan tugas operasi di Darfur.

"Ini akan menambah pengetahuan para personel tentang berbagai hal yang terkait dengan pelaksanaan misi sebagai pasukan perdamaian di wilayah Darfur Barat," kata Eldhira.

Persiapan Nusakambangan sudah 100 persen

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa persiapan Pulau Nusakambangan, Cilacap, sebagai tempat eksekusi terpidana mati telah mencapai 100 persen.

"Kami sudah siap 100 persen sejak tanggal 28 Februari. Tinggal tunggu hari H, itu urusannya Jaksa Agung," kata Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Jateng Yuspahruddin saat dihubungi dari Cilacap, Selasa.

Dalam hal ini, kata dia, pembuatan sekat untuk ruang isolasi di Lembaga Pemasyarakatan Besi, Pulau Nusakambangan, sudah selesai.

Oleh karena itu, lanjut dia, tidak benar jika ada kabar bahwa Nusakambangan belum siap.

"Pemasyarakatan sudah siap, lapas di Nusakambangan sudah siap full. Kalau masalah PK (Peninjauan Kembali) dan gugatan PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) bukan urusan kami, itu urusan kejaksaan," tegasnya.

Polisi Ingin Aturan Tegas Larang ISIS di Indonesia

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) meminta pemerintah membuat aturan tegas tentang larangan paham dan gerakan kelompok militan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) di Indonesia. Larangan itu mencakup juga wilayah kerja keimigrasian dan penyebaran informasi melalui media sosial.

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabe Polri, Inspektur Jenderal Polisi Ronny Franky Sompie mengatakan, hal itu menanggapi hilangnya 16 warga negara Indonesia di Turki yang diduga menyeberang ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS.

“Harus ada peraturan seperti larangan agar paham radikal ISIS ini tidak berkembang di Indonesia,” kata Ronny di Jakarta, Selasa, 10 Maret 2015.

ILSV, Kendaraan Serbu Hasil Kolaborasi Dua Perusahaan Nasional

Dua perusahaan lokal yakni PT Jala Berikat Nusantara Perkasa (PT Jala) dan PT Dirgantara Indonesia (PT DI) meyakini, kendaraan penyerbu ringan Indonesia (Indonesian Light Strike Vehicle/ILSV) yang mereka produksi mampu memperkuat armada militer nasional. Sehingga, menambah keunggulan pertahanan negara.

ILSV Kendaraan Serbu Hasil Kolaborasi Dua Perusahaan Nasional

“Ada empat parameter jika suatu negara ingin menjadi negara yang kuat, di antaranya adalah memiliki pertahanan yang unggul. Salah satu syarat pertahanan suatu negara dikatakan unggul antara lain harus memiliki SDM profesional, fasilitas produksi, peralatan mutakhir, sistem dan metode yang mengikuti perkembangan tekhnologi serta dapat mengayomi keutuhan wilayah, keselamatan bangsa dan kedaulatan negara,” ujar Direktur Utama PT Jala Berikat Nusantara Perkasa Johny Tanoto dalam diskusi “Membangkitkan Produk Pertahanan Dalam Negeri” di Jakarta, Senin (2/3). Hadir pada kesempatan itu, tim pelaksana Teknik Manufaktur PT DI Udjang Hasan Subekti.

Tentara Korban Granat Pakai Tangan Bionic Pertama di Indonesia

Pertama kalinya di Indonesia, penggunaan tangan bionic diaplikasikan pada Siswadi (44), anggota TNI yang terkena ledakan granat.

Tangan bionic merupakan buatan Inggris dengan bantuan aplikasi dari Amerika.  Menurut dr Adi Suriyanto, spesialis ortopedi RS dr Ramelan, tangan bionic ini terbuat dari titanium dan bekerja sesuai perintah sensor dari otot.

Tangan bionic untuk Siswadi (berseragam militer) saat di RS dr Ramelan, Surabaya, Senin (9/3/2015).

"Alat ini kalau di luar negeri banyak yang pakai, tapi di Indonesia baru pertama kali dipakai. Cara kerjanya, mendapat sinyal dari hasil konstraksi aliran otot," ujar dokter lulusan Universitas Dipenegoro ini, ketika memperlihatkan tangan bionic di RS Dr Ramelan, Surabaya, Senin (9/3/2015).

Kisah Jenderal TNI jujur diteror gara-gara bongkar korupsi pelabuhan

Di Indonesia, aparat jujur banyak musuh dan sedikit temannya. Demi menegakkan hukum, mereka juga harus mengalami teror. Jabatan pun jadi taruhan.

Hal ini pun dialami oleh Letnan Jenderal (Purn) Sarwo Edhie Wibowo. Selepas memimpin korps baret merah RPKAD, Sarwo ditugaskan menjadi Kodam Bukit Barisan di Medan, Sumatera Utara sekitar tahun 1967.

Sarwo Edhie Wibowo. ©buku Kepak Sayap Putri Prajurit

Jika dulu di Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD), masalah yang dihadapi hanya seputar teknis militer. Namun menjadi Panglima Kodam, Sarwo juga dihadapkan oleh berbagai permasalahan, mulai politik, sosial dan ekonomi.

Salah satu masalah terbesar di Medan adalah korupsi dan penyelundupan di pelabuhan. Sudah jadi rahasia umum praktik di sana sangat kotor. Namun dengan tegas Sarwo membereskannya. Jika ada yang melanggar, akan dikenai hukuman sesuai peraturan. Sarwo tak pernah mau berkompromi dengan korupsi dan penyelundupan.

Urusan Impor Senjata Indonesia Tempati Ranking 8 Dunia

Indonesia masuk urutan ke delapan sebagai negara importir senjata terbesar pada 2014. Importir terbesar pertama diduduki Arab Saudi.

Data itu dirilis HIS Jane yang berbasis di London, kemarin. Pada 2013, importir senjata terbesar di dunia adalah India. Indonesia pada tahun 2013 masuk urutan ke-6 sebagai importir senjata terbesar di dunia. Penelitian IHS Jane itu dilakukan terhadap 65 negara di dunia.

Data HIS Jane yang dirilis Global Defense Trade Report, menunjukkan bahwa Arab Saudi menghabiskan lebih dari 6,4 miliar dolar Amerika Serikat (AS) untuk belanja senjata pada tahun 2014. India tergeser di urutan kedua dengan biaya belanja senjata sebesar 5,5 miliar dolar AS.
 

Radar militer Erieye AEW&C SAAB juga bisa untuk sipil

Sistem radar, peringatan dini, dan komando Erieye AEW&C dari perusahaan otomotif, dirgantara dan pertahanan Swedia, SAAB AB, bisa dipergunakan juga untuk keperluan sipil, selain untuk kepentingan militer.

"Ada berbagai tingkatan skala konflik yang bisa diputuskan selain status perang secara militer. Kami menawarkan solusi dari peralatan yang kami kembangkan ini, yaitu Erieye AEW&C yang ditempatkan pada pesawat terbang untuk keperluan selain militer,” kata Kepala Pengembangan Bisnis Pemasaran SAAB AB, Lars Ekstrom, di Kantor Sistem Pertahanan Elektronika SAAB AB, di Gotheborg, Swedia, Senin.

Gotheborg di selatan Swedia adalah "rumah" bagi pengembangan piranti lunak dan sistem pertahanan elektronik. SAAB AB menghabiskan 28 persen dananya untuk riset dan pengembangan produk dan sistem.

Wantimpres: pemerintah jangan ragu eksekusi terpidana mati

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) KH Hasyim Muzadi menyatakan Presiden dan Pemerintah tidak boleh ragu-ragu dalam menjalankan eksekusi terhadap terpidana mati.

Hasyim Muzadi di Jakarta, Senin, mengatakan bahwa keraguan dan penundaan tidak akan menuai simpati dari dunia internasional.

"Karena imbauan mereka sesungguhnya adalah diplomasi, bukan kepentingan kebenaran, karena di negara mereka sendiri ada hukuman mati," katanya.

"Bahkan mereka diam-diam mencibir Indonesia sebagai negara gampangan," tambah mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu.

Di dalam negeri pun, kata Hasyim, kepercayaan rakyat kepada Presiden dan pemerintah akan turun, apalagi pamornya mulai merosot .

SAAB Swedia akan tawarkan Erieye AEW&C kepada Indonesia

SAAB AB, perusahaan industri sistem pertahanan dan keamanan Swedia, telah memulai serangkaian pembicaraan tentang penawaran sistem pengamatan udara Erieye AEW&C kepada pemerintah Indonesia untuk mengawal wilayah udara, darat, dan maritim Tanah Air.

"Kami akan senang jika sistem kami itu bisa diterima Indonesia dan kami telah melakukan pembicaraan soal ini dengan pemerintah Indonesia,” kata Wakil Presiden dan Kepala Sistem Pengamatan Udara dan Bisnis Sistem Pertahanan Elektronika SAAB AB Lars Tossman di Gotheborg, Swedia, Senin waktu setempat.

Penawarannya itu, kata Tossman, terkait juga dengan penawaran sistem pesawat tempur JAS-39 Gripen yang turut dalam proyeksi pengganti pesawat tempur F-5E/F Tiger II pada Skuadron Udara 14 TNI AU.

Menurut dia, sistem yang dikembangkan SAAB AB pada piranti Erieye AEW&C sangat pas dengan keperluan Indonesia yang memiliki wilayah udara sangat luas.

Jelang eksekusi gelombang kedua, regu tembak mulai berlatih

Meski proses eksekusi para terpidana mati belum mendapat kepastian kapan akan dilaksanakan, tapi persiapan sudah dilakukan. Bahkan 13 regu tembak sudah dipersiapkan melakukan eksekusi.

Jaksa Agung H.M. Prasetyo mengatakan sampai saat ini persiapan eksekusi mati sudah mencapai 95 persen. Tetapi, pihaknya masih menunggu pemenuhan hak-hak terpidana mati sebelum eksekusi dilaksanakan.

"Kita penuhi dulu hak-hak mereka, jangan sampai nanti setelah eksekusi masih timbul permasalahan," kata Prasetyo setelah melakukan inspeksi mendadak di kantor Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin (9/3).

Bocah Penumpang Sriwijaya Air Tewas Tertembak TNI

Seorang bocah penumpang Sriwijaya Air tewas tewas tertembak aparat TNI di Bandara Mopah, Merauke, Papua, Senin 9 Maret 2015. Selain bocah, peristiwa yang terjadi pada pukul 8.40 WIT, juga melukai seorang penumpang, ayah bocah itu.

Dari data yang dihimpun, saat itu Prajurit Kepala Dedy, anggota Batalyon 755 Yalet yang bertugas di Bandara Mopah, hendak memastikan pistol FN milik Kepala Pembekalan Angkutan Kodam 17 Cenderawasih Letkol Joko Pitoyo dalam kondisi tanpa amunisi. Karena saat itu Letkol Pitoyo hendak terbang ke Jayapura.

Legislator tak percaya Jokowi disadap

Anggota Komisi I DPR RI Elnino Husein Mohi tidak percaya dengan kabar Wikileaks yang menyebut Presiden Joko Widodo pernah disadap.

"Saya tidak percaya isu itu sebelum ada bukti. Jangan-jangan itu hanya usaha untuk menakut-nakuti Presiden Jokowi sehingga Jokowi memberi grasi kepada wargaAustralia yang dihukum mati," kata Elnino di Jakarta, Senin.

Indonesia kirim tim ke Turki cari WNI yang hilang

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri mengirimkan tim khusus ke Turki untuk melacak keberadaan 16 warga negara Indonesia (WNI) yang hilang di negara itu.

"Sudah ada tim dari Indonesia yang ke sana untuk membantu pihak keamanan Turki (mencari WNI yang hilang)," kata Juru Bicara Kemlu RI Arrmanatha Nasir di Jakarta, Senin.

Menurut Arrmanatha, kasus hilangnya belasan WNI di Turki bukanlah perkara mudah untuk diatasi sehingga pencarian keenam belas WNI itu membutuhkan kerja sama yang baik antar-banyak pihak.

Dia mengatakan tim khusus yang dikirim ke Turki akan memberikan latar belakang 16 WNI kepada otoritas dan pihak berwenang di Turki untuk memudahkan pencarian.

"Turki bukan negara kecil. Turki itu luasnya 770.000 kilometer persegi, di sana banyak pegunungan dan area yang cukup sulit. Jadi, apabila ada orang yang tidak ingin dicari atau diketahui keberadaannya, itu gampang bersembunyi di sana," ujar dia.

Kepolisian Telah Siapkan Regu Tembak

Kepolisian telah menyiapkan regu tembak untuk eksekusi mati gelombang kedua, regu tembak tersebut berasal dari Brimob Polda Jawa Tengah.

Hal tersebut dijelaskan oleh Kepala Korps Brimob (Kakor Brimob) Polri, Irjen Pol Robby Kaligis, saat dikonfirmasi wartawan, Minggu (8/3).

Menurut Robby, dalam hal ini, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung soal regu tembak untuk eksekusi gelombang kedua.

Dipilihnya regu tembak dari Polda Jawa tengah, kata Robby, dikarenakan eksekusi mati gelombang kedua dilakukan di Nusakambangan, Jawa Tengah.

Angkat Martabat Rakyat Papua, Jokowi Kedepankan Dialog

Presiden Jokowi ingin lebih mengedepankan pendekatan dialog yang lebih mengangkat martabat rakyat Papua.

“Tidak seperti sebelumnya yang lebih mengedepankan pendekatan keamanan dan ekonomi dalam menangani masalah Papua, Presiden Jokowi lebih mengedepankan pendekatan dialog yang lebih meningkatkan martabat rakyat Papua,” kata Jaleswari Pramodhawardani, Staf Khusus Sekretaris Kabinet seperti diberitakan situs Setkab.

Jokowi berpandangan dialog adalah kunci untuk menyelesaikan masalah dan membangun Papua.

Dialog diperlukan untuk mengubah pola pikir pemerintah pusat dan masyarakat supaya lebih memahami kebutuhan dan keinginan masyarakat Papua begitu pula sebaiknya.

Industri Pertahanan Militer & Non-Militer Segera Dibangun

Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) bertugas mengkoordinasikan kebijakan nasional dalam perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, sinkronisasi dan evaluasi industri pertahanan melalui stake holder terkait. Hal itu mengacu pada UU No.16 Tahun 2012 Tentang Industri Pertahanan.

Industri Pertahanan Militer & Non-Militer Segera Dibangun

Hal disampaikan oleh Ketua Tim Pelaksana KKIP, Laksamana (Purn) Sumardjono, didampingi Wakil Ketua Tim, Marsdya (Purn) Eris Herryanto saat bertemu dengan Menko Kemaritiman, Indroyono Soesilo, di Jakarta, pada Rabu (4/3). Sasaran akhir KKIP, menurut dia, menghadirkan pertahanan negara yang kuat, maju dan mandiri dengan dukungan industri pertahanan dalam negeri yang tangguh.

Poros Jakarta-Moskow, ini 5 bukti Rusia ingin jadi sahabat RI

Jarak antara Moskow ke DKI Jakarta mencapai 9.306 kilometer. Selain jauh, iklim dan budaya dua ibu kota negara ini sangat berbeda. Tapi dalam waktu dekat akan terbentuk poros Jakarta-Moskow, digagas oleh kedua pemerintah daerah.

Suratan takdir membawa dua bangsa ini menjadi dekat. Dulu, Uni Soviet merupakan salah satu anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengecam agresi militer Belanda pertama pada 1948.

Presiden Indonesia Joko Widodo bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin

Sesaat setelah Republik Indonesia merdeka, Soviet memberi dukungan. Menteri Luar Negeri Soviet Andrei Vyshinsky mengucapkan selamat atas lahirnya negara baru di Tanah Air.

Indonesia lantas berinsiatif membuka komunikasi, melalui telegram yang dikirim Wakil Presiden Muhammad Hatta.

Negara komunis yang nantinya menjadi Federasi Rusia itu secara resmi menjalin hubungan diplomatik dengan negara muda di khatulistiwa ini mulai 3 Februari 1950.

Tawarkan 40 Miliar Dollar AS, Tiongkok Siap Bantu Jokowi Wujudkan Poros Maritim

Pemerintah Tiongkok menawarkan dana bantuan 40 miliar dollar Amerika Serikat untuk mendukung Pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla  dalam mewujudkan visi Poros Maritim Dunia.

Tawaran bantuan itu disampaikan Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Xi Feng saat melakukan kunjungan kepada Wakil Menteri Luar Negeri RI AM Fachir, demikian keterangan pers Kementerian Luar Negeri di Jakarta, Minggu (8/3/2015).

Dalam pertemuan itu, kedua pihak membahas kerja sama maritim, di mana Dubes RRT menawarkan bantuan "Maritime Silk Fund" sebesar 40 miliar dollar AS yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Indonesia untuk mendukung perwujudan visi Poros Maritim Dunia.

Selain itu, kedua pihak sepakat untuk meningkatkan kemitraan strategis komprehensif antara Indonesia dan Tiongkok menjadi kerja sama konkret.