Menghawatirkan, 60% Persenjataan Indonesia Tak Siap Hadapi Ancaman Luar

Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) diminta menyiapkan strategi pertahanan berorientasi pada potensi ancaman yang datang dari luar (out wrold looking). Apalagi salah satu isu terkini di sektor pertahanan adalah eskalasi konflik Laut China Selatan. 

Direktur Imparsial Al-Araf mengatakan, konflik klaim batas laut yang melibatkan sejumlah negara di kawasan Laut China Selatan tengah menjadi sorotan dunia internaional. Maka itu dia mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi potensi ancaman di wilayah tersebut.

"Implikasinya, orientasi kebijakan pertahanan dan struktur gelar kekuatan harus mengantisipasi hal ini," ujar Al Araf kepada SINDOnews, Rabu (26/10/2016).

Manuver Besar-besaran Militer Indonesia di Natuna Dipantau China

Manuver militer besar-besaran yang digelar Indonesia di Natuna kawasan Laut China Selatan tak hanya jadi tontonan warga Indonesia, tapi juga dipantau Pemerintah China. Demikian pendapat pakar Asia Tenggara di ISEAS-Yusof Ishak Institute, Ian Storey, Kamis (6/10/2016).

Sekitar 73 pesawat tempur Tentara Nasional Indonesia (TNI) ambil bagian dalam latihan perang besar-besaran di Natuna, termasuk bermanuver menjatuhkan bom pada target di lepas pantai. Manuver akbar ini disaksikan langsung Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi), Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, serta Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Lestari Priansari Marsudi.

“Latihan ini memiliki satu tujuan dan dua penonton,” kata Ian Storey. ”Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa angkatan bersenjata Indonesia siap untuk membela sumber daya alam negaranya di sekitar Natuna. Dua penonton adalah orang-orang Indonesia dan Pemerintah China,” katanya lagi.

Unjuk Kekuatan di Natuna TNI Siap Pertahankan Keutuhan NKRI

Militer Indonesia unjuk kekuatan, di mana sekitar 73 pesawat tempurnya melakukan manuver besar-besaran di Natuna, kawasan Laut China Selatan pada hari Kamis (6/10/2016). Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Gatot Nurmantyo, mengatakan bahwa Indonesia membutuhkan “payung”.

”Presiden memiliki kebijakan bahwa semua pulau-pulau terluar yang strategis akan diperkuat, baik itu udara, laut atau darat,” kata Jenderal Gatot Nurmantyo, kepada wartawan. ”Negara kita perlu memiliki ‘payung’. Dari sudut ke sudut, kita harus menjaganya,” katanya lagi.

Unjuk kekuatan militer Indonesia di kawasan Laut China Selatan ini berlangsung di tengah kondisi ketidakpastian di kawasan, di mana Filipina di bawah kepemimpinan Presiden Rodrigo Duterte memberi isyarat menjaga jarak dengan Amerika Serikat (AS). Filipina justru mencoba dekat dengan China dan Rusia yang selama ini jadi rival utama AS.

Anggaram Pertahanan Dipotong, Kemenhan Tunda Rencana Pengadaan Alutsista

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan bahwa kebijakan pemangkasan anggaran oleh Kementerian Keuangan telah membuat kementeriannya harus menunda pembaruan alat utama sistem persenjataan (Alutsista).

“Ya kena semua. Sekarang ini berapa triliun lagi gitu setelah kemarin Rp 2,8 triliun. Jadi kita akhirnya menunda beberapa pembaruan Alutsista,” ujar Ryamizard di Kawasan Silang Monas, Jakarta, Selasa (23/8).

Ryamizard menjelaskan bahwa meski tak menggangu pembelian Alutsista, namun Kementerian Pertahanan harus melakukan penghematan. Menurutnya, proyek pengadaan Alutsista harus ditunda hingga periode berikutnya. Ia berharap, kondisi perekonomian ke depan akan semakin membaik.

Geram Tak Dapat Ijin Gelar Operasi TNI Panglima Ancam Filipina

Sudah 10 warga Indonesia yang diculik dan disandera kelompok Abu Sayyaf di Filipina. Namun, negara itu tidak kunjung memberikan izin pada TNI untuk masuk dan membebaskan para WNI.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo pun sudah ikut gerah karena itu. Menurutnya, Filipina juga akan kesulitan jika Indonesia berhenti mengirim batubara ke wilayahnya dengan kapal. Ini bisa jadi ancaman serius untuk negara yang dipimpin Rodrigo Duterte tersebut.

“Sekarang biarin aja di Filipina mati lampu, 96 persen batu bara mereka dari kita kok,” ujar Gatot di kompleks Istana Negara, Jakarta.

Menurutnya, Indonesia tidak bisa memberi tenggat waktu pada Filipina terkait kapan waktu pemberian izin untuk TNI. Satu-satunya cara adalah dengan moratorium pengiriman batu bara.

Rencana Pembelian Sukhoi 35 Indonesia Vs Euro Typhoon Malaysia, Mana Lebih Kuat?

Untuk memenuhi Minimum Essential Force (MEF), Indonesia telah memilih pesawat Sukhoi Su-35, sekaligus menggantikan peran F-5 Tiger yang sudah termakan usia. Su-35 diyakini memenuhi karakteristik Indonesia yang membutuhkan pesawat tempur nan lincah dan mampu bermanuver.

Pembelian Su-35 ternyata membuat Malaysia mencari lawan yang sepadan dengan Indonesia. Salah satu pesawat yang diincar adalah Eurofighter Typoon, pesawat buatan BAE Systems asal Inggris ini diyakini mampu menandingi kemampuan Sukhoi dan pesawat generasi keempat lainnya.

Antara kedua pesawat tersebut, mana yang lebih kuat di medan tempur?

Dilansir laman Russia Beyond The Lines, secara karakteristik Su-35 telah mengambil alih peran generasi kelima jet tempur AS yang diproduksi sejak 1996 lalu. Irbis radar-control yang terpasang pada pesawat buatan Rusia itu mampu mendeteksi 30 target dalam jarak maksimal 400 km.

Pemerintah Keluarkan Data Resmi Pembelian Peralatan Tempur MEF Tahap 2

Kabinet kerja pimpinan Presiden Joko Widodo sudah berlangsung hampir 2 tahun. Selama itu pula para antusias pertahanan harap harap cemas akan kelanjutan program Minimum Essensial Forces tahap 2. Hingga kini belum ada informasi sahih mengenai pengadaan alutsista baru. Namun ARCinc mendapatkan data resmi dari Pemerintah terkait kelanjutan MEF tahap 2.

Data itu berupa dana atau budget yang akan disediakan untuk pembangunan pertahanan tahun 2015-2019, bersumber dari Bappenas. Sebagaimana biasanya, sumber dana berasal dari pinjaman dalam negeri serta luar negeri. Dari dana pinjaman luar negeri, total Kemenhan mendapat alokasi US $ 7,7 miliar, dengan porsi terbesar untuk TNI AU yairu senilai lebih dari 3 miliar dollar. 

Filipina Beri Izin, Pasukan TNI Segera Serbu Kelompok Abu Sayyaf

Filipina mengizinkan TNI masuk ke wilayahnya untuk mengejar kelompok bersenjata Abu Sayyaf yang menyandera tujuh Warga Negara Indonesia (WNI). Sikap Filipina ini menunjukkan mereka tidak sanggup menangani kelompok bersenjata Abu Sayyaf.

Izin ini diberikan sesuai salah satu poin kesepakatan antara Menteri Pertahanan (Menhan) Indonesia Ryamizard Ryacudu dengan Menhan Filipina Voltaire T Gasmin.

"‎Kalau Pemerintah Filipina buka militer asing masuk ke wilayahnya apa semudah itu? Berarti Pemerintah Filipina enggak sanggup amankan wilayah teritorial mereka," ujar Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Desmond Junaidi Mahesa di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (28/6/2016).

Malaysia Berencana Beli Rafale atau Typhoon, Bagaimana Sikap Indonesia?

Kawan dari Malaysia dalam ajang Trade Media Briefing 2016 yang diselenggarakan oleh Airbus Defence and Space di Munich, Jerman 20-21 Juni 2016 bercerita bahwa Pemerintah Malaysia saat ini tengah mempertimbangkan untuk membeli jet tempur multiperan modern Dassault Rafale atau Eurofighter Typhoon. Mengapa dua penempur ini yang disorot? Banyak hal, tiga di antaranya jadi faktor pemicu. Baik Rafale atau Typhoon keduanya sudah combat proven, keduanya bermesin ganda, dan pihak pabrikan masing-masing menawarkan skema kerja sama termasuk dalam hal perawatan pesawat.

Malaysia yang sudah memiliki Sukhoi Su-30MKM sebanyak 18 unit lengkap dengan persenjataannya, apakah tidak ingin membeli Su-35 atau penempur lainnya? “Bisa saja, tapi saat ini arah yang paling kuat adalah kepada Rafale atau Typhoon,” ujarnya. Meski demikian, ia tidak dapat menjamin 100% karena politik di Malaysia sangat berperan besar dalam memilih salah satu alutsista yang akan dibeli. Ramai dibicarakan A, bisa jadi pemerintah tiba-tiba membeli B. “Itulah gambaran di Malaysia,” tambahnya.

Pemeritah Gelontorkan Anggaran Tambahan Rp 6,599 Triliun Untuk Penambahan Alutsista TNI

Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyepakati dana hasil optimalisasi kenaikan target penerimaan negara sebesar Rp18,040 triliun dialokasikan kepada 20 Kementerian/Lembaga (K/L). Kesepakatan ini merupakan lanjutan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2016.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani mengatakan, hingga saat ini dana hasil optimalisasi tersebut baru teralokasi sebesar Rp18,025 triliun kepada 20 K/L. Sedangkan sisa sebesar Rp15,4 miliar belum teralokasikan.

Askolani mengungkapkan, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) mendapatkan porsi dana hasil optimalisasi terbesar yakni Rp6,599 triliun. Posisi kedua didapuk oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebesar Rp5,650 triliun.

Anggaran TNI AL 2017 Diprioritaskan Untuk Pemenuhan Minimmum Esenstial Force

Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Ade Supandi mengatakan alokasi anggaran TNI Angkatan Laut tahun 2017 akan memprioritaskan untuk pembangunan alutsista dalam rangka percepatan pencapaian kekuatan pokok minimum (minimmum esenstial force/MEF). Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan operasional Kepala Perang Republik Indonesia (KRI), dan sebagai pengganti KRI yang akan dihapuskan.

Demikian disampaikan KSAL Laksamana TNI Ade Supandi saat membuka kegiatan Rapat Koordinasi Perencanaan Anggaran dan Keuangan I (Rakor Renaku) TNI Angkatan Laut tahun 2016, di Markas Besar Angkatan Laut (Mabesal), Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (3/5).

Menurut Ade, perencanaan pembangunan TNI Angkatan Laut tahun anggaran 2017 dilaksanakan berdasarkan kebijakan untuk mempertajam serta memperkuat program pembangunan TNI Angkatan Laut menuju MEF.

Anggaran Pertahanan Indonesia Akan dinaikan

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan RI Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan ingin menaikkan anggaran pertahanan Indonesia, khususnya untuk pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista).

"Anggaran pertahanan kita selalu di bawah satu persen dari GDP, pernah lebih (satu persen) tapi turun lagi. Akan kita usahakan untuk naik," kata Luhut di Universitas Indonesia, Rabu pagi.

Menurut dia, saat ini pengeluaran anggaran pertahanan masih terlalu banyak dihabiskan untuk belanja pegawai, sedangkan proporsi untuk alutsista masih kurang.

Luhut menyatakan akan menyiasatinya dengan meningkatkan kerja sama pertahanan melalui sistem transfer teknologi (ToT) dengan negara mitra pembelian alutsista sehingga kemampuan daya reka mereka bisa ditiru Indonesia.

Presiden Minta Panglima TNI bangun pertahanan di luar Pulau Jawa

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan jajaran menteri untuk melakukan perluasan pembangunan TNI tidak hanya di pulau Jawa melainkan hingga ke Timur Indonesia. Alasannya agar pertahanan dan pengamanan negara tersebar secara merata.

"Presiden meminta agar pembangunan TNI tidak berpusat di jawa lagi tapi betul-betul Indonesia sentris ini dimulai dari pinggiran sehingga kekuatan itu menjadi merata," ujar Sekretaris Kabinet, Pramono Anung usai rapat terbatas Pembangunan Kekuatan TNI di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (23/2).

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menjelaskan yang dimaksud pembangunan TNI yaitu pengembangan penerbangan tidak serta merta di Pulau Jawa. Dia menyebut beberapa pembangunan TNI yang sudah ada hanya Madiun, Jogja dan malang sementara di Timur Indonesia belum ada satu pun.

Bahas Penguatan Ketahanan dan Pertahanan Negara Presiden dan TNI Gelar Rapat Terbatas

Presiden Joko Widodo serta sejumlah menteri dan pimpinan TNI melakukan rapat terbatas membahas penguatan TNI.

"Kami melihat postur TNI ini perlu dilakukan penguatan dan negara kita yang sangat besar dan juga sekarang ini ketahanan dan pertahanan negara sangat penting," kata Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, ditemui di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa siang.

Menurut dia, presiden berkoordinasi dengan menteri dan pejabat TNI untuk mengetahui kekuatan lembaga itu.
Di antara hadirin terdapat Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan HAM, Luhut Pandjaitan, dan Panglima TNI, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.

Kesiapan arsenal militer dan sistem kesenjataan TNI, kata Anung, perlu diperhatikan sebagai kesiapan dini di Indonesia yang merupakan negara kepulauan.

Presiden Ingin TNI Fokuskan Pembelian Alutsista Buatan Dalam Negeri

Presiden Joko Widodo mendesak Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kementerian Pertahanan untuk melakukan perencanaan pembelian alat utama sistem senjata secara matang.

"Artinya harus ada sebuah perencanaan matang, betul-betul matang, betul-betul detail, betul-betul terinci. Sehingga anggaran dan uang tergunakan dengan baik, tepat guna, dan terdesain dari awal," kata Presiden Jokowi saat membuka rapat terbatas tentang penguatan TNI di Kantor Presiden, Jakarta pada Selasa (23/02/2016).

Menurut Presiden, alokasi dana untuk pembangunan alutsista TNI membesar tiap tahunnya.

Presiden menjelaskan, dana untuk alutista pada 2016 sebesar 1,1 persen dari produk domestik bruto. Sedangkan pada 2014 dan 2015 alokasinya berturut-turut mencapai 0,78 dan 0,89 persen.

TNI-AD Belanja Alutsista Bernilai Total Rp2,1 Triliun

Markas Besar TNI Angkatan Darat menandatangani kontrak pengadaan barang dan jasa secara kolektif senilai Rp2,1 Triliun.

"Ini baru pertama kali kita adakan, launching kontrak pengadaan barang dan jasa," kata Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jendera TNI Mulyono usai penandatanganan kontrak di Mabesad, Jakarta Pusat, Jumat.

Menurut dia, penandatangan kontrak pengadaan barang dan jasa ini merupakan instruksi Presiden Joko Widodo yang menyatakan bahwa pada 2016 adalah tahun percepatan kerja, yang harus diikuti oleh seluruh kementerian dan lembaga dengan meningkatkan kinerja serta menghendaki pertumbuhan ekonomi yang lebih baik di tahun 2016.

Pemerintah Indonesia Perkenalkan Strategi Pertahanan Baru

Pemerintah Indonesia telah mengumumkan strategi pertahanan baru yang berfokus pada tiga prioritas, yaitu menjadi titik tumpu global maritim (GMF), memenuhi target minimum essential forces (MEF) dan menjalankan program pertahanan negara selama 10 tahun ke depan.

Pada hari Kamis, 21/1/2016, Menteri Pertahanan menguraikan rencana tersebut, termasuk dalam kertas putih yang baru dirilis ke atase militer asing. Acara ini dihadiri oleh 50 atase militer dari 41 negara, termasuk Malaysia, Thailand, Amerika Serikat, Timor Leste, Pakistan, India, Australia dan sejumlah negara Eropa.

Dirjen Strategi Pertahanan, Departemen Pertahanan, Mayjen. Yoedhi Swastanto, mengatakan dokumen baru ini adalah versi revisi setelah menggabungkan masukan dari sumber-sumber domestik dan internasional.

“White Paper baru terdiri dari strategi pertahanan baru yang hendak dicapai pemerintah, termasuk daftar ancaman, pembangunan pertahanan dan program pertahanan negara,” katanya, menambahkan bahwa dokumen itu tersedia untuk umum dan bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan antara Indonesia dan negara-negara lainnya.

Transparansi Pengadaan ALUTSISTA Berikan Rasa Aman Bagi Prajurit TNI

Direktur Imparsial Al Araf menilai, transparansi pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) dapat memberikan rasa aman bagi prajurit TNI.

Pembelian alutsista dengan kualitas dan spesifikasi yang jelas tanpa adanya kecurangan dinilai lebih memberikan keamanan bagi prajurit TNI yang menggunakannya.

"Persoalan korupsi ini meresahkan bagi mereka yang menggunakan senjata itu sendiri. Misalnya pesawat tempur yang terindikasi korupsi, akan meresahkan buat mereka yang menggunakannya," kata Araf dalam penyampaian laporan Transparency International di Jakarta, Kamis (21/1/2016).

Kisah TNI sengaja biarkan pesawat mata-mata AS Intip Kekuatan Tempur Indonesia

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, mengunjungi berbagai wilayah perbatasan di Indonesia, beberapa waktu lalu. Salah satu wilayah kerap dilalui pesawat asing, yakni Pulau Saumlaki di Maluku Tenggara Barat. Lokasi wilayah ini memang berbatasan langsung dengan Australia.

Di pos perbatasan sebenarnya sudah memiliki radar untuk mendeteksi pesawat asing ilegal memasuki wilayah Indonesia. Sayangnya, keterbatasan alat lagi-lagi menyusahkan abdi negara lakukan antisipasi. Mereka tidak bisa menyampaikan pesan ke Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) untuk mengirimkan pesawat Sukhoi dari Makassar, Sulawesi Selatan.

"Kalau ada pesawat masuk, dia (personel) hanya cuma bisa berdoa saja. 'Ya Tuhan, semoga pesawat itu keluar cepat dari Indonesia'," ucap Gatot usai kunjungan wilayah perbatasan di Mabes TNI, Jakarta, Kamis (7/1).

TNI AD Pastikan Bentuk Dua Kodam Baru di Wilayah Timur

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo memastikan tidak akan menambah personel di wilayah perbatasan. Namun, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Mulyono menegaskan kebijakan tersebut tidak menghalangi rencana pembentukan sejumlah markas teritorial korps militer di sejumlah daerah untuk memperkuat pengamanan.

"Berbeda, memang pasukan operasional di perbatasan itu tidak ditambah. Tapi pembentukan (markas terorial) itu tetap dilanjut," ujar Mulyono di Mabes TNI AD, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Senin (28/12/2015).