Pemerintah Indonesia Tegaskan Penembakan Kapal Ikan Taiwan Sesuai Prosedur

Pemerintah Indonesia mengaku telah memenuhi prosedur yang sudah disepakati dunia internasional saat menembak Kapal Ikan asal Taiwan yang diduga melakukan illegal fishing.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Panjaitan usai menggelar rapat dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti dan Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi di Kantornya, Kamis 24 Maret 2016.

Menurut Luhut, semua prosedur 'aksi' sudah dilakukan petugas seperti memberikan peringatan dengan bendera dan suara serta peringatan tembakan di belakang dan peringatan tembakan di buritan. "Jadi tidak ada yang salah dari prosedur peraturan internasional," jelas Luhut.

Untuk hal itu, Luhut mengimbau kepada negara-negara luar termasuk Taiwan dan Tiongkok agar menghormati zona ekonomi laut dan wilayah perairan Indonesia. Atas kejadian tersebut, pemerintah mengaku akan tetap menjalin hubungan baik dengan Taiwan dan Tiongkok (China).

Anggota Komisi I DPR : Indonesia Akan Rugi Jika Perang dengan China

Kesediaan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) ke Hainan, China di saat negeri tirai bambu itu melanggar kedaulatan NKRI di perairan Natuna diyakini memiliki sisi positif.
Anggota Komisi I DPR Achmad Dimyati Natakusumah‎ meyakini, tidak hanya masalah investasi dibahas antara JK dengan sejumlah pemimpin perusahaan China di Hainan.  Dia berpendapat, komunikasi bilateral antara Indonesia dengan China diperlukan saat ini.

‎"Memang harus ada komunikasi intens agar tidak terjadi bentrok antara Indonesia dengan RRC (Republik Rakyat China)," kata Dimyati saat dihubungi, Kamis (24/3/2016).

Namun, kata dia, pemerintah Indonesia juga perlu menyiapkan penanganan yang sifatnya preventif agar kejadian di laut Natuna itu tak terulang kembali. Lanjut dia, pemerintah juga harus memiliki sistem peringatan dini (Early Warning System) ‎atau teknologi yang lebih canggih.

Pemerintah China sempat minta Indonesia tak publikasikan kasus KM Kway Fey

Beberapa jam setelah mendapat laporan adanya konfrontasi antara kapal costguard China dengan kapal petugas Indonesia di Laut China Selatan, diplomat senior Negeri Tirai Bambu memohon, via telepon, kepada pejabat pemerintahan Jokowi "Jangan umbar ke media massa, kita adalah teman".

Permohonan tersebut ditolak menyusul konferensi pers yang diselenggarakan pemerintah untuk memprotes intervensi China.

Ini diungkap Bloomberg, kemarin, berdasarkan penuturan seorang pejabat Indonesia yang enggan disebutkan namanya. Sayang, Bloomberg belum mendapatkan konfirmasi terkait diplomasi di balik layar tersebut dari Kedutaan Besar China di Indonesia. Meskipun sudah melayangkan dua surat elektronik dan empat kali telepon.

Pejabat Indonesia itu mengaku pihaknya terpaksa bereaksi lantaran kapal costguard China telah melakukan provokasi. Itu dalam bentuk penghalangan terhadap upaya Indonesia meringkus KM Kway Fey 10078 yang diduga mencuri ikan di perairan Natuna, Kepulauan Riau.

Foto - Foto Helikopter Baru Milik Basarnas

Badan SAR Nasional (Basarnas) memperkenalkan helikopter terbaru yaitu AgustaWestland SAR AW139 yang dirakit oleh Indopelita Air Services di lapangan terbang Pondok Cabe, Tangerang selatan, Senin, 22 Februari 2012. Selain hemat bahan bakar, keunggulan yang dimiliki heli pabrikan Italia-Inggris tersebut adalah mampu melakukan pencarian di malam hari dengan memakai kamera infrared yang terdapat di hidung heli serta dapat menampung 5 tandu atau 15 penumpang di dalam heli.

Jaga Kedaulatan, TNI AL dan TNI AU Perkuat Pertahanan di Perairan Natuna

Ekses dari ulah kapal coast guard China yang menerabas wilayah perairan Natuna, Indonesia, belum usai. Pemerintah Indonesia kini rencana meningkatkan pengamanan wilayah perbatasan itu.

Tak sekadar memperketat pengawasan, mereka bahkan berencana memperkuat posisi militer di perairan tersebut. Langkah itu dilakukan demi menegakkan kedaulatan NKRI di lautan khususnya Natuna.

"Sekarang kita usulin, Natuna itu kita bikin seperti kapal induk kita. Jadi basis militer yang kuat, AL dan AU di sana," kata Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, saat berkunjung ke kantor redaksi tvOne, Rabu malam, 23 Maret 2016.

Pada Minggu, 20 Maret 2016 dini hari, Tim PPNS dari Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan memang menangkap kapal berbendera China di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, atau tepatnya di perairan Natuna.

Prajurit Kodam III Siliwangi Lakukan 'Operasi Non Militer' di Sungai Citarum

Keterlibatan TNI AD dalam pembersihan sungai tak hanya akan dilakukan hari ini, seperti di Sungai Cikapundung Kampung Cijagra, Kabupaten Bandung. Namun dalam enam bulan ke depan, tentara di Jabar akan turun ke lapangan dalam program Citarum Bestari, yang digagas Pemprov Jawa Barat.

Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan saat ditemui di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kamis (24/3/2016). "Hasil pertemuan dengan Dan Sesko dan Pangdam III Siliwangi tadi pagi, kita akan melakukan operasi militer namun bukan perang," ujar Aher.

Ia menjelaskan operasi militer tersebut akan dilakukan selama enam bulan ke depan untuk mengatasi sampah di sungai. "Targetnya selama enam bulan bekerja minimal secara fisik tidak ada tumpukan sampah," katanya.

Dimana Posisi Kapal TNI AL Saat Kapal KKP Berkonflik dengan Kapal China di Natuna

Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Ade Supandi menjelaskan alasan tidak adanya armada TNI AL di perairan Natuna saat kapal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berseteru dengan kapal cost guard China.

"Kami sudah patroli di sana. Kebetulan pada saat kejadian, kapal kami sedang putar haluan, kembali. Makanya, kapal KKP yang masuk, gantian," ujar Ade di Hanggar Skuadron 17 Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa (22/3/2016).

Ade mengatakan, TNI AL memiliki lima kapal untuk menjaga laut Indonesia di Natuna dan Laut China Selatan. Ade enggan menyebut apakah lima kapal itu sudah cukup atau belum dalam menjaga teritorial laut Indonesia.

Namun, Ade memastikan jika ada eskalasi di wilayah tersebut, Panglima TNI pasti meminta dirinya untuk menambah armada kapal dari daerah lain.

Presiden Blusukan ke Perbatasan RI-Malaysia di Entikong

Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini meninjau Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat.

Jokowi yang datang pukul 10.00 WIB ditemani Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono, Panglima TNI Gatot Nurmantyo, dan Kapolri Badrodin Haiti langsung meninjau pos perbatasan antara Indonesia dan Malaysia itu.

"Ini memang belum jadi tapi yang perlu disampaikan ini lebih baik dari yang lalu, ini nanti masuknya ke Malaysia sebelah sana bangunan yang lama hilang, ini akan jadi bangunan 2000 m2," kata Presiden Joko Widodo saat meninjau PBLN di Entikong, Kalimantan Barat, Rabu (23/3/2016).

Jokowi juga mengatakan di sekitar PBLN ini akan dibangun pasar untuk menumbuhkan kegiatan ekonomi warga sekitar Entikong.

Pemerintah Bawa Kasus kapal penjaga pantai Tiongkok di Natuna ke Mahkamah Hukum Laut

Tiongkok telah membohongi Indonesia yang sempat menyatakan kawasan Natuna sepenuhnya milik Indonesia. Pernyataan Beijing waktu itu diungkap Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bahwa tidak pernah ada pihak yang mengklaim kepemilikan Kepulauan Natuna, bahkan Tiongkok dengan jelas menyatakan kepulauan tersebut milik Indonesia.

“Beberapa waktu lalu ada berita soal klaim Natuna. Itu sama sekali tidak benar,” ujar Retno Marsudi dalam keterangannya kepada media massa di Kuala Lumpur, Jumat (20/11/2015).

Bahkan waktu itu, dengan penuh percaya diri, Menteri Luar Negeri menegaskan kepemilikan Indonesia atas kawasan Natuna sudah didaftarkan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan tidak pernah ada keberatan dari pihak mana pun, termasuk Tiongkok.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengutip pernyataan juru bicara Menteri Luar Negeri Tiongkok, yang dengan jelas menyebutkan tentang kepemilikan Kepulauan Natuna oleh Indonesia. “Ini adalah wilayah Indonesia. Titik,” tegas Retno Marsudi tahun 2015.

Pertahankan Kedaulatan Indonesia Harus Lebih Berperan di Laut China Selatan

Indonesia mungkin tidak menjadi penggugat ke Kepulauan Spratly yang disengketakan, tapi insiden tersebut adalah ujian nyata pertama dari ambisi Presiden Joko Widodo untuk mengubah negara ini menjadi kekuatan maritim, kebijakan yang tentu berarti menegaskan kedaulatan atas batas laut yang luas.

Meskipun Indonesia sangat mendukung upaya pembuatan Code of Conduct untuk mencegah bahaya konflik terbuka, pendekatan Indonesia sampai dengan saat ini tampak aneh, terkait persaingan negara adidaya di kawasan itu memanas.

Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menutup mata untuk tiga insiden, dua di tahun 2010 dan satu pada tahun 2013, di mana kapal perang China memaksa Kapal Penjaga Perikanan Indonesia melepaskan Kapal penangkap ikan China di perairan Natuna.

Tidak hanya memiliki nine-dash line yang menjadi ambiguitas dan menjengkelkan, Beijing juga menolak untuk menjelaskannya, tapi insiden-insiden yang sebagian besar tidak dipublikasikan pada saat itu, menunjukkan China menggunakan ancaman kekerasan untuk menegakkan batas maritim versi mereka.

Terjadi Baku Tembak di Poso, Dua Orang Tak Dikenal Tewas

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengungkap pagi tadi terjadi baku tembak yang melibatkan prajurit di Poso dengan orang tak dikenal (OTK).

"Untuk diketahui bersama tadi pukul 10.00 terjadi kontak tembak dan orang tak dikenal, dua orang tewas di sana (Poso)," ucap Gatot usai mendampingi Presiden Jokowi menemui keluarga korban  13 prajurit TNI AD yang gugur di Poso di Halim Perdana Kusumah, Jakarta, Selasa (22/3/2016).

Baku tembak itu terjadi masih dalam operasi Tinombala yang merupakan operasi gabungan TNI dan Polri untuk memburu kelompok teroris Santoso. Gatot menyebut hal itu bukti pengabdian prajurit TNI seperti yang dialami 13 yang gugur.

"Ini semua adalah hasil dari tim yang semua di hadapan para rekan media," ujar Gatot kepada wartawan.

Mentri Kelautan Inginkan KRI Berukuran Besar Untuk Jaga Laut Natuna

Satuan Tugas (Satgas) pengawas dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terpaksa harus melepaskan kapal pelaku illegal fishing milik China, KM Kway Fey 10078, karena kalah kekuatan. Akhirnya yang berhasil diamankan hanya ABK-nya saja.

Kapal milik nelayan China berlayar di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di wilayah perairan Natuna, Kepulauan Riau. Mencegah hal yang sama terulang, Menteri KKP Susi Pudjiastuti meminta KRI yang beroperasi di Perairan Natuna adalah KRI berukuran besar.

"Saya menyarankan KRI yang lebih besar, rutin, itu berada di wilayah Natuna. Karena kalau KRI-nya kecil, kapal pengawasnya seupil, ya susah," kata Susi saat menggelar jumpa pers di rumah dinasnya, Komplek Widya Chandra V, Jakarta, Minggu (20/3/2016).

Sebetulnya Satgas KKP bukannya tidak berani menangkap kapal tersebut, hanya saja ketika akan ditarik ke perairan Indonesia, Coast Guard China datang dan menabrak KM Kway Fey hingga kapal tersebut berhenti. Diduga sengaja agar kapal tidak dibawa ke Indonesia untuk akhirnya ditenggelamkan.

13 Prajurit TNI yang gugur di Poso diberi Bintang Bhayangkara Nararya

Tiga belas prajurit TNI yang meninggal dunia saat helikopter TNI AD jenis Bell 412 EP nomor HA 5171 yang jatuh di Poso, Sulawesi Tengah, mendapatkan tanda jasa Bintang Bhayangkara Nararya dari Polri. Mereka juga mendapatkan kenaikan pangkat anumerta atas jasa Satgas Tinombala di Poso.

Pantauan merdeka.com, di Lanud Halim Perdanakusuma, Senin (22/3), perwira Polri memberikan tanda jasa Bintang Bhayangkara Nararya kepada perwakilan keluarga korban jenazah. Jenazah akan dimakamkan ke Taman Makam Pahlawan, Kalibata, siang ini.

Sementara petinggi Polri yang hadir yakni Wakapolri Komjen Budi Gunawan dan Kabid Humas Polda Kombes M Iqbal. Sementara petinggi TNI yang hadir di lokasi, Danjen Kopassus Mayjen Herindra, Pangdam Jaya Mayjen Teddy Lhaksamana dan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Mulyono.

Taiwan Tuduh TNI AL Tembaki 2 Kapal Nelayannya di Selat Malaka

Awak dua kapal nelayan berbendera Taiwan menuntut pemerintah Indonesia dan aparat TNI Angkatan Laut minta maaf. Mereka mengklaim ditembaki saat melewati Selat Malaka menuju ke Singapura.

Focus Taiwan melaporkan, kedua kapal itu bernama "Sheng Te Tsai" dan "Lien I Hsing No.116" yang menjadi anggota Asosiasi Nelayan Liuchiu. Kelompok nelayan itu mengaku para awak mengalami penembakan Senin (21/3) pagi waktu setempat.

Para awak mencatat setidaknya 10 lubang peluru di badan kapal, kendati tidak ada orang yang cedera. Mereka menduga penembakan tersebut tidak sesuai dengan norma maritim biasa, ketika kapal yang diduga melanggar wilayah diberi tembakan peringatan.

Nelayan Taiwan membaca kode '2804' dari badan kapal militer yang menembaki mereka. Kode itu

Helikopter TNI Meledak di Poso Pesisir Selatan

Helikopter yang ditumpangi Komandan Korem 132 Tadulako Letnan Kolonel Infanteri Syaiful Anwar meledak di wilayah Poso Pesisir Selatan.

Demikian disampaikan Kepala Operasi Tinombala 2016 Leo Bona Lubis Helikopter.

"Satu orang kritis dan yang lainnya meninggal. Kita belum tahu kondisi Danrem. Sekarang kita masih lakukan evakuasi, " kata Leo Bona Lubis, dihubungi via telpon selular, Minggu (20/03/2016).

Ilegal Fishing, Kapal Coastguard China Hadang Kapal Patroli Indoneisa di Laut Natuna

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menolak dikatakan menyerahkan kepada China dalam hal pemberantasan penangkapan ikan ilegal. Dilepaskannya KM Kway Fey 10078 saat hendak ditarik ke Natuna adalah demi keselamatan awak kapal pengawas, KP Hiu 11.

Susi mengakui kapal coastguard China dan awak kapal mereka dibekali persenjataan yang lengkap.

"Makanya, karena kita menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau sampai ada korban jiwa kan ceritanya jadi lain. Sehingga pada akhirnya kapal kita (KP Hiu 11) melepaskan kapal itu (KM Kway Fey 10078), untuk ditarik oleh kapal coastguard (China)," kata Susi dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (20/3/2016).

Susi menjelaskan, KM Kway Fey 10078 yang sudah menjadi target operasi KP Hiu 11 tadinya hendak ditarik ke Natuna, untuk diproses.

Dua BUMN ini Bersinergi Dalam Pengembangan Bom Nasional

Dua perusahaan plat merah, PT Dahana (Persero) dan PT Sucofindo (Persero) bersinergi dalam penyediaan barang dan jasa di sektor bahan peledak.  Hal ini dituangkan dalam nota kesepahaman yang ditandatangani oleh Direktur Utama Dahana, Budi Antono dan Direktur Komersial 1 Sucofindo, M. Heru Riza Chakim di Kampus Dahana, Subang, Jawa Barat, Jumat (18/3/2016).

Nota kesepahaman tersebut  meliputi kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan barang dan jasa seperti pengurusan perizinan, pengiriman, layanan pembangunan gudang bahan peledak dan pelaksanaan survei seismic.  Hal lainnya berupa kegiatan pemastian yang meliputi inspeksi dan audit, pengujian dan analisa, sertifikasi, konsultasi, dan pelatihan, pada kegiatan operasional, penelitian bersama, optimalisasi aset serta kegiatan lain yang dianggap perlu dan relevan.

"Pada dasarnya MoU ini untuk segala hal, terkait dengan kemampuan yang ada pada kami (Sucofindo) dan semua potensi yang dimiliki oleh Dahana. Dahana semisal terkait dengan bahan peledak, drilling ternyata juga punya, dan yang lainnya yang bisa di-support pada kami," terang M. Heru Riza Chakim dalam siaran pers, Jumat (18/3/2016).

Kapal Selam KRI 403 Nagabanda Pesanan TNI AL Siap Diluncurkan

Kapal selam pertama pesanan Indonesia yang dibuat oleh galangan kapal selam Korea Selatan DSME konstruksinya telah selesai dan kapal siap diluncurkan.

Kapal selam dengan nomor lambung 403 ini akan dinamakan KRI Nagabanda, urutan nama masih menyesuaikan dengan era tahun 1960-an ketika TNI AL masih mengoperasikan 12 kapal selam Whiskey class buatan Rusia.

Indonesia menanda-tangani kontrak pengadaan tiga kapal selam dengan DSME pada 20 Desember 2011, keseluruhan kapal akan diselesaikan pada semester pertama 2018. Sebanyak 2 kapal selam dibuat di Korea Selatan, sedangkan 1 kapal selam dibuat di galangan kapal PT PAL Surabaya.