Tiongkok telah membohongi Indonesia yang sempat menyatakan kawasan Natuna sepenuhnya milik Indonesia. Pernyataan Beijing waktu itu diungkap Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bahwa tidak pernah ada pihak yang mengklaim kepemilikan Kepulauan Natuna, bahkan Tiongkok dengan jelas menyatakan kepulauan tersebut milik Indonesia.
“Beberapa waktu lalu ada berita soal klaim Natuna. Itu sama sekali tidak benar,” ujar Retno Marsudi dalam keterangannya kepada media massa di Kuala Lumpur, Jumat (20/11/2015).
Bahkan waktu itu, dengan penuh percaya diri, Menteri Luar Negeri menegaskan kepemilikan Indonesia atas kawasan Natuna sudah didaftarkan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan tidak pernah ada keberatan dari pihak mana pun, termasuk Tiongkok.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengutip pernyataan juru bicara Menteri Luar Negeri Tiongkok, yang dengan jelas menyebutkan tentang kepemilikan Kepulauan Natuna oleh Indonesia. “Ini adalah wilayah Indonesia. Titik,” tegas Retno Marsudi tahun 2015.
Namun fakta yang terjadi sebaliknya, Tiongkok melakukan intervensi dalam upaya penegakan hukum yang dilakukan aparat Indonesia dalam menangkap kapal KM Kway Fey 10078 asal Tiongkok, yang diduga melakukan tindak pencurian ikan di perairan Kepulauan Natuna, Indonesia.
Saat KM Kway Fey akan dibawa petugas KKP, dengan modus licik, tiba-tiba datang kapal coastguard Tiongkok dan menabrak Kway Fey, dengan dugaan agar kapal ikan tersebut tidak bisa dibawa ke daratan Indonesia.
Manuver Tiongkok yang seolah menjadi penguasa di perairan Natuna telah masuk tahap darurat sebagai mana diungkap Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah.
“China diduga sedang membangun poros maritim dan kita dalam kerangka pembangunan poros maritim itu. China meletakan Natuna dalam peta mereka dan sekarang mereka mulai mengambilnya,” ujar Fahri, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (21/3/2016).
Fahri meminta pemerintah Indonesia tidak hanya menjadi penonton dan meminta ada sikap yang jelas dalam masalah ini.
“Pilihan-pilihan politik dan ekonomi pemerintah setahu saya tidak pernah dibahas dalam kerangka persaingan negara besar,” ujar Fahri.
Bawa ke Mahkamah Hukum Laut
DPR RI mendukung rencana pemerintah membawa kasus aksi kapal penjaga pantai Tiongkok di Laut Natuna ke Mahkamah Hukum Laut Internasional / The International Tribunal for the Law of the Sea. Rencana pemerintah dianggap telah tepat dan tegas.
Nota protes yang disampaikan pemerintah melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi terkait aksi kapal penjaga pantai Cina di Laut Natuna? juga didukung DPR.
“Harus kita mendukung,” ujar Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin, dilansir Sindonews, Selasa (22/03/2016).
Mantan sekretaris militer ini berpendapat, dunia internasional termasuk Tiongkok harus diyakinkan bahwa wilayah sekitar Natuna adalah wilayah teritori Indonesia dan Indonesia akan mempertahankan wilayahnya dengan cara apapun.
Pemerintah pada kesempatan ini diminta harus segera mereorganisir dan memperkuat kemampuan Badan Keamanan Laut (Bakamla), agar Bakamla sebagai lembaga penegak hukum yang diback up TNI AL, dapat melakukan tugasnya seperti penegakan hukum, perlindungan, dan penyelamatan di laut.
“Negara harus segera melengkapi kapal-kapal patroli Bakamla untuk kepentingan bangsa dan negara. Ini sebuah kebutuhan yang menjadi sangat urgent dilaksanakan,” ujar Mayjen purn. TB Hasanuddin.
Pelanggaran ini merupakan kali kedua yang telah dilakukan Tiongkok. Sebelumnya pada 22 November 2015, TNI AL dari Armada Barat pernah mengusir kapal yang masuk ke ZEE di sekitar Natuna. (NBCIndonesia)
Strategi Militer Indonesia - Menyuguhkan informasi terbaru seputar pertahanan dan keamanan Indonesia
Cari Artikel di Blog Ini
Rabu, 23 Maret 2016
Pemerintah Bawa Kasus kapal penjaga pantai Tiongkok di Natuna ke Mahkamah Hukum Laut
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Berita Populer
-
AH-64E Apache Untuk Indonesia merupakan tipe terbaru walau bukan tercanggih (AH-64D Longbow sebagaimana dimiliki Angkatan Darat Singapura) ...
-
Kejutan menyenangkan datang di akhir tahun 2013 ini. Sejumlah pengadaan alutsista yang termaktub dalam MEF terus berlangsung, bahkan di perc...
-
Mantan Presiden dan Menristek BJ Habibie angkat bicara soal rencana pengembangan bersama jet tempur canggih antara Indonesia dan Korea Selat...
-
Densus 88 menerima pelatihan, dukungan perbekalan dan operasional yang luas dari Kepolisian Federal Australia. Namun muncul bukti yang sema...
-
6 Polwan cantik yang merupakan presenter NTMC POLRI, Rabu (2/3) pagi mengikuti kegiatan latihan menembak yang berlangsung di Lapangan Tembak...
-
Ekspedisi Belanda tiba di Nusantara pada 1596. Kapal-kapal Belanda menyusul, hingga terbentuk The Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). ...
-
BANDUNG – Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) M Nasir ingin ada percepatan proyek pembuatan pesawat terbang N219...
-
KCR 60 M PT PAL 1. Apa kelebihan KCR-60 dibanding FPB-57 Nav V yang sebelumnya diproduksi PT.PAL? Dan apa pula kelebihan KCR-60 di...
-
Mayor Agus Harimurti Yudhoyono Brigif Linud 17 Kostrad mendapatkan penghormatan, menjadi pasukan AD pertama yang menggunakan Ba...
-
Hasil raker Komisi I dengan Menhan dan Panglima TNI membahas Perubahan APBN 2013 dan RAPBN 2014 yang dilakukan secara tertutup, Senin (10/6/...
semesti ke tiga kapal china di hacur kan atau ditenggelamkan di laut karena tidak ada itikat baik dari china, dan indonesia harus siaga perang terbuka besar besaran dengan negara china bila china tidak mengakui kesalahanya yang telah masuk wilayah kedaulatan NKRI tanpa izin , ayo hancurkan negara china ini sudah perna di lakukan di jaman kepersidenan Bapak, ir soekarno . dengan alut sista yang tingkat tinggi canggi mematikan musuh musuh NKRI.
BalasHapusChina arogan oleh sebab itu indonesia jngan kalah gertakan
BalasHapusChina arogan oleh sebab itu indonesia jngan kalah gertakan
BalasHapus