Inginkan Kapal Selam Kilo Class Project 636, RI Memulai Pembicaraan Awal Dengan Rusia

Selain pembelian Su-35, Rusia juga telah memulai pembicaraan awal dengan Indonesia terkait pengiriman kapal selam diesel-elektrik (kelas Kilo) Proyek 636 Varshavyanka, kata Viktor Kladov.

"Konsultasi awal tengah berlangsung. Indonesia memiliki minat yang sangat kuat dalam mengembangkan kerja sama teknis-militer dengan Rusia dan kami sudah bekerja sama di ketiga bidang: angkatan darat, angkatan udara, dan angkatan laut. Kami sedang melakukan beberapa konsultasi, termasuk terkait topik (Proyek 636) ini," kata Kladov kapada RIA Novosti.

Indonesia Akan Beli 18 Pesawat Tempur Multiperan Su-35 Rusia

"Keputusan telah dibuat, kami mengharapkan pembicaraan (kontrak) segera dimulai," kata Viktor Kladov selaku kepala Departemen Kerja Sama Internasional Rostec, dalam sebuah wawancara dengan RIA Novosti.

"Kami menanti kunjungan menteri pertahanan Indonesia ke Moskow untuk menghadiri Konferensi Keamanan Internasional Moskow yang akan diselenggarakan pada 27 – 28 April. Kami akan melakukan pertemuan di sela-sela konferensi tersebut, dan kami telah membuat kemajuan dalam hal ini," kata Kladov seraya menambahkan bahwa kesepakatan pembelian mungkin akan ditingkatkan hingga 18 pesawat.

Indonesia-Filipina sepakati revisi perjanjian patroli perbatasan

Delegasi Indonesia dan Filipina sepakat untuk meninjau kembali (revisi) Perjanjian Patroli Perbatasan dan Pelintas Batas Tahun 1975 antara Indonesia dan Filipina.

Kadispen Koarmatim Letkol Laut (KH) Maman Sulaeman di Surabaya, Rabu, menjelaskan hal itu menjadi salah satu kesepakatan dalam Sidang Ke-34 Komite Perbatasan Indonesia-Filipina di Davao, Filipina, 4-6 November 2015.

Dalam sidang itu, Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur (Pangarmatim) Laksda TNI Darwanto selaku Ketua Komite Perbatasan Indonesia memimpin delegasi Indonesia dalam sidang tahunan komite itu untuk membahas isu-isu perbatasan kedua negara.

Pangarmatim berharap diskusi yang dilaksanakan oleh delegasi kedua negara itu meningkatkan kerja sama mengenai masalah perbatasan dan maritim.

Usai Ikuti Komodo 2016 KRI Frans Kaisiepo-368 Merapat di Aceh Ikuti Latihan Perkasa-C Komando

Kapal fregat kelas SIGMA TNI AL, KRI Frans Kaisiepo-368, merapat di Pelabuhan Umum Krueng Geukuh, Kabupaten Aceh Utara. Kapal perang dengan persenjataan modern multiperan itu membuka pintunya bagi wartawan setempat, Kamis.

KRI Frans Kaisiepo-368 ada di sana untuk mendukung latihan Perkasa-C Komando Pertahanan Udara Nasional bersama TNI AU di Aceh, 19-24 April 2016. KRI Frans Kaisiepo-368 ini juga baru mengikuti Latihan Bersama Internasional Komodo 2016. 

Komandan KRI Frans Kaisiepo-368, Letnan Kolonel Pelaut Seno Wibowo, menyatakan, kapal perang itu salah satu kapal perang TNI AL dengan persenjataan multi fungsi, baik sebagai anti pesawat selam, anti pesawat udara, dan juga anti kapal permukaan.

"Semua senjata yang dimiliki kapal ini dioperasikan dengan sistem automatis dan berfungsi untuk semua jenis pertempuran," ucap dia kepada jurnalis setempat yang diberi kesempatan berkeliling kapal perang TNI AL, yang dibeli memakai uang rakyat itu.

Menko Polhukam Ingin Patroli Perairan Dekat Filipina dan Selat Malaka di Perkuat

Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan berencana mengundang Menlu serta petinggi militer Malaysia dan Filipina untuk membahas kerja sama pengamanan di perairan perbatasan Filipina menyusul adanya penyanderaan oleh kelompok militan Abu Sayyaf. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyambut baik rencana tersebut.

"Pertemuan tanggal 3 Mei (2016) para Menlu dan panglima di Jakarta. Kan kalian tahu sudah 2 kali dibajak masa kita biarin saja?" ujar Gatot usai rapat di Kemenko Polhukam, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (21/4/2016).

Selain perairan dekat Filipina, Gatot juga menyebut Selat Malaka juga akan menjadi perhatian. Oleh karena itu, Gatot menilai rencana Luhut untuk membentuk tim patroli gabungan di sekitar area pelayaran tersebut sangat diperlukan mengingat adanya 14 WNI dan 2 WN Malaysia yang disandera kelompok militan Filipina.

Anggaran Pertahanan Indonesia Akan dinaikan

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan RI Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan ingin menaikkan anggaran pertahanan Indonesia, khususnya untuk pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista).

"Anggaran pertahanan kita selalu di bawah satu persen dari GDP, pernah lebih (satu persen) tapi turun lagi. Akan kita usahakan untuk naik," kata Luhut di Universitas Indonesia, Rabu pagi.

Menurut dia, saat ini pengeluaran anggaran pertahanan masih terlalu banyak dihabiskan untuk belanja pegawai, sedangkan proporsi untuk alutsista masih kurang.

Luhut menyatakan akan menyiasatinya dengan meningkatkan kerja sama pertahanan melalui sistem transfer teknologi (ToT) dengan negara mitra pembelian alutsista sehingga kemampuan daya reka mereka bisa ditiru Indonesia.

Wapres Yusuf Kala sebut Takut WNI Jadi Korban Filipina ogah serang Abu Sayyaf

Menko Polhukam, Luhut Binsar Pandjaitan, menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla membahas perkembangan kondisi WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf dan Simposium Nasional tragedi 1965 di Kantor Wapres, siang tadi. Wapres Jusuf Kalla menyatakan pemerintah tetap mengutamakan negosiasi secara kemanusiaan untuk membebaskan sandera.

"Ya kita tetap negosiasi kemanusiaan. Mudah-mudahan dapat dicapai suatu solusi yang baik lah," kata Jusuf Kalla di Kantornya, Jakarta, Rabu (20/5).

Mengenai perusahaan yang siap memberikan tebusan 50 juta peso untuk pembebasan sandera, kata dia, pemerintah belum mengetahui. Dia menegaskan pemerintah tak akan memberikan tebusan pembebasan sandera.

"Saya juga tanya tadi Pak Luhut. Pemerintah kok tidak ada, tidak mendorong dan tidak memahami itu. Saya tidak tahu perusahaan swasta. Tetapi pemerintah selalu negosiasi pembicaraannya dengan pemerintah Filipina lewat jalur pemerintahan. Pemerintah tidak ingin melewati jalur, kalau pengusahanya ada jalur sendiri tentu itu terserah dia lah," kata dia.

Atasi Perompakan Indonesia, Malaysia, dan Filipina Bahas Patroli Maritim Bersama

Sebulan terakhir, pelaut asal Indonesia dua kali menjadi korban penculikan di perairan dekat Malaysia dan Filipina. Insiden itu berdekatan, diduga dilakukan oleh militan Abu Sayyaf. Total ada 14 WNI menjadi korban aksi perompak.

Dalam waktu bersamaan, empat pelaut Malaysia juga diculik. Mengingat rawannya perauran antara Cebu dan Sabah itu, Malaysia, Indonesia, dan Filipina sepakat duduk bersama.

Perwakilan ketiga negara dijadwalkan duduk bersama membahas pengamanan perairan yang sangat rentan perompak maupun aksi kelompok militan. Bentuknya kemungkinan patroli militer bersama.

"Nanti tanggal 3 (Mei) Menlu Malaysia & Menlu Filipina akan bertemu Menlu Retno di Jakarta, begitupula panglima mereka yang akan bertemu (Panglima TNI) Jendral Gatot Nurmantyo untuk membicarakan patroli bersama untuk menghindari adanya tindakan-tindakan terkait (penculikan - perompakan)," kata Menkopolhukam Luhut Panjaitan selepas mengisi seminar di Universitas Indonesia, Rabu (20/4).

Masih ada penyanderaan, MEA Tidak Akan Efektif

Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid, mengatakan, era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tidak akan efektif jika kondisi keamanan kawasan ini tidak dijaga, terutama masih ada aksi penyanderaan.

"Kita berada pada era MEA, yang tidak akan efektif jika kondisi keamanannya tidak dijaga," katanya, di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa.

Yang dia maksud adalah penyanderaan 10 WNI oleh milisi Abu Sayyaf dan empat WNI oleh kelompok yang belum diketahui, di Filipina Selatan. Penyanderaan WNI ini jadi tantangan bagi negara-negara ASEAN.

"Ini harusnya menjadikan ASEAN untuk fokus menghadirkan kerja sama keamanan di antara negara-negara itu untuk menyelamatkan kawasan dari merebaknya perompak-perompak karena dalam Traktat Keamanan ASEAN juga sudah ada," katanya.

Pemeritah Malaysia Berikan Anugerah Kehormatan Kepada Laksamana TNI Ade Supandi

Kepala Staf TNI AL, Laksamana TNI Ade Supandi, menerima penghargaan dari pemerintah Malaysia berupa medali dan gelar Darjah Kepahlawanan Angkatan Tentera Kelas Pertama, yaitu Panglima Gagah Angkatan Tentera Kehormatan, di Kuala Lumpur Malaysia, Selasa.

Kepala Dinas Penerangan TNI AL, Laksamana Pertama TNI Edi Sucipto, di Jakarta, Selasa, mengatakan, pemberian anugerah gelar kehormatan itu, dipimpin Menteri Pertahanan Malaysia, Hishamuddin Hussein, yang dilaksanakan dalam sebuah acara kemiliteran khas Tentera Diraja Malaysia dan dihadiri para pejabat tinggi Malaysia.

Kapolri Akui Densus 88 Tak Sesuai Prosedur Saat Tangani Siyono

Kepala Kepolisian RI Jenderal Polisi Badrodin Haiti mengakui ada prosedur standar operasional yang dilanggar Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror dalam penanganan Siyono, terduga teroris yang tewas setelah ditangkap.

"Anggota yang menangani dan komandannya saat ini sedang diperiksa dan menjalani sidang disiplin karena ada kelalaian," kata Badrodin dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR di Jakarta, Rabu.

Badrodin mengatakan prosedur standar operasional yang dilanggar anggota dalam penanganan Siyono adalah hanya dikawal oleh satu orang dan dalam keadaan tidak diborgol.

Menurut Badrodin, sudah ada peraturan Kepala Polri yang mengatur prosedur pengawalan terhadap terduga teroris, yaitu harus dikawal oleh lebih dari satu orang, dan prosedur tentang pemborgolan.

Menanti Kopassus Menggempur Komplotan Abu Sayyaf

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menjelaskan Kopassus memiliki kemampuan yang tak dimiliki prajurit lain. Bahkan Gatot menyebut Kopassus itu ibarat angin.

Tidak ada tempat musuh sembunyi dari Kopassus selama masih ada angin. Prajurit Kopassus bisa masuk dan keluar tanpa terlihat. Angin bisa dirasakan sejuknya, bisa dirasakan panasnya tetapi tidak tahu bentuknya seperti apa.

"Kopassus tidak perlu dipuji, mati tanpa Pusara dan prestasi tanpa pujian, karena mereka memang dibentuk prajurit-prajurit yang siap melaksanakan tugas," kata Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di depan para prajurit Kopassus beberapa waktu lalu.

Gatot menambahkan tugas utama prajurit Kopassus adalah berlatih dan berlatih agar selalu siap dikirim ke medan tugas.

Panglima TNI Berdoa Tentara Filipina minta bantuan TNI

Panglima TNI Gatot Nurmantyo melakukan pengecekan kesiapan dan memberikan arahan kepada tim gabungan TNI-Polri yang tergabung dalam Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC), di Pangkalan Udara Tarakan, Kalimantan Utara. Arahan ini dilakukan sesuai dengan instruksi dari Presiden Joko Widodo atas kejadian pembajakan kedua WNI oleh kelompok Abu Sayyaf.

Langkah ini guna memastikan Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) siap jika sewaktu-waktu pihak otoritas Filipina meminta bantuan untuk melakukan operasi pembebasan tawanan.

"Kalau mereka minta bantuan kita, dengan puji syukur, saya langsung berangkatkan. Pasukan saya sudah nunggu saja, sudah tanya kapan dia berangkat,"kata Gatot di lokasi, Senin (18/4).

Gatot juga mengatakan bahwa jumlah pasukan yang dikerahkan dalam tim itu berkisar ratusan personel saja, tidak sampai ribuan. Tim yang akan diterjunkan pun akan disesuaikan dengan fungsi dan profesionalisme masing-masing, tergantung operasinya.

Marak Kasus Penyanderaan Perairan Kalimantan Utara Tak Aman

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menilai penyanderaan oleh kelompok Abu Sayyaf dari Filipina akhir-akhir ini sangat mempengaruhi kondisi keamanan dan kenyamanan perairan perbatasan di Kalimantan Utara.

"Kasus penyanderaan yang terus dilakukan Kelompok Abu Sayyaf (Filipina) akhir-akhir ini mempengaruhi perairan Kaltara menjadi tidak aman dan tidak nyaman bagi perusahaan pelayaran ekonomi," kata Wakil Gubernur Kalimantan Utara Udin Hianggio dalam pernyataan tertulisnya.

Untuk menjaga keamanan di perairan antara Indonesia-Malaysia dan Filipina, Pemprov Kalimantan Utara menginginkan TNI digerakkan sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.