Pesawat tersebut nantinya akan mengawasi perairan Indonesia dari pencurian ikan atau illegal fishing.
Hal tersebut diungkapkan Menteri KKP Susi Pudjiastuti saat menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Pertahanan (Kemhan) terkait asistensi pengadaan pesawat tersebut di Kantor Kemhan, Jalan Medan Merdeka Barat, Selasa 10 Mei 2015.
"KKP ingin mempunyai pesawat untuk patroli karena dengan kapal laut saja biayanya sangat besar dan kecepatannya juga terbatas kalah dengan kapal-kapal pencuri ikan. Jadi dengan pesawat digabung dengan kapal tentunya akan lebih terintegrasi," tutur Susi.
Menurut dia, pesawat tersebut harus memiliki kemampuan dapat terbang selama 8-10 jam agar bisa mengawasi perairan Indonesia secara optimal.
Selain itu juga harus dilengkapi dengan monitoring, control, surveillance (MCS) perikanan, instrumen dan pengawasan penangkapan ikan, search radar, forward looking infra red (FLIR), AIS Transfonder dan datalink dari pesawat ke kapal pengawas dan kapal markas. "Kami berharap Kemhan membantu kami dari asistensi operasional dan pelaksanaannya," ujar Susi.
Nantinya akan diterbitkan surat keputusan (SK) Menteri Kelautan dan Perikanan untuk membentuk Tim Penyusunan Rencana dan Tim Pelaksanaan Pengadaan Pesawat Udara Negara untuk pengawasan sumber daya Kelautan dan perikanan.
Untuk tahun ini, rencananya KKP akan mengadakan pesawat pengintai tersebut sebanyak lima-enam unit. Terkait anggaran dan realisasi pembelian pesawat, KKP masih memerlukan koordinasi dengan pihak terkait.
"Awalnya kami tentu akan memakai pilot TNI, tentu payungnya dari Kemhan apakah kerja sama dengan TNI AL, apakah udaranya dengan laut atau AU. Rencananya lima atau enam unit (pesawat) untuk tahun ini," tutur Susi.
Susi mengakui, sudah banyak negara yang menawarkan pesawat kepada KKP. Namun, pihaknya akan melakukan pembahasan terlebih dahulu. "Yang menawarkan banyak, ada PT DI, Kanada, Jerman, Rusia, Inggris, Amerika, Cekoslowakia. Nanti akan dilelang. Wilayah yang akan dipantau tidak terbatas. Pokoknya semua wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)," ucapnya.
Bagi Susi, pertahanan pangan adalah keadaulatan yang sangat penting bagi negara. Untuk itu, pihaknya telah menetapkan invetasi penangkapan ikan masuk dalam negatif list. Artinya, tidak bisa perusahaan atau kapal asing tangkap ikan di Indonesia.
"Kita tidak bisa membangun kalau dari awal tidak punya kemandirian. Gimana mau melaksanakan program jika kita tidak berdaulat," ucapnya.
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mendukung rencana pengadaan pesawat tersebut. Sebab, salah satu ancaman nyata saat ini adalah pencurian sumber daya alam, mineral dan ikan.
"Ini ancaman nyata, jadi jelas kita akan dukung (pengadaan pesawat). Pesawat kita yang ada sekarang ya ikut patroli juga," katanya.
Dia mengimbau semua kementerian untuk bersatu dalam menjaga kedaulatan bangsa. "Pokoknya kalau soal kemaslahatan bangsa kita harus bersatu, kerja sama. Jangan sendiri-sendiri, nggak betul," katanya.
Sekretaris Jenderal Kemhan Laksamana Madya Widodo mengaku asistensi yang dilakukan Kemhan untuk memberikan pelatihan bagi penerbangnya dan anak buah kapal (ABK) serta pemanfaatan aset-aset TNI seperti dermaga untuk sandar kapal-kapal KKP dan landasan pesawat.
"Kita kan punya komando latihan. Pengadaan pesawatnya sendiri masih dalam negeri. Kita sarankan dari dalam negeri. Spesifikasi pesawat dari Ibu Menteri, sedangkan asistensi dari kita. Anggaran KKP semuanya. Kita hanya memfasilitasi untuk pelatihan dan sarana prasarana TNI untuk dimanfaatkan bersama," ujarnya.
Mantan Wakil Kepala Staf Angkatan Laut ini memprediksi pesawat tersebut sudah dimiliki di Indonesia pada 2018 mendatang. Dengan demikian, tahun depan pesawat sudah bisa berpatroli.
"Biasanya, pesawat kan pengadaan tahun ini, berarti tahun depan barangnya sudah ada. Mulai ada tentunya tahun depan. Kru nya tahun ini sudah mulai ditunjuk dan mulai melakukan pelatihan," katanya. (SindoNews)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar