Kementerian Pertahanan (Kemhan) mengisyaratkan menunda pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Keamanan Nasional (Kamnas) untuk mendahulukan pembahasan RUU tentang Disiplin Militer dan RUU tentang Rahasia Negara yang dianggap lebih prioritas.
"Memang belum diputuskan, tapi kami memprioritaskan pembahasan kedua RUU itu," kata Kepala Pusat Penerangan dan Komunikasi Publik Kemhan, Mayjen Hartind Asrin, saat dihubungi di Jakarta, Minggu (7/10). Bahkan, lanjutnya, pemerintah sudah menyerahkan kedua draf RUU tersebut pada Senin lalu.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro, menyatakan bahwa kedua RUU itu penting untuk segera diselesaikan. "Kami memprioritaskan kedua RUU itu karena sudah ada UU tentang Keterbukaan Informasi Publik. Nantinya, UU Keterbukaan Informasi Publik akan dijabarkan lebih lanjut mengenai RUU tentang Rahasia Negara, dan ini sangat menyangkut tugas TNI," jelas Purnomo.
Tanpa ada peraturan mengenai rahasia negara, tambah dia, pemerintah akan kesulitan untuk memilah mana yang harus dikategorikan rahasia negara, dan mana yang berhak dibuka ke publik. "Karena ada sejumlah informasi yang harus dirahasiakan agar tak membahayakan kepentingan negara," kata dia.
Namun demikian, pemerintah belum bisa memutuskan secara sepihak terkait penundaan pembahasan RUU Kamnas. "Kami tunggu pembahasan untuk penundaan ini pada saat pertemuan perdana dengan Panitia Khusus RUU Kamnas," kata Purnomo.
Kalau akhirnya keputusan Pansus mengembalikan RUU tentang Kamnas untuk diperbaiki, Purnomo menyatakan siap. "Ya, kami siap jika Pansus yang diketuai Agus Gumiwang Kartasasmita menghendaki hal itu," tegas dia.
Anggota Pansus RUU Kamnas, Susaningtyas Kertopati, membenarkan bahwa keputusan diteruskan atau tidaknya pembahasan RUU Kamnas akan dipastikan pada rapat perdana pada 23 Oktober mendatang. "Pada rapat itu akan diputuskan apakah pembahasan RUU Kamnas ditunda atau tidak. Atau bahkan bisa saja diminta untuk diperbaiki karena banyak elemen masyarakat yang menentang," kata dia.
Sangat Mendesak
Anggota Komisi I ini berharap DPR dan pemerintah memprioritaskan RUU Disiplin Militer dan RUU Rahasia Negara. "Bahkan, kalau bisa ditambah dengan pembahasan RUU Komponen Cadangan. Karena ketiganya sangat mendesak untuk disahkan," jelas Susaningtyas.
Seperti diketahui, sebagian besar anggota Komisi I DPR menyambut baik keinginan pemerintah yang hendak menarik pembahasan RUU tentang Kamnas, dan selanjutnya mendahulukan pembahasan RUU Disiplin Militer dan RUU Rahasia Negara.
Wakil Ketua Komisi I DPR, Tubagus Hasanuddin, menilai pengaturan mengenai disiplin militer penting karena banyak hal yang harus diperbarui karena peraturan yang ada sekarang merupakan peninggalan Belanda.
Salah satu peraturan disiplin militer peninggalan Belanda yang masih berlaku saat ini adalah pengurangan jatah makan dan kurungan berhari-hari tanpa ada kejelasan bagi prajurit. "Jelas hal itu tidak sejalan dengan perkembangan nilai-nilai HAM saat ini," ujar dia.
Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq, mengisyaratkan bahwa Komisi I akan sangat mendukung jika kedua RUU itu dibahas terlebih dulu. Khusus untuk RUU tentang Rahasia Negara, Mahfudz melihat pembahasannya mendesak untuk melengkapi UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. "UU Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan pengaturan mengenai rahasia negara diatur dalam UU," kata dia.
Dalam RUU tentang Rahasia Negara akan diatur apa saja yang masuk dalam rahasia negara. "Klasifikasinya apa dan bagaimana perlakuan terhadap rahasia negara," kata dia.
Sumber : Koran Jakarta
Strategi Militer Indonesia - Menyuguhkan informasi terbaru seputar pertahanan dan keamanan Indonesia
Cari Artikel di Blog Ini
Senin, 08 Oktober 2012
Kemhan Akan Bahas RUU tentang Disiplin Militer dan RUU Rahasia Negara
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Berita Populer
-
AH-64E Apache Untuk Indonesia merupakan tipe terbaru walau bukan tercanggih (AH-64D Longbow sebagaimana dimiliki Angkatan Darat Singapura) ...
-
Kejutan menyenangkan datang di akhir tahun 2013 ini. Sejumlah pengadaan alutsista yang termaktub dalam MEF terus berlangsung, bahkan di perc...
-
Mantan Presiden dan Menristek BJ Habibie angkat bicara soal rencana pengembangan bersama jet tempur canggih antara Indonesia dan Korea Selat...
-
Densus 88 menerima pelatihan, dukungan perbekalan dan operasional yang luas dari Kepolisian Federal Australia. Namun muncul bukti yang sema...
-
6 Polwan cantik yang merupakan presenter NTMC POLRI, Rabu (2/3) pagi mengikuti kegiatan latihan menembak yang berlangsung di Lapangan Tembak...
-
Ekspedisi Belanda tiba di Nusantara pada 1596. Kapal-kapal Belanda menyusul, hingga terbentuk The Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). ...
-
BANDUNG – Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) M Nasir ingin ada percepatan proyek pembuatan pesawat terbang N219...
-
KCR 60 M PT PAL 1. Apa kelebihan KCR-60 dibanding FPB-57 Nav V yang sebelumnya diproduksi PT.PAL? Dan apa pula kelebihan KCR-60 di...
-
Mayor Agus Harimurti Yudhoyono Brigif Linud 17 Kostrad mendapatkan penghormatan, menjadi pasukan AD pertama yang menggunakan Ba...
-
Kapal perang Australia memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kembali terjadi sejak pertengahan Desember silam di mana t...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar