Kerja sama di bidang kemaritiman antara Indonesia dengan Tiongkok memerlukan kontrol agar tetap menjaga kedaulatan negara, kata Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Arif Havas Oegroseno.
"Bentuk
hubungan diplomatik, serta kerja samanya (Indonesia-Tiongkok) tidak
perlu berlebihan. Biasa saja," kata Arif Havas saat memaparkan materinya
bertema Peluang Kerja Sama Kemaritiman di Kawasan Asia Afrika dalam
Lokakarya Forum Komunikasi Kelitbangan di Universitas Gadjah Mada (UGM)
Yogyakarta, Jumat.
Indonesia, kata dia, selama ini memiliki
politik bebas aktif. Hal itu tidak hanya masuk ranah diplomasi,
melainkan harus masuk dalam berbagai pertimbangan berbagai program
nasional.
Menurut dia, kendati pemerintahan di
bawah Presiden Joko Widodo menekankan pada penguatan kemaritiman,
maksimalisasi pembangunan infrastruktur di bidang kemaritiman misalnya
pelabuhan tidak perlu mengandalkan negara lain.
Tiongkok, menurut
dia, pernah membantu proyek reklamasi untuk pembangunan pelabuhan di
Sri Lanka senilai 1,43 miliar dolar. Namun pada akhirnya sepertiga
pelabuhan itu digunakan untuk pelabuhan kapal-kaal perang Tiongkok.
Dengan
contoh kasus tersebut, Arif Havas bermaksud mengingatkan agar
kedaulatan negara tetap perlu diutamakan dalam kerja sama di sektor
maritim, misalnya dalam rencana pembangunan 24 pelabuhan inti sebagai
Tol Laut seperti yang akan dimulai di Sorong, Papua Barat.
"Apalagi kita kan sudah memiliki pengalaman Freeport, tentu kita tidak ingin itu terulang lagi," katanya.
Selain
itu, menurut dia, Tiongkok sejak lama memiliki misi untuk mengontrol
lalu lintas di Samudera Hindia, selain menguasai Laut Cina Selatan.
Salah satu caranya dengan memiliki pangkalan-pangkalan atau pelabuhan di
negara lain di Asia Pasifik.
Menurut dia, meskipun pembangunan
maritim membutuhkan kerja sama dengan investor asing, namun persentase
terbesar jangan sampai dikuasai investor asing. "Ya, kalau bisa kita
bangun sendiri kenapa tidak," kata dia. (Antara)
Strategi Militer Indonesia - Menyuguhkan informasi terbaru seputar pertahanan dan keamanan Indonesia
Cari Artikel di Blog Ini
Sabtu, 23 Mei 2015
Kerja sama Maritim Indonesia-Tiongkok dinilai perlu kontrol
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Berita Populer
-
AH-64E Apache Untuk Indonesia merupakan tipe terbaru walau bukan tercanggih (AH-64D Longbow sebagaimana dimiliki Angkatan Darat Singapura) ...
-
Kejutan menyenangkan datang di akhir tahun 2013 ini. Sejumlah pengadaan alutsista yang termaktub dalam MEF terus berlangsung, bahkan di perc...
-
Mantan Presiden dan Menristek BJ Habibie angkat bicara soal rencana pengembangan bersama jet tempur canggih antara Indonesia dan Korea Selat...
-
Setelah pesanan pasti empat dari delapan pesawat tempur kontra penyusup EMB-314 Super Tucano diserahkan kepada TNI AU, Embraer Brazil bernia...
-
Masih ingat dengan drone combatan yang tengah dirancang Indonesia? Ya siapalagi kalo bukan Drone Medium Altitude Long Endurance Black Eagle....
-
PT Pindad telah berhasil memproduksi senjata Subsonic untuk kebutuhan tentara nasional Indonesia. Salah satu keunggulan senjata subsonic a...
-
Mayor Agus Harimurti Yudhoyono Brigif Linud 17 Kostrad mendapatkan penghormatan, menjadi pasukan AD pertama yang menggunakan Ba...
-
Sejak proklamasi dibacakan, Indonesia selalu aktif dan berkomitmen kuat untuk menjaga perdamaian dunia. Kebijakan ini tertuang dalam amanat ...
-
Kapal perang Australia memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kembali terjadi sejak pertengahan Desember silam di mana t...
-
Densus 88 menerima pelatihan, dukungan perbekalan dan operasional yang luas dari Kepolisian Federal Australia. Namun muncul bukti yang sema...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar