Sebanyak 10 Fraksi di Komisi I DPR RI setuju mengangkat Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai Panglima TNI dan juga menyetujui pemberhentian Jenderal Moeldoko dari jabatan Panglima TNI.
"Jadi 10 fraksi di Komisi I sepakat setuju pencalonan Gatot sebagai Panglima TNI," kata Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq dalam Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Jakarta, Rabu.
Dia menjelaskan, Fraksi Partai Hanura menyetujui tanpa catatan, Fraksi Partai Nasdem menyetujui dengan catatan meminta komitmen Panglima untuk memprioritaskan industri dalam negeri.
Menurut dia Fraksi PPP menyatakan setuju dan meminta secara khusus komitmen Gatot untuk bertanggung jawab, bukan hanya berani, tegas, dan ikhlas.
"Fraksi PKS, Fraksi PKB, Fraksi PAN, Fraksi Demokrat, dan Fraksi Gerindra, setuju tanpa catatan," ujarnya.
Fraksi Golkar menurut dia memberikan persetujuan dengan tiga catatan yaitu pertama meminta Gatot melakukan terobosan dalam memenuhi dan meningkatkan kesejahteraan prajurit.
Catatan kedua ujar Mahfudz, meminta Gatot lakukan terobosan mengenai penyelesaian sengketa tanah antara TNI dan rakyat.
"Ketiga, memperkuat partisipasi masyarakat dalam membantu dan mendukung tugas, pokok, dan fungsi TNI," katanya.
Sementara itu Mahfudz menekankan bahwa Fraksi PDI Perjuangan sejak awal memberikan persetujuan tanpa catatan.
Dia mengatakan, ada tiga poin yang menjadi pertimbangan Komisi I DPR RI dalam memberikan persetujuan, pertama persyaratan administrasi dari seluruh penelaahan tidak ada masalah.
Kedua, paparan visi, misi, dan program Gatot ada hal penting yaitu menggambarkan dan mencerminkan pengetahuan tentang aspek geo politik dan geo strategis kawasan global yang menjadi tren perubahan.
"Selain itu beliau menegaskan yang menjadi titik pusat konflik perebutan Sumber Daya Alam di kawasan ekuator dan Indonesia salah satu negara besar dalam rentang tersebut," katanya.
Ketiga menurut dia, Komisi I DPR RI mempertimbangkan visi dan pandangan Gatot terhadap TNI yang menginginkan konsolidasi secara institusi seperti personil doktrin dan alutsista.
Mahfudz menjelaskan hasil Rapat Komisi I tersebut akan dilaporkan ke Pimpinan DPR RI untuk dibawa ke Badan Musyawarah lalu diserahkan ke Rapat Paripurna untuk disahkan. (Antara)
Strategi Militer Indonesia - Menyuguhkan informasi terbaru seputar pertahanan dan keamanan Indonesia
Cari Artikel di Blog Ini
Kamis, 02 Juli 2015
10 Fraksi setujui Gatot sebagai Panglima TNI
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Berita Populer
-
Daerah Papua kembali bergejolak dengan tewasnya 12 orang di Puncak Jaya. Wakil Ketua DPRD Papua Barat Jimmy Demianus Ijie mengatakan penyeba...
-
Rusia mengharapkan Indonesia kembali melirik pesawat tempur sukhoi Su-35, pernyataan ini diungkapkan Wakil Direktur "Rosoboronexport...
-
Kejutan menyenangkan datang di akhir tahun 2013 ini. Sejumlah pengadaan alutsista yang termaktub dalam MEF terus berlangsung, bahkan di perc...
-
TNI bersama Kementerian Pertahanan (Kemhan) sepakat memilih pesawat tempur generasi kelima Sukhoi (Su-35) buatan Rusia, sebagai pengganti pe...
-
Kediaman Duta Besar Luar Biasa dan berkuasa Penuh Swedia untuk Indonesia, Johanna Brismar Skoog, dipadati para pewarta dan undangan pada har...
-
PT Pindad (Persero) telah mengembangkan dan memproduksi panser roda 6 bernama Anoa 6X6. Panser yang laris manis ini telah dipakai oleh TNI u...
-
Kalau dipikir-pikir, ada yang ganjil dengan armada bawah laut Indonesia. Saat ini TNI AL hanya memiliki dua kapal selam gaek namun harus m...
-
Perdebatan kiblat dari pembelian alutsista militer selama ini, menarik untuk dicermati. Kalau ditelaah semenjak kejadian embargo oleh USA da...
-
Indonesia siap meluncurkan roket tiga digit atau roket berdaya jangkau 100 km-900 km pada 2013 untuk memperkuat sistem persenjataan negara. ...
-
Mungkin belum banyak yang tahu kalau ada sebuah perjanjian maha penting yang dibuat Presiden I RI Ir Soekarno dan Presiden ke 35 AS John F...

Tidak ada komentar:
Posting Komentar