Pakar maritim Amerika Serikat, sekaligus profesor di bidang Kajian Strategis dan Studi Maritim China dari US Naval War College, Prof. Peter Dutton, mengatakan Indonesia memiliki peranan yang besar di Laut China Selatan meskipun Indonesia tidak terlibat dengan gesekan yang terjadi antara Negeri Tirai Bambu dengan berbagai negara di ASEAN, yang memiliki wilayah di Laut China Selatan.
"Walaupun Indonesia tidak terlibat dengan perdebatan di Laut China Selatan, namun sebagai negara yang berbatasan langsung, Indonesia memiliki peranan besar," kata Dutton melalui telekonferensi dengan awak media di kantor Kedutaan Amerika Serikat, Jakarta, Rabu (30/3).
Menurut dia, Indonesia bisa melihat dari berbagai sudut pandang untuk menyelesaikan masalah perdamaian di Laut China Selatan, misalnya dengan hukum internasional. Dia menyatakan Negeri Tirai Bambu salah dengan melakukan pembangunan di Laut China Selatan, yang berujung pada perselisihan dengan negara-negara yang punya wewenang atas Laut China Selatan.
Dutton juga mengatakan, yang dilakukan Indonesia dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan aktif sudah sangat benar. Dengan hal tersebut, Indonesia merupakan model bagi negara lain untuk tidak menganggap remeh negara berkembang.
Pakar maritim ini mengatakan Indonesia merupakan negara kuat di ASEAN. Kepemimpinan Indonesia sangat kuat di kawasan tersebut. "Sebagai negara kuat di kawasan ASEAN, Indonesia dan Amerika Serikat bersama partner lain, seperti Australia dan India harus berbicara untuk menegakkan hukum internasional," ungkap dia.
Dutton mengatakan, dengan kekuatan tersebut negara-negara di kawasan ASEAN harus khawatir. Sebab China tidak peduli dengan masalah yang ada di Laut China Selatan dan dengan masalah abritasi.
"Kita harus khawatir dengan apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Kekuatan yang mereka punya sangat memungkinkan mereka melakukan sesuatu yang lebih besar dari sekedar membangun pulau di Laut China Selatan," tutur Dutton.
"Saya sangat peduli dengan masalah abritasi di Laut China Selatan, dan ini tidak bisa kita terima begitu saja. Abritasi ini harus diikuti dengan hukum internasional dan diskusi global. Mereka (China) tidak peduli dengan masalah abritasi itu."
Dari Boston, pria tersebut menyatakan China harus bertanggung jawab atas ketidakstabilan yang mereka buat di Laut China Selatan tersebut.
Beijing sendiri bersengketa dengan beberapa negara ASEAN berbatasan langsung dengan Laut China Selatan, seperti Malaysia, Filipina dan Vietnam. Mereka bahkan membuat pulau di wilayah sengketa yang dikenal dengan Kepulauan Spratly. (Merdeka)
Strategi Militer Indonesia - Menyuguhkan informasi terbaru seputar pertahanan dan keamanan Indonesia
Cari Artikel di Blog Ini
Rabu, 30 Maret 2016
AS Desak Indonesia Lebih Berperan Aktif di Laut China Selatan
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Berita Populer
-
AH-64E Apache Untuk Indonesia merupakan tipe terbaru walau bukan tercanggih (AH-64D Longbow sebagaimana dimiliki Angkatan Darat Singapura) ...
-
Kejutan menyenangkan datang di akhir tahun 2013 ini. Sejumlah pengadaan alutsista yang termaktub dalam MEF terus berlangsung, bahkan di perc...
-
Mantan Presiden dan Menristek BJ Habibie angkat bicara soal rencana pengembangan bersama jet tempur canggih antara Indonesia dan Korea Selat...
-
Densus 88 menerima pelatihan, dukungan perbekalan dan operasional yang luas dari Kepolisian Federal Australia. Namun muncul bukti yang sema...
-
6 Polwan cantik yang merupakan presenter NTMC POLRI, Rabu (2/3) pagi mengikuti kegiatan latihan menembak yang berlangsung di Lapangan Tembak...
-
Ekspedisi Belanda tiba di Nusantara pada 1596. Kapal-kapal Belanda menyusul, hingga terbentuk The Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). ...
-
BANDUNG – Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) M Nasir ingin ada percepatan proyek pembuatan pesawat terbang N219...
-
TNI Angkatan Laut akan melaksanakan latihan perang secara besar-besaran di laut Jawa selama satu bulan, 23 September sampai 23 Oktober 2012....
-
Kapal perang Australia memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kembali terjadi sejak pertengahan Desember silam di mana t...
-
Hasil raker Komisi I dengan Menhan dan Panglima TNI membahas Perubahan APBN 2013 dan RAPBN 2014 yang dilakukan secara tertutup, Senin (10/6/...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar