Indonesia bertekad tidak akan tunduk terhadap permintaan uang tebusan dari para penyandera yang diduga kelompok Abu Sayyaf. "Itu prinsip kita, kita akan upayakan pembebasan tanpa syarat," ujar Kepala Badan Intelijen Negara, Sutiyoso, di Jakarta, Sabtu.
Walau tidak akan tunduk alias membayar uang tebusan, kata dia, pemerintah tetap akan menggunakan cara-cara dengan kekuatan halus (soft power) untuk menyelesaikan kasus penyanderaan 10 WNI yang disandera di Filipina.
"Dalam masalah WNI kita disandera di Filipina itu, kita tetap akan melakukan soft power dengan negosiasi ini lebih kuat dan menguntungkan saya lihat karena minim korban jiwa dan biaya," kata Sutiyoso.
Pemerintah, kata dia, telah mengirimkan Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, untuk merundingkan pembebasan 10 WNI yang disandera ini dengan pemerintah Filipina terkait opsi dan cara yang akan diambil.
"Kami kan perlu tahu itu, jika misalnya akan dilakukan dengan aksi militer, kami minta dilibatkan di dalamnya dan mungkin meminta izin," ujar Sutiyoso, yang pensiunan letnan jenderal TNI AD dan "besar" di lingkungan Komando Pasukan Khusus TNI AD itu.
Dalam karir militernya, Sutiyoso pernah terjun dalam operasi penggalangan di Timor Timur, dengan rekan-rekan pada masanya, di antaranya Yunus Yosfiah.
Terkait kemungkinan penggunaan operasi militer untuk membebaskan sandera jika nanti pemerintah Filipina tidak mengizinkan militer Indonesia masuk dan tidak ada upaya serius dari pemerintah setempat, sementara tenggat waktu tinggal enam hari lagi, Sutiyoso menekankan menunggu perkembangan yang dibawa Marsudi.
"Untuk operasi militer tergantung mereka izinkan masuk atau tidak. Kita liat aja perkembangannya khan Bu Retno belum pulang, nanti dari Bu Retno kami tahu sikap Filipina dan apa cara yang diambil, kami harus sesuaikan," kata dia.
"Kami juga terus lakukan pendekatan dengan kelompok itu melalui agen BIN yang sudah masuk agar dilakukan pembebasan tanpa syarat," ujarnya.
Sebelumnya, berdasarkan laporan yang beredar, Abu Sayyaf meminta tebusan 50 juta peso atau setara Rp14,2 miliar, dengan tenggat pada 31 Maret 2016 untuk membebaskan 10 WNI yang disandera dalam kapal tunda Brahma dan kapal tongkang Anand 12.
Namun tuntutan ini diperpanjang hingga enam hari lagi. (Antara)
Strategi Militer Indonesia - Menyuguhkan informasi terbaru seputar pertahanan dan keamanan Indonesia
Cari Artikel di Blog Ini
Sabtu, 02 April 2016
Pemerintah Indonesia Tidak Akan Beri Uang Tebusan Untuk Kelompok Abu Sayyaf
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Berita Populer
-
AH-64E Apache Untuk Indonesia merupakan tipe terbaru walau bukan tercanggih (AH-64D Longbow sebagaimana dimiliki Angkatan Darat Singapura) ...
-
Kejutan menyenangkan datang di akhir tahun 2013 ini. Sejumlah pengadaan alutsista yang termaktub dalam MEF terus berlangsung, bahkan di perc...
-
Mantan Presiden dan Menristek BJ Habibie angkat bicara soal rencana pengembangan bersama jet tempur canggih antara Indonesia dan Korea Selat...
-
Densus 88 menerima pelatihan, dukungan perbekalan dan operasional yang luas dari Kepolisian Federal Australia. Namun muncul bukti yang sema...
-
6 Polwan cantik yang merupakan presenter NTMC POLRI, Rabu (2/3) pagi mengikuti kegiatan latihan menembak yang berlangsung di Lapangan Tembak...
-
Ekspedisi Belanda tiba di Nusantara pada 1596. Kapal-kapal Belanda menyusul, hingga terbentuk The Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). ...
-
BANDUNG – Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) M Nasir ingin ada percepatan proyek pembuatan pesawat terbang N219...
-
Mayor Agus Harimurti Yudhoyono Brigif Linud 17 Kostrad mendapatkan penghormatan, menjadi pasukan AD pertama yang menggunakan Ba...
-
Kapal perang Australia memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kembali terjadi sejak pertengahan Desember silam di mana t...
-
Hasil raker Komisi I dengan Menhan dan Panglima TNI membahas Perubahan APBN 2013 dan RAPBN 2014 yang dilakukan secara tertutup, Senin (10/6/...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar